Topic: Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon! (Read 854 times)

Uang uang dan uang yang ada dibenak kita termasuk saya,saya sendiri tidak menolaknya ketika ada amplop pemilu yang datang menghampiri saya😁.
Saya terima saja dengan senang hati walau isi nya gak seberapa,toh saya gak minta ngemis-ngemis mereka sendiri yang datang kepada kita.

pemilih itu cerdas kok ga perlu di edukasi pun mengerti apa yang harus di lakukan terima amplop nya milih nya sesuai hati.
mau contoh selebritis yang tingkat kepopuleran nya tinggi hanya nyaleg di DPRD II di kota bekasi, meski modal menjual 2 mobil pun suara nya ga memuaskan
modal 2 mobil kalau untuk ngampolopi pemilih seharusnya bisa jadi dan dapat banyak suara tapi kenyataan nya cuma dapat 10 suara saja

https://www.detik.com/jabar/berita/d-7202183/jual-2-mobil-demi-nyaleg-komedian-dede-sunandar-cuma-dapat-10-suara

sebenarnya bansos kan melaui DPR sebelum di kucurkan pun kalau pihak DPR menolak kan tidak jadi di kucurkan
dan mentri sosial nya pun dari PDIP yang mendata penduduk lah istilahnya penerima bansos.
dan bansos mendekati pemilu pun bukan berupa uang tapi bantuan pangan berupa beras

Amplop pemilu itu bukan secara terang-terangan untuk menyuap masyarakat. Tapi yang terang-terangan sekarang itu bansos yang dipercepat cairnya oleh pemerintah. Ini yang jadi permasalahan utama sekarang ini, para pengamat menilai kalau banos yang cairnya dipercepat juga merupakan suap gaya baru untuk mendulang suara yang didukung Jokowi (Prabowo-Gibran). Saya pasti membayangkan ketika h-1 pencoblosan, tiba-tiba ada masuk rekening duit bansos dari pemerintah, pasti esok harinya hari pencoblosan, saya milih mereka yang kasih uang tersebut.

pemerintah presiden mentri yang membuat keijakan dari parpol melalui undang2 anggota DPR nya juga dari partai politik.
jadi membuat aturan tegas itu ya diskusi ma ketum2 parpol nya dulu kata bambang pacul. tanpa itu mau perampasan aset atau sanksi yang berat dan tegas aturan UU nya tidak akan gol di DPR

Ya sangat sulit untuk mencari cara agar terbebas dari money politic. Saya setuju dengan anda bahwa memang mental sebagian orang harus bisa diperbaiki agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tapi pada pemilu kali ini penyebaran amplop sudah sangat luar biasa dan berlangsung terang-terangan tanpa memikirkan bahwa itu salah satu pelanggaran yang harus dihindari, uniknya masyarakat juga tak mempermasalahkan asalkan proses transaksional itu terjadi. Saya membayangkan jika sistem pemilu tak di upgrade maka akan semakin mencederai demokrasi di negeri ini. Kesadaran masyarakat merupakan landasan utama untuk membasmi hal itu dan pemerintah juga harus memiliki peran nyata agar mampu mendidik warga, para calon legislatif, penyelenggara pemilu dan semua unsur lainnya agar taat pada aturan.

Benar, dan menurut saya sudut pandang masyarakat pada musim pemilu itu hampir sama seperti suasana  ketika mereka berada di musim angpao atau THR yang dimana sebagian besar masyarakat menuggu dengan penuh semangat sembari berharap ada tamu datang mengetuk pintu rumahnya dengan membawa amplop , disisi lain menerima sogokan uang dari beberapa caleg memang tidak di perbolehkan tetapi ya mau gimana lagi disisi lain kebutuhan ekonomi semakin sulit dan tentu saja sebagian besar masyarakat tidak akan menyianyiakan kesempatan untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Dan juga disisi lain ini bukanlah kali pertama kita menemukan situasi seperti ini ketika sudah masuk masa pemilu, dan juga memang benar seperti yang agan sampaikan kalau memang dari sejak awal tokoh politiknya tidak pernah melibatkan uang sebagai daya dorong untuk lebih unggul di mata masyarakat maka pastinya masyarakat juga akan memilih sesuai dengan kriteria mereka, jadi ini bukan keinginan kita sebagai masyarakat tetapi merekalah para pejabat dan kita disini hanya memanfaatkan kesempatan yang lumayan, dan yang mengkhawatirkan adalah baru2 ini saya melihat ada beberapa video viral yang memperlihatkan caleg yang berakhir stres karena tidak terpilih dan dia mengatakan "kembalikan uang saya" sambil berteriak, konyol padahal itu keputusan dia sendiri yang artinya resiko akibat mempromosikan diri dengan cara yang tidak sehat.

Mau mengatasi bagaimana mas, kalau semua elemen ikut Andil dalam membagikan amplop untuk masyarakat. Bahkan, saya pernah mendengar bahwa anggota Bawaslu yang terpilih untuk menjadi pengawas TPS menjadi salah satu timses calon anggota DPR, dan mereka pun tidak ragu menjanjikan uang untuk dibagikan ke warga yang mencoblos calon unggulannya. Artinya, bukan lagi pemerintah yang harus turun tangan, tapi mental dari warga yang harus dibenahi untuk tidak mengedepankan uang. Jika ini berhasil diterapkan, maka money politics bisa diatasi.

Ya ga munafik sih, melihat pemilu kemarin, 1 orang bisa profit beberapa ratus ribu karena menerima amplop dari beberapa calon. Kalau sudah begitu, apakah tidak sayang dengan duit? pastinya warga tersenyum lebar dengan banyaknya amplop yang diterima

Money politik memang menjadi masalah serius dalam dunia politik. Karena dampaknya memunculkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya praktik korupsi, mengurangi kualitas demokrasi, dan membuat proses politik tidak sehat. Negara atau pemerintah harus bisa mengatasinya agar Money politik tidak terus menerus terjadi. Pemerintah harus serius dan bertindak tegas dan memberlakukan sanksi yang berat dengan salah satun langkahnya mungkin pemerintah harus mendorong transparansi dalam pembiayaan politik supaya masyarakat mengetahui siapa saja yang mendanai kampanye politik para calon atau partai politik dengan demikian mungkin dapat membantu mengurangi praktik money politik. Karena selama ini para partai politik atau para calon tidak transparan mengenai biaya politik dalam kampanye yang dikeluarkan.

Anda benar dan saya sepakat mengenai hal itu, bahwa harus ada yang menginisiasi atau menginstruksikan akan hal tersebut. Dan diakui atau tidak bahwa memang sampai pada saat ini mengenai minat baca masyarkat Indonesia sangatlah rendah dan memprihatinkan, yang dimana jika dipersentasekan itu hanya berkisar pada 0,001% yang artinya dari 1000 orang, itu hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Dan adapun sebagian yang cukup melek politik, merekapun belum benar-benar paham, karena memang kebanyakan informasi yang mereka dapat itu dari media sosial, yang dimana yang namanya mendos itu sangat rentan adanya sebuah informasi hoax, sementara itu masyarakat menelan dengan mentah-mentah mengenai informasi tersebut.

Sumber; TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos

---

Dan kembali kepada pemabasan awal mengenai money politik, menjadi hal yang cukup sulit jika dikaitkan dengan sebuah kebutuhan. karena ketika dikaitkan dengan sebuah kebutuhan, hal ini bisa saja membuat seseorang menjadi cukup sulit untuk bisa berfikir panjang, sehingga mereka akan mengambil setiap kesempatan yang datang, tanpa memperdulikan konsekuensi kedepannya itu akan seperti apa. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan mengenai baik atau buruknya dan halal apa haramnnya ketika melakukan hal tersebut.


Dan mengapa saya menginisiasi golput, ini merupakan hasil diskusi saya dengan seseorang yang merupakan aktivitis 98, dimana ia merasa sangat kecewa dengan demokrasi di negara ini, karena sudah terlalu banyak terjadinya sebuah kecurangan " dan dengan memilih golput, bukan berarti kita tidak peduli dengan demokrasi di negara kita ini, justru saya memilih golput itu karena sangat peduli dengan demokrasi di negeri kita ini. Dan ketika suara golput menjadi mayoritas, diharapkan hal ini dapat menjadi sebuah evaluasi mengenai pelaksanaan demokrasi di negara kita ini."


Ya, saya kira hampir di setiap daerah, masyarakatnya sama seperti itu. Dalam hal ini saya tidak bisa manfikan bahwa memang masyarakat kita sudah cukup pintar namun keblinger. Dimana mereka mengambil uang dari setiap caleg, tetapi tetap saja mau dari satu caleg atau lebih, itu merupakan sebuah perbuatan yang salah.

Menurut saya sistemnya tetap sama tetapi caranya yang memang berbeda karena di periode 2019 atau periode 2024 kali ini skemanya tetap sama dimana amplop dan isinyalah yang memegang kendali dalam pemilihan kali ini hanya saja memang caranya saat ini lebih terang-terangan dimana ketika pemilu yang bahkan sedang dalam masa tenang justru itu dimanfaatkan oleh para timses untuk menggaet suara untuk calon mereka.
Di tempat yang saya tinggali sekarang h-2 dan h-1 bahkan hari H pemilu justru dijadikan ajang dimana uang menjadi faktor penting ketika uang mana yang besar maka kans mereka mendapatkan suara sangat besar.
Di pemilihan DPRD KAB/KOTA yang sudah terjadi terdapat beberapa timses yang bahkan datang kerumah saya dengan membawa ragam isi amplop dari mulai 25k-100k untuk bisa menyoblos calon yang mereka usung dengan embel-embel uang adalah sebagai transportasi dan memang saya cukup yakin bahwa hal seperti ini tidak hanya terjadi di daerah saya tetapi hampir di keseluruhan daerah.
Padahal sudah ada larangan dan sudah ada panwanslu yang ditugaskan untuk mengawasi kecuragan seperti ini tetapi justru terkadang panwaslu sendiri ikut andil dalam melakukan pergerakan seperti ini karena memang mereka juga tidak ingin kehilangan momentum untuk mendapatkan uang dari calon yang membutuhkan suara sehingga dengan sistem yang sebenarnya flat karena terus sama setiap pemilu tetapi untuk cara kali ini lebih brutal dari biasanya.

Mungkin yang menggelitik dan tidak mengeluarkan uang yang besar tetapi bisa menang dengan mudah hanyalah Komeng yang memang tanpa bekingan partai tetapi karena kepopularitas yang dia miliki dia sangat unggul di DPD Jabar dalam pemilu kali ini .

2019 dan 2024 sistemnya berbeda. Tidak disemua daerah, tapi didaerah saya itu terjadi menurut pengalaman yang sudah saya jalani. 2019 sistem amplop pemilu lebih tertutup dan tidak semuanya menerima atau kebagian akibat cara yang tertutup.
Di pemilu 2024, amplop tidak lagi menjadi tertutup. Semua orang sudah tau dan sudah menunggunya untuk diterima.

Besaran jumlah yang diterima dalam amplop berbeda dan tidak dalam jumlah besar. Tertinggi 100k per amplop dan per jenis pemilihan. Jika jenis pemilihannya DPR RI, 100k tidak mungkin diberikan per 1 suara karena jangkauannya luas.
Beda dengan DPRD yang lebih sempit jangkauan wilayahnya per daerah pemilihan.

Bagi yang sudah terima, saat hari H, pilih jangan tidak pilih.

Memang sulit dan gak bisa dihindari juga jika menurut saya,jika tidak diambil mungkin ya dia sedang ada kebutuhan yang mungkin sayang sekali untuk menolak amplop calon caleg tersebut.
Karena kita gak tau ya kebutuhan dan keperluan orang mungkin sedang terdesakkah(dan sulit cari pinjaman).
Memang ada sebagian orang yang memanfaatkan momen itu dan jumlah uang nya lumayan loh gak main-main 1 hari bisa dapat 1jt bahkan lebih jaminan nya ktp saja dan harus menycoblos calon caleg tersebut.

Untuk melakukan itu, tentu dibutuhkan pergerakan besar-besaran dan harus ada yang menginisiasi untuk melakukan aksi golput secara besar-besaran tersebut. Masyarakat kita tidak banyak yang melek politik. Sehingga tanpa adanya komando ane rasa tidak mungkin untuk melakukan pergerakan golput secara massal. Lalu masyarakat kita banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga jika ada caleg yang melakukan money politik ane rasa masyarakat kita secara sukarela akan memberikan suaranya tanpa pikir panjang karena kembali lagi,faktor ekonomi ditambah tidak melek politik.

Ane pernah bertanya sama beberapa orang yang bisa dibilang bapak-bapak kepala tiga dan empat ke atas. Beberapa orang yang memang terpelajar dan mendalami politik menyatakan kekecewaannya pada kinerja DPR dan ketika ane singgung terkait golput, mereka menjawab bahwa setidaknya suara mereka bisa membantu caleg yang memang benar-benar jujur.

Tapi mayoritasnya, yang merupakan masyarakat biasa dengan kemampuan literasi politik yang terbilang kurang, memberikan jawaban rata-rata bahwa DPR itu tidak dapat dipercaya dan ketika sudah terpilih mereka hanya akan memikirkan perutnya dan keluarganya saja. Dan ketika ane menyinggung tentang golput dan money politik, mereka menjawab bahwa hanya saat pemilu seperti ini saja mereka bisa mendapatkan uang sampai sejutaan hanya mengandalkan jual suara. Mungkin buat yang belum tahu di wilayah saya ada orang-orang yang menerima amplop tidak hanya dari satu caleg saja, tapi dari banyak caleg. Dan yang dipilih nantinya seperti yang agan bilang, caleg dengan jumlah uang tertinggi yang akan dipilih. Miris.

Lantas solusi seperti apa yang ingin anda sampaikan untuk bisa menutup celah dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi..?

Sementara itu menurut hemat saya, selain daripada meminimalkan angkos politik, akan tetapi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang cukup penting dan ini harus ditanamkan sejak dini dan diajarkan dibangku-bangku sekolah sampai pada perguruan tinggi. Dan kita kan mencontoh negara jepang yang dimana negara tersebut berhasil menekan angka kasus tindak pidana korupsi menjadi seminimal mungkin, karena negara tersebut menanamkan "budaya malu" yang dimana jangankan sampai jadi tersangka kasus korupsi, baru terindikasi saja bukan main malunya. karena bagi dirinya korupsi adalah aib tersesar untuk seorang pejabat negara. Berbeda halnya dengan negara kita, jangankan yang belum melakukan, yang sudah menjadi napi koruptor saja tak punya rasa malu dan masih berani petangtang-petengteng dihadapan publik.  

Sumber; Kembalinya Koruptor, Lenyapnya Budaya Malu


Kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan para anggota DPR, lalu mengapa masayarakat mengambil sejumlah uang tersebut, dan mencoblos mereka.? Mengapa mereka tidak memilih untuk golput pada pencoblosan DPR..?
Karena setidaknya dengan memilih untuk golput dan suara golput ini menjadi mayoritas pada pemilihan caleg, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, baik itu terhadap KPU selaku penyelanggara pemilu maupun kepada Lembaga DPR itu sendiri. Sehingga nantinya akan ada sebuah evaluasi dan pengkajian ulang mengenai sebuah kebijkan, aturan, kelembagaan dan keanggotan DPR itu sendiri

Pada kenyataanya, masyarakat hanya akan mencoblos caleg dan memberikan suaranya itu kepada caleg yang memberikan serangan fajar dengan jumlah tertinggi.

Prasangka saya masih ada kemungkinan seperti itu, karena hasil perhitungan cepat pada pemilu kali ini Partai PDIP masih menjadi yang paling unggul diantara partai lainnya. Sehingga kemungkinan terbesarnya mengenai kekuasaan dan keketuan DPR-RI itu masih dipegang oleh kader-kadar PDIP

Fenomena mony politik ini memang sangat sulit untuk dihapuskan, selama masih menjunjung tinggi istilah semua bisa dibeli dengan uang, ini semua tidak akan ada hentinya.
Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, oleh karena itu uang adalah sesuatu yang instrumental yang digunakan untuk memperoleh suara politik.

Iy gan, selama para caleg masih saja membagi amplop atau sembako ke masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk menolaknya. memang fenomema seperti itu sangat sulit dihindarkan ketika pemilu. Tapi bagi saya sih kalau memang sudah seperti itu mau gimana lagi. Mungkin ya biarkan saja lagiankan paling tidak bisa membantu sedikit ekonomi masyarakat.

Harusnya solusinya biar para caleg geram, harus ada pelopor masyarakat ambil amplop bersama-sama tak usah coblos yang mereka.
Tetap utamakan hati nurani tanpa ada kasihan dan rasa takut dosa karena sudah menerima money politik.
Jika hal ini kompak di laksanakan, akan susah para caleg mempercayai masyarakat seperti halnya masyarakat susah mempercayai kinerja pejabat negeri ini.

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu"