Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!
Mindset masyarakat seperti itu karena mereka paham semua calon pun melakukan hal yang sama. Jadi siapapun yang terpilih, hampir bisa dipastikan tetap bakal korupsi juga. Hanya saja mungkin bedanya di besaran atau persentase potensi korupsinya. Selain itu, dengan komitmen untuk pelaksanaan program yang pro masyarakat. Karena ada yang walaupun korupsi tetapi tetap membuat program-program yang pro rakyat.
Melapor ke mana Om? Sekalipun bisa membuat laporan, diragukan untuk diproses. Terutama jika yang bermain curang oknum dari parpol-parpol yang berkuasa.
Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?
Itu karena masyarakat saking frustasinya. Karena mereka sudah mengalami berkali-kali memberikan suara demi untuk negara ini lebih maju. Faktanya negara makin hari makin terpuruk. Bahkan pemerintah yang berkuasa makin memperberat masa depan bangsa dengan hutang dan hutang lagi. Mereka yang sudah tidak punya keyakinan, tidak mau peduli siapa yang terpilih. Jadi siapapun yang kasih uang, mereka ambil terlepas nanti mau pilih siapa pada hari H.
Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?
Sebenarnya masyarakat tidak perlu diedukasi. Yang perlu diedukasi itu parpol-parpol yang mengajukan calon-calon mereka. Kan yang bermain uang itu dari timses parpolnya. Kalau tidak ada yang bermain dengan bagi-bagi uang, maka masyarakat tidak akan mendapat uang dari siapapun.
Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?
Kuncinya harus ada perubahan dari sistem pemilihannya dan regulasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama regulasi hanya formalitas, maka politik uang tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau ada yang ketahuan bermain uang langsung otomatis dieliminasi, pasti tidak akan ada yang berani. Namun masalahnya siapa yang mampu menegakkan regulasi tersebut? KPU dan Polisi? Sayangnya kredibilitas keduanya tidak lagi bisa dipercaya karena dua-duanya sudah tidak independen.