Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? - page 5. (Read 1121 times)

Betul sekali gan,memang jika kita pikirkan dengan jernih atau dengan kepala dingin saya rasa program nya sekilas gak ada masalah atau memang iya ide nya cukup bagus yang mana yang pekerja yang ingin mempunyai rumah pribadi yang kita tau ya untuk mempunyai rumah itu bukan hal yang mudah ketika kita punya uang pun menurut saya tidak menjamin kita bisa membuat rumah sendiri karena memang jika sudah jadi uang itu banyak sekali ke butuhan nya bukan hanya pokus ke rumah saja,tapi ya itu kembali lagi ke masalah-masalah yang sudah ada kekewatiran masyarakat ini cukup gede apalagi di saat mereka cukup mempunyai banyak beban kehidupan di tambah lagi dengan adanya wacana pemerintah ini yang mana ingin memotong 3% gajih karyawan nya, ternyata banyak yang tidak setuju ya soal hal ini,mudah-mudahan pemerintah mengurungkan niat nya ini bukan nya ingin membantu yang ada membuat masyarakat terbebani.

Munculnya pemberitaan Tapera ini jujur saya langsung ada pikiran negatif, karena Tapera ini sifatnya nabung dan tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya langsung. Tidak seperti kepesertaan bpjs yang bisa dirasakan ketika kita atau anggota keluarga kita sakit dan mengharuskan masuk Rumah Sakit dimana biaya rawat inap dan obat terkadang tercover penuh oleh iuran BPJS kita, sama seperti halnya asuransi baik itu kendaraan atau asuransi kesehatan kita. Sedangkan untuk Tapera ini sendiri konsepnya adalah menabung, dikutip dari Kompas sendiri potongan gaji untuk iuran Tapera adalah 3% dengan rincian 2.5% dari pekerja dan 0.5% dari pemberi kerja dan akan dikembalikan setelah peserta pensiun atau sudah berumur 58 Tahun.

Coba kita hitung dengan kondisi seorang pekerja BUMN level mid berumur 30 Tahun dengan gaji 20jt bersih setelah dipotong iuran BPJSnya, pensiun kantor, asuransi kantor, DPLK BRI. Jadi kondisinya kita buat bersih 20 jt belum dipotong tapera.

Potongan per Bulan: 2,5% x 20.000.000 = 500.000
Potongan per Tahun: 500.000 x 12 = 6.000.000
Mencapai usia Pensiun = 58-30 = 28

Hasil iuran sampai masa pensiun = 6.000.000 x 28 = 168.000.000

Jadi Hasil yang diperoleh karyawan ini sampai pensiun nantinya cuma Rp168.000.000 dimana pasti ada inflasi dan harga rumah mana yang bisa dibeli dengan harga 168jt di 28 tahun kemudian. Dan kasus ini contoh, untuk karyawan mid level dengan gaji 20jt bersih, bagaimana dengan pekerja swasta yang digaji berdasarkan UMK dan sudah dipotong macam-macam, saya rasa anda bisa menghitungnya.

Satu lagi yang membuat saya berfikir ini cuman akal akalan saja ketika Komisioner BP Tapera, si Heru Pudyo Nugroho via Liputan 6 beliau mengatakan bahwa peserta yang sudah punya rumah dari hasil iurannya itu dipergunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang membutuhkan rumah dan bersembunyi dibalik kata gotong royong. Ada gila-gilanya juga pejabat sekarang, dilihat juga dari PKS yang mendukung program ini dimana PKS setau saya adalah opisisi dari pemerintah bisa bisanya mendukung program ini, pastinya ada jatah yang dibagi, ada potongan kue yang sudah disiapkan untuk mereka. Buat mereka kenyang, niscaya mereka akan tunduk kepada kita.

Sekarang coba kita hitung berapa yang Tapera dapatkan dari 1 bulan masa iuran saja
Saya ambil data dari web satudata kemnaker dimana angka pekerja aktif indonesia tahun 2023 adalah 140jt, kita sama ratakan memakai umk paling rendah di Indonesia melalui situs IDN Times didapatkan hasil di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp1.958.169 kita bulatkan menjadi 2jt saja.

Pendapatan Tapera 1x Iuran = 140.000.000 x 2.000.000 = 280.000.000.000.000

Bagaimana? fantastis bukan nilainya? ini masih memakai data gaji terendah ya. Saya rasa program Tapera ini akan hilang atau dihapuskan nantinya, karena banyak kontra daripada pronya. Kita susah payah bekerja berangkat jam 8 pulang jam 5 dan setiap bulan gaji dipotong 2,5% untuk tabungan Tapera tapi ujungnya malah buat bantuin orang beli rumah, lucuuu sekali.

Sumber:
https://money.kompas.com/read/2024/06/02/190600926/berapa-persen-potongan-tapera-ini-penjelasannya#google_vignette
https://www.youtube.com/watch?v=D0Sd-lbVZBY
https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/umr-terendah-di-indonesia-2023
https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59

Bosen dengar lagu-lagu pemerintah ini politik.politik , kelihatan baik bagi mereka tapi belum tentu juga ya. Yang paling harus dikedepankan itu pr bagi pemerintah menekan korupsi, pajak dibenahi, perluas lapangan pekerjaan, harga pangan distabilkan.

Jujur sih walaupun saya tidak terdaptar sebagai karyawan yang harus ikutan menjadi anggota tapera(karena saya bukan karyawan perusahaan)😁.
Jujur sih saya tidak setuju banget walau kata mereka uangnya tidak seberapa karena cuma 3% saja,itu yang di katakan cuma 3% saja kata mereka yang mana gajih nya di atas 10jt keatas,dan soal yang 3% itu mereka bilang buat tabungan rumah,saya rasa pemerintah soal rumah itu tidak usah ikut campur karena yang gajih nya 5 jt ke bawah itu mereka sudah dibebani oleh banyak nya pengeluaran mereka sehari-hari yang mana bisa di bilang tidak cukup juga,memang sih rumah pribadi juga perlu alias butuh tapi bila perlu harus dipertimbangkan lagi karena takut nya nanti nya uang kita ada yang korupsi karena kan untuk dapat rumah juga tidak lah mudah proses nya juga dan jika terlaksana pun pembikinan rumah nya itu takut nya mogok tengah jalan,yang mana nanti ujung-ujung nya dananya hilang alisa dikorupsi.
Sebagai karyawan sudah banyak potongan mulai dari bpjs ini sih udah jelas ya,mending gak usah lah ikut tapera-tapera sayang uang nya walau hanya 3% kan bukan dari 1 orang jika di kumpulkan bisa menjadi miliar an.

yang saya herannya, urgensinya apa peraturan tersebut harus segera dijalankan? toh juga rata-rata peserta yang ikut program tersebut tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari program ini. kalau para pejabat ini mengatakan itu hanya 3% dari gaji karyawan dan tidak terlalu besar, ya mereka bisa ngomong seperti ini karena uang mereka udah milyaran di rekening bank, lah kita sebagai rakyat biasa yang penghasilannya 4-6 juta sebulan itu pasti kerasa kalau 120-200rb dipotong setiap bulannya dari gaji karena dengan uang segitu kita udah bisa makan beberapa hari. kalau mereka katakan itu bisa ditarik dan anggap aja sebagai tabungan, jujur para karyawan gak butuh nabung di pemerintah, karena kita semua udah tahu ujung-ujungnya uang ini juga bakal di korupsi lagi.

kalau ada yang masih ngebela peraturan pemerintah tolol ini dan membandingkan dengan pajak di negara maju, saya gak bisa ngomong lagi lah berarti mereka fix pendukung rezim ini.

Mau program sebagus apapun yang di usulkan pemerintah kayanya masyarakat kita sudah tidak lagi percaya, ujung-ujungnya mengarah ke hal negatif , apalagi program yang mengkaitkan adanya uang sudah jelas ketebak dalam fikiran masyarakat kita kebanyakan untuk di korupsi,
Sudah hal wajar ada pemikiran seperti itu, karena kita tau bagaimana bobroknya pemerintahan kita,tidak adanya transparasi dalam menjalankan program yang di jalankan,
Apalagi ini program yang baru TAPERA.
Setelah saya membaca beberapa artikel terkesan program ini seperti memaksa di haruskan ikut semua,

Tapera ini hanya akal akalan pemerintah yang ingin mencoba mengendalikan keuangan karyawan. Semakin aneh saja bahwa hasil jerih payah terutama karyawan harus di potong karena yang saya lihat di sekeliling bahwa karyawan ini kebutuhannya untuk satu bulan saja belum tentu gajinya mencukupi. Apalagi harus di potong untuk disimpan yang katanya demi tabungan perumahan.  menurut saya Omong kosong, karena karyawan berhak menggunakan uangnya sendiri setelah menerima gaji dan tidak boleh ada embel embel apapun, biarkan mereka menentukan kemana uang itu akan di alokasikan. Kalau aturan ini untuk para anggota parlemen silahkan tapi jika mengambil gaji dari karyawan sangatlah tidak setuju. Bukankah ini hanya alasan pemerintah untuk memangkas anggaran yang sudah dialokasikan untuk program masyarakat?

Percuma pengelolaannya full transparansi, karena sudah sering pemerintah melakukan itu dan pada akhirnya masyarakat awam tetap tidak memiliki kekuatan untuk menuntut. Contoh yang sering ktita temui di pemerintahan desa ADD untuk kesejahteraan masyarakat pertahun hampir menecapai 1M tapi implementasinya tidak ada masa sekali. Masyarakat menyadari bahwa ada permainan di daerah setempat tapi mereka yang awam tidak berani menggugat karena keterbatasan akses dukungan. Nah apalagi progam Tapera yang sipatnya akan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan semakin sulit untuk golongan karyawan jika sewaktu waktu mendadak ingin mengambil haknya.

Negara sudah kayak otoriter secara halus dengan menyebutan "program harus jalan", padahal rakyat juga punya hak untuk menolak tidak ikut Tapera, misal dengan alasan sudah punya rumah, namun oleh pemerintah alasan sudah punya rumah dimentahkan dengan alasan gotong royong. Yang sudah punya rumah harus bahu-membahu membantu masyarakat lainnya yang belum punya rumah dengan Tapera ini, gila bener. Padahal di seluruh dunia mana pun, rumah itu bukan sebuah kebutuhan pokok sehingga harus memilikinya. Sehingga ada "paksaan" dan harus punya dengan cara dan metode apa pun.

saya saat membaca tapera tapera ini benar benar langsung berpikiran negatif ke pemerintah, bahkan di negara negara berkembang lainnya tidak ada kebijakan seperti ini, bagaimana pun kita bukan negara komunis yang semua kebijakan pemerintah harus di laksanakan secara sepihak, tapera ini benar benar cara terbaru pemerintah untuk mendapatkan uang, mereka kemungkinan besar sudah kebingungan bagaimana caranya menghasilkan uang setelah pemilu yang menghabiskan banyak anggaran.

Itu masalahnya gan. Program kaya gini susah buat dikontrol. Ujungnya rugi karena peraturan ganti dst. Jadinya masyarakat yang dirugikan karena sosialisasi juga jarang, birokrasi sulit, dst. Jujur kalau dari mata masyarakat malah kayak jadi ladang korupsi nantinya. Kalau lama" jadi ada pemaksaan secara halus dengan ucapan "program harus jalan, dst" takut juga kedepannya gimana pemerintah ini bakal berjalan. Harus ditolak dan dibikin rame biar masyarakat grassroot pada tahu masalah kaya gini. Apalagi sampai ngambil dana wakaf juga, bisa bermacam-macam itu nanti larinya. Ngapa harus diarahkan kesini misalnya, kaya ga ada sumber duit lainnya aja.

Kalau misalkan iuran dan uang tabungan tersebut di-investasi setidaknya nasabah harus menikmati hasil. Tapi kenyataannya tidak, malah ane denger ada PNS yang kerja 30 tahun lalu sejak Bapertarerum (Old Tapera) diterapkan uang yang diterima ketika pensiun cuma 3 jutaan saja hari ini. Itu pun ketika mau diambil sulitnya minta ampun, harus nunggu inilah, urus ini itu dan segala keribetan birokrasi. Soalnya tidak transparan tadi, kalau uang tabungan/iuran tersebut digunakan untuk investasi, setidaknya masyarakat bisa mendapatkan profit juga, ya kayak nabung dibank gitu, minimal sama dengan bank untuk mengatasi inflasi dari berpuluh-puluh tahun menabung.

Saya kira itu maksudnya adalah supaya pegawai/karyawan bisa menyisihkan sebagian gajinya supaya bisa membeli rumah. Ini seperti potongan untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pegawai/karyawan itu dan contohnya adalah untuk berbagai macam asuransi, koperasi, ataupun lainnya. Sebenarnya itu bisa membantu pegawai/karyawan untuk bisa menabung secara rutin setiap bulannya supaya bisa membeli rumah tapi kita tidak tahu bagaimana pengaplikasiannya untuk para pegawai/karyawan itu.

Memang membeli rumah itu adalah urusan pribadi masing-masing orang tapi dengan adanya tapera ini diharapkan setiap pegawai/karyawan itu bisa membeli rumah melalui tabungan yang dilakukannya secara rutin setiap bulannya. Jika pengelolaan uangnya bisa digunakan dengan baik dan benar, saya kira itu benar-benar bisa membantu pegawai/karyawan yang belum memiliki rumah bisa mempunyai tabungan untuk membelinya.

Tapi coba jika iuran itu dialihkan ke pembelian Bitcoin secara rutin, mereka pasti bisa memiliki lebih banyak Bitcoin lagi nantinya

Tahap pemupukan dana yang paling mengkhawatirkan. Kalau ga ada transparansi ga tahu itu dana bakal dialirkan kemana, dan apakah benar investasi atau malah dikorupsi sama pejabat tertentu. Program kaya gini hanya bisa jalan kalau masyarakat bisa percaya sama pemerintah, atau pengelolaannya full transparan atau dibuat terbuka sekalian biar kompetisi ada. Kalau dipusatkan dan malah harus dijalankan tanpa bisa ditarik gini kesannya pemerintah ngerampok masyarakatnya gitu aja. Gimana coba masyarakat bisa mengawasi biar dananya ga dipungut atau dipotong secara liar? Plus upah minium juga ga nambah/menyesuaikan inflasi.

Pemberitaan baru-baru ini sedang hangat tentang Tapera disamping kasus Vina karena telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengharuskan perusahaan, pemerintah, dan penyelenggara untuk memotong gaji pegawai/karyawannya 3% untuk iuran tapera.

Apa itu tapera?, kalau mau lebih lanjut dan luas lagi pengertian dari tapera bisa baca di sini, namun point utamanya, tapera itu kayak iuran yang dipotong untuk karyawan/pegawai supaya bisa menabung membeli rumah.

Loh, bukankah urusan rumah itu urusan pribadi masing-masing?, kok hal yang begini ini dicampuri oleh pemerintah?, Ada apa?, apakah tidak ada cara lain untuk ngumpulin duit selain cara ini?,

so, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian mengenai polemik tapera ini?

Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan mengatakan kalau peraturan ini tidak bisa ditarik dan harus dijalankan dengan segera.