Topic: Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon! - page 5. (Read 854 times)

Sulit itu mas bos, karena budaya amplop itu sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang kita dulu, coba saja ente perhatikan gimana mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau ane lihat, jika (misal) yang mengadakan pesta hajatan itu pejabat dan orang kaya, pasti di dalam tenda akan ramai oleh penduduk sekitar, karena pasti akan dapat makan, rokok, dan besek ketika akan pulang, beda kalau yang ngadain hajat orang miskin, pasti tendanya sepi, karena jarang dikasih makan, ada pun seadanya, atau sama kayak lauk di rumah, rokok pun kadang ada kadang tidak.

Tidak ada sih, solusinya ya dari hulu, atau dari caleg atau calon yang berkompetisi. kalau mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima amplop, sulit, karena bagi mereka: tidak boleh menolak rezeki, apa lagi di dalamnya lembaran merah yang cukup untuk beli beras selama 1 bulan.

Beda mas, menjadi koordinator saksi dengan membantu bagi-bagi amplop. karena tidak ada gotong-royong untuk bekerja, dan tak mungkin menjadi relawan yang benar-benar rela untuk membantu calon termasuk sebagai saksi. Ibaratnya, menjadi koordinator saksi atau posisi terendah sebagai saksi, itu memang perlu diberikan honor. anggap saja sebagai uang capek jaga TPS untuk memastikan suara calon tersebut tidak disabotase. sedangkan amplop yang saya sebutkan adalah sejumlah uang yang diberikan untuk mendapatkan suara. dan posisi inilah yang pernah ditawarkan kepada saya, saya disuruh ngedata nama, nik dan no kk, yang mau nerima 50k asal memilih calon tersebut. tawaran tersebut yang saya tolak, karena jika saya terima, saya menjadi ikut membuat warga nerima uang dari money politic tersebut.

Memang dalam politik itu uang penting, karena uang jalan untuk Transportasi. Namun yang terjadi sekarang untuk meraup suara banyak caleg melakukan serangan Fajar. Ini yang salah, dan Politik uang sudah menjadi tradisi di Inonesia sulit di brantas, dan Politik uang akan terus ada disetiap pemilu maupun Pemilukada yang sulit di hindari. Seolah-olah ini sudah menjadi hal yang bisa aja, padahal dengan politik uang lah banyak terjadi korupsi dimana-mana karena mereka sudah menghabiskan banyak dana saat pemilihan ini sering terjadi meskipun banyak pejabat-pejabat tidak mengakui bahwa mereka melakukan politik uang. Tidak ada cara untuk membrantas politik uang, kita berharap kepada KPU atau Banwaslu mereka juga sama, mereka menjadi komisioner KPU dan Banwaslu juga hasil dari suap menyuap.

Yang sangat disayangkan itu mental dan akhlak masyarakat Indonesia, mereka masih mudah ditipu oleh para caleg mungkin ini juga karena faktor kemiskinan. Kalau politik uang terus di lakukan  sama halnya beli kucing dalam karung hanya orang-orang yang punya uang yang bisa jadi pejabat padahal belum tentu bisa bekerja dengan baik dan amanah. Terus kalau hal begini terus berjalan bagaiman bangsa kita mau maju dan mandiri karena mental mereka berfikir nya ke bisnis dan memikirkan untung rugi buat pribadi.

Kalau di tanyak apakah politik uang di indonesia bisa berakhir? jawaban tidak, karena masih banyak kemiskinan dan manggap politik tidak penting. Tapi apapun kita masih sangat berharap semoga tahun politik ini  semakin banyak masyarakat yang melek politik agar perpolitikan Indonesia semakin baik. Jika uang menjadi alasan mereka untuk memilih seseorang, maka korupsi akan semakin merajalela.

saya juga di tawari jadi koordinator saksi untuk pemilu nanti dan anggota DPR yang telah 3 periode terpiliha itu yang langsung datang ke lingkungan kami untuk mencari siapa siapa saja yang bersedia menjadi saksi dan koordinator saksi di bawah partainya, jujur saya saya bingung untuk menolak tawaran yang dia berikan karena uang nya cukup lumayan, itu sekitar 400 ribu, saya yakin dia akan kembali terpilih maka itu mau saya tolak juga sebenarnya sama saja sih, saya menerima tawarannya dan bersedia menjadi koordinator saksi di bawah dia.

praktek seperti ini tentu akan mustahil untuk di hilangkan, apalagi sudah di lakukan oleh banyak caleg dan pejabat sejak lama dan trik nya itu itu aja, bahkan jika saya memiliki niat unutk menjadi caleg maka hal yang di ajarkan ke saya adalah hal yang seperti saat ini mereka lakukan, maka itu praktek uang tak akan pernah lepas dari yang namanya masa2 pemilu.

Money Politik sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada setiap pemilu, simplenya seperti ini jika tidak loyal atau memberikan sejumlah uang sudah pasti tidak ada suara atau dukungan baik itu untuk pemilihan calon legislatif ataupun kepala daerah. Bahkan di tempat saya tinggal saat pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2017, ada calon yang difavoritkan bisa menang dengan mudah karena memiliki dukungan cukup banyak dari simpatisan masyarakat karena calon Bupati dan wakil Bupati ini berasal dari pimpinan pondok pesantran terbesar.

Namun menjelang hari H pemilihan kepada daerah, calon lain melakukan money politik dan secara tidak dipredikasi calon yang melakukan money politik mampu memenangkan pemilihan kepada derah dengan kemenangan cukup mutlak.

Terima atau tidak dengan sistem money politik saya rasa sudah menjadi darah daging dan tidak dapat dipisahkan lagi, untuk saat ini hampir semua calon legislatif mengandalkan money politik untuk meraih suara mereka di pemilu tahun depan untuk mendapatkan peluang lebih besar agar bisa terpilih menjadi seorang legislatif.

Yang sedang dibahas di Thread ini sudah lama dilakukan oleh seorang  intelektual yang ada di desa saya, beliau sangat dihormati karena kedermawanannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diatas rata-rata.
Beliau selalu mengedukasi masyarakat ketika tahun pemilu datang agar tidak salah memilih pemimpin atau wakil rakyat, beliau selalu mengatakan ambil amplopnya, tapi jangan coblos calonnya, tidak apa-apa karena kita tidak meminta amplop sama mereka.

Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, pemimpin yang baik akan memberi dampak baik pada masyarakat, sedangkan pemimpin yang terlalu berambisi mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Politik uang akan berakhir di Indonesia selama masyarakat terbuka hatinya atau dengan kata lain tidak mudah dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Di desa saya tidak ada lagi caleg yang berani menjalankan politik uang karena misi mereka tidak pernah berhasil akibat masyarakat sudah pinter dalam menentukan pilihannya.

Selama para calon tidak menghentikan praktik politik uang maka selamanya masyarakat akan sulit untuk menolak uang yang diberikan oleh si calon. karena masyarakat sekarang sudah paham dengan tingkah laku para calon angggot DPR yang mana kebanyakan mereka hanya mengunjungi rakyat ketika pemilu dan setelah terpilih mereka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, mungkin salah satu solusi untuk menghentikan Money politic dengan cara memperbaiki sistem partai politik dan undang-undang pemilu dan juga partai politik harus dibiayai oleh negara sehingga negara bisa mengontrol kegiatan partai politik baik dalam kegiatan pemilu atau kegiatan lainnya.

Dan ini memang sangat realistis dimanapun tempatnya. Bukan hanya tetangga tempat tinggal saya sekarang bahkan di desa/kota tempat saya tinggal dulu sama masyarakatnya mempunyai pola pikir seperti itu, saya punya pengalaman selama 20 tahun nomaden, selalu pindah-pindah kota/tempat tinggal karena ayah waktu itu aktif bekerja dan selalu pindah luar kota. Selama saya aktif ikut bermasyarakat di tempat-tempat tersebut ritual bagi-bagi uang saat pemilu selalu ada, yang mengherankan dari orang yang saya pandang kaya dan kurang mampu pun tak luput dari budaya sebar amplop ini. Kadang bukan hanya amplop metode yang mereka gunakan, dan ini tergantung si calon itu sendiri, ada yang berupa sumbangan tenda untuk kampung, ada yang berupa peralatan bercocok tanam (hidroponik), peralatan kebutuhan dusun (gelas, piring, nampan), iming-iming pendanaan kelompok (tani, ternak). Mungkin saking seringnya ini bukan lagi sebuah kebiasaan untuk mendapatkan suara tapi sudah menjadi tradisi kewajiban. Akan sangat susah untuk di hentikan, memang harus ada kesadaran sendiri khususnya dari si calon dan kader-kader pengusung serta peran perangkat desa untuk menghimbau warga untuk tidak menerima dan membuat segala bentuk suap tersebut.

Yang mengherankan lagi, RT/RW atau ketua pemuda yang mau maunya menyebarkan amplop ini.

Edukasi itu kalau untuk yang belum paham. Permasalahannya masyarakat sebenarnya sudah paham dan memilih untuk menerima amplop. Kalau di benak ane, misalnya, dikasih ataupun tidak dikasih amplop, siapapun pemimpinnya, tidak bakal membawa perubahan untuk ane. Sehingga realistis untuk ane menerima amplop agar setidaknya ada keuntungan untuk ane. Ini sebenarnya adalah ciri negara gagal kalau penduduknya sudah mulai apatis, tidak percaya, tidak mau tau dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah.

Namun, CMIIW bisa kena pidana kalau menerima amplop. Makanya kalau buat ane duitnya ga sebanding dengan risikonya. Alasan ane ga menerima bukan karena idealisme, tapi semata karena ga mau berurusan dengan isilop. Mungkin kalau untuk kalangan yang lebih membutuhkan, risiko lapar lebih harus dipikirkan daripada kena pidana.

Sekali lagi, masyarakat ga butuh edukasi, tapi butuh pemerintahan yang lebih baik -> kesejahteraan baik, kesehatan baik, dst.

Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.  

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!


Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?