Setidaknya gaji menjadi salah satu faktor untuk mereka melakukan korupsi dan memang itu jelas ada kaitannya meskipun terkadang kekuasaan juga lah yang membuat mereka leluasa tentang hal itu tetapi karena gaji yang saat ini mereka terima dianggap tidak cukup (tidak akan pernah cukup karena sifat serakah yang kita miliki) maka memang itu akan mendorong mereka (para pejabat untuk melakukan korupsi).
Saya rasa itu bukan persoalan gaji melainkan pemimpin kita mengalami krisis moral dan jika dilihat justru yang melakukan korupsi kebanyakan orang yang memiliki gaji besar. Hukum di negara kita juga belum sepenuhnya ditegakkan dengan benar dan tepat sasaran, pernah dengar seorang nenek di penjara karena mencuri singkong? Coba ikuti kasusnya dan itu sama sekali membuat kita jadi tidak percaya dengan hukum yang ada di negara kita. Sedangkan orang yang korupsi dan tersandung kasus besar lainnya jauh lebih ringan, persis seperti beberapa perkataan bahwa hukum seperti bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.
Maka dari itu mas seperti yang kalimat dibawahnya saya tidak masalah jika pada akhirnya gaji para aparatur negara itu besar asalkan mereka memiliki tanggung jawab yang sama karena pada akhirnya saya juga tidak bisa memungkiri bahwa untuk mengurus negara itu sulit, saya saja mengurus rumah tangga dengan anggaran dan segala peraturan yang ada di keluarga masih cukup kerepotan apalagi untuk mengatur sebuah negara. Sehingga dalam hal ini saya tidak akan melarang jika negara memberikan gaji tinggi kepada para pejabatnya. Hanya saja tentu ada hak dan ada kewajiban. Selama kewajiban mereka dipenuhi dengan benar maka hak mereka tetap harus diberikan dan saya akan mendukung itu, masalahnya adalah ketika kewajiban para aparatur negara itu terkesan tidak dijalankan dengan baik karena rata-rata para pejabat apalagi para mentri yang terkesan leha-leha dan itu terbuki di rapat mereka terkadang absen, tidur, nonton bokep bahkan main judi sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak serius dengan jabatan yang mereka terima sehingga akan konyol ketika tanggung jawab dan kewajiban mereka di tinggalkan tetapi mereka meminta hak yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.
Dengan adanya penambahan gaji seperti wacana yang terjadi saat ini sudah jelas ini akan membuat mereka ke enakan karena memang jalan mereka makin terbuka dan bukan hal mustahil beberapa hal negatif lainnya seperti money politik yang semakin jelas (seperti periode pemilihan musim ini) akan terus terjadi karena mereka memiliki tujuan yang memang selain dari gaji yang besar ketika menjabat, mereka juga memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan korupsi. meskipun tidak semua seperti itu tetapi rata-rata adalah seperti itu dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari.
Perlu adanya ketangkasan dan pemimpin yang memiliki moral supaya persoalan korupsi bisa diberantas dengan tepat, persoalan korupsi sangat merugikan dan ini akan melahirkan kepemimpinan yang buruk dan tidak berpihak kepada kebijakan yang baik terhadap rakyat dan yang di sayangkan justru hukum seperti dipermainkan oleh mereka. Penambahan gaji bukan sebuah solusi untuk pemberantasan korupsi dan itu tidak akan pernah berhasil meskipun beberapa lembaga mengatakan sebuah kebijakan yan tepat. Jika ditelusuri kebijakan kenaikan gaji hanya akan membuat masalah baru dimana pemerintah harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar untuk gaji mereka akan tetapi kinerja tidak menghasilkan apapun.
Efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi harus ditegakkan dan meskipun sulit di jalankan akan tetapi kita butuh pemimpin yang berani untuk menaklukkannya. Pemimpin yang lahir dari money politik tidak akan mampu memberantas korupsi dan jangan pernah berharap meraka mau melakukan karena ada jasa yang harus mereka bayar pada saat mencalonkan diri sebagai pemimpin setelah terpilih.
Moral di negara kita sudah hancur percaya atau tidak untuk saat ini moral yang dimiliki baik di masyarakat sebagai warga negara biasa atau para pejabat memang rata-rata sudah bobrok dan kita mau tidak mau harus mengakui itu.
Persoalan korupsi dan penegakan hukum sudah kacau dan sulit untuk dikembalikan sebagaimana mestinya karena apapun kebijakan yang ada saat ini pada akhirnya itu tidak akan mengubah apapun karena yang salah bukan aturan dan kebijakan tetapi orang-orang pengendali hukum dan kebijakan itulah yang memang tidak tahu malu yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa peduli kepada nasib negara kedepannya seperti apa.
Efek jera untuk mereka yang memang kedapatan korupsi itu tidak akan bisa terealisasikan dengan baik karena mereka sudah membentengi diri dengan kebijakan lain. Contohnya seperti ketika usulan koruptor dimiskinkan itu sudah terhalang dengan kebijakan bahwa semua warga negara perlu mendapatkan hukum yang sama atau ketika ada usulan koruptor di hukum mati itu juga akan dihalau dengan alasan hak azasi manusia. Ini menandakan bahwa mereka sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk sehingga ketika mereka ketahuan korupsi pun pada akhirnya hasilnya tetap sama dengan dihukum ringan dan konyolnya mereka bisa kembali menjabat atau mendapatkan posisi di pemerintahan.