Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? - page 2. (Read 1006 times)

Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA.

Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.

Banyak yang tidak tahu soal tapera ini karena isunya dialihkan ke yang lain, jadi tampak tidak begitu urgent, padahal penting banget, karena ane lihat ada sebagian perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti tapera. Karena pengusahanya takut akan aturan dan UU yang diterapkan pemerintah yang mewajibkan tiap perusahaan untuk memotong gaji karyawannya untuk tapera.

Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.

Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.

Kasus vina ini saya ngga habis pikir dah Om. Sudah sangat sangat melebar sekali dan belum ada tanda-tanda mau berakhir. Sebenarnya dari dulu itu kalau ada kasus-kasus yang sangat besar, terus langsung disambut dengan isu-isu lainnya supaya fokusnya masyarakat teralihkan dan tidak bisa mengetahui kabar dari kasus-kasus sebelumnya. Saya juga ngga terlalu mengikuti masalah tapera ini sih Om soale ya seperti yang saya pernah katakan, masyarakat boleh memilih untuk ikut tapera atau tidak dan diberikan kebebasan. Mungkin nanti ada kebijakan baru setelah pergantian kekuasaan.

Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.

Itulah mengapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk berusaha masuk menjadi ASN karena sekarang ini, menjadi seorang ASN sudah menjadi ladang basah. Mereka melihat ada banyak celah yang bisa digunakan untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan bahwa mereka sudah melakukan sumpah jabatan untuk bisa bekerja sebaik-baiknya.

Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?

Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.

Kalau soal gaji ASN dan Pegawai pemerintahan memang besar, tapi itu bukanlah sumber utama penyebab defisit, karena dana tersebut sudah pasti ada terus tiap tahun. Defisit-defisit tersebut disebabkan oleh pengeluaran yang tak terduga yang ditilep secara diam-diam dengan dalih bantuan sehingga penikmat APBN tersebut orang tertentu saja. Mengenai perjalan dinas, baik itu di dalam mau pun di luar negeri, tergantung kementerian dalam memanajemen itu semua, kalau manajemennya buruk tentu yang berimbas adalah kementerian yang mengalami defisit.

Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung  gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu  dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024

Selain dengan membuat tapera dan sejenisnya, pemerintah juga sepertinya makin gencar menjual aset negara seperti BUMN dan sebagainya. Ujung-ujungnya negara ini diambang bangkrut.

4 BUMN Akan Dijual

Buat nambahin defisit APBN bang, jadi jangan heran kalau sekarang dan ke depannya pemerintah akan mulai jor-joran nyari duit dengan pakai uang rakyatnya. Apa lagi program pemerintah ke depan itu banyak, makan siang gratis, IKN, susu gratis, pokoknya gratis. Padahal itu semua tidak gratis, tapi dengan ngambil uang rakyat (kayak tapera) ini. Dan beberapa program yang ada saat ini (contoh: program sejuta rumah), itu juga sepertinya mandek di jalan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, misalnya orang yang pro ini lah, pro itulah dsb.

Secara ide juga kontroversi karena tidak semua orang perlu Tapera. Beberapa orang sudah punya rumah dan tidak butuh rumah kedua, yang lain mungkin punya cara sendiri untuk punya rumah. Kalau pemerintah niatnya mau bantu orang-orang punya rumah, kenapa tidak dengan cara lain. Pemerintah bisa punya program rumah murah khusus untuk masyarakat golongan tertentu. Atau pemerintah menyiapkan lahan murah di setiap daerah yang bisa dibeli masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Dan masih banyak lagi cara lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Ya, ini tidak jauh beda dengan pengelolaan dana haji atau BPJS. Ujung-ujungnya ini tujuannya untuk keuntungan pemerintah sendiri, bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah dari mengelola dana besar Tapera tersebut. Apalagi nantinya untuk mengambil Tapera itu sendiri aturannya berbelit-belit, bisa jadi malah ada yang hangus karena alasan tertentu. Model Tapera seperti ini hanya membuat lahan korupsi baru.

Ngomong-ngomong, bukannya pemerintah sudah punya program khusus terkait penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Kita ada program sejuta rumah lho. Buat apa ada program Tapera lagi?



Sumber: https://perumahan.pu.go.id/berita/detail/program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79568-unit#:~:text=%E2%80%9CProgram%20Sejuta%20Rumah%20(PSR),19%2F3%2F2024).

Nah itu dia gan. Ane juga berpikir kalau 3% itu bukan jumlah yang besar. Tetapi bagi karyawan atau pekerja kantoran untuk saat ini aja ada banyak potongan ini itu yang kalau dikali-kali itu sudah sekitar 12% dari gaji nya yang UMR. Kalau gajinya 3 juta maka buat potongan sana sini saja sudah sekitar 360ribu yang mana uang segitu harusnya sudah cukup buat beli beras dan lauk selama beberapa hari.

Lagipula Tapera ini memang tidak masuk di akal ane gan. Itu kalau ane gaji 3 juta yang berarti buat Taperanya itu 90ribu rupiah per bulan, memang kapan bisa dapat rumah? Jangankan ane, menteri Basuki saja sampe bingung pas ditanya terkait Tapera ini. Karena sistem Tapera ini pukul rata baik yang sudah punya rumah atau yang tidak punya rumah semua kena bayar Tapera. Apa enggak jadi lahan basah buat korupsi gan agan semuanya?

Masih tahap persiapan dan penyelesaiannya,tidak tau dengan jelas diresmikan nya kapan, karena masih menjadi polemik di kalangan masyarakat,tapi menurut berita yang beredar hal ini akan di lanjutkan mau tidak mau masyarakat lagi yang mengalah, masyarakat sudah berupaya menolak terapi memang tidak digubris hal ini akan tetap dilaksanakan.

Namanya juga aturan, apa lagi itu berada di top (UU) pasti butuh waktu lama untuk diterapkan. Pastinya, jika akan diterapkan ke unit-unit pemerintahan seperti kementerian, pemda dan badan butuh legacy khusus lagi untuk diterapkan, semisal membuat peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati dan sebagainya. Kemungkinan besar belum terlaksana secara maksimal tahun ini, mungkin tahun depan ketika sudah di tanda tangani oleh presiden terbaru Prabowo. Tapi yang jelas aturan ini harus dijalankan, tidak bisa diabaikan begitu saja karena sudah diketok palu. Kecuali kalau rakyat demo dan minta diamandemen, tentu peraturan tersebut akan dibatalkan dan direvisi lagi oleh anggota MPR.

Sudah ditetapkan tapi kayanya belum disahakan 100% karena masih jadi polemik dikalangan masyarakat dan para karyawan pekerja, karena saya belum lihat lagi beritanya...
Dan juga kayanya masih mempersiapkan segalanya,tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak jadi biar tidak menjadi beban para karyawan  dan juga biar tidak ada kekewatiran (uang nya takut dicolong😅).

Kalau setahu saya gan PP Nomor 21 Tahun 2024 untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan pemerintah memang sudah disahkan tetapi belum dijalankan gan. Kemungkinan masih tahap persiapan jadi masih perlu sosialisasi supaya masyarakat bisa lebih memahami. Atau mungkin juga mengalami kesulitan dalam implementasinya, karena termasuk ke dalam kewajiban baru dan banyaknya polemik jadi memerlukan waktu yang lama untuk memastikan peraturan tersebut layak diterapkan atau tidak. Dan nanti tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan sebelum benar-benar diterapkan. Prosesnya pasti sangat panjang gan. Maka dari itu saya bilang jangan sampai pemerintah buru-buru atau memaksakan penerapan atau menjalankan peraturan tentang tapera ini gan.

Sudah ditetapkan sejak 20 Mei 2024. Silahkan cek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024

Wajar sih kalau tapera menjadi polemik karena terbilang kewajiban baru pasti bakalan jadi pro kontra apalagi menurut saya belum adanya kejelasan dan kepastian, namanya juga masih rencana mungkin masih ada yang diraba-raba terlebih dahulu gan. Dengan banyaknya polemik yang ada jangan sampai tuhh pemerintah buru-buru atau bahkan memaksakan untuk menerapkan tapera, bagaimana pun masyarakat juga harus diperhatikan karena mempengaruhi nasib orang banyak kedepannya.

Kalau dari sumber di atas dijelaskan kalau sudah memiliki rumah tetap ada kewajiban iuran dan ketika nanti pensiun dana tersebut akan dikembalikan, jadi sistemnya lebih ke tabungan gan. Dan sepertinya tapera tidak hanya berupa bantuan kredit atau uang muka pembelian rumah saja tetapi katanya juga bisa digunakan untuk perbaikan atau renovasi tetapi untuk rumah pertama saja.

Ini yang mungkin saya kurang setuju yaitu tapera berupa rumah susun. Melihat pembangunan dan perbaikan rumah susun yang tidak sesuai atau kurang baik itu membuat saya menjadi ragu. Dan saya yakin banyak orang lebih memilih rumah setapak, itu karena status kepemilikannya lebih jelas. Contoh jika membeli rumah maka kita akan mendapatkan kepemilikan terhadap lahan rumah tersebut, berbeda dengan apartemen atau rusun yang hanya memberikan hak guna bangunan atau mungkin hak milik atas satuan unit saja. Dan saya yakin pasti nanti akan ada biaya-biaya tambahan untuk membayar fasilitas gedung tersebut. Dan jika tapera berupa rumah setapak seharusnya juga memiliki standar untuk membangun rumah tersebut sehingga pembangunan tidak dilakukan secara asal-asalan dan kualitasnya juga baik, sehingga manfaatnya akan terasa dengan baik.

Dan salah satu yang membuat saya meragukan tapera adalah korupsi. Kasus jiwasraya dan asabri adalah salah satu contoh nyata yang membuat saya juga khawatir nantinya tapera akan bernasib sama.
Apalagi berdasarkan sumber tersebut tapera masih memiliki masalah pada tahun 2021 dengan banyaknya peserta yang belum menerima pengembalian dana. Serem juga nanti kita udah dipotong 3% tetapi kita tidak bisa merasakan manfaatnya dan bahkan bisa dipersulit dalam pencairan dana, sama aja masuk ke dalam investasi bodong gan. Tugasnya pemerintah nih supaya ini bisa dihindari, niat baik pemerintah juga harus diimbangi dengan tanggungjawab dalam menjaga masyarakat karena bagaimanapun masyarakat jangan sampai dirugikan.

Ini memang menjadi persoalan besar khususnya pemerintah dalam hal memanajemen anggaran. Kalau saja mereka mampu dan sanggup mengelola APBN dengan baik, pasti tingkat kepercayaan masyarakat juga akan baik kepada mereka sehingga program apa pun yang diajukan akan diterima oleh rakyatnya. Sekarang ini yang jadi polemik, karena rakyat merasa pemerintah tidak bakal mampu mengelola uang mereka di tapera, oleh karena itu banyak yang tidak setuju. Ibarat arang yang sudah mencoreng wajah pemerintah, tidak bakal lagi masyarakat percaya kepada mereka. Kalau ane mending terus terang saja dana tersebut digunakan buat apa, jangan terus berbohong digunakan untuk buat rumah mereka, bilang saja dana tersebut digunakan untuk mencukupi defisit kuota APBN tahun depan.