Topic: Hukum di Negeri Ini - page 3. (Read 909 times)

Karena di negara kita ada dua aspek hukum yaitu hukum pidana dan perdata, maka penilaian subyektif adalah pelaksana hukum di negara ini masih berajalan di garis yang benar walaupun saya juga tahu ada beberapa kasus hukum terkadang tidak sesuai dengan keputusannya tetapi secara umum hukum di negara kita masih berada pada koridor yang tepat.

Berbicara masalah hukum di Indonesia tidak akan habis habisnya, banyak tumpang tindih hukum didalamnya, terkadang jika tersandung kasus para elit hari ini ditetapkan sebagai tersangka besoknya tidak ada khabar lagi dan akhirnya lepas. Banyak drama yang tidak ada habis-habisnya. Bisa kita lihat kasus besar seperti Sambo hari ini, kini orang pasti tidak mau tau lagi akan tetapi kasusnya seakan hilang begitu saja. terlalu berbelit belit hukum di negeri ini

Benar tuh dan dilapas itu gak seburuk bayangan saya😅.(yang mana tinggal dilapas siperlakukan buruk,tinggal dilapas itu yang penting banyak uang pasti disegani 😅),tapi gak semua orang yang tinggal dipalas banyak uang ya,karena dilapas bermacam-macam kalangan.
Karena hukum diindonesia masih bisa tawar menawar(yang penting cuannya tebal).

Hal seperti ini cukup lumrah terjadi karena bagaimanapun juga kita pasti sadar bahwa beberapa situasi yang terjadi saat ini di negara kita memang hukum sudah seperti sangat mudah sekali dikendalikan. Istilah kerennya saat ini yang cukup ngetrend adalah "Lu punya duit, Lu punya kuasa" dan hal seperti ini sudah masuk ke ranah hukum dimana memang ketika uang sudah menjadi dewa maka sudah pasti hal-hal seperti ini terjadi makanya hukum di indonesia itu runcing kebawah tapi tumpul ke atas. Hal seperti ini juga terjadi karena kualitas para penegak hukum di negeri kita itu masih rendah tetapi memang sulit juga untuk mereka para penegak hukum yang melawan arus karena pada akhirnya sekalipun pasti masih ada dari mereka para penegak hukum yang jujur tetapi justru harus kalah oleh mereka mereka yang sering dikatakan oknum yang tidak memandang kepada moralitas tetapi kepada uang dan kekuasaan.
Tidak sedikit kasus yang pada akhirnya menguntungkan untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan uang yang justru menguntungkan untuk mereka karena negara ini pada dasarnya sudah sakit. percaya atau tidak itu fakta wkwkwk.

Selain itu, minimnya literasi dan kekuatan dari rakyat kecil justru ini dijadikan kesempatan untuk mereka yang berkuasa yang justru membuat situasi semakin rumit karena terkadang sekalipun kasus yang sudah viral pun berakhir dengan kata damai dan kekeluargaan seperti beberapa kasus yang terjadi
Kasus Pemerkosaan Gadis 15 Tahun di Brebes Berakhir Damai
Kasus Murid SD Tewas Dipukul Temannya Berakhir Damai
Karena memang ketidak tahuan tentang hukum serta tentu saja uang yang menjembatani hal ini.

Adapun ketika mereka (para korban) yang memang kastanya berada dibawah dan melawan mereka yang memiliki kekuasaan lebih yang ingin melapor justru intimidasi yang diberikan terduga juga semakin besar seperti kasus Orang Tua Siswi SD Korban Colok Mata di Gresik Dipaksa Minta Maaf oleh Pejabat yang menyebabkan ketakutan yang dirasa yang sayangnya hal seperti ini menjadi lumrah.

Ini menjadi sedikit dari banyaknya kasus yang sering terjadi di negara kita yang terkadang memperlihatkan kebobrokan sehingga sangat sulit untuk kita bisa mengubah hukum yang pada akhirnya uang tetap menjadi kekuasaan utama sekalipun negara kita adalah negara demokrasi dan negara hukum.

Ya begitulah gan, selain faktor duit dan latarbelakang orangnya, kesadaran dan melek hukum masyarakat kalangan bawah juga masih minim sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kasus hukum. Tapi kalo tersangkut hukum memang butuh banyak duit agar dapat bantuan hukum, sewa pengacara juga mahal dan pengacara biasanya kasih tarif berdasarkan kasusnya, jika kasusnya berat maka harga yang dipatok juga mahal. Kalau bantuan hukum yang gratisan ane gatau itu bagus atau tidak.


Jadi intinya gan? sepertinya agan lupa memberikan konklusinya 

Saya sulit memahami kasus Jessica karena saya tidak mengikutinya, karena yang ditanyakan adalah apa pendapat  tentang hukum di Indonesia saat ini. Saya bingung mau menjawabnya, karena bicara tentang hukum , berarti bicara tentang berbagai dimensi yang ada di dalam hukum itu sendiri. Karena kalau kita membicarakan tentang hukum, mau tidak mau pasti akan membicarakan tentang banyak hal tentang kehidupan manusia dengan segala aspek hukumnya. Karena hukum itu ada atau timbul dari proses interaksi antar sesama manusia dalam kelompok masyarakat tertentu.

Hukum di negara ini siapa yang berkuasa dan banyak uang dialah yang berkuasa sepenuhnya, banyak politisi jika kita lihat latar belakang politisi tersebut mempunyai perusahaan besar saat tersandung kasus misalnya terkait ijin tambang dll, setelah di vonis bersalah oleh pegadilan ke esokan harinya sudah di PK kembali dengan dalih bermacam-macam dan setelah hitungan hari bisa bebas, hal lain adalah seorang memotong kayu dia miskin bisa dipenjara sampai 3 tahun lamanya, seperti sandiwara belaka dan proyek dpr hukum yang ada di indonesia, sehingga masyarakat mulai apatis terhadap penegak hukum di indonesia

Ya itu tergantung orang yang percaya hukum atau tdk.
Namun hukum di negeri ini saya perhatikan runcing kebawah, untuk kalangan atas kaya sudah tumpul.
Apakah perlu di asah lagi hukum ini biar bisa tajem ke atas?

Saya rasa ini bukan tentang siapa yang menciptakan hukum tetapi bagaimana kita mematuhi tentang hukum yang berlaku karena kita tahu terlepas dari apakah itu hukum yang di ciptakan oleh manusia ataupun hukum yang berlandaskan agama semuanya tetap sama karena pada akhirnya itu juga dilabrak oleh mereka yang memang tidak terlalu peduli dengan hukum.
Sebagai contoh ketika berbicara tentang hukum yang di ciptakan manusia dimana korupsi atau pencurian dilarang sebenarnya itu mengacu kepada hukum yang ditetapkan oleh agama dimana pencurian itu dilarang karena itu dapat merugikan orang lain tetapi apa yang terjadi sekarang? Di Negara kita hal seperti itu sekarang menjadi lumrah sehingga terlepas dari apakah itu diciptakan manusia atau sudah ditentukan agama itu tidak dapat dijadikan patokan bahwa semua bisa menjadi menuruti apa yang telah di tetapkan.

Memang pada akhirnya untuk masalah nanti tentang perhisaban semuanya akan memiliki tanggungan masing-masing tetapi poin nya tidak disana karena untuk sekarang kita terlalu jumawa dengan kedudukan kita sebagai manusia yang terkadang ketika memiliki jabatan atau sebuah kondisi yang menguntungkan seolah-olah kita kebal dan tidak akan tersentuh dari apapun yang pada akhirnya hukum tetap ada dan tetap berjalan tetapi pelanggar akan semakin banyak karena ketidak takutan terhadap hukum yang berlaku saat ini.

Inilah negara kita hukum tumpul ke atas runcing ke bawah, Indonesia berlandaskan seluruh komponen masyarakat di landaskan dengan hukum, tumpang tindih hukum negara indonesia sehingga banyak kritikan, karna sering orang-orang bawah kenak atau terjerat sedangkan konglomrat dan orang-orang berdasi selalu lewat dalam perkara hukum walau sudah diputuskan tapi bebas kembali. saat ini masyarakat butuh hukum yang pasti, para penegak hukuum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sebuah sistem yg berlaku di negeri ini. pemerintah wajib membentuk  sistem yang kuat, melibatkan semua komponen yang bersih

Iya benar juga mas,ya namanya juga hukum buatan manusia ya begitu,yang pasti itu hukum ciptaan gusti allah saja(amal dan perbuatan kita nanti akan dihisab)🙏

Hahaha... Iya gan, untuk mencicipi hukum tuhan yang maha adil sebenarnya mudah syaratnya cuma satu, yaitu kita perlu mati dulu. Hukum di dunia sebenarnya sudah mengambil intisari dari keadilan tuhan meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat sulit, manusia sering tergoda dengan kepentingan, subjektifitas personal, hingga suap yang jumlahnya fantastis. Mungkin jika para oknum penegak hukum bisa menjaga diri dari hal hal itu barulah hukum bisa lebih adil meskipun itu terdengar tidak manusiawi jika manusi tidak lagi tergoda dengan godaan suap dan lainnya

Sulit memang sekalipun di Indonesia sendiri sekarang sudah ada undang-undang  yang mengatur seperti UUD 1945 di pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum


Tetapi pada akhirnya hal ini seperti sebuah situasi dimana banyak sekali celah yang bahkan terskesan hukum di Indonesia seperti lumpuh karena pada akhirnya kita juga sadar bahwa hukum di negeri kita ini lebih runcing kebawah dan tumpul ke atas.
Masih banyak sekali anomali yang terjadi didalam pemberlakuan hukum yang terjadi misalanya untuk kasus pencurian ketika kita melihat kasus pencurian yang pernah terjadi di negara kita maka terkadang itu juga di lihat dari strata sosial karena pada akhirnya ketika yang terduga pelaku berada di strata ekonomi yang berada di bawah maka itu akan lebih cepat bahkan langsung akan dihukum tetapi berbeda cerita ketika yang melakukan pencurian memiliki wewenang tinggi bahkan berada di kalangan strata sosial tinggi maka bisa saja hal seperti ini akan lebih sulit bahkan cenderung tidak di proses yang pada akhirnya saat ini banyak sekali orang yang tidak percaya hukum di Indonesia dan mungkin saya juga termasuk di dalamnya karena sekalipun saya menghormati hukum yang berlaku tetapi saya termasuk orang yang tidak percaya dengan hukum di Indonesia.

Ketika membicarakan solusi jelas hal ini sangat sulit karena pada akhirnya ini juga sama seperti masalah yang sudah terjadi di negeri kita seperti Korupsi yang sudah dianggap menjadi budaya maka memang hukum seperti ini juga masih akan menjadi sebuah rahasia umum yang pada akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan selama situasi nya masih sama dan cara berpikir dari mereka yang memiliki tahta kekuasaan masih sama maka memperbaiki hukum juga akan sangat sulit karena mereka (yang memiliki wewenang) tidak akan mengharapkan sesuatu yang bisa merepotkan diri mereka sendiri.

Memang jika hukum buatan manusia seperti itu, namun jika kita kaitkan dengan hukum tuhan sudah bukan hidup didunia lagi.

Pertama, pola pikir pelaksana hukum.
Kedua, kemampuan untuk berani mengkaji setiap aturan baru yang dikeluarkan dan berani mengajukan peninjauan kembali.

Hal kedua yang ane sebutkan menurut ane penting untuk diterapkan minimal untuk pribadi kita masing-masing sebagai warga yang menjalani kehidupan berdampingan dengan hukum.
Perihal keberanian mengajukan peninjauan kembali tidak kita miliki, setidaknya dalam satu kasus menimpa kita bisa memahami aturan awal siapa yang salah dan siapa yang benar.
Mainan kita di level desa dan dilingkungan sekitar kita juga tidak lepas dari persolaan hukum.
Biasanya, seseorang tidak ingin mengakui salah dalam arti pihak lain yang salah.

Kasus hukum terkait kopi yang menghabiskan nyawa teman tersebut menurut sudut pandang ane sudah masuk instrumen politik karena didalamnya mengandung rahasia orang besar.

Banyak dan sulit, mulai dari pendidikan pola pikir, penggantian jajaran pejabat hingga pelaksana hingga ke akar-akarnya, KUHP, KUHAP, dan lain-lain harus diperbaiki atau diganti sekalian sistemnya.

Tidak, sistemnya sendiri buruk karena ditata/diatur/dibuat oleh orang-orang yang tidak baik atau juga memiliki kepentingan.

Orang Indonesia itu setahu ane Cerdas (bukan pintar) sehingga mempunyai kemampuan untuk memplesetkan sistem hukum seperti kelhatan benar dan sesuai dengan fakta. Jadi, kalau bisa diperbaiki dan diubah, ane yakin pendekar hukum kayak baharudin lopa, atau artidjo kausar, dll sudah mengubahnya sejak lama, tapi karena sistemnya sudah bobrok (Hukum Warisan Kolonialisme) sehingga hampir mustahil diperbaiki, kecuali Tuhan sendiri yang turun tangan.

Sangat menarik memang jika kita membicarakan hukum di Indonesia, bukan karena hukum kita yang buruk tapi ini adalah ulah "oknum" yang menjalankan hukum itu sendiri. Saya pribadi adalah orang yang sangat percaya bahwa hukum di negara kita tercinta ini baik, namun sayang itu harus dicederai oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang memang memiliki kepentingan yang menguntungkan diri sendiri. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah, "kita tidak kekurangan orang pintar, namun kita kekurangan orang jujur" dan memang itulah yang terjadi sekarang.

Pertanyaan agan sudah sangat bagus, namun alangkah lebih bagus jika mempertanyakan "bagaimana cara mencegah agar oknum di lingkungan hukum bisa lebih dikurangi?" Menurut saya yang namanya oknum pasti akan selalu ada di segala bentuk kehidupan, kita bisa mengharapkan agar mereka tidak ada namun  kita tidak bisa untuk membuat semua orang menjadi orang baik, terlebih jika mereka disodorkan sejumlah uang, itu adalah kebanyakan orang akan tergiur dengan hal itu.

Memang perlu ada perbaikan dari pada penegak hukumnya karena jika dilihat dari hukuman yang ada di negara kita hukum sudah sangat baik namun para oknum pejabat yang bertanggung jawab pada bidang hukum yang tidak menggunakan kecerdasan yang mereka miliki untuk menjalankan hukum namun mereka menggunakan kecerdasan mereka hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri sehingga hukuman berjalan sesuai dengan uang yang masuk pada oknum penegak hukum dan jika tersangkanya tidak membayar mereka saat itulah mereka menjalankan hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Oknum yang sekarang menduduki jabatan penting di hukum indonesia perlu di ganti jika ingin hukum di indonesia menjadi lebih baik. Saya pernah denger dari cerita teman kalau di lapas itu yang penting punya uang gan, ada yang bisa keluar tiap malam minggu ada yang bisa beli makanan di luar, dan ada yang bisa tetep masarin narkoboi di lapas. Awalnya saya kira hal kaya gitu hanya ada di tv atau hanya berlaku pada koruptor kelas kakap saja, tetapi hal itu terjadi di sel level kabupaten

Hukum di Indonesia sampai sekarang masih di anggap buruk dan masih banyak orang yang tidak percaya bahwa hukum di Indonesia bisa adil karena tajam kebawah dan tumpul ke atasnya