Pidato Prabowo dalam acara Penguatan Anti-Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu yang ia tawarkan adalah menaikkan gaji para pejabat.
menurut saya ini adalah penawaran yang paling konyol, karena tiap tahun pajak untuk rakyat di bikin naik sedangkan pejabat gajinya yang di bikin naik.
Salah satu penyebab orang melakukan korupsi bukan karena gajinya kurang tetapi karena keserakahan,
Contohnya Surya Darmadi, dulu dia salah satu orang terkaya di indonesia kini dia menjadi koruptor terbesar, selain Surya Darmadi ada banyak Koruptor dari kalangan orang kaya.
Untuk visi misi Pemberantasan Korupsi saya sangat mendukung dari pernyataan Anis Baswedan " Koruptor harus di miskinkan tidak ada pilihan lain" dan Anis Baswedan juga ingin menciptakan kesetaraan jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.
Salah satu yang ia tawarkan adalah menaikkan gaji para pejabat.
menurut saya ini adalah penawaran yang paling konyol, karena tiap tahun pajak untuk rakyat di bikin naik sedangkan pejabat gajinya yang di bikin naik.
Salah satu penyebab orang melakukan korupsi bukan karena gajinya kurang tetapi karena keserakahan,
Contohnya Surya Darmadi, dulu dia salah satu orang terkaya di indonesia kini dia menjadi koruptor terbesar, selain Surya Darmadi ada banyak Koruptor dari kalangan orang kaya.
Untuk visi misi Pemberantasan Korupsi saya sangat mendukung dari pernyataan Anis Baswedan " Koruptor harus di miskinkan tidak ada pilihan lain" dan Anis Baswedan juga ingin menciptakan kesetaraan jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.
Masalah ini tidak terlihat mudah jika kita telisik lebih dalam, KPK itu benteng terdepan dalam garda pemberantasan korupsi sekarang sebagai pelengkap kepolisian dan kejaksaan.
Tapi kasus pungli di rutan KPK yang menjerat 93 pegawainya baru-baru ini membuka mata kita bahwa memberantas korupsi ini tidak semudah teorinya.
source:
https://antikorupsi.org/id/jelang-persidangan-etik-93-pegawai-kpk-terkait-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-bobroknya-pengawasan
Dan ini kasus tentang pegawai KPK tilap uang perjalanan
source: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627213159-12-967378/pegawai-kpk-diduga-tilap-rp550-juta-buat-belanja-dan-jalan-jalan
Penyelidik memeras walikota yang terkena kasus.
source: https://news.detik.com/berita/d-5543729/penyidik-kpk-peras-wali-kota-tanjungbalai-ditahan-ini-fakta-terbarunya
dll termasuk kasus Firli yang masih hangat sampai sekarang.
Memang saya juga kurang setuju dengan usulan Prabowo tersebut, tapi cara itu memang bisa berhasil untuk mengurangi keinginan atau niat korupsi dari pegawai-pegawai KPK.
Dan hal ini bisa diwujudkan oleh Presiden yang akan datang, tidak akan terlalu banyak kontra di DPR nanti.
Kita juga tidak munafik lah, uang itu bisa membuat yang hitam jadi putih dan putih jadi hitam.
Godaan untuk pegawai KPK itu akan selalu ada, sampai kapanpun dan mau seketat apapun pencegahannya.
Untuk usulan dari Anies, Undang-Undang itu diputuskan oleh DPR dan Presiden hanya bisa mengusulkan dalam bentuk RUU.
RUU untuk memiskinkan koruptor ini sudah diajukan sejak tahun 2003, dan entah bagaimana itu hanya menjadi sekedar Rancangan yang tidak pernah ada keputusannya.
Presiden Jokowi pun sudah menulis surat resmi dan berkeluh kesah di media menanyakan tentang kelanjutan dari RUU perampasan aset koruptor yang tidak pernah ada keputusannya dari DPR.
Semua orang boleh berbicara Koruptor harus dimiskinkan dan itu memang betul, tapi jika parpol-parpol (komisi 3) di DPR tidak mengesahkan RUU itu ya sampai kapanpun tidak akan ada.
Andaikan Anies presidennya pun belum tentu RUU itu akan disahkan, partai pendukungnya pun belum tentu akan menyetujuinya.
Jadi mau tidak mau kita harus jernih melihat masalah ini, mana yang bisa dilakukan secepat mungkin dan mana yang hanya akan menjadi teori yang entah kapan bisa terlaksana.
Semua calon Presiden pun setuju bahwa koruptor itu harus dimiskinkan, konyol jika ada yang menolak.
