Saking mirisnya bisa dilihat sekolah negri, padahal udah jelas pemerintah menggeratiskan dan memfasilitasi, tapi tetep aja banyak yang harus dibayar oleh siswa
Dilaporkan saja jika sampeyan menemukan hal ini, Saya saja pernah diminta pungutan sama kepsek di SDN negeri tempat anak saya sekolah, mereka bilang pungutan ini demi meningkatkan taraf pendidikan sekolah untuk dibandingkan dengan sekolah lain. Ya saya tolak, dan tidak saya bayar, akhirnya anak saya dipanggil, sama saya saya laporkan ke diknas kota, hingga kepsek tersebut dimutasi karena tidak ada arahan dari dinas untuk memungut uang dari orang tua siswa.
Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? - page 2. (Read 1121 times)
Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah kasus-kasus korupsi uang dari jerih keringat rakyat yang diperas ini hilang begitu saja. Setelah kasus asabri, jiwasraya dan berbagai institusi pemerintah lainnya terlilit hutang dan korupsi, rakyat paling hanya mengetahuinya setelah kasus ini muncul dan beberapa kali disiarkan di televisi. Setelah itu kasus-kasus ini lenyap begitu saja. Ane jujur sakit hati ketika duit pajak dipergunakan untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat. Kemarin ada yang membandingkan pajak negara kita dengan negara eropa sana yang katanya lebih tinggi. Tapi bedanya pemerintah di eropa sana jujur dan amanah dalam mengelola uang pajak yang katanya bisa mencapai 20 persen gitu. Hasilnya sangat bisa dirasakan rakyat dari transportasi umum dan pelayanan publik lainnya. Beda sama negara kita yang tiap tahun bayar pajak eh duitnya malah dipakai buat bansos untuk pencitraan dan dianggap merakyat. Bagaimana rakyat menjadi pintar jika setiap hari dikasih ikan bukan kail pancingnya.
Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.
Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah kasus-kasus korupsi uang dari jerih keringat rakyat yang diperas ini hilang begitu saja. Setelah kasus asabri, jiwasraya dan berbagai institusi pemerintah lainnya terlilit hutang dan korupsi, rakyat paling hanya mengetahuinya setelah kasus ini muncul dan beberapa kali disiarkan di televisi. Setelah itu kasus-kasus ini lenyap begitu saja. Ane jujur sakit hati ketika duit pajak dipergunakan untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat. Kemarin ada yang membandingkan pajak negara kita dengan negara eropa sana yang katanya lebih tinggi. Tapi bedanya pemerintah di eropa sana jujur dan amanah dalam mengelola uang pajak yang katanya bisa mencapai 20 persen gitu. Hasilnya sangat bisa dirasakan rakyat dari transportasi umum dan pelayanan publik lainnya. Beda sama negara kita yang tiap tahun bayar pajak eh duitnya malah dipakai buat bansos untuk pencitraan dan dianggap merakyat. Bagaimana rakyat menjadi pintar jika setiap hari dikasih ikan bukan kail pancingnya.
Entah pesanan siapa program Tapera ini. Mungkin kalau buat yang ada gaji bulanan seperti PNS atau semacamnya bisa dimengerti.
Memang, walaupun secara teknis gaji namanya yang disebutkan itu tidak 'dipotong', tapi jumlah yang diterima oleh pekerja akan berkurang karena adanya iuran Tapera. Cuma diganti istilahnya aja, sama aja gajinya dipotong.
Bukan itu saja, klo karyawan/pekerja yang sudah punya rumah wajib juga ikut Tapera. Bagi saya, ini pemaksaan. Katanya ada opsi bahwa iuran Tapera bisa diuangkan atau diinvestasikan kembali, meskipun detail belum lebih jelas. Seperti yang sudah-sudah kayak asuransi, saat penarikan sudah tidak sesuai sama realita. Menurut saya dihapus saja program ini, banyak polemiknya.
Memang, walaupun secara teknis gaji namanya yang disebutkan itu tidak 'dipotong', tapi jumlah yang diterima oleh pekerja akan berkurang karena adanya iuran Tapera. Cuma diganti istilahnya aja, sama aja gajinya dipotong.
Bukan itu saja, klo karyawan/pekerja yang sudah punya rumah wajib juga ikut Tapera. Bagi saya, ini pemaksaan. Katanya ada opsi bahwa iuran Tapera bisa diuangkan atau diinvestasikan kembali, meskipun detail belum lebih jelas. Seperti yang sudah-sudah kayak asuransi, saat penarikan sudah tidak sesuai sama realita. Menurut saya dihapus saja program ini, banyak polemiknya.
Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA.
Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.
Tapera ini adalah program pemerintah untuk membantu mereka untuk membayar hutang negara, dengan memaksakan rakyat untuk menyetujui program tapera yang tidak jelas maksudnya, hal demikian membuat polemik masyarakat untuk tidak menyetujui program embel-embel seperti itu, tidak masuk akal ada rumah dengan seharga itu, yang jauh sekali dengan perbandingan harga sekarang, sekarang saja tidak dapat rumah dengan harga segitu apalagi kedepannya yang semakin lama semakin naik harga rumah, program seperti ini yang menjadi kisruh di kalangan masyarakat bawah, mereka yang mati-matian bekerja lalu dipotong gaji dengan alasan program tapera lalu dana tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sungguh sangat kejam sekali penguasa saat ini. Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.
Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.
Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA. Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.
Saya juga ngga terlalu mengikuti masalah tapera ini sih Om soale ya seperti yang saya pernah katakan, masyarakat boleh memilih untuk ikut tapera atau tidak dan diberikan kebebasan. Mungkin nanti ada kebijakan baru setelah pergantian kekuasaan.
Banyak yang tidak tahu soal tapera ini karena isunya dialihkan ke yang lain, jadi tampak tidak begitu urgent, padahal penting banget, karena ane lihat ada sebagian perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti tapera. Karena pengusahanya takut akan aturan dan UU yang diterapkan pemerintah yang mewajibkan tiap perusahaan untuk memotong gaji karyawannya untuk tapera.Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.
Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.
Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.
Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?
Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?
Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN. Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.
Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?
Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.
Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.
Kalau soal gaji ASN dan Pegawai pemerintahan memang besar, tapi itu bukanlah sumber utama penyebab defisit, karena dana tersebut sudah pasti ada terus tiap tahun. Defisit-defisit tersebut disebabkan oleh pengeluaran yang tak terduga yang ditilep secara diam-diam dengan dalih bantuan sehingga penikmat APBN tersebut orang tertentu saja. Mengenai perjalan dinas, baik itu di dalam mau pun di luar negeri, tergantung kementerian dalam memanajemen itu semua, kalau manajemennya buruk tentu yang berimbas adalah kementerian yang mengalami defisit.
Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.
Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya. 
Buat nambahin defisit APBN bang, jadi jangan heran kalau sekarang dan ke depannya pemerintah akan mulai jor-joran nyari duit dengan pakai uang rakyatnya. Apa lagi program pemerintah ke depan itu banyak, makan siang gratis, IKN, susu gratis, pokoknya gratis. Padahal itu semua tidak gratis, tapi dengan ngambil uang rakyat (kayak tapera) ini. Dan beberapa program yang ada saat ini (contoh: program sejuta rumah), itu juga sepertinya mandek di jalan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, misalnya orang yang pro ini lah, pro itulah dsb.
Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024
Selain dengan membuat tapera dan sejenisnya, pemerintah juga sepertinya makin gencar menjual aset negara seperti BUMN dan sebagainya. Ujung-ujungnya negara ini diambang bangkrut.
4 BUMN Akan Dijual
Ngomong-ngomong, bukannya pemerintah sudah punya program khusus terkait penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Kita ada program sejuta rumah lho. Buat apa ada program Tapera lagi?
Buat nambahin defisit APBN bang, jadi jangan heran kalau sekarang dan ke depannya pemerintah akan mulai jor-joran nyari duit dengan pakai uang rakyatnya. Apa lagi program pemerintah ke depan itu banyak, makan siang gratis, IKN, susu gratis, pokoknya gratis. Padahal itu semua tidak gratis, tapi dengan ngambil uang rakyat (kayak tapera) ini. Dan beberapa program yang ada saat ini (contoh: program sejuta rumah), itu juga sepertinya mandek di jalan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, misalnya orang yang pro ini lah, pro itulah dsb.Secara ide sih bagus, tapi realitanya mengapa Tapera jadi polemik karena kurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah khususnya yang mengelola Tapera. banyak kasus yang terjadi misalnya setelah menabung beberapa tahun tapi ketika ingin mengambilnya uang sudah tidak ada lagi. Kalau yang mengelolanya amanah sih gak bakalan timbul polemik seperti sekarang ini, karena tingkat kepercayaan rendah terhadap pemerintah makanya jadi polemik. Bansos aja di korupsi apalagi tapera.
Secara ide juga kontroversi karena tidak semua orang perlu Tapera. Beberapa orang sudah punya rumah dan tidak butuh rumah kedua, yang lain mungkin punya cara sendiri untuk punya rumah. Kalau pemerintah niatnya mau bantu orang-orang punya rumah, kenapa tidak dengan cara lain. Pemerintah bisa punya program rumah murah khusus untuk masyarakat golongan tertentu. Atau pemerintah menyiapkan lahan murah di setiap daerah yang bisa dibeli masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Dan masih banyak lagi cara lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.Ya, ini tidak jauh beda dengan pengelolaan dana haji atau BPJS. Ujung-ujungnya ini tujuannya untuk keuntungan pemerintah sendiri, bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah dari mengelola dana besar Tapera tersebut. Apalagi nantinya untuk mengambil Tapera itu sendiri aturannya berbelit-belit, bisa jadi malah ada yang hangus karena alasan tertentu. Model Tapera seperti ini hanya membuat lahan korupsi baru.
Ngomong-ngomong, bukannya pemerintah sudah punya program khusus terkait penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Kita ada program sejuta rumah lho. Buat apa ada program Tapera lagi?
Sumber: https://perumahan.pu.go.id/berita/detail/program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79568-unit#:~:text=%E2%80%9CProgram%20Sejuta%20Rumah%20(PSR),19%2F3%2F2024).
Dan mungkin untuk sebagian orang 3% itu adalah jumlah yang kecil, tetapi bagi sebagian lainnya yang bekerja sebagai karyawan pabrik, 3%, apalagi yang UMR-nya masih rendah, itu adalah jumlah yang cukup besar. Karena belum ditambah lagi dengan potongan lainnya, seperti BPJS Kesehatan, PPH, JHT dan potongan lainnya yang semakin memberatkan mereka.
Nah itu dia gan. Ane juga berpikir kalau 3% itu bukan jumlah yang besar. Tetapi bagi karyawan atau pekerja kantoran untuk saat ini aja ada banyak potongan ini itu yang kalau dikali-kali itu sudah sekitar 12% dari gaji nya yang UMR. Kalau gajinya 3 juta maka buat potongan sana sini saja sudah sekitar 360ribu yang mana uang segitu harusnya sudah cukup buat beli beras dan lauk selama beberapa hari.
Lagipula Tapera ini memang tidak masuk di akal ane gan. Itu kalau ane gaji 3 juta yang berarti buat Taperanya itu 90ribu rupiah per bulan, memang kapan bisa dapat rumah? Jangankan ane, menteri Basuki saja sampe bingung pas ditanya terkait Tapera ini. Karena sistem Tapera ini pukul rata baik yang sudah punya rumah atau yang tidak punya rumah semua kena bayar Tapera. Apa enggak jadi lahan basah buat korupsi gan agan semuanya?
Peraturan pemerintah memang sudah disahkan tetapi belum dijalankan gan.
Peraturan pemerintah memang sudah disahkan tetapi belum dijalankan gan.
Peraturan pemerintah memang sudah disahkan tetapi belum dijalankan gan.
Jump to: