Topic: Politik Saling Serang/Politik Indentitas - page 4. (Read 1151 times)

Saling serang dalam perpolitikan merupakan hal biasa jika dilakukan secara sehat maka akan baik-baik saja.
Politik itu kejam begitu yang kebanyakan orang katakan, mereka melakukan bermacam cara untuk saling menjatuhkan.

Dan Politik identitas yang menjadi pembahasan kali ini cukup menarik apalagi sebentar lagi menjelang Pemilu 2024. Perlu diketahui bahwa politik Identitas ini sungguh berbahaya bahkan lebih berbahaya daripada politik uang. Karena Politik Identitas bisa menyebabkan perpecahan suatu bangsa baik itu secara ras, suku maupun agama. Bisa dilihat dari pemilu sebelumnya ada beberapa calon yang menggunakan politik identitas dan hampir menyebabkan perpecahan dan tidak menutup kemungkinan di Pemilu 2024 akan ada lagi yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi politik.
Disini saya sebagai masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Saya berharap kita semua menjadi pemilih yang cerdas untuk mengantisipasi kerawanan pemilu dan dampak negatif dari politik identitas dengan cara menyaring kembali informasi yang diterima untuk mencegah adanya isu SARA dan informasi hoak serta tidak menjadi bagian dari masyarakat/pemilih yang menimbulkan kerawanan Pemilu 2024.

Ataupun ada cara lain untuk menghindari dampak negatif dari Politik Identitas. Saya sangat menunggu balasan dari anda yang ada di forum ini.?

Kontestasi pemilu di Indonesia tanpa adanya isu agama, suku, dan ras tampaknya tidak akan mungkin terjadi. Biarpun Jokowi, Prabowo, dan beberapa tokoh politik nasional menyerukan bahwa isu-isu tersebut jangan lagi dibawa kedalam kontestasi, namun bagi pihak-pihak tertentu, khususnya para sayap kiri tetap menggunakan isu-isu seperti ini untuk menyerang lawan mereka. Karena hanya dengan isu-isu seperti inilah mereka bisa menarik simpati dari pendukung mereka dan mempengaruhi pola pikir para pemilih yang masih awam terhadap lawan politik mereka.
Bahkan tidak segan salah satu tokoh politik senior dan pendiri partai politik yang cukup konservatif menyerukan bahwa mereka benar mengusung politik identitas dan menyatakan people power untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada sekarang ini dan memenangkan salah satu calon pada 2024 nanti. Jadi mau bagaimanapun kerasnya Jokowi dan tokoh-tokoh politik nasional lainnya menyebutkan bahwa isu sara dan politik identitas itu jangan pernah dibawa lagi ke kontestasi pemilu itu tidak ada gunanya, karena para sayap kiri ini akan tetap menggunakan isu tersebut untuk bisa meningkatkan popularitas mereka dan menjatuhkan citra dari lawan politik mereka.

Politik Identitas sebenarnya tidak dilarang jika dipergunakan dengan tepat, namun yang terjadi sekarang adalah mereka yang menggunakannya adalah orang orang yang ingin memang menyerang pihak lawan dengan menjatuhkan dan membunuh karakter secara personal, itu yang menjadi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230301103238-617-919203/mahfud-md-sebut-politik-identitas-boleh-digunakan-dengan-syarat

Dan itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro  yang menyebut, politik identitas tidak bermakna buruk bila diterapkan dengan baik. Bahkan, politik identitas justru bisa mempererat persatuan.
https://www.metrotvnews.com/read/koGCV244-pakar-politik-identitas-tak-salah-bila-penggunaannya-tepat

Logikanya, jika calon terpilih dengan cara kotor, maka mereka akan menjadi pemimpin yang kotor juga.


Politik identitas selalu menjadi musuh dalam perhelatan pesta demokrasi di Indonesia dan memang hal tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah bagi mereka yang ingin terpilih sebagai elit politik sehingga segala cara mereka lakukan demi meraih apa yang mereka inginkan.
Hoaks juga adalah musuh nyata, namun masalahnya masyarakat Indonesia masih mudah untuk mempercayai apa yang beredar di media sosial terutama tanpa mereka mencari tahu dari sumber sumber yang kredibel tentang kebenaran informasi yang beredar.


Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam juga membuka suara akan hal ini, dia mengatakan bahwa politik identitas adalah alat yang murah meriah untuk dilakukan.
"Di 2024 saya berkeyakinan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah untuk mereka," kata Umam dalam diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15243491/pemilu-2024-diprediksi-masih-diwarnai-politik-identitas?page=all

Itu artinya memang ini adalah salah satu cara ampuh untuk membuat citra buruk pada lawan mereka dalam pemilihan.


Jika melihat dari itu, ya mungkin benar, selama Partainya memang menjalankan apa yang telah tercantum dalam AD/ART mereka, namun pada kenyataannya tetap saja saya melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka setelah rakyat menitipkan suara kepada mereka. Setelah mereka terpilih mereka memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua dan kepentingan mereka berada di depan daripada kepentingan rakyat.
Saya tahu tidak akan semuanya begitu, namun menurut saya pribadi di negara kita orang yang memang mengedepankan kepentingan kepentingan rakyat kalah dengan orang orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

Kalau di 2024 ane prediksi ga akan sekejam Pilkada Ibu Kota karena tidak ada calon:
- Etnis Tionghoa
- Beragama Minoritas
- Gabungan dari kedua faktor di atas (jackpot lah)

Demokrasi kita ini masih jauh dari Mamarika yang bisa bikin orang kulit hitam jadi presiden (Obama) dan sekarang jadi wapres (Kamala Harris), udah kulit hitam cewek pula. Entah kenapa kita ini masih aja rasis, ga lihat calon dari kompetensi aja tanpa embel-embel SARA. Sebelnya nanti pasti ada gembar-gembor kalau pemilu 2024 ga ada politisasi SARA, lha iyalah calonnya lokal semua. Ane hanya bisa bermimpi lihat capres nanti Etnis Tionghoa, Beragama Minoritas, Cewek (cakep pula kalo bisa)... Mungkin itu yang bakal menggerakkan pantat ane ke TPS nyoblos setelah sekian lama golput.

Saya sepakat dengan agan chikito. Indonesia termasuk negara yang sangat majemuk, sudah berulang kali kita gaduh tentang isu-isu agama dan ras, tapi tidak ada satupun yang membuat negara kita pecah. Disadari atau tidak dalam hati kita semua sebenarnya mencintai tanah air. Berbeda dengan negara-negara timur tengah yang termakan isu dan terjadilah perang saudara. Negara kita sudah berkali-kali mendapatkan isu sensitif namum masih bisa bertahan.

Ya, saya juga berfikir sama, jika nanti politik identitas masih membawa isu agama, kemungkinan sudah ga laku karena trouma dengan kasus pilkada jakarta tempo lalu. Amin rais dan partai ummat yang sudah deklarasi akan menggunakan model itu..


Sangat setuju dengan agan chikito. Idealnya memang partai adalah wadah dari aspirasi masyarakat, kemudian partai memilih wakil yang akan membawa visi, misi, dan aspirasi masyarakat. Jadi dalam konsep ideal, Baik Presdiden, DPR, Gubernur, dan Bupati adalah petugas partai yang mewakili rakyat. Tapi hal ini jadi salah kaprah karena partai saat ini tidak mendapatkan nilai positif dari masyarakat sehingga istilah "petugas partai" jadi di anggap negatif, padahal sebenarnya mereka memang petugas partai.


Masih cocok lagi dengan agan chikito. Tapi yang seharusnya lebih di gembor-gemborkan adalah "identitas partai". Ini yang tidak jelas, partai-partai tidak pernah memiliki ideologi, paradigma, visi, dan misi yang jelas dan memiliki konsep yang bisa di aplikasikan dengan tenggat waktu yang terstruktur. Kebanyakan identitas partai hari ini absurd dan utopis

Karena masyarakat Indonesia ini majemuk yang diisi dari beragaman budaya dan agama, para calon presiden tentu akan membawa isu ini untuk menarik minat pemilih, namun kita sudah melihat yang terjadi bukan?, walau gaduh masyarakat tidak terpecah, isu agama bukan strategi yang jitu jika mau dipakai untuk 2024, kalau masih pakai itu, niscaya kalah telak.

Pada dasarnya, AD/ART partai itu membawa kepentingan masyarakat, pada pemilu 5 tahunan, partai menjual produknya ke masyarakat dengan ideologi dan perubahan bangsa, Jika masyarakat tertarik, mereka bisa memilih partai tersebut supaya suaranya itu diwakilkan calegnya di DPR untuk menyambung suara mereka. Jadi, kewajiban partai itu mengontrol anggota mereka di DPR supaya sejalan dengan jualan mereka tempo hari, realnya, kepentingan partai adalah kepentingan masyarakat, karena suara mereka diwakilkan oleh partai.

Kalau elite DPR tidak membawa kepentingan partai, itu salah. karena masyarakat menitipkan suaranya ke partai, yang diwakilkan oleh anggota terpilih di DPR.

AHY, Puan, Prananda, Gibran, Kaesang, dll, kalau orang tuanya bukan siapa-siapa sudah pasti jadi kroco, tidak lebih baek dari kita nulis di sini,

Politik identitas itu bukan politik yang nyari data atau identitas lawan loh ya, tapi subjek politik yang berdasarkan ras, agama dan suku. Misal kayak Pilkada jakarta Anis menggunakan Agama untuk menjegal lawannya.

[1]. https://fisipol.uma.ac.id/apa-itu-politik-identitas/

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak terlalu paham dengan politik dan saya juga tidak terlalu tertarik dengan politik yang memang mungkin otak saya terkadang tidak mampu untuk berada disana tetapi berbicara tentang kondisi semacam ini di politik sebenarnya ini sudah seperti rahasia umum dimana memang mereka yang berada di bawah naungan yang beratas namakan politik selalu melakukan segala bentuk cara untuk membuat mereka berada diatas pesaingnya dan dengan kondisi seperti itu mereka bahkan tidak akan ragu untuk membuat hal-hal semacam ini untuk mengacaukan atau bahkan memperkeruh suasana.
Perlu disadari bahwa politik di Indonesia menurut pandangan saya saat ini adalah ladang yang basah dan kebanyakan orang ingin berada didalamnya mengingat banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dalam hal itu, sekalipun memang ini terdengar cukup kasar tetapi fakta yang terjadi sekarang adalah demikian. Katakanlah dalam hal ini tuduhan saya hanya melihat dari perspektif keburukannya saja tetapi dalam kondisi awal pemilihan calon pemimpin baik itu dalam ranah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif semuanya masih berada dalam kondisi yang sama bahkan yang saya lihat untuk sekarang selain hanya dari kekuatan uang didalamnya orang-orang berpangkat dan memiliki wewenang tidak akan jauh dari nepotisme atau mungkin lebih sopannya adalah turunan dari orang tua/keluarga.


Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas RI) pernah memberikan sebuah pernyataan dimana ada beberapa tantangan terbesar dalam politik di Indonesia yang memang harus di waspadai menjelang pesta politik di Indonesia tahun ini dan tahun 2024 mendatang dan salah satu diantaranya adalah politik identitas ini.


dilain sisi, Wawan Mas'udi (salah satu pakar politik UGM) juga pernah memberikan sebuah prediksi dimana memang politik identitas ini masih akan dilakukan sebagai salah satu strategi untuk Pemilu 2024 nanti.


Sehingga memang dalam hal ini tidak akan aneh jika pada akhirnya ketika pesta politik semakin dekat maka akan ada saling serang baik itu secara personal maupun secara keseluruhan kepada partai yang diusung yang nantinya ini akan menjadi sebuah perpecahan antara beberapa pihak terkait.
Semua punya caranya masing-masing dan saya cukup yakin mereka sudah mempersiapkan segala cara untuk pentas ini karena memang ini hanya tentang bagaimana merebut suara dari rakyat biasa seperti kita. Terlepas dari caranya seperti apa, mereka tidak akan terlalu peduli apakah itu cara yang bersih atau cara yang kotor.

Dan seperti itulah politik, kita harus memahami pada prakteknya politik adalah usaha-usaha untuk mendapatkan tujuan tercapai, segala apapun cara yang pada jalannya tidak melanggar hukum itu sah-sah saja dalam berpolitik.

Politik identitas jika di lihat sisi positifnya adalah, tim lawan mengkorek runtutan perjalanan hidup lawannya dan mencari data yang lengkap sebagai strategi menurunkan elektabilitasnya.
Walaupun hal semacam ini merupakan seseuatu yag terkesan menjatuhkan, tetapi pada prinsipnya masyarakat umum akan tahu tentang kekurangan pada kandidat yang mencalonkan. Hal yang tidak lucu jika seorang mantan Napi bisa lolos menjadi presiden akibat tidak bolehnya aib di ketahu secara umum sebagai pejabat tertinggi dalam hierarki.

Dan yang namanya pejabat publik, pada dasarnya harus terima jika identitasnya harus terbuka beserta tingkah lakunya, karena mereka yang menentukan kebijakan dan bertanggung jawab atas masyarakat yang di pimpinnya.

Dan apa yang di sampaikan pak Jokowi itu sebuah pesan untuk sebagai pengingat supaya tidak melakukan hal itu, tetapi itu hanya sebuah pesan, bukan merupakan undang-undang atau perpu, yang jika itu di berlakukan, ane pikir kemungkinan besar orang tidak akan melanggar atau melakukan politik seperti itu lagi, jika hanya sebuah pesan, tidak akan memiliki kekuatan hukum dalam tingkah laku politik.

Secara garis besar saya sepakat dengan apa yang anda katakan, namun masalahnya di Indonesia kesadaran masyarakat akan politik masih kurang, bahkan mereka sangat mudah untuk dipengaruhi agar melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka juga tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan.
Disatu sisi, saya sangat percaya bahwa elit elit politik yang duduk dibangku kekuasaan sekarang mereka memiliki semua kemampuan itu, namun disi lain mereka hanya menjadi petugas partai yang pasti semua tindakannya atas izin Partai yang mengusungnya. Mereka mengkonfirmasinya sendiri seperti yang dikatakan pada rapat Komisi III DPR beberapa waktu lalu, kita bisa melihatnya disini

Artinya bisa dikatakan bahwa yang menjadi elit elit politik saat ini memang membawa kepentingan Partai bukan kepentingan masyarakat, itu yang saya tangkap dari apa yang terjadi pada Rapat Komisi III DPR itu.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa mereka memimpin negara ini, jika mereka masih dikendarai oleh elit elit yang berada di atas mereka?

Pemimpin memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan politik yang ada.
Dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia, pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan lembaga negara. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai masalah politik yang ada dan mencapai kemajuan yang lebih baik.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi politik Indonesia. Mereka harus aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, misalnya menggalang dukungan untuk pemberantasan korupsi atau mendukung kampanye anti-radikalisme. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memperbaiki kondisi politik Indonesia secara signifikan.
Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus memahami kondisi politik Indonesia saat ini dan mengatasi berbagai tantangan politik yang ada. Pemimpin dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Memasuki tahun politik kita akan disuguhkan dengan berbagai macam kegaduhan, mulai dari prediksi tentang pasangan calon hingga politik saling serang antar pasangan calon, bahkan mereka tidak segan untuk menyerang personal dari pasangan calon. Politik identitas masih melekat dan selalu menjadi warna setiap tahun politik datang, dan itu sulit untuk dihentikan pasalnya saya melihat pergerakan mereka memang ada pada satu komando sehingga mereka bergerak dengan terorganisir.
Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.

https://news.detik.com/berita/d-4364838/saling-tuding-pro-prabowo-vs-tim-jokowi-soal-main-politik-identitas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181221065909-32-355395/adu-pamer-keislaman-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2019

Di Pilpres yang akan datang pun hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi, bahkan menurut saya pribadi itu akan sangat kental dengan hal hal demikian. Melihat dari nama nama yang akan menjadi bakal calon saja sudah cukup membuat saya skeptis hal yang sama akan kembali terjadi, Anies Bawedan misalnya, pada Pilgub Jakarta saja kita tahu kegaduhan yang membuat masyarakat terpecah belah, hal ini akan sangat mungkin kembali terjadi jika Anies menjadi salah satu calon Pilpres 2024.

Di tahun politik ini, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila dan mengingatkan masyarakat untuk menolak ekstremisme, politisasi identitas hingga politisasi agama pada pesta demokrasi 2024.

https://www.kompas.tv/video/412251/pesan-jokowi-di-upacara-hari-lahir-pancasila-tolak-politik-identitas-di-pemilu-2024