Topic: Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon! - page 2. (Read 854 times)

Target amplop politik seperti ini kebanyakan menyasar masyarakat kalangan bawah dengan pendapatan kurang dari 50rb perhari.
Kalau boleh jujur, mau diedukasi sekuat apapun pada akhirnya uang akan menang, walaupun mungkin juga ada yang akan menolak tapi saya agak pesimis mengenai hal tersebut.

Ditambah beberapa figur politikus terkenal bahkan sudah mengeluarkan statement " silakan Terima uangnya, coblos dengan hati nurani"
Jadi hal seperti itu akan menjadi "pembenaran" bagi masyarakat untuk menerima amplop politik tersebut.
Saking lamanya praktek ini sudah terjadi, saya bisa bilang hal ini sudah menjadi salah satu "budaya politik" di negeri kita ini.
Para Caleg pun sudah mempunyai keyakinan yang mutlak bahwa tanpa menyebarkan amplop politik, akan mustahil bagi mereka untuk bisa menang.

Persis, kalau warga ditempat saya ini mengatakan daripada ga dapat uang. Bedanya, mereka bukan karena janjinya ditepati atau enggak, yang penting mah sudah mendapatkan uang. karena mereka yakin warga tidak akan mendapatkan uang cuma-cuma kaau sudah jadi wakil rakyat maupun saat kondisi DPR, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa kerja

Dari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.

Terlepas menerima amplop merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam pemilu namuan masyarakat sepertinya tidak begitu percaya dengan kinerja para legislatif saat terpilih nanti, hal ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR baik daerah hingga pusat sangat rendah dan sesuai dengan kinerja mereka yang terbilang sangat tidak maksimal memberikan dampak atau keputusan yang mendukung masyarakat. Kemaren DPR pusat membuat revisi UU yang memberikan keuntungan kepada pengusaha melalui omnibus law dan apakah ada kemungkinan DPR tahun depan juga bakal sama?

Karena mayoritas masyarakat masih berada pada tingkat kemiskinan, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk menolak amplop dari para calon. Bagi sebagian besar masyarakat menganggap kalau amplop yang diterimanya mau itu 100 ribu atau 50 ribu sangat berarrti. Mereka menganggap pemberian uang dari para calon  merupakan wujud perhatian dan kepedulian.

Klo yang ini susah dihilangin, karena yang dari atasnya saja udah begitu. Seperti bukan rahasia umum lagi, money politic ini memang sering terjadi di banyak pemilihan. Susah hilang karena sudah menjadi sebuah siklus. banyak yang berpikir kalau mereka gak ambil, orang lain pasti bakal ambil juga. Jadi, gimana bisa menang kalau kita gak main di liga yang sama, kan? Nah, inilah dilemanya.

Alasan bisa saja soal kebutuhan ekonomi. Ya kalaupun sudah diedukasi oleh pihak terkait, tetapi praktik ini masih saja terjadi. Bukan masalah kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjangnya, kadang orang sudah tahu juga masih ada juga yang mau duitnya. Kalau menurut saya, kurangnya dampak hukum yang jelas. Kalau memang ada aturan tegas yang menyatakan bahwa menerima amplop akan berdampak ke sanksi hukum, mungkin orang akan berpikir ulang untuk melakukannya.

Jika memilih yang tidak memberikan uangpun tidak menjamin mereka tidak akan berlaku curang ketika sudah menang nanti jadi Rakyat sudah bisa menilai sehingga mereka menerima amplop dari para Caleg dan bahkan saya melihat banyak orang yang mengambil amplop dari Caleg namun tidak berniat sedikit pun untuk memilih orang yang kasih amplop tersebut. entah itu pintar entah itu jahat saya tidak tau namun yang jelas politik itu kejam dan saya tidak membenarkan hal tersebut namun tidak juga menyalahkan.

Hari H semakin didepan mata.
Memang jika saya pribadi merasa itu sudah menjadi resiko mereka, namun untuk menentukan pilihan masyarakat saya rasa jaman sekarang masyarakat tahu akan kesadaran mereka untuk memilih sesuai dengan hati nurani nya, yah...meskipun menerima sejumlah amplop yang artinya amplop dari kubu manapun diambil saja, terkadang bentrok juga dengan kubu lainnya  yang terpenting adalah isi dalam amplop bagi saya saya akan memilih sesuai dengan perasaan hati nurani saja, jadi tidak ada aturan bagi saya untuk di sogok

Masyarakat kini sudah pintar setiap ada kesempatan tidak akan di sia siakan,
Seandainya para tokoh politik tidak melakukan praktik uang maka masyarakat juga tidak akan respon dan memilih dengan kesadaran diri, para pejabat yang terpilih kebanyakan lupa akan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada praktik yang di sediakan pasti akan diambil biarpun tidak memilih yang kasih amplop itu sudah menjadi resiko bagi para toko toko yang ingin bermain curang.

Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Saya tidak menafikan sebuah kenyataan bahwa memang mereka para politikus yang mengajarkan prilaku buruk tersebut. Tapi logika sederhanaya seperti ini, "yang punya uang itu, tergantung kepada yang punya barang, jika yang punya barang tersebut tidak ingin menjualnya karena dianggap barang tersebut sangat berharga, maka berapapun nilai yang ditawarkan, ia tidak akan pernah menjual barang tersebut." Yang dalam artian, ketika seluruh lapisan masyarakat tercerdaskan dan kompak untuk menolak uang yang diberikan oleh para caleg, maka politik uang sudah tidak akan berlaku lagi.

Sudah tentu jelas, para paslon...! kan mereka itu pemeran utamanya dalam praktik money politik

Pertanyaan yang anda berikan itu hanya berputar-putar disana. Para paslon dan oligarkilah yang memulainya, namun jika hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, maka sistem money politik sudah tidak akan berlaku.

Sudah anda jawab sendiri.


Namanya juga sebuah upaya, yang walaupun memang tidak bisa menghentikan sepenuhnya akan praktik korupsi yang terjadi di negara kita ini, setidaknya hal tersebut dapat terminimalisir. Dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Dan yang menjadi salah satu faktornya itu adalah ongkos politik yang mahal. Sehingga diharapkan dengan ongkos politik yang lebih murah, hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.

Dan jika dirasa masih kurang jelas mengenai apa yang saya sampaiakan, mungkin anda bisa mengunjungi halaman berikut;

• Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi
• KPK Ingatkan Ongkos Politik yang Mahal Jangan Jadi Pemicu Korupsi

Menurut saya latar belakang ekonomi membuat kita sulit untuk mengedukasikan masyarakat untuk tidak menerima amplop Pemilu dari para Caleg. Sederhananya, jika kita ingin memberikan mereka nasihat untuk menolak menerima uang tersebut, maka kita harus mengantinya dengan jumlah yang sama. Bukankah itu pekerjaan yang sulit, dan menurut saya itu sangat mustahil untuk dilakukan, masyarakat pada umumnya sadar bahwa itu salah dan dampaknya akan sangat besar, akan tetapi mereka di tuntut oleh kemiskinan untuk menerimanya supaya bisa makan.  Bagi kalangan menengah keatas atau kelas menengah,  tentu hal ini tidaklah perlu di edukasikan, sebab bisa jadi mereka sudah menjadi bagian dari elit politik, atau setidaknya mereka tidak lagi butuh pada uang yang jumlahnya hanya sedikit tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi DPT terbanyak, sangat sulit untuk mengedukasikannya, kemiskinan memberikan ruang untuk para Caleg memainkan politik uang, dan itu sudah sangat sulit untuk di tumpaskan. Sangat kecil kemungkinan untuk menumpaskan Money politic di Indonesia, selama kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar masyarakat di Negara ini, yang ada hanya bertambahnya Undang-undang tentang Pemilu saja, yang tidak menghapus praktik kecurangan tersebut.

Begini bung, asumsi masyarakat beranggapan seperti itu karena jelas adanya banyaknya pejabat korup di negeri ini.
Dan ketika anda bilang masyarakat menerima uang sogokan sama halnya telah mendukung money politik di negeri ini dan itu yang menjadi alasan pejabat korup karena kos politik mahal kata anda.
Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang mengajari money politik ini terus berjalan?
Masyarakat atau paslon yang gila jabatan dengan memanfaatkan uang untuk membeli suara rakyat?
Jika masyarakat yang memulai, kenapa para paslon berantusias?
Apakah karena haus jabatan, sehingga menabrak dan merusak aturan demokrasi?
Jika para pejabat yang memulai, apakah iya masyarakat akan percaya dengan menolaknya uang amplop akan mengurangi korupsi? Toh kenyataanya pejabat jujur dan amanah yang mencalonkan diri tanpa uang juga 90% gagal jika hanya berkampanye dengan visi dan misi belaka.
Karena kepercayaan masyarakat sudah sangat kecil untuk menilai pejabat yang baik dan mementingkan rakyat dari pada dirinya.

Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"

Dan saya lebih setuju dengan para pendahulu yaitu Ir. Soekarna dan Gus Dur, terkait daripada pembubaran DPR. Karena mereka yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah berpilaku sebaliknya, yaitu dengan melakukan korupsi besar-besaran sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dan terkait daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, terkhusus DPR menunjukan bahwa hapir pada setiap tahunnya DPR selalu menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.

Saya yakin bukan masyarakat yang tidak bisa menghentikan amplop dari calek maupun partai tertentu, pemilu sekarang sangat jauh beda dengan yang dulu ketika demokrasi betul di berlakukan, semakin ke depan masyarakat juga sudah tahu tingkah laku para pejabat yang sudah pernah menjabat dengan dukungan dari masyarakat juga, tidak ada lagi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk menolak amplop para calon calon tertentu.

uang amplop 50 ribu sebanarnya terlalu kecil.
rata2 paling sedikit caleg ngasih ke pemilih itu rata2 200ribu itu pun juga masih dai kasih sembako jika pemilih sudah berkeluarga berumah tangga
minyak goreng beras biasanya satu paket dengan amplop uang nya.

Dan ini tidak akan berjalan dengan semulus itu karena parpol butuh dana, karena mereka juga mengeluarkan banyak dana. Dam juga, siapa yang akan mengedukasi karena sebagian orang-orang yang bekerja untuk ini juga berasal dari parpol. Saya tidak yakin jika para parpol ingin bekerja dengan ikhlas tanpa ada tuntutan satu hal lainnya, terlebih terkait keuangan. Dan jikalau mereka tidak sebanyak  itu mengeluarkan uang, maka bisa  jadi mereka akan kalah pamor dengan parpol yang berduit. Memang mungkin ada parpol yang mengedepankan kejujuran, tapi berapa persennya? aan tetap tidak ada jaminan jika para caleg mereka akan bersih dari korupsi. masalahnya ini sudah sangat kompleks dan juga mengakar menjadi kebiasaan yang melekat di dunia  perpolitikan. Sedangkan jika orang-orang maju secara mandiri tanpa parpol, dengan sedikit uang yang dikeluarkan, maka chances mereka untuk menang itu  sangat kecil. atau bahkan justru tidak  bisa masuk jadi bakal calon karena adanya persyaratan tertentu.

Ya, korupsi sudah mendarah daging di negara kita ini, bahkan memang sudah terjadi secara sistematis.
Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang menjadi salah satu vendor pemerintah di berbagai events. Bisa dibilang, korupsi itu  memang sudah terjadi secara sistematis, bahkan ini memang sudah turun temurun jika dilihat dari bagaimana mereka meminta anggaran dan laporan keuangan yang harus dikeluarkan. Dengan bahasa yang simple “seperti sebelum-sebelumnya saja”. Ini menjadi hal yang sudah sangat terbiasa terjadi, ibaratnya, korupsi ini sudah menjadi rahasia umum yang sudah sangat biasa dilakukan dan bahkan terkadang secara terang-terangan. Mungkin bisa dibilang, sebagian orang-orang yang sedang sial saja atau sedang punya musuh tertentu yang biasanya akan berkasus.

Memang sangat susah untuk menyelesaikan masalah money politics yang berujung pada korupsi ini. Kecuali Memang ada sanksi  yang sangat tegas bagi para koruptor yang benar-benar bisa membuat mereka jera, tidak  hanya kurungan penjara yang nantinya akan ada remisi ini itu ini itu, yang jika ditotal justru sangat singkat waktu dipenjaranya. Dan bahkan penjara hanya namanya saja sedangkan orangnya sedang menikmati liburan dengan keuntungan hasil korupsinya. Jadi, memang para pejabat juga tidak begitu takut lagi untuk korupsi karena memang hukumannya yang mereka anggap masih biasa saja.

Dan sebentar lagi bakal ada serangan-serangan fajar nih untuk pemilihan di bulan Februari. Kita mungkin tidak bisa secara sukses mengedukasi  banyak orang, namun seenggaknya memang kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi diri sendiri, meyakinkan diri untuk tidak menerima uang tersebut, dan juga terhadap keluarga ini kita terlebih dahulu, baru ke orang lain. Karena, sekali lagi, uang dari serangan fajar ataupun berbagai jenis uang dan sigkan ke masyarakat itu sudah menjadi rutinitas dan rahasia umum yang bahkan orang-orang nantikan karena memang moment ini mereka dapat uang atau berbagai macam barang secara gratis.

Pesta demokrasi sudah didepan mata dan hanya tinggal menghitung hari.. yang diamana pada saat ini para timses sedang gencar-gencarnya menyisir akar rumput, mengetuk setiap rumah dan menempelkan stiker caleg dan capres untuk terus mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Dan mungkin sebentar lagi amplop berisi lima puluh ribuan akan segera berselebaran menghampiri anda untuk ditukar dengan suara.

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terus berkembangnya praktik money politic,yang jelas melanggar etika dan merusak moral juga mencederai kualitas demokrasi di negara kita ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri untk tidak tergoda dengan uang tersebut dan jika ada seseorang yang mengetuk rumah anda dengan niat memberikan sogokan untuk memilih caleg dan capres tertentu, maka anda harus lantang dan berani menolak kedatangan mereka dan kalau bisa rekam hal tersebut dan laporkan ke pihak bawaslu. karena jika hal ini tidak dimulai dari diri sendiri dan tidak ada kesadaran terkait praktik kotor tersebut, maka praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi akan terus berlanjut.

Penyakit politik dinegara kita masih banyak yang feodal gan. bahkan sudah ada aturanya money politic itu dilarang dan bahkan para politisi banyak yang mengakalinya dan bawaslu tidak berani bertindak tegas karena takut kehilangan jabatan ataupun memang menerima uang juga. Jadi selama budaya feodal itu masih sangat kental di negara kita ini, maka jangan harap kalau money politic bisa hilang walapun ada aturan yang ketat.

Memang masih ada kemungkinan untuk penerimanya itu bisa memutuskan untuk memilih calon sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi bagi sebagian masyarakat, mereka itu memilih caleg yang bisa memberikan sogokan paling besar yang diberikan untuk setiap suaranya. dan memang mengenai "politik uang" ini merupakan praktik yang sudah berangsur sejak lama dalam setiap kali ajang pemilu. Bahkan lebih buruknya lagi pada saat ini dimulai daripada Pilgub, pilkada sampai pada pilkades sekarang ini sudah gemar menggunakan praktik politik uang untuk bisa memenangkan kontestasi politik.

Dan tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan saja, tetapi praktik ini sudah berkembang dan menjamur dimulai daripada perhelatan kongres KNPI, Ormas sampai pada OKP dan organisasi kemahasiswaan, semua tidak lepas dari yang namanya "praktik money politics."

Dan untuk meminimlisir terjadinya praktik tersebut yang jelas dapat melanggar etika dan moral. Selain harus adanya kesadaran dari setiap individu mengenai dampak negatif dari sebuah praktik politik uang, akan tetapi dalam hal ini pernanan pemerintah juga sangat diperlukan untuk bagaimana masyarkat itu bisa mencapai kesejahteraanya. Sehingga mereka tidak akan lagi memantikan amplop yang datang setiap 5 tahun sekali.