Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? (Read 1121 times)

samapi saat ini sih masih ditunda. tapi sebenarnya tapera itu konsepnya bagus kalau dijalankan dengan transparansi dan amanah. Semoga pemerintah bisa mewujudkan program ini sesuai harapan masyarakat, terutama untuk membantu mereka yang butuh akses perumahan. Kita pantau saja perkembangannya ke depan.

Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa pada akhirnya Tapera akan dianggap menjadi polemik dimana pro dan kontra akan terjadi karena pada akhirnya sistem ini akan berjalan dengan baik dengan sokongan yang baik dari pemerintah yang memang benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.
Tetapi untuk saat ini akan sangat sulit dan jangan salahkan rakyat yang tidak percaya dengan adanya sistem seperti ini karena ini hanya dijadikan sebagai situasi yang mana tujuannya untuk memperalat guna keuntungan para pejabat korup saat ini.

Pemerintah sudah mengatakan dengan gamblang bahwa uang Tapera akan dijadikan sebagai alat penambal defisit APBN di beberapa bulan sebelumnya yang tentu ini jelas menjadi sebuah situasi dimana tujuan dari diadakan nya Tapera tidak sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Dari hal ini saja kita tahu dimana yang salah. Belum lagi tentang masalah korupsi ataupun memang beberapa tugas dan jabatan yang sebenarnya itu hanya menajdi parasit di pemerintahan saat ini.

Tapera sendiri paling lambat akan berjalan di 2027 tetapi di satu sisi saya pikir di tahun berapapun itu terjadi tetap akan menimbulkan animo besar dari masyarakat apalagi untuk mereka serikat kerja yang memang secara tidak langsung diperas hanya demi regulasi yang sudah dibentuk yang uangnya bahkan mungkin saja menjadi tidak jelas.

maaf kalo keluar dari pembahasan tetapi ini masih ada keterikatan diaman berbicara dampak mengenai isu kenaikan PPN ini tentu menurut saya akan berdampak buruk, semisal PPN naik jadi 12% tetapi realita turun kelapangan harga naik bisa lebih dari 20%, hal ini sering terjadi di akar rumput.

Anda benar daya beli ini akan semakin menurun dan ekonomi akan semakin melambat juga, ini sangat menyebalkan karena akan membuat kita semakin sulit.
mengena TAPERA sepertinya masih belum di sahkan, dan kita hanya perlu menunggu apakah akan di lanjutkan atau tidak oleh pemerintahan sekarang karena rencana itu di ajukan oleh pemerinatahan sebelumnya.

selain tapera yang menjadi polemik, kali ini ada isu kenaikan pajak menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 januari 2025.
saya baca beberapa artikel kenaikan ini karena ingin memperbesar pendapatan pajak negara. haruskah ini juga dipaksakan?
mengingat daya beli masyarakat kita semakin melemah. terutama di kalangan kelas menengah kebawah yang untuk makan saja terasa sangat berat.

---

_{PPN 12 Persen Tambah Pemasukan Negara Rp80 T, Ekonom: Ingat Rakyat Kecil
PPN naik jadi 12% mulai 2025, apa dampaknya pada daya beli masyarakat?}

Yang membuat program seperti ini sangat diragukan, terutama bagi saya pribadi, kemungkinan korupsi di negara ini sangat tinggi, jadi ya iitu akan membuat kita bersedakh kepada mereka ketiak menjalani program ini, karena jika di pikir-pikir program ini sangat bagus sebagaimana istilah gotong royong di negara kita sejak dulu, tetapi dengan parlemen dan pemerintahan yang selalu ingin memperkaya diri yang membuat kita kesal dengan jasa mereka kepada masyarakat, apakah ini akan berjalan atau tidak, hal itu sanagat di pertanyakan dalam pengelolaan uang hasil Tapera.

Sebenarnya dalam hal ini ketika berbicara tentsng Tapera itu sudah cukup baik dari segi program karena pada akhirnya melihat dari beberapa negara lain termasuk negara besar juga memiliki program yang sama atau hampir mirip dengan Tapera dari segi program kerja dan memang itu diharapkan bisa membantu untuk hunian yang lebih baik.

12 Negara yang Punya Program Mirip Tapera, Termasuk China dan Amerika

Tetapi masalah yang terjadi di negara kita ini alan sangat berbeda dengan negara lain termasuk negara besar yang melakukan program yang sama (mirip seperti Tapera)  karena pada akhirnya pola dan tindakan regulasi pemerintah kita atau kejahatan terselubung yang dilakukan pada akhirnya membuat kita tidak yakin dana tapera yang dikumpulkan akan berakhir dengan aman tanpa ada gangguan. Apalagi dengam secara jelas pemerintah juga mengakui bahwa dana Tapera akan dipinjam untuk menutup defisit APBN dan tentu ini jelas mengganggu karena tidak sesuai dengan tujuan awal, belum lagi korupsi dan pemotongan (yang memang pasti terjadi) akan membuat kita tidak menerima kondisi seperti ini.

Bisa saja sebenarnya tapera berjalan tetapi dengan catatan negara ini sudah lebih baik dibanding sekarang tetapi jika kondisi pemerintahan masih carut marut dimana kinerja para dewan masih buruk maka Tapera masih akan tetap menjadi polemik tanpa kejelasan.

Peralihan kepemimpinan akan menjadikan sebuah solusi atas setiap masalah yang meresahkan masyarakat khusunya dan Presiden Prabowo sudah menyatakan akan melanjutkan program tersebut dengan rincian akan membangun tiga juta hunian setiap tahun yang dibagi untuk perkotaan maupun pedesaan. Tetapi yang menjadi polemik apakah lanjutan program tersebut bisa lebih berjalan dengan baik atau hanya akan menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Ini masih menjadi beberapa program yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih dan jika kita mau pesimis mungkin ujung-ujungnya nanti akan sama seperti pemimpin sebelumnya.

Meskipun semua orang berharap dengan adanya pemimpin baru progam yang di susun jauh lebih menguntungkan rakyat dan jika mau optimis maka mudah-mudahan presiden terpilih bisa merealisasikan program yang jauh lebih menguntungkan rakyat meskipun harus mengubah regulasi terlebih dahulu menyangkut dengan program sebelumnya.

Gagasan ketimpangan ini banyak ditemukan di masyarakat kita, khususnya terkait kebijakan tunjangan dan fasilitas bagi pejabat dibandingkan dengan tanggung jawab keuangan publik yang harus dipenuhi. Ada sejumlah tunjangan yang diterima pejabat, seperti fasilitas transportasi, rumah dinas, anggaran komunikasi yang seringkali sangat mahal. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terperinci mengungkapkan bahwa total tunjangan yang diterima pejabat bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, melebihi tunjangan pokok. Hal ini dianggap sebagai ketimpangan mengingat orang-orang berpenghasilan rendah tetap harus melakukan pembelian sehari-hari dan memenuhi kebutuhan lainnya, tagihan yang harus mereka bayar termasuk pajak dan asuransi kesehatan.

Sejauh mereka memahami bahwa program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) adalah tentang memberikan keamanan perumahan selama masa pensiun, banyak orang berpendapat bahwa langkah yang melibatkan pemotongan gaji orang-orang untuk membayar iuran bulanan, semakin menekan beberapa kelompok orang, khususnya yang berpenghasilan rendah. Pemerintah sebenarnya dapat memberikan solusi dengan apa yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang lebih ringan seperti menawarkan subsidi perumahan terlebih dahulu yang kemudian dapat dicicil melalui iuran Tapera. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini tentu harus didukung anggaran yang besar, sehingga bisa dilihat perspektif yang lebih kritis, yaitu prioritasnya adalah kesejahteraan rakyat.

Kan itu "WAKIL KITA" mas jadi ya minimal kalo rakyatnya tidak sejahtera dan cenderung kekurangan maka setidaknya wakil kita yang hidupnya terjamin hehe.

Masalah tapera memang sebenarnya cukup meresahkan dan saya pribadi juga merasa tidak sependapat dengan adanya usulan seperti ini karena jujur saja untuk buruh yang kerjanya hanya digaji sebesar UMR dengan banyak sekali pemotongan, saya cukup merasakan bagaimana situasi yang sebenarnya sulit untuk dijelaskan karena jujur saja itu masih sangat kurang daru gaji pokok dan ketika itu dipotong maka pasti habis sudah karena banyaknya pemotongan yang terjadi. Niatnya mungkin bagus tetapi dengan kondisi pemerintahan dan pejabat saat ini saya cukup pesimis bahwa uang yang saya kumpulkan untuk iuran Tapera itu akan aman dan tetap berada sesuai dengan fungsinya. Sudah cukup saya kecewa dengan masalah pajak dan saya rasa saya tidak ingin dikecewakan lagi dengan adanya iuran seperti ini. Tetapi sesuai dengan yang saya sampaikan di post sebelum ini dimana ada statement pemerintah yang mengatakan bahwa Tapera pasti akan tetap berjalan selambat-lambatnya 2027.

Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala dan tak habis pikir dengan kebijakan Pemerintah saat ini. Di saat pejabat dan wakil rakyat diberikan tunjangan ini dan itu Rakyatnya malah harus bayar iuran ini dan itu. Di saat pajabat memiliki gaji pokok yang bisa dibilang rata-rata tetapi mereka punya tunjangan rumah, anak istri, internet, mobil dan ini itu yang puluhan kali lipat dari gaji. Sedangkan di lain sisi Rakyat terpaksa harus mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan gaji.

Untuk program Tapera ini banyak juga yang protes karena sejauh yang saya tahu itu iurannya dipotong tiap bulan nanti waktu pensiun dikasih rumah sebagai jaminan hidup. Bukankah kalau Pemerintah ini pro rakyat dan memang bertujuan mensejahterakan Rakyat yaudah kasih rumah saja dulu nanti dicicil pakai Tapera. Saya tahu itu tidak mungkin karena anggaran Negara yang terbatas tetapi jujur melihat wakil rakyat bergelimangan tunjangan puluhan juta itu rasa-rasanya sangat geram sekali.

Tapera memang pernah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, namun Info baru terdengar sedikit di belakang ini. Program ini seharusnya memungkikn memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama para pekerja, untuk memperoleh pembiayaan perumahan yang memenuhi standar. Tentu saja harapannya adalah ketika kebijakan tersebut diterapkan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang jujur ​​dan jelas serta sesuai dengan tujuan awalnya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Semua ini hanya berharap program Tapera ini benar-benar dikelola dengan sangat baik oleh pihak yang berwenang, agar amanah dalam mengemban kinerjanya serta memberikan masukan yang sangat positif bagi masyarakat umum. Diharapkan implementasinya berjalan sesuai rencana tanpa ada kekecewaan sehingga menjadi solusi jangka panjang kebutuhan perumahan di Indonesia khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.

Sementara ini kemungkinan keputusan tentang Tapera ini masih akan terus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan karena bisa saja keputusan nya akan aktif kembali minggu depan, bulan depan atau memungkinkan tahun depan karena memang tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang jelas tetapi melihat pernyataan dari Komisioner Badan Pengelola Tapera akan tetap ada dan pengoperasian atau penerapannya paling lambat dimulai tahun 2027.


Tetapi ada hal yang menarik sekarang dimana sebenarnya pasti kita merasa ada sebuah kesenjangan sosial mengenai Tapera ini dengan kebijakan baru pemerintah yang memberikan tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang menjabat di periode ini yang berkisar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per bulan.
Kalkulasikan saja oleh masing-masing untuk seorang pejabat yang mendapatkan minimal 50 juta/bulan x 5 tahun periode jabatan itu berapa dan saat ini yang tercatat dilantik sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029.
Saya tidak akan berbicara tentang masalah keadilan karena pada akhirnya keadilan di negara kita memang abu-abu tetapi memang ini sedikit mindblowing saja untuk saya ketika para buruh atau rakyat biasa harus dipotong untuk iuran Tapera tetapi untuk mereka para pejabat yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat sangat nyaman dengan tunjangan yang besar setiap bulannya.

Sumber

Bagai mana kelanjutan terbarunya tentang tapera ini sudah lama tidak terdengar lagi kelanjutan nya apakah sudah benar-benar diterapkan?
Tapi saya berharap jika sudah diterapkan yang mendirikan anjuran atau suatu program baru pemerintah ini bisa amanah dan juga bisa mewujudkan nya dengan baik atau sesuai harapan masyarakat,inti nya tidak mengecewakan.

Ya saya menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan oleh pemerintah dan sama sekali tidak menguntungkan bagi pekerja. secara logika sederhana para pekerja sangat tidak mungkin untuk bisa mendapatkan rumah dengan jumlah uang yang mesti ditabung pada tabungan Tapera itu, kemudian bagi mereka yang sudah mendapatkan rumah juga tentu tak memiliki prioritas lagi untuk harus mengikuti program itu.

Saya berharap pemerintah harus meninjau ulang kebijakan itu agar tidak menjadi bumerang dikemudian hari sehingga menyebabkan gejolak baru ditengah-tengah masyarakat. Jika memang pemerintah ingin membantu warganya yang belum memiliki rumah maka sebaiknya diteruskan saja program KPR dengan syarat yang lebih mudah dan saling menguntungkan.

Jujur saja peraturan ini memang tidak jelas cara pengalokasiannya jika di lihat dari kacamata saya pribadi, satu hal yang mungkin kita sorot adalah jarak dari pengumpulan uang hingga memiliki rumah berapa lama, sementara uang perbulan yang di potong itu sangat kecil untuk membeli sebuah rumah, pada dasarnya lebih baik menabung sendiri daripada harus melalui pemerintah dengan cara seperti itu.

Dan lagi saya mendengar bahwa untuk percepatan akan di gunakan untuk dana investasi, agar pertumbuhan keuangannya lebih cepat, menurut saya uang iuran seperti ini juga bukan langkah yang bijak, dimana menggunakan dana masyarakat untuk di investasikan seperti itu, saya lebih setuju cara seperti yang anda sebutkan, yaitu pemerintah membangun rumahnya terlebih dahulu kemudian Tapera di berlakukan, itu bikin rakyat sejahtera walaupun gajinya di potong tiap bulan tetapi mereka memiliki rumah layak huni untuk terus berkembang dan bekerja dan membayar Tapera.

Atau tidak, saya ingin memberi saran saja untuk pengujian kebijakan ini efektif atau tidaknya harus di lakukan uji coba pada kota tertentu untuk melihat hasil terlebih dahulu, dan jikapun gagal itu tidak menjadi beban yang berat bagi negara.

Jika Pemerintah memang benar ingin mensejahterakan rakyat sebagaimana asas ke-5 Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", maka yang harus dilakukan Pemerintah adalah berikan dulu rumahnya baru kemudian pembayarannya dicicil dengan Tapera. Jika alasannya negara tidak punya uang berarti Pemerintah saat ini jangan malu mengakui bahwa mereka belum mampu mensejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya adalah Tapera dipotong dan nanti akan mendapatkan rumah maka pertanyaannya itu kapan? Apa harus nunggu tua dulu baru dapat rumah? Di saat sudah sakit-sakitan dan, maaf, mungkin umurnya tidak lama lagi baru kemudian Pemerintah memberikan rumah hasil tapera.

Dan saya setuju seperti beberapa orang di atas, bahwa dengan pemotongan 3% per bulan memangnya cukup buat KPR/Mendapatkan rumah? Jujur saya melihat ini lebih ke akal-akalan Pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan yang lumayan besar jika melihat keseluruhan jumlah ASN di negeri ini. Sumber: klikpendidikan.id, Link: Jumlah PNS di Indonesia 3.732.428 Tahun 2024! Lulusan SMA Nomor 2 Terbanyak, Berikut Daftar Lengkapnya

Peraturan seperti ini memang sangat memberatkan masyarakat dan pemerintah tidak harus mengikut campur semua hal yang menyangkut dengan masyarakat apalagi hal seperti ini sudah sangat pribadi karena tidak semua orang bekerja pada instansi pemerintahan dan ini akan mengurangi gaji setiap karyawan dan Tapera ini tidak harus di jalankan oleh pemerintah karena akan banyak masalah yang akan timbul nantinya dan program ini tidak akan membatu masyarakat, lebih baik cari solusi yang lebih bermanfaat.

Namun nyatanya sekarang kebijakan itu di ambil dengan banyaknya kritikan sehingga bisa kita simpulkan bahwa Tapera ini merupakan program yang tidak di setujui oleh banyak pihak.
Saya pikir ketidak setujuan ini karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, bukan persoalan programnya yang ingin mensejahterakan rakyat untuk bisa memiliki rumah namun pemerintah yang kurang kepercayaan dari rakyat.
Saya yakin cukup banyak pegaai yang tidak ingin gajinya di potong untuk Tapera, namun nyatanya kebijakan ini di sudah di ambil.
Memang pada dasarnya pemerintah sekarang tidak benar, cukup banyak kebijakan yang di ambil merugikan banyak orang atau tidak di sukai banyak masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan saya pribadi,,sbenarnya itu semua baik dan bisa mensejahterakan rakyat supaya semua bisa mempunyai rumah prodadi walaupun dengan cara dicicil lewat potongan gaji,,tetapi sekali lagi kembali ke masyarakat itu sendiri,setujukah hak mereka dipotong dengan cara sepihak tanpa ada sosialisasi yang benar supaya pemikiran masyarakat tentang tapera tidak ke ranah negatif..
Dan bagi saya cocok saja tetapi harus ada sosialisasi dan keterbukaan dari pemerintah tentang tapera..

Nah kan, banyak kejadian sama di tiap daerah , mungkin seluruh daerah. Tapi ga semua orang memiliki keberanian untuk melakukan itu , dan untungnya sekarang ada sosmed, jadi bisa bikin thread, dan berharap viral  .