Topic: visi misinya Kenapa harus menaikan gaji pejabat? - page 3. (Read 778 times)

Di Negri Indonesia korupsi adalah hal yang lumrah dan bisa dilakukan secara sistematis hampir di semua kalangan dan itu sudah menjadi rahasia publik jika tidak maka tidak mungkin pejabat Negara bisa hidup sangat mewah dan jika dibandingkan dengan gaji ataupun tunjangan kerjanya maka hampir tidak mungkin mereka memiliki kekayaan yang melimpah.
Perihal upaya yang akan dilakukan oleh calon pemimpin pasti ada namun bagaimana menjalankannya jika semua dari mereka adalah para pelaku tentu menjadi sebuah hambatan dan perihal visi misi yang di sampai itu murni untuk merebut hati dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi mereka.

Saya pikir Korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah bisa di berantas, semua yang dikatakan oleh paslon Presiden hanya omong kosong, semua yang dibelakng mereka ataupun mereka sendiri adalah pelakunya namun belum terbukti saja.

Seperti yang di sampaikan Prabowo untuk menaikkan gaji pejabat untuk mengindari mereka melakukan korupsi adalah sebuah omong kosong menurut saya, semua orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup dengan uang yang mereka miliki, setiap ada kesempatan untuk melakukan Korupsi pasti mereka akan melakukannya.

Benar bahwa keserakahan adalah otak dari Korupsi, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Kita tahu bahwa aturan atau sanksi bagi siapapun yang melakukan korupsi sangat berat, namun tidak sedikit pejabat Negara masih kedapatan melakukannya. Sehingga, Masyarakat meyakini bahwa siapapun yang akan menjabat Presiden nantinya, mereka tidak akan pernah mampu menumpaskan permasalahan yang satu ini. Sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Anis bisa mengatakan apa saja tentang konsep anti Korupsi, tetapi sebelum keduanya mengakatan hal tersebut, kita sudah punya Lembaga KPK, Undang-undang dan segala rupa konsep anti korupsi lebih dulu.

Namun faktanya, malah Ketua KPK sendiri kemarin juga menjadi tersangka Korupsi, siapa lagi yang bisa dipercaya oleh Masyarakat. Konteks penyampaian konsep anti korupsi yang disampaikan oleh kedua Paslon Presiden tersebut dalam visi misi nya tidak lebih dari kampanye saja, tujuannya hanya untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat saja.

Menurut saya guru honorer itu memang harus lebih diperhatikan kan lagi oleh pemerintah,dan pemerintah juga harus menepati janji nya terhadap guru honorer,yang mana gajih nya gak seberapa belum gajih nya tidak cair tiap bulan.sedangkan kebutuhan sama setiap harinya.
Paslon 02 lawak menurut saya....

Iya.....yang banyak uang nya yang hidup nya sudah enak bahkan serba berkecukupan masih di pikirin gajih nya mau di naikin lagi,hehhhh apa kabar dengan rakyat kalangan menengah ke bawah,apa kami gak butuh dan gak mau  gituh di naikin gajih.
Kadang suka heran sama para pemimpin kaya gitu,orang yang sudah sejahtra mau di sejahtrakan lagi,sedangkan masyarakat kecil yang ekonomi nya serba kekurangan gak dapat perhatian apa-apa.

Nah saya sependapat dengan anda daripada menambah gaji pejabat yang hidupnya sudah mapan lebih baik angaranya di gaji guru honorer,
memang sangat sulit untuk bersikap netral di pemilu kali ini mengingat paslon 02 selalu mengeluarkan visi misi yang kontroversial, apa lagi dari cawapresnya yang belum cukup umur, makin hari makin terlihat bahwa isu politik dinasti benar benar nyata.

Mereka tetap mengutamakan para pejabat dan stafnya gaji yang diberikan selalu tepat waktu dan berkecukupan,
Saya sangat mendukung jika visi dan misi akan membangun kesejahteraan masyakarat di kalangan bawah seperti guru honorer yang gaji mereka selalu terlambat bahkan tidak pernah mereka dapat sampai 3 bulan berlalu.
Ini bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat suatu kalangan bersikap tidak baik alasannya pejabat tertinggi hanya fokus pada kepentingan pribadi tapi tidak untuk kesejahteraan bersama.

Lho kok malah mau naikin gaji pejabat? Bukannya pajak kita aja di tahun ini udah naik. Gaji orang biasa gak dikasih naik, malah gajinya pejabat yang mau dinaikin. Kayaknya ide gini bisa dibilang konyol sih. Nah kalau soal visi misi pemberantasan korupsi, saya setuju banget sama yang dibilang Anis Baswedan. Betul yang dia bilang nih, "Koruptor harus dimiskinkan, gak ada pilihan lain". Jangan sampe yang terjadi malah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesetaraan harus dibuat agar semua lapisan masyarakat merasa adil. Ndak tau kenapa untuk debat presiden kali ini saya jarang mengikuti.

Pro dan kontra sih menurut saya,kenapa harus gajih pejabat yang di naikan?
yang sudah jelas pejabat hidup nya serba enak dan berkecukupan,
Kenapa visi dan misi nya tidak menaikan atau mensejatrkan guru honorer?
Yang perlu dibantu dan di sejahtera kan itu guru honorer yang gajih nya masih jauh dari kata layak,dan tugas guru honorer juga gak main-main loh mereka di tuntut untuk mengajar dengan totalitas,tapi apa nyata nya gajih mereka hanya seutas harapan yang kadang tidak cair setiap bulan nya.

Enak sekali ya, ngomong ingin mensejahtrakan rakyat tapi nyatanya ingin mensejahtrakan pejabat,miris sekali disangka nya pejabat itu kekurangan gajih di bawah umr gituh konyol banget.

Nih bejabat itu gak usah lah gajih di naik-naikan karena apa?karena pejabat itu hidupnya sudah dijamin dan di tanggung oleh pemerintah,mulai dari transpot nya sudah di jamin,kebutuhan dirumah nya sudah di jamin,belum tunjangan,pejabat itu gak pernah kewatir beras habis token habis,beda sama masyarakat.
Jika usaha Prabowo untuk mererai angka korupisi,menurut saya itu gak menjamin sih korupsi mah korupsi saja mau gajih nya gede atau pun kecil jika berniatan untuk korupsi gak akan ada yang bisa melarangnya.

Saya tahu arah konteksnya agan ingin kemana tapi secara pribadi akan fokus pada kenaikan gaji pemerintah tidak melibatkan nama nama orang tertentu. Jadi pada dasarnya semua memiliki alasannya masing masing, misalnya menaikan gaji pemerintah mungkin agar mereka merasa dengan gajinya saat ini tidak memiliki niat buruk untuk korupsi karena semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi ambisi manusia jelas selalu kurang dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Mengenai pergajian pejabat bertujuan untuk menambah tugas mereka lebih banyak disesuaikan dengan kebijakan baru yang telah memberikan mereka kenaikan harga jasanya. 

Mai kita beralih pada konteks koruptor harus dimiskinkan, ya jelas memang semua hasil korupsinya kembali ke kas negara tapi harta sitaan itu terkadang bisa ditimbun. Sebetulnya agan harus bisa membedakan mana pejabat secara keseluruhan dan mana pejabat yang sudah terkontaminasi oleh korupsi. Karena ini 2 jenis berbeda yang satu belum dipastikan korupsi berarti memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak, sedangkan yang sudah tercemari diri oleh korupsi dll tidak ada toleransi selain memberikannya hukuman setimpal.

Mari saya ajak agan untuk memikirkan kembali hal kecil terkait pejabat2 di suatu wilayah atau desa dimana kita tahu para pejabat desa itu yang saya tahu gajinya kecil gan, dan kita sering kali menemukan aktivitas korupsi di lingkungan desa saat turun ADD tapi masyarakat enggan untuk berkomentar karena takut, tidak memiliki keberanian dalam menentang serta minimnya pengetahuan. Para pejabat desa melakukan itu akibat kurangnya gaji yang didapat sedangkan tugasnya mencakup data kependudukan. Tidak perlu jauh jauh ke pejabat menteri, anggota DPR, MPR dll mengenai korupsi, karena contoh yang real saja di desa desa itu sering kali di biarkan, akses jalan masih rusak sedangkan pertahun anggaran dana desa digelontorkan, kemana uangnya?

menaikkan gaji pejabat itu tidak akan menyelesaikan masalah korupsi yang ada di indonesia karena dasarnya jika pejabat tersebut adalah seorang bajingan maka mau berapapun gajinya dia akan tetap korupsi. sehingga menaikkan gaji para pejabat tersebut hanya akan membuat enak perut mereka saja, sedangkan rakyat semakin sengsara dengan pajak yang semakin tinggi.

jadi dibandingkan dengan menaikkan gaji para pejabat tersebut, lebih baik pemerintah untuk menaikkan bonus performa bagi para pejabat yang memiliki performa bagus dalam pekerjaannya. pengukuran performa ini bisa dilakukan oleh kemendagri berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penentu pemberian tambahan bonus kepada para pejabat yang bersangkutan.

dengan memberikan tambahan bonus ini diharapkan bahwa pemerintah bisa memberikan apresiasi kepada para pejabat yang memiliki performa yang bagus dalam pekerjaan mereka dan sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat untuk bisa bekerja dengan lebih sungguh lagi untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

ya benar, mau naikin gaji pejabat sampai 1000% pun kalau mental belum dibenahi, akan tetap korup juga. Sekarang ini yang jadi persoalan, korupsi itu sudah jadi hal yang biasa dilakukan pada tatanan organisasi kita. Kalau tidak nyuap, maka tidak akan jadi pejabat, begitu seterusnya, sehingga jika ada pegawai atau PNS yang baru jadi, mereka akan digiring pada opini ini supaya tatanan seperti ini tetap jalan. Sehingga, tiada cara lain dari pada korupsi. Lalu berkembang dan menjadi hal yang lumrah di kalangan mereka. Kalau pun ketahuan, mereka bilang apes, dan harus lebih hati-hati untuk yang lain, pada akhirnya, korupsi akan jalan terus dengan aparat hukum yang terlibat di dalamnya.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari wacana tersebut karena memang mungkin dalam hal ini Pak Prabowo melihat beberapa negara besar yang memang sangat minim dari korupsi seperti Denmark atau Finlandia memang memiliki gaji yang diatas rata-rata dari beberapa sektor termasuk untuk pemerintahan mauapun dalam dunia kependidikan sehingga memang dengan mengacu kepada hal seperti ini ketika melakukan hal yang sama diharapkan negara Indonesia juga memiliki penurunan secara drastis dalam masalah korupsi tetapi masalahnya dalam hal ini adalah justru ini bisa menjadi blunder dan menjadi bumerang karena terkadang dengan keseriusan yang terjadi dan gaji yang tinggi justru membuat mereka menjadi terlena dan membuat semua orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan karena memang kesejahteraan yang baik didalamnya sehingga hal seperti ini perlu dipertimbangkan ulang karena bagaimanapun juga akan sangat bagus jika memang kita cukup optimis tetapi dalam kasus ini terutama untuk di Indonesia kita juga harus memikirkan kemungkinan terburuk karena justru inilah yang harus dipikirkan dari awal sebelum hal positif yang terjadi.

Adapun tentang memiskinkan koruptor sebenarnya hal seperti ini wacananya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir tetapi pada akhirnya hal seperti ini tetap sama dan justru kita bisa melihat koruptor yang sudah memakan uang rakyat justru menjadi sangat untung ketika hukuman yang diterima tidak terlalu sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat sehingga dalam hal ini perlu adanya pertimbangan lebih jauh tentang masalah memiskinkan koruptor karena terkadang yang terjadi di lapangan tidak terlalu sama dengan wacana yang di canangkan sebelumnya.

Baru baca sore ini,
https://news.detik.com/berita/d-7152429/fakta-miris-di-rutan-kpk-tarif-bawa-hp-rp-10-20-juta-ngecas-rp-200-ribu

Kalau di rutan umum hal seperti ini sudah lumrah, mau diberantas juga selalu gagal pada akhirnya.
Dari beli kamar, beli kasur, gaji pembantu, bayar sewa tv dll, judi, narkoba, mau indehoi semua bisa yang penting punya duit.
Tapi ini di rutan KPK, bawa HP 10-20jt dan ada lagi biaya bulanannya, terus cas hp sekali 200rb.
Kacau sekali lembaga yang satu ini nampaknya.

Menaikkan gaji tidak akan memberikan dampak yang signifikan terlebih untuk urusan menurunkan jumlah kasus korupsi, karena pada dasarnya gaji2 pejabat sudahlah tinggi tapi pada dasarnya manusia yang selalu merasa kurang dan mudah tergiur dengan tawaran2 uang yang nominalnya menggiurkan.
Menaikkan gaji para pejabat tinggi juga harus realistis, dari mana dananya? Utang lagi atau menaikkan pajak?
Kalopun menaikkan gaji bisa efektif buat nurunin angka korupsi, trus siapa yang terbebani? Pastinya rakyat juga yang terkena dampaknya.
Korupsi di negara ini sudah bisa dikatakan sebagai penyakit menular dan turun temurun, yang akan sangat sulit diberantas hanya sekedar dengan kenaikkan gaji.

Sampai saat ini saya belum menentukan pilihan tapi memang dari awal Pasangan Prabowo - Gibran memaparkan kebijakan yang akan diterapkan jika terpilih sebagai presiden kebanyakan saya agak kurang cocok, dari mulai makan siang gratis, keberlanjutan food estate, peningkatan penerimaan pajak hingga 23% dan yang terakhir kemarin peningkatan gaji Pejabat dan Penyelenggara pelayanan negara, satu-satunya yang saya cocok adalah pembatasan ekspor bahan mentah sehingga mendorong export barang yang sudah diolah sehingga memiliki nilai lebih, atau yang biasa disebut hilirisasi.

Khusus untuk peningkatan gaji pejabat menurut saya Prabowo sangat ketinggalan jaman, akan masuk akal jika hal tersebut menjadi kebijakan pada tahun 2010-2015 saat sebelum ada tunjangan kinerja (tukin), tapi kalau sekarang tukin pejabat saja sudah melebihi gaji, jadi menaikkan gaji sepertinya tidak relevan dan hanya menambah beban belanja negara.

Harapan besarnya dengan kenaikan gaji tersebut, maka setidaknya terkait daripada tindak pidana korupsi yang terjadi dapat terminimalisir, karena semua pejabat sudah diberikan kesejahteraanya dan dipenuhi segala kebutuhanya oleh negara. Tetapi tetap saja ketika berbicara pada sebuah kenyataanya yang trjadi, bukan hal tersebutlah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana koruspi, melainkan keserakahanlah yang membuat mereka berprilaku demikian dan ditambah lagi mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan menurut saya, para koruptor itu tidak ada yang kekurangan, semuanya berkecukupan dan bahkan mereka itu bisa memiliki rumah lebih dari dua, memiliki mobil mewah yang cukup banyak dan istri yang banyak pula, belum lagi dengan simpannyanya. Jadi kurang sejahtera apa lagi para pejabat di negara kita ini.

Korupsi bisa terjadi bukan karena pejabatnya tidak sejahtera, melainkan karena hukum dan integritas lembaga KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tidak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini, masih kurang kuat.

menaikan kesejahteraan pejabat khusus KPK yang di omongin adalah untuk bisa menghindari begawai KPK dari sogok dan suap.
seperti di tulis di atas 93 pegawai KPK kena pelanggaran etik dan di sidang karena melakukan pemerasan terhadap tahanan  KPK.
bahkan ketua KPK nya sendiri juga kena kasus hukum karena memeras pelaku korupsi.

contoh lain malah di debat anis menyerang personal prabowo mengenai kepemilikan lahan yang luas dan membandingkan dengan kesejateraan pegawai di lingkungan TNI dan dephan mengenai kesejahteraan kan ujung2 nya juga gaji

Saya pikir semua kandidat calon Presiden juga mengatakan hal yang sama, secara umum “menaikkan gaji ASN”. Tidak hanya Prabowo saja yang berkeingingan untuk melakukannya. Tujuannya bisa kita analogikan secara sederhana, dengan megaitkan dengan kondisi hari ini, maksud saya kondisi menjelang Pemilu. Adalah hal yang sangat wajar memberikan harapan bagi semua kalangan, semua lapisan masyarakat, dan secara umum kepada semua orang sebagai janji kampanye, meski kita tahu bahwa pada akhirnya tidak semua janji yang telah disampaikan dapat direalisasikan. Ya sebenarnya korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat saja, hampir disemua instansi dan semua lapisan Pemerintah juga mempraktekkan hal serupa, hanya saja belum kedapatan dan ditangkap oleh KPK.

Untuk saat ini selama penegakan hukum masih tumpang tindih, bak pisau tumpul ke atas tajam kebawah, menghapus korupsi tidak semudah yang disampaikan. Tidak ada periode Presiden yang benar-benar bersih dari praktik korupsi, hanya bisa di tekan angka dan jumlahnya saja, bahkan fatalnya lagi adanya isu bahwa KPK mau di gembosi. Saya pikir kepastian hukum lebih utama, sebab dengan kepastian hukum semuanya akan berjalan baik, pencegahan korupsi bisa diwujudkan lebih mudah. Menaikkan gaji adalah satu faktor penting supaya para pejabat tidak lagi mengambil yang bukan hak nya, namun itu bukan sebuah jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi lagi.

Secara pribadi saya sudah sangat bosan mendengar pejabat berjanji untuk menumpas korupsi sampai ke akar-akarnya, sebab kita melihat hanya sebagian kecilnya saja yang bisa di tindak, bahkan kita sering melihat bahwa yang berpeluang di tindak sepertinya hanya lawan politik saja. Memang itu hanya asumsi saya saja, karena kita semua tentu punya pandangan tersendiri dalam hal itu, namun pada intinya kita mengharapkan kedepan akan ada perbaikan di Negara ini. 

Jika membicarakan korupsi dan cara untuk menanganinya itu akan selalu menjadi pembicaraan yang sangat panjang dan juga yang membuat sulit adalah prilaku korupsi sudah mendarah daging di negara kita ini, saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini namun itu fakta yang terjadi.
Jika menaikan gaji pejabat sebenarnya yang korupsi juga bukan orang yang kekurangan uang, mereka adalah orang kaya. Jika harus membandingkan, kehidupan mereka lebih sejahtera di banding dengan rakyat. Bahkan menurut saya mereka bukan mewakili rakyat dalam hal suara saja, akan tetapi dalam kekayaanpun mereka yang menjadi wakil rakyat.
1000 cara untuk memberantas korupsi, maka mereka akan menemukan 1000 cara juga untuk melakukan korupsi, otak otak kotor tidak akan bisa dihentikan oleh orang lain selain diri mereka sendiri yang sadar akan prilaku kotornya. Bahkan lembaga yang memberantas korupsi pun dalam beberapa kasus juga melakukan hal yang menjijikan.