Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? - page 4. (Read 1006 times)

Saya pikir program Tapera itu harus ditinjau ulang dan tujuan dari pada program itu sangat tidak masuk akal. Ya saya juga keberatan jika pemerintah menerapkan 3% dari pendapatan untuk tabungan Tapera karena dengan gaji pas-pasan, maksudnya jika dilihat secara keseluruhan para gaji para pekerja tidak hanya dipotong untuk Tapera saja tetapi cukup banyak iuran lainnya. Seharusnya pemerintah menaikkan gaji ASN dan upah para pekerja swasta lebih tinggi dan hanya dengan itu mereka akan sejahtera.

Saya sudah jelasin diatas gan, coba dibaca lagi opini saya. Jadi potongan Tapera ini memang manfaat pasti, yg dirasakan nantinya ketika sudah pensiun, berbeda dengan dengan asuransi dan juga jaminan sosial yg bisa langsung dirasakan/klaim ketika sakit sehingga memudahkan peserta dalam berobat.

Sedangkan yang dipeributkan di Tapera ini kita meng-iur sampai usia pensiun dengan dalih memudahkan para karyawan itu sendiri agar bisa beli rumah, dimana untuk proses klaim sendiri dilaksanakan ketika sudah pensiun. Pertanyaannya, ketika masih efektif bekerja kita tinggal dimana? kalau single oke ngekos, kalau sudah berkeluarga? mau terus ngekos apa mau terus ngontrak? Lalu usia pensiun taperanya cair, apa bisa beli rumah? belum tentu, apalagi kalau gajinya umr yg sangat rendah, karena persennya mengikuti angka gaji, semakin besar gaji maka besar juga iurannya dan besar pula angka yg didapat ketika klaim waktu pensiun. Jadi apakah bisa dikatakan kalau program Tapera ini mempermudahkan karyawan untuk membeli rumah gan?

Apa yang anda sampaikan sangat benar pemotongan 3% tentu sangat besar bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, karena banyaknya kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang tentu gaji yang mereka dapatkan akan sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan saya rasa hal tersebut akan membuat masyarakat sulit dalam hal keuangan menjadi lebih sulit lagi dikarenakan penghasilan yang dimilikinya telah dirampas oleh program pemerintah yang hanya memikirkan sekelompok orang saja dan tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat yang berpenghasilan pas-pasan.

Ini sangat membuat prihatin, gaji selalu ada potongan tetapi pendapatan sulit bertambahan, kenaikan gajipun hanya beberapa persen dan itupun masih tidak cukup untuk kebutuhan hidup dan kini harus di potong lagi oleh TAPERA, ini membuat yang sulit makin sulit, bayngkan gaji 4jt x 12 x 10 tahun / 3%, itu memiliki jumlah yang cukup besar dan apakah kita memiliki jaminan bahwa uang kita itu akan aman dan kita akan mendapatkannya di suatu hari nanti.

Pemrintah terlalu terburu-buru dalam pemutusan peraturan ini, mengapa selalu seperti ini yang terjadi, pasti ada di belakangnya untuk tujuan tertentu yang mungkin menguntungkan pihak tertentu dala proyeksi program seperti ini, saya sangat yakin mungkin ada main di dalamnya.
Sebenarnya ini kewajiban negara dalam membantu masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak tetapi dengan cara seperti ini dan disaat kepercayaan sangat rendah terhadap pemerintah itu adalah keputusan yang salah, makanya menjadi polemik.

Jangankan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan lapangan kerja pun masih sangat ksulitan, secara data BPS 10jt Gen Z masa kini menjadi pendominasi pengangguran, jika suplay pekerja sangat banyak maka gajipun tidak bisa di naikan karena pasti perusahaan bisa mendapatkan pekerja baru dengan mudah, hal ini juga bisa di lihat dari sini. Bagaimana mau berbicara beasiswa dan orang mau berkuliah untuk meningkatkan pengetahuan, kenaikan pada pembayaran UKT yang baru di perbarui menjadi beban sangat berat bagi kalangan masyarakat, di tambah orang tuanya dikenakan pajak tapera juga, secara tidak langsung masayrakat di paksa miskin oleh negara sendiri.

Ya pada ujungnya kita tahu kesimpulannya, dan gaji dari mereka mungkin dari uang Tapera ini, korupsi bukanlah hal yang aneh, dan saya sendiri tidak sudi mengikuti tapera in.

Jika kita yang menghasilkan uang di dunia crypto bisa bersembunyi dari potongan pajak seperti iuran Tapera ini, pajak pendapatan dll, mungkin kita bisa menghindari lebih banyak perpajakan.

Wajar saja jika banyak yang tidak setuju, tidak semua orang menganggap 3% itu rendah apalagi bagi mereka mereka yang memiliki gaji pas pasan setelah banyak pemotongan tanggungan ataupun kredit, program Tapera ini saya pikir tidak adil bagi semuanya dan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh, ini sebuah kesalahan menurut saya, urusan rumah itu adalah tangung jawab masing masing jadi tidak berhak negara membantunya dengan cara membebankan terhadap orang lain.

Kalau menurut aku sih Tapera itu bagus untuk dilaksanakan apalagi pemotongannya hanya 3%. Lagiankan itu juga bisa mempermudahkan para karyawan itu sendiri agar bisa membeli rumah dengan tabungan tersebut. Banyak orang ribut karena melihat potongannya tetapi tidak melihat manfaatnya dalam jangka panjang.

Saya sudah membaca peraturan tentang Tapera ini dan setelah mengamati ada beberapa hal yang memang seperti memberatkan para pekerja. Karena pada peraturan tersebut ditekankan bagi para pekerja mengikuti program Tapera dengan biaya yang dibebankan 3% dari gaji mereka dan itu wajib, artinya karyawan tidak memiliki hak untuk bisa menolak peraturan tersebut dan hanya pasrah bahwa gaji mereka dipotong 3% setiap bulannya.
Memang niat baik pemerintah ingin membuat masyarakat dapat memiliki rumah subsidi yang lebih terjangkau dengan sistem gotong-royong, namun ditengah kesulitan ekonomi seperti sekarang ini dan banyaknya potongan setiap bulannya dari gaji karyawan hal tersebut tidak bijak saya rasa. Bahkan dari yang saya dengar, peraturan ini tidak memberikan kepastian kepada karyawan untuk bisa memiliki rumah, dan kesannya pemerintah seperti melempar tanggung jawab untuk menyediakan subsidi rumah murah bagi masyarakat.
Pemerintah harus bisa memberikan tanggung jawab terhadap peraturan yang mereka keluarkan, karena jika kesannya mereka memaksakan peraturan ini kepada masyarakat, maka itu tidak jauh berbeda mereka dengan pemerintah negara komunis.

Benar sekali gan, ini programnya yang tidak memiliki potensi yang bagus di masa depan sehingga membuat banyak kegaduhan sekarang, saya pikir pemotongan pajak 3% tidak begitu bermasalah namun yang jadi masalah adalah programnya yang tidak memiliki keuntungan menyeluruh namun justru berpotensi untuk di korupsi ataupun memperkaya orang orang di sekitaran petinggi petinggi negara saja.
Pemerintahan sekarang ini sudah melakukan banyak kebijakan kebijakan aneh jadi emang kepercayan masyarakat tidak ada lagi untuk pemerintah apalagi Peraturan Pemerintah (PP)sudah di keluarkan dan kepala staf kepresidenan mengatakan kalau peraturan ini harus dijalankan dengan segera, bukankah ini sangat aneh, ini benar benar program buruk yang seolah sangat di paksakan.

Kalau lihat hitungan kasar yang dishare beberapa member diatas, mau pemerintah itu terpercaya sekalipun kayaknya program ini potensi berhasilnya ga gedhe" amat gan. Ane lebih sepakat kalau harusnya targetnya lebih ke meningkatkan penghasilan individu, bukan berusaha nyari sumbangsih sana-sini buat bikin rumah murah. Gimana cara naikin penghasilan? Ya pendididkan dst harus diperbaiki. Apa iya sih ga ada program" beasiswa dst yang biayanya dikit? Ane rasa dananya lebih baik diarahkan kesana saja daripada dipusatkan ke program kaya gini. Mungkin dampak jangka pendeknya ga kelihatan, tapi kan program ini juga sama saja ujungnya ntar lebih kelihatan korupsinya daripada rumahnya.

Mungkin ini karena memang masa kini dan kedepannya untuk para karyawan khususnya warga negara akan sangat kesulitan membangun rumah jadi pemerintah menginisiasi hal itu dengan TAPERA ini, karena memang situasi ekonomi di indonesia tidak bisa di kendalikan dengan benar dan juga perekonomian kita sulit dimana gaji tidak memiliki peningkatan secara signifkan tetapi biaya hidup semakin tinggi di barengi dengan inflasi yang tinggi, niatnya baik dan membantu masyarakat. "katanya".

Namun bagaimana saya bisa mempercayai tapera? di nusantara yang korupsinya masih merajalela. Katanya kita memiliki presentase yang sangat kecil di bandingkan dengan program yang sama seperti tiongkok, vietnam dan lain-lain untuk program seperti ini, tetapi di negara mereka hukuman mati bagi para pelau korupsi berlaku jadi sangat wajar masyarakat sangat percaya.

"Katanya ini negara memiliki sila kelima dan negara demokrasi, tidak ikut pemerintah kena sanksi." LOL

Sejujurnya ini program yang bagus, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah itu yang masih sangat di ragukan karena berpotensi di korupsi.

Bagi saya Indonesia makin kesini malah makin kesana. Hehe

Sebelum Tapera, ada kasus korupsi timah yang nilainya sangat gila gilaan 300T, lalu UKT yang juga naik tinggi, eh sekarang Tapera yang pada dasarnya singkatan dari Tabungan Pemeras Rakyat. Saya setuju bahwa Tapera ini sangat dipaksakan untuk membuat rakyat semakin tercekik ditengah krisis keuangan yang nilainya anjlok, sedangkan gaji UMR masih segitu gitu aja. Program Tapera ini sebetulnya mengalihkan tanggung jawab negara yang mana sudah jelas bahwa Negaralah yang harusnya memberikan fasilitas untuk rakyat dari uang pajak yang kami bayarkan. Bukan malah mengambil lagi uang dari hasil kerja kami lalu diambilnya seolah olah untuk program rumah. Ini hanya akal akalan mereka saja sih menurut pendapat saya. Bukankah ini sangat bertentangan dengan pinsip negara yang harusnya Negara sebagai pengurus rakyat.

Jika saya pikirkan kembali Tapera ini tidak jauh kayak BPJS yang sistemnya kami yang iuran, Pemerintah sekarang terang terangan mengubah kebijakan hak sosial untuk kesejahteraan rakyat menjadi bisnis.

Makin ruwet aja sepertinya wkwkwkwk, mungkin memang niatnya baik biar rakyat punya rumah sendiri tapi pake cara yang ugal2an
Kalo emang tujuannya pengen liat rakyatnya punya rumah sendiri2 kan harusnya ada cara yang lain juga, misalkan sediakan rumah murah berkualitas dengan system kredit yang mudah.
Kalo system tabungan, takutnya ya cuma membuka peluang buat para pejabat2 nakal yang mencari ladang buat memperkaya diri dan golongannya.
Cuma contoh ngawur cos ane sebagai rakyat kecil juga ga mampu buat mikirin gimana cara yang baik yang bisa diterima sebagian besar orang.
Ane belum paham sepenuhnya soal tapera ini karena cuma liat sepintas2 aja di beranda toktok tapi kalo diliat dari banyaknya protes, sepertinya emang program ini tidak pro rakyat.

Salah sendiri masyarakat membiarkan pemerintah Konoha mencampuri urusan pribadi yang lain. Sama seperti RUU Penyiaran ketika mereka mulai membatasi konten. Konon buah jatuh ga jauh dari pohonnya. Jadi kalau deket ma Komunis China ya mentalnya jadi komunis -> tyrant.

Ada pepatah di barat sana "The road to hell is paved with good intentions" Kalau diterjemahkan ya jalan menuju neraka dibuat dengan niat baik. Sama kek program maksi gratis, IKN, dsb., niatnya baik, tapi stupidnya luar biasa Konoha ini.

Solusinya tinggal ningkatin penghasilan rakyat, biar dia bisa beli sendiri maksi, rumah, kesehatan yang mereka mau. Pemerintah Konoha ini fokusnya ke pengeluaran bukan ke penghasilan. Sama kek rakyat pusing muterin duit kalau gaji cuma UMR, pakai rumus kek gimana juga kismin.

Itu 3% dari katakanlah UMR 5 juta cuma 150ribu, setahun cuma 1,8jt... Kerja 50 tahun 90jt bisa dapet rumah? Ya bisa kan pemerintah Konoha itu kreatif. Nanti tanahnya di daerah antah berantah, trus bangunan kualitas made in China.

Rumah-rumah bagus di acara Bedah Rumah itu murah loh, tapi dindingnya ditonjok ya bolong.

Ini ini lah yang ditakutkan masyarakat kita apalagi yang bekerja sebagai karyawan ya ketakutan nya semakin menjadi-jadi,setelah lihat nilai uang nya percaya gak percaya itu bisa menycapai miliar bahakan triliun,karena untuk satu bulan nya juga gede jumlahnya karena bukan dari 1 orang,jujur sih ketakutan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan bisa saya rasakan sendiri,karena Indonesia ini rawan banget untuk saat ini orang-orang itu gak bisa lihat uang nganggur(gak pandang itu uang apa uang siapa,uang masyarakat uang negara pun mereka embat)gak mikir 1000x epek nya apa yang penting uang sudah ada di rekening saya,camkan tuh calon koruptor 🤭.

Betul sekali gan,memang jika kita pikirkan dengan jernih atau dengan kepala dingin saya rasa program nya sekilas gak ada masalah atau memang iya ide nya cukup bagus yang mana yang pekerja yang ingin mempunyai rumah pribadi yang kita tau ya untuk mempunyai rumah itu bukan hal yang mudah ketika kita punya uang pun menurut saya tidak menjamin kita bisa membuat rumah sendiri karena memang jika sudah jadi uang itu banyak sekali ke butuhan nya bukan hanya pokus ke rumah saja,tapi ya itu kembali lagi ke masalah-masalah yang sudah ada kekewatiran masyarakat ini cukup gede apalagi di saat mereka cukup mempunyai banyak beban kehidupan di tambah lagi dengan adanya wacana pemerintah ini yang mana ingin memotong 3% gajih karyawan nya, ternyata banyak yang tidak setuju ya soal hal ini,mudah-mudahan pemerintah mengurungkan niat nya ini bukan nya ingin membantu yang ada membuat masyarakat terbebani.

Munculnya pemberitaan Tapera ini jujur saya langsung ada pikiran negatif, karena Tapera ini sifatnya nabung dan tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya langsung. Tidak seperti kepesertaan bpjs yang bisa dirasakan ketika kita atau anggota keluarga kita sakit dan mengharuskan masuk Rumah Sakit dimana biaya rawat inap dan obat terkadang tercover penuh oleh iuran BPJS kita, sama seperti halnya asuransi baik itu kendaraan atau asuransi kesehatan kita. Sedangkan untuk Tapera ini sendiri konsepnya adalah menabung, dikutip dari Kompas sendiri potongan gaji untuk iuran Tapera adalah 3% dengan rincian 2.5% dari pekerja dan 0.5% dari pemberi kerja dan akan dikembalikan setelah peserta pensiun atau sudah berumur 58 Tahun.

Coba kita hitung dengan kondisi seorang pekerja BUMN level mid berumur 30 Tahun dengan gaji 20jt bersih setelah dipotong iuran BPJSnya, pensiun kantor, asuransi kantor, DPLK BRI. Jadi kondisinya kita buat bersih 20 jt belum dipotong tapera.

Potongan per Bulan: 2,5% x 20.000.000 = 500.000
Potongan per Tahun: 500.000 x 12 = 6.000.000
Mencapai usia Pensiun = 58-30 = 28

Hasil iuran sampai masa pensiun = 6.000.000 x 28 = 168.000.000

Jadi Hasil yang diperoleh karyawan ini sampai pensiun nantinya cuma Rp168.000.000 dimana pasti ada inflasi dan harga rumah mana yang bisa dibeli dengan harga 168jt di 28 tahun kemudian. Dan kasus ini contoh, untuk karyawan mid level dengan gaji 20jt bersih, bagaimana dengan pekerja swasta yang digaji berdasarkan UMK dan sudah dipotong macam-macam, saya rasa anda bisa menghitungnya.

Satu lagi yang membuat saya berfikir ini cuman akal akalan saja ketika Komisioner BP Tapera, si Heru Pudyo Nugroho via Liputan 6 beliau mengatakan bahwa peserta yang sudah punya rumah dari hasil iurannya itu dipergunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang membutuhkan rumah dan bersembunyi dibalik kata gotong royong. Ada gila-gilanya juga pejabat sekarang, dilihat juga dari PKS yang mendukung program ini dimana PKS setau saya adalah opisisi dari pemerintah bisa bisanya mendukung program ini, pastinya ada jatah yang dibagi, ada potongan kue yang sudah disiapkan untuk mereka. Buat mereka kenyang, niscaya mereka akan tunduk kepada kita.

Sekarang coba kita hitung berapa yang Tapera dapatkan dari 1 bulan masa iuran saja
Saya ambil data dari web satudata kemnaker dimana angka pekerja aktif indonesia tahun 2023 adalah 140jt, kita sama ratakan memakai umk paling rendah di Indonesia melalui situs IDN Times didapatkan hasil di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp1.958.169 kita bulatkan menjadi 2jt saja.

Pendapatan Tapera 1x Iuran = 140.000.000 x 2.000.000 = 280.000.000.000.000

Bagaimana? fantastis bukan nilainya? ini masih memakai data gaji terendah ya. Saya rasa program Tapera ini akan hilang atau dihapuskan nantinya, karena banyak kontra daripada pronya. Kita susah payah bekerja berangkat jam 8 pulang jam 5 dan setiap bulan gaji dipotong 2,5% untuk tabungan Tapera tapi ujungnya malah buat bantuin orang beli rumah, lucuuu sekali.

Sumber:
https://money.kompas.com/read/2024/06/02/190600926/berapa-persen-potongan-tapera-ini-penjelasannya#google_vignette
https://www.youtube.com/watch?v=D0Sd-lbVZBY
https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/umr-terendah-di-indonesia-2023
https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59

Bosen dengar lagu-lagu pemerintah ini politik.politik , kelihatan baik bagi mereka tapi belum tentu juga ya. Yang paling harus dikedepankan itu pr bagi pemerintah menekan korupsi, pajak dibenahi, perluas lapangan pekerjaan, harga pangan distabilkan.

Jujur sih walaupun saya tidak terdaptar sebagai karyawan yang harus ikutan menjadi anggota tapera(karena saya bukan karyawan perusahaan)😁.
Jujur sih saya tidak setuju banget walau kata mereka uangnya tidak seberapa karena cuma 3% saja,itu yang di katakan cuma 3% saja kata mereka yang mana gajih nya di atas 10jt keatas,dan soal yang 3% itu mereka bilang buat tabungan rumah,saya rasa pemerintah soal rumah itu tidak usah ikut campur karena yang gajih nya 5 jt ke bawah itu mereka sudah dibebani oleh banyak nya pengeluaran mereka sehari-hari yang mana bisa di bilang tidak cukup juga,memang sih rumah pribadi juga perlu alias butuh tapi bila perlu harus dipertimbangkan lagi karena takut nya nanti nya uang kita ada yang korupsi karena kan untuk dapat rumah juga tidak lah mudah proses nya juga dan jika terlaksana pun pembikinan rumah nya itu takut nya mogok tengah jalan,yang mana nanti ujung-ujung nya dananya hilang alisa dikorupsi.
Sebagai karyawan sudah banyak potongan mulai dari bpjs ini sih udah jelas ya,mending gak usah lah ikut tapera-tapera sayang uang nya walau hanya 3% kan bukan dari 1 orang jika di kumpulkan bisa menjadi miliar an.

yang saya herannya, urgensinya apa peraturan tersebut harus segera dijalankan? toh juga rata-rata peserta yang ikut program tersebut tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari program ini. kalau para pejabat ini mengatakan itu hanya 3% dari gaji karyawan dan tidak terlalu besar, ya mereka bisa ngomong seperti ini karena uang mereka udah milyaran di rekening bank, lah kita sebagai rakyat biasa yang penghasilannya 4-6 juta sebulan itu pasti kerasa kalau 120-200rb dipotong setiap bulannya dari gaji karena dengan uang segitu kita udah bisa makan beberapa hari. kalau mereka katakan itu bisa ditarik dan anggap aja sebagai tabungan, jujur para karyawan gak butuh nabung di pemerintah, karena kita semua udah tahu ujung-ujungnya uang ini juga bakal di korupsi lagi.

kalau ada yang masih ngebela peraturan pemerintah tolol ini dan membandingkan dengan pajak di negara maju, saya gak bisa ngomong lagi lah berarti mereka fix pendukung rezim ini.