Topic: BBM turun masyarakat sejahtera ? (Read 1756 times)

Tetapi ane melihat itu hanya solusi sementara dan bukan solusi permanen untuk memutar roda ekonomi dan menjauhkan negara dari resesi. Bantuan sosial hanya akan menjadi stimulan tetapi sangat tidak efektif karena pada akhirnya banyak masyarakat kita yang bermental konsumtif dan tidak memanfaatkan bansos dengan baik untuk membeli sembako. Kebanyakan masyarakat masih suka membeli kebutuhan sekunder atau bahkan tersier dengan uang bansos sehingga asas tujuan dari bansos tidak terealisasi sebagaimana tujuan aslinya.

Saya juga lebih setuju jika anggaran bansos lebih baik disalurkan ke bidang-bidang lainnya seperti pendidikan. Tapi saya juga lebih ingin melihat pemerintahan mulai membuat industri milik pemerintahan yang menyerap tenaga kerja warga negara indonesia itu sendiri. Karena yang saya khawatirkan saat ini justru tingkat lowongan pekerjaan yang mulai jarang tapi jumlah warga yang membutuhkan pekerjaan semakin meningkat.

Tapi saya juga memahami kenapa pemerintahan membagikan bantuan baik berupa tunai ataupun pangan. Karena sebenarnya hal tersebut untuk memboosting daya beli masyarakat supaya negara kita tidak masuk dalam jurang RESESI. Dan juga Karena memang tidak dapat dipungkiri dibeberapa daerah yang saya temukan juga ada beberapa diantaranya yang memang dalam keadaan yang bisa dikatakan sebagai daerah yang cukup terbelakang yang membutuhkan bantuan pemerintahan. Dan menurut saya menyalurkan bantuan pada daerah-daerah tertentu memang tetap harus dilakukan. Tapi sayangnya saat ini memang bantuan tunai ataupun bansos ini sering kali dimanfaatkan dengan salah oleh oknum-oknum yang membuat penyalurannya kadang salah sasaran dimana yang benar-benar membutuhkan terabaikan sedangkan yang tidak terlalu membutuhkan malah kebagian. Tapi saya yakin kedepannya negara Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi.

Poin penting yang perlu di garis bawahi adalah pemberian Bansos secara berkala kepada Masyarakat belum bisa menyelamatkan mereka dari garis kemiskinan, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Bahkan efek yang di timbulkan dari pemberian Bansos cukup besar, hakikatnya tujuan pemberian Basos adalah untuk membuat daya beli Masyarakat menjadi lebih meningkat, maka tidak salah jika uang tersebut hanya sekedar lewat. Sebab bagaimanapun, jumlah Uang tersebut sangat sedikit, dan saya kira tidak bisa di pakai untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Kedepan, dimasa Pemerintahan Prabowo, saya berharap lebih baik anggaran Bansos di alihkan ke bidang pendidikan. Tidak ada lagi pungutan untuk biaya sekolah, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berinvestasi dalam dunia pendidikan akan meningkatkan taraf hidup Masyarakat, tentu prosesnya tidak instan. Sementara itu, di penghujung Pemerintahan Jokowi, saya berharap BBM tidak lagi naik, terlepas dari bagaimanapun caranya, Pemerintah harus mencari jalan lain untuk tidak menaikkan harga BBM, dimana itu dapat mempengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok secara keseluruhan.

Sebenarnya dalam konteks awal Bansos atau Bantuan Sosial ini niatnya cukup baik hanya saja dalam beberapa situasi penyebaran nya yang memang kurang baik karena terkadang tidak sedikit orang yang mendapatkan bansos ini berada di kalangan ekonomi menengah bahkan atas terlebih dengan adanya bantuan privilege dari orang dalam pemerintah nya itu sendiri maka saluran bansos itu terkesan menjadi monoton karena tidak diberikan kepada yang berhak mendapatkan.

Mereka yang kaya pun akan sangat berlomba untuk mendapatkan hal itu karena secara bantuan sosial ya kan pasti semua menginginkan nya dan dari sinilah masalah mulai berakar dimana terkadang tidak sedikit pemerintah yang bertugas memberikan bantuan tentu memilih orang terdekat terlebih dahulu untuk diberikan bantuan sosial terlebih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negara kita masih terus menjamur sampai sekarang sehingga maksud dan tujuan bansos itu jelas sangat bagus tetapi aplikasi dan pembagian nya yang memang kurang layak yang justru itu menjadi sumber masalah baru.

kalau bisa jangan dalam bentuk bantuan tunai? Maksudnya dengan fisik barang gitu kah, bukannya bantuan dalam bentuk uang tunai jauh lebih baik di bandingkan dengan bantuan fisik barang, bukankah ini bisa untuk meminimalisir banyaknya biaya-biaya yang di keluarkan oleh pemerintah dan mengurangi dampak korupsi. Memang sifatnya bansos hanya sementara bukan untuk mengurangi dampak dari kemiskinan, masyarakat kelas bawah mereka bukannya awam dalam mengelola keuangan tetapi meraka tidak bisa mengelak Dengan keadaan yang terjadi pada dampaknya kenaikan harga BBM tersebut yang membuat semua harga bahan pokok ikut mengalami kenaikan semuanya.

Saya kira Bansos ini memiliki banyak dampak buruknya ketimbang dampak baiknya Gan. Di satu sisi saya setuju Bansos ini memang diperlukan tetapi tidak setiap waktu dan kalau bisa jangan dalam bentuk bantuan tunai. Saya sering melihat banyak penerima bansos yang merupakan masyarakat kelas bawah dan mereka awam dengan manajemen keuangan sehingga, maaf, uang bansos hanya sebatas singgah dan tidak membuat mereka keluar dari garis kemiskinan. Mereka memakai uang bansos untuk kebutuhan yang konsumtif. Di sisi lain nominal bansos yang menurut saya tidak membuat orang miskin "terselamatkan" karena BBM yang naik menyebabkan seluruh kebutuhan pokok ikut naik dan uang bansos akan habis dalam hitungan hari.

Itulah salah satu kebijakan pemerintah dalam membuat rencana yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya gan, namun disisi lain adanya kebijakan tersebut pasti ada kelemahan atau dampak buruk yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri seperti contoh yang sudah anda sebutkan yaitu dengan adanya banyak bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah namun hal itu tidak diterima dengan adil oleh masyarakat itu sendiri yaitu pihak penerima yang belum merata dan adil yang sasaran belum tepat juga ada gan, disekitar saya bahkan ada keluarga yang sudah mampu saja masih mendapatkan bansos selama bertahun-tahun dan hal ini belum pastinya akan membuat iri hati bagi keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bansos.

Ane merasa heran sama pola pikirnya pemerintah. Mereka menaikkan harga BBM yang imbasnya adalah ke semua orang tetapi memberikan bansos hanya ke sebagian orang saja alias ke orang miskin saja. Mereka pikir orang menengah dan kaya bisa bertahan dari kenaikan BBM sedangkan orang miskin perlu dikasih bansos untuk bertahan. Apa mereka tidak sadar bahwa dengan naiknya harga BBM itu akan mempengaruhi ongkos produksi dan biaya pengiriman yang mana itu akan membuat harga sembako naik dimana-mana. Ane pernah liat kawan ane yang buka toko kelontong mengeluh sekarang barang-barangnya ga bisa jual murah lagi sebab kata salesnya harga naik soalnya ongkos pengantarannya naik. Itu adalah contoh kecil imbas dari kenaikan harga BBM.

Indonesia adalah salah satu negara dengan sumberdaya alam dan sumber daya mineral terbesar di dunia, hanya saja sangat disayangkan bahwa pada kenyataanya negara kita, baik pemerintah maupun masyarakatnya, sama-sama belum mempu mengelola sumberdaya yang melimpah itu dengan baik. Begitu pula ketika berbicara mengenai pertambangan migas di Idonesia, yang mana dianatara banyaknya pertambangan migas di negri ini, itu hampir sepenuhnya dikuasi oleh perusahaan asing. Perusahaan asing menjadi pemilik, sementara pemilik aslinya yaitu masyarakat indonesia sendiri, kebanyakan dari mereka itu menjadi pekerja bukan pengusaha atau pemilik pertambangan migas tersebut.

Dan adapun perusahaan BUMN, yaitu Pertamina. Perusahaan tersebut belum sepenuhnya mampu jika harus mengolahnya didalam negeri, dimana perusahaan tersebut masih kerap kali melakukan ekspor minyak mentah. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri, pemerintah harus melakukan impor dari luar negri dan menerpkan subsidi besar-besaran karena mengingat harga minyak bumi yang semakin hari semakin meningkat.

Dan jika saja negara kita dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik, dan mampu menguasai pertambangan migas yang ada di negari ini. Maka sudah dapat dipastikan bahwa negara kita bukan hanya akan menjadi salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar dan pendapatan pekapita yang tinggi, tetapi masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraannya.

Inilah yang terjadi di Indonesia, kita selalu membangga-banggakan indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah bahkan ada lagu Koes Plus "Kolam susu"  tapi pada kenyataannya kekayaan kita hanya di nikmati oleh sebagai orang padahal jelas undang-undang kita mengatakan semua kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyanya. Kalau kekayaan alam di atur dengan benar mungkin tidak ada kenaikan harga pagan termasuk harga BBM.

Karena memang benar seperti agan katakan kenaikan harga BBM akan memperngaruhi harga yang lain maka tidak heran jika terjadi kenaikan harga BBM yang lainnya juga ikutan naik. Ini lah peran pemarintah yang sebenarnya, namun saat ini langkah pemerintah mengatasi kenaikan BBM dengan memberikan bansos padahal kita tau bansos tidak efektif karena tidak pernah tepat sasaran. Bukti nya masih banyak yang masyakat layak mendapat bansos tapi tidak dapat begtu juga sebaliknya masayakat yang tidak layak dapat justru dapat. Kenaiknan BMM membuat hancur keuangan masyarakat miskin, apalagi BBM itu kalau sudah naik susah sekali untuk turun kembali. Jadi kalau menurut saya kalau di tanyak apakah BBM turun masyarakat sejahtera ? Iya, sangat bisa.

Kalau begitu lebih tepatnya berdasarkan faktor kepercayaan Gan. Jadi jika misalkan keluarga saya mempunyai kompetensi di bidang tertentu dan kebetulan orangnya jujur dan amanah maka saya bisa memilih keluarga saya tersebut dibandingkan orang lain. Ya itu tidak menjadi masalah sepertinya. Toh meskipun keluarga tapi dia mempunyai potensi, dan yang penting kita tahu dia orangnya jujur dan amanah. Tapi setahu saya di instansi pemerintahan tidak semua jabatan bisa merekrut berdasarkan kepercayaan. IMO tidak masalah jika itu adalah bidang yang berhubungan dengan kita misal sebagai orang kepercayaan atau tim ahli. Tapi di kebanyakan bidang/jabatan memang harus terbebas dari nepotisme karena nepotisme  meskipun dalam prakteknya di lapangan nepotisme itu sulit dihilangkan. -CMIIW

Pencegahan nepotisme dalam pemerintahan sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan kebijakan publik. Nepotisme di dalam pemerintahan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proses pemerintahan, serta dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan negara.
Diperlukan pengawasan yang ketat dari instansi terkait untuk mencegah dan mengawasi adanya praktik nepotisme. Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan anti-nepotisme juga harus dilakukan secara tegas.

Bukan seperti itu gan, nepotisme yang diperbolehkan menurut pandangan saya tuh, misalkan saya keluarga / temen agan , agan kerja di suatu instansi pemerintahan, agan tau kalo saya punya kompetensi dan amanah di bidang pembangunan jalan, secara logika agan akan cenderung langsung memilih saya dari pada orang lain karena tau kompetensi yang saya miliki.

Saya paham maksud anda. Ini lebih seperti misalnya dengan adanya keluarga kita di suatu instansi Pemerintahan diharapkan agar bisa mendapatkan akses dan privilege misalnya akses informasi dan kemudahan dalam mengurus ini itu pada birokrasi yang ribet ini, benar tidak Gan? Tetapi sayangnya meskipun tujuannya benar namun hal ini akan menyisakan banyak ruang abu-abu apakah nepotisme semacam ini menjadi masalah atau tidak. Maksud saya nepotisme itu menjadi masalah karena memiliki unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam memperlakukan warga sipil yang seharusnya mendapatkan hak yang sama. Sejauh ini saya masih tidak bisa melihat contoh nepotisme yang boleh dikatakan "tidak terlalu masalah" yang perbuatannya tidak akan memberikan dampak ketidakadilan bagi yang lainnya.

Nepotisme sebenarnya tidak terlalu masalah jika hasil dan tujuannya benar ( bukan saya membenarkan nepotisme secara utuh ), Cuman kayanya kalo yang selalu di prioritasin keluarga sendiri sih mending gausah jadi pejabat pemerintah dulu, mending bantuin ngurusin dulu keluarganya, baru ngurus masyarakat luas.

Nah iya betul om, tapi kalopun si kepala desa dan keluarganya udah stabil, yang mereka lakuin tuh mempermudah segala urusan bisnis keluarganya .

Di daerah saya juga ada nepotisme dan sepertinya itu memang sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Biasanya ketika mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah maka pejabat desa ini akan menghubungi saudara-saudaranya terlebih dahulu baru kemudian jika masih ada kuota akan diberikan kepada masyarakat lainnya. Tetapi sejauh yang saya tahu perangkat desa ini memberikan bantuan sosial memang secara tepat sasaran. Dalam artian sanak saudaranya ini memang "bisa/layak" menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial tersebut. Nepotisme disini terjadi karena sanak saudara ini mendapatkan prioritas dan hampir pasti akan mendapatkan bansos tanpa harus melalui proses verifikasi dan penyaringan dulu peserta yang lebih layaknya.

Itulah mengapa dalam pemilihan kepala desa atau perangkat desa harus ditelusuri dulu dengan teliti silsilah keluarga dari calon. Kalau rata-rata miskin, dan banyak yang tidak bekerja, baiknya dipilih calon yang sudah mapan dalam hal finansial. Kalau ane kalau disuruh milih mending milih kades yang sudah kaya sekalian, yang sudah memiliki kebun, sawah dan tanah dimana-mana, dibanding milih calon miskin dan belum punya apa-apa. Yang begini ini biasanya nanti akan memikirkan diri dia dulu dibanding rakyat, dana-dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah akan dipotong masuk kantong dia dulu dari pada ngasih untuk pembangunan desa. Kalau pun butuh pegawai di kantor desa, orang seperti ini akan lebih memilih sanak saudara biar nanti tidak ketahuan nilep dana desa.

Benar gan, nepotisme yang terjadi di kubu pejabat daerah sudah bukan rahasia umum lagi, ketika saudara anda adalah perangkat desa (contoh saja) maka anda akan dapat sedikit cipratan dari bantuan sosial yang di berikan pemerintah pusat untuk warga yang tak mampu, ini lah kebobrokan yang sulit di hilangkan dari negara kita

Bantuan dari pusat, jarang sekali bisa sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, kecuali anda punya hubungan baik dengan perangkat desa atau petugas kelurahan

bahkan pemilihan kepala lingkungan (kepling) dan lurah di perkotaan juga tak lepas dari nepotisme, selama masih ada keserakahan di kubu pemerintahan maka nepotisme tidak akan pernah bisa di hapuskan, sudah mendarah daging dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah

Tapi rasa nya tidak mungkin turun lagi gan karena makin kesini itu bukan serba murah dan turun harga yang ada semakin peningkatan harga,contoh nya harga minyak sayur merek kita pemerintah mau menaikan lagi harga nya tapi walau pun minyak kita minyak untuk rakyat yang mana harga murah yaitu 14rb 1L(digelosir)tetap saja Sampai ke rakyat harga 17rb 1L,kadang digelosir juga harga minyak kita 15rb 1Lnya.
Untuk bbm juga bukan semakin mudah yang ada pemerintah semakin menyulitkan rakyat kecil.

Pertanyaan saya disini adalah dan ini yang perlu Pemerintah pikirkan adalah Mengapa Indonesia hanya selalu menjadi penyedia bahan baku saja dan ini yang paling dominan dan satu lagi  apakah kita tidak memiliki sumber daya yang mampu sehingga ada peningatan untuk pendapatan negara.

Asumsi saya kedepan atas dasar yang sudah terjadi Bensin hilang, Next ga lama lagi Pertalitej uga akan hilang, kemudian kita dengan terpaksa membeli pertamax yang harganya akan semakin mahal.

Jika Pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan gaji yang standar mungkin yang demikian dampaknya tidak terlalu terasa apalagi bagi mereka yang profesinya kerja di Pemerintahan misalnya kementrian itu aman se-aman amanya  karena dalam sebulan ada 3 pendapatan didapat per pegawainya tanggal 1 gajian, pertengahan bulan dibayar uang makan diakhir bulan cair tukin (Tunjangan Kinerja) dan ini sangat jauh berbeda dengan PNS daerah apalagi masyarakat biasa.