Topic: Hukum di Negeri Ini - page 3. (Read 1460 times)

Jika orang yang tidak punya uang banyak masuk ke ranah hukum udah pasti itu piks akan kalah sama yang beruang,jika ke benarnya orang itu benar juga,karena uang lah yang berkuasa bener juga yang dikatakan agan nya yang salah di benarkan serta yang benar disalahkan(karena yang benar tidak begitu banyak uang)dan busa dikatakan tidak punya uang,miris sekali jujur tapi mau gimana lagi ini memang sudah melekat di ranah hukum kita Indonesia ini, kejadian ini juga sering terjadi dilingkungan kita,saran saja dari saya jika kita merasa tidak punya uang banyak jika punya masalah jangan dulu lapor dulu karena itu bisa juga menyjerumuskan kita kepada ketidak adilan,kita bisa dibilang kalah di dunia nyata tapi hukum Gusti Allah sudah jelas tidak bisa ngelak dan juga Allah lebih tau mana yang benar dan mana yang salah,jangan terlalu kawatir dan risaw tentang maslah seperti ini.

iya bener sekali, lebih baik menjaga diri kita masing-masing jangan sampai berkenalan dengan yang namanya hukum, atau kenak hukum, karna kalau sudah masuk ranah hukum sudah rumit permasalahannya, yang salah jadi bener, yang bener jadi salah, itu tergentung siapa yang back up kita di belakang, seperti memilih pengacara, sebenarnya kita yakin kalau kita bener, tetapi disaat sudah terjerumus dalam persidangan kita mau tak mau harus ada yang membela kita seperti lawyer atau pengacara, dimana kita harus mengeluarkan uang untuk mereka bela kita, dan dipihak yang salah juga seperti itu, masing-masing mencari kebenaran diri sendiri, yang kita sayangkan adalah orang miskin yang kenal masalah hukum, tidak ada uang untuk membiayai pengacara agar bisa membantu dia didalam persidangan.

itu poin yang bagus

Bagi para pemimpin hukum adalah aturan untuk memperkuat diri, tapi bagi orng yang tertindas hukum harus dilawan. Jangan terjebak dengan permainan kata hukum ada untuk dilawan, adanya hukum  karena asnya ketidak sesuaian bagi beberapa golongan sehingga menentukan aturan untuk melindungi  diri dan kelompoknya, lagi pula etika berpikir kita sedikit perlu berkerut.

Lihat sekarang apakah hukum menguntungkan masyarakat bawah? 

Yes gan setidaknya kita mampu mengendalikan keluarga dan orang orang terdekat agar nyari aman saja.

No comments panjang.

Saya melihat ini merupakan cara berpikir yang paling banyak dipikirkan oleh hampir semua orang yang merasa diri tidak ada orang dalam meski sebenarnya tidak dapat dibenarkan secara teori.
Mau dikatakan salah, kenyataannya cara berpikirnya seperti itu dan saya juga dulu juga punya pikiran seperti itu tapi sekarang pikiran itu mulai saya kesampingkan dengan cara tidak terlalu mencampuri urusan yang berhubungan dengan hukum.

Jaga diri dan menjaga keluarga agar tidak berurusan dengan hukum.

Permasalahannya bukan pada hukumnya yang lemah, tetapi lebih tepatkanya itu pada penegakannya, karena hukum di negara kita ini masih pandang bulu dan tebang pilih. Tumpul ke atas dan tajam kebawah, begitu realita penegakan hukum yang terjadi di negara tercinta ini. Tetapi ini bukanlah sebuah alasan untuk membenci negara kita ini, justru dengan segala permasalahan yang ada dan sebagai pemuda penerus bangsa, maka kita harus bahu membahu untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang jujur, kredibel dan bertaggungjawab, bersama-sama mengekan hukum yang setegak-tegaknya, adil dan juga bijaksana. Namun sangat disayangkan, adanya sebuah aksi untuk menegakan hukum dan konstitusi, seringkali aksi ini ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.


Tapi sangat disayangkan pada realita yang terjadi, itu masih jauh dari apa yang anda sbutkan, dimana pada saat ini hukum digunakan untuk memperkuat yang kuat dan melemahkan yang lemah. Bahkan masyarakat kecil sudah tidak bisa berkutik dengan keputusan dan penerapan hukum yang ada. Kami hanya bisa brkoar meskipun tidak di dengar.

Tidak salah alias benar bahwa hukum dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Pandangan semacam hukum dibuat untuk dilanggar karena praktiknya yang tidak dapat disembunyikan. Berlaku tegas layaknya tujuan hukum kepada yang dibawah tetapi bisa menjadi kiasan bagi yang diatas.

Hukum itu pasti. Ya atau tidak.
Walau dari banyak teori yang dijabarkan oleh praktisi hukum, definisi hukum arahnya sama yaitu untuk mengatur demi keadilan, kesejateraan dan melindungi.

Benar sekali memang hukum di Indonesia ini sangat lemah dan masih bisa dibeli dengan uang,percaya gak percaya sih tentang keadilan hukum di Indonesia ini(karena belum berkenalan dengan hukum) amit-amit banget jangan sampai mengenalnya.

hukum di negeri ini tajam kebawah tumpul ke atas, masyarakat di sengsarakan tetapi para pejabatan di abaikan kesalahan mereka, seolah olah apa yang di lakukan pejabat tidak melanggar aturan negara, begitulah kira -kira aturan di negeri ini, aturan memihak kepada penguasa, bukan kepada masyarakat biasa, kesalahan kecil yang di lakukan oleh masyarakat biasa menjatuhkan hukuman sangat berat, tetapi para pejabat korupsi milyaran uang rakyat, didiamkan, ada yang mengembalikan kepada negara bukan dipejarakan, yang dipenjarapun dikasih fasilitas yang mewah, seperti layaknya tinggal di hotel, begitulah kira2, megeri ini adalah negeri demokrasi dimana aturan yang sudah di berlakukan di jalankan, bukan di permainkan, sekarang masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan aturan yang ada di negeri ini, penegak hukum aja melanggar aturan jadi masyarakat harus meminta keadilan ke siapa lagi, kalau mereka aja melanggar, sungguh sangat miris kita lihat negeri tercinta ini, semoga kedepan negeri ini kembali kejayaan dengan aturan di jalankan bukan di permainkan.

Untuk saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya hal seperti ini terjadi selain dari karena memang sulitnya untuk membangun keadilan yang tinggi, ini juga bisa terjadi karena prilaku dari masyarakat kita sendiri yang sudah terlalu menganggap ini sebagai sebuah kebiasaan yang membuat kondisi dalam hukum dapat dipermainkan.
Misal dalam hal ini dimasa lalu bahkan dari sistem kerajaan dimana masyarakatnya selalu memberikan upeti dan tentu saja pasti jika menginginkan privilage lebih maka mereka akan memberikan upeti yang lebih besar agar mereka memiliki keuntungan tersendiri dan untuk era modern sekarang sekalipun itu ada beberapa perubahan tetapi pada akhirnya tidak jauh berbeda karena memang kita masih menganggap bahwa pelayanan yang bagus harus didasari dengan pelicin agar segala urusan dapat dipermudah yang menjadikan cikal bakal korupsi dan pemimpin yang korup dan hukum yang buruk terjadi.
dari segi pelayanan hukum seperti membuat sim atau sejenisnya terkadang masyarakat lebih suka memberikan pelicin berupa amplop atau salam tempel agar lebih mudah dari koordinasi dan mempercepat segala urusan atau mungkin contoh kecil lain ketika kita melakukan pelangaaran lalu lintas terkadang kita selalu melakukan jalan damai ditempat dengan memberikan uang untuk rokok agar lolos dari hukuman sehingga itu menjadi kebiasaan yang tidak bisa dirubah dan oknum yang diberikan pelicin menjadi memiliki celah karena mereka akan selalu berupaya mendapatkan keuntungan pribadi terlebih dahulu jika ada masalah yang mereka tangani agar tidak terlalu merepotkan tanpa memperdulikan tugas yang dia ampu dan melupakan tujuan dari hukum.
Ini hanya contoh kecil karena pada akhirnya untuk jabatannya yang lebih besar pun akan menjadi sama mengingat kita sendiri sebagai warga negara yang seperti memberikan jalan agar hukum di negeri kita sekarang seperti lebih condong kepada yang tidak mampu untuk membayarnya dan menjadi berat sebelah karena lebih condong kepada mereka yang memiliki materi saja.

Memang hukum di negeri kita sungguh memprihatinkan karena sangat sulit mencari keadilan terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang tidak memiliki uang untuk mengembangkan kasus hukum mereka. Karena fenomena seperti inilah sehingga mengurangi kepercayaan pada pemerintah dan lembaga penegak hukum, terutama bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan hukum dengan tebang pilih dan tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Memang seharusnya dimata hukum sama,mau itu orang kaya atau pun orang miskin.tapi kenyataan nya tidak seperti itu,tetap saja yang berkuasa hanyalah uang.
Sehingga hukum dipermainkan oleh oknum-oknum yang mengerti hukum juga,selemah itu kah hukum di Indonesia ini .

dari dulu memang negara kita sangat sulit untuk mencari suatu keadilan bagi masyarakat,apalagi kita yang tidak punya biaya dalam mengembangkan setiap kasus tentu kepedulian pemerintah penegak hukum sangat berkurang,dan sampai saat ini kita tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada orang yang benar-benar menagani kasus yang sedang kita hadapi,sebenarnya semua sudah tertera dalam Undang-Undang namun mereka yang bertugas tidak sepenuhnya menjalani sesuai dengan prosedur.

Saya jadi bertanya-tanya dengan pandangan semacam ini. Yang saya pahami hukum dibuat bukan untuk dilanggar tapi dipatuhi. Karena secara filosofi lahirnya hukum itu agar meyarakat bisa mendapatkan keadilan dan harus dipatuhi antara pihak yang berperkara.

Karena itulah penguasa-pengusaha memang saling berkaitan dalam hal hukum yang tidak adil di negeri ini. Penguasa membutuhkan modal besar dari pengusaha saat pelaksanaan pesta demokrasi. Apakah itu pileg atau pilgub atau pilbup. Pengusaha juga membantu calon penguasa ini agar ketika si penguasa ini menang, maka itu akan sangat memuluskan jalan si pengusaha untuk melakukan kegiatan apapun dan bisnis apapun. Ane sering melihat berita bagaimana kerjasama pengusaha besar seperti pengusaha perkebunan sawit atau pertambangan dengan penguasa agar dimudahkan izinnya dan bisa melewati beberapa prosedur SOP. Ini terjadi karena seperti yang agan katakan, bahwa hukum di negeri ini sangat mudah diobok-obok dengan uang.

Iya benar saya setuju dengan pendapat agan.
Undangan-undangan di Indonesia memang seperti itu,susah untuk di percaya karena sudah banyak yang kecewa oleh hukum di Indonesia ini,apalagi jika kita menuntut ke adilan yang mana kita hanya warga negara biasa yang kurang harta berupa uang,sudah pasti keadilan kita diabay kan.

Hukum di Indonesia itu sudah baik loh, tapi namanya juga hukum pasti akan dilawan oleh hukum itu sendiri. Maksudnya adalah kita seringkali melihat beberapa orang atau pejabat yang melanggar hukum lalu saat menjalani sidang mereka melakukan pembelaan dengan hukum dan aturan lagi. Jadi intinya selama aturan atau undang undang dibuat dan masih ada undang undang lain yang bisa melawannya maka akan terjadi perselisihan. Hukum dibuat untuk dilanggar dan begitu seterusnya. Mengenai kasus kasus yang ada di Indonesia atau di negara manapun menggunakan hukum untuk melindungi/membenarkan. Oleh karenanya sistem semacam ini bukan lagi sesuatu yang aneh implementasinya saja disalahgunakan demi yang tadi yaitu melindung dan membenarkan. Membenarkan yang salah menyalahkan yang benar, melindungi yang salah dan melindungi yang benar. Setiap aturan maupun hukum menjadi alat yang efektif untuk melawan hukum. Dan kita semua terjebak diantara keduanya.

Ane rasa perubahan itu memang harus dimulai dari atas. Karena ane melihat yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan hukum di indonesia ini adalah karena oknum-oknum atas atau elit yang berkuasa yang memainkan hukum seenaknya karena tidak ada lagi yang di atas mereka. Karena itulah besar harapan ane agar mereka yang menjadi kepala suatu pemerintahan / institusi agar bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Ane kasih contoh seperti kepolisian. Ane rasa jika kapolres atau kapolseknya tegas dalam menindak pelanggar hukum, maka ketidakadilan dalam hukum akan menurun. Karena para bawahan tidak berani berbuat macam-macam karena atasannya amanah. Begitu juga dengan yang diatasnya dan seterusnya.

Jadi ane rasa semua ini bisa diperbaiki jika dimulai dari atas, dan akan mustahil diperbaiki jika memulai dari bawah. Karena orang bawah kalau memulai sesuatu pasti akan terbentur sama atasan-atasan.

Pertanyaan ini memberi isyarat penegak hukum nampaknya masih pandang bulu pada para pelanggar hukum, akibat masih ada sifat pandang bulu makanya masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia, asalkan punya uang atau koneksi di lembaga penegak hukum bisa terhindar dari jeratan hukum dengan sangat mudah. Sebenarnya sistem hukum di Indonesia sudah sangat bagus, prosesnya dilakukan secara bertahap dan setiap pelanggar hukum akan dijerat dengan hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang, tetapi pelaksanaan tidak sesuai yang diharapkan.

Selama ini masyarakat selalu diminta untuk menaati hukum, tetapi mereka yang memiliki jabatan tertentu selalu bermain dengan hukum, selama peraturan tidak ditegakkan, hukum akan selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang harus diperbaiki atau di dibenahi dari sistem hukum di Indonesia adalah perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum, mereka harus tegas pada pelanggar hukum. Intervensi dari orang-orang yang memiliki jabatan lebih tinggi harus di publish ke media agar masyarakat tahu siapa sebenarnya orang-orang yang bermain dibalik tumpulnya hukum.

Hukum di Indonesia sepertinya sangat sulit untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hukum hanya berlaku bagi rakyat yang tidak memiliki kekuasaan sedangkan para petinggi negeri mereka sering kali bisa lolos dari jeratan hukum itu sendiri. Selain itu aparat hukum seperti Kepolisian, Jaksa dan hingga ke Pengadilan juga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada retaknya hubungan dalam menegakkan hukum. Maka bagaimanapun juga negeri ini akan tetap berlaku sama tanpa ada perubahan sama sekali karena para pemangku kepentingan tidak berani menerapkan hukum yang berkeadilan.

Jika kita melihat sejarah hukum yang terjadi di indonesia sejak masa pendudukan Belanda, maka hukum itu hanyalah sebagai alat bagi penguasa untuk membentengi dirinya sendiri dan juga koleganya. Sehingga rakyat dibuat sangat sengsara atas prilaku hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Jadi saya berharap hukum harus dikembalikan kepada fitrahnya sebagai panglima tertinggi di suatu negara.

Betul sekali saya setuju dengan pendapat agan nya,banyak kesimpulan tentang hukum dan keadilannya,tapi jika masalah keadilan tentunya gak bisa jauh dari kata uang,dimana ada uang di situlah ada keadilan,karena itu sudah tentu nyata ada nya hukum di negeri kita memang begitu.