Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? - page 5. (Read 1006 times)

Mau program sebagus apapun yang di usulkan pemerintah kayanya masyarakat kita sudah tidak lagi percaya, ujung-ujungnya mengarah ke hal negatif , apalagi program yang mengkaitkan adanya uang sudah jelas ketebak dalam fikiran masyarakat kita kebanyakan untuk di korupsi,
Sudah hal wajar ada pemikiran seperti itu, karena kita tau bagaimana bobroknya pemerintahan kita,tidak adanya transparasi dalam menjalankan program yang di jalankan,
Apalagi ini program yang baru TAPERA.
Setelah saya membaca beberapa artikel terkesan program ini seperti memaksa di haruskan ikut semua,

Tapera ini hanya akal akalan pemerintah yang ingin mencoba mengendalikan keuangan karyawan. Semakin aneh saja bahwa hasil jerih payah terutama karyawan harus di potong karena yang saya lihat di sekeliling bahwa karyawan ini kebutuhannya untuk satu bulan saja belum tentu gajinya mencukupi. Apalagi harus di potong untuk disimpan yang katanya demi tabungan perumahan.  menurut saya Omong kosong, karena karyawan berhak menggunakan uangnya sendiri setelah menerima gaji dan tidak boleh ada embel embel apapun, biarkan mereka menentukan kemana uang itu akan di alokasikan. Kalau aturan ini untuk para anggota parlemen silahkan tapi jika mengambil gaji dari karyawan sangatlah tidak setuju. Bukankah ini hanya alasan pemerintah untuk memangkas anggaran yang sudah dialokasikan untuk program masyarakat?

Percuma pengelolaannya full transparansi, karena sudah sering pemerintah melakukan itu dan pada akhirnya masyarakat awam tetap tidak memiliki kekuatan untuk menuntut. Contoh yang sering ktita temui di pemerintahan desa ADD untuk kesejahteraan masyarakat pertahun hampir menecapai 1M tapi implementasinya tidak ada masa sekali. Masyarakat menyadari bahwa ada permainan di daerah setempat tapi mereka yang awam tidak berani menggugat karena keterbatasan akses dukungan. Nah apalagi progam Tapera yang sipatnya akan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan semakin sulit untuk golongan karyawan jika sewaktu waktu mendadak ingin mengambil haknya.

Negara sudah kayak otoriter secara halus dengan menyebutan "program harus jalan", padahal rakyat juga punya hak untuk menolak tidak ikut Tapera, misal dengan alasan sudah punya rumah, namun oleh pemerintah alasan sudah punya rumah dimentahkan dengan alasan gotong royong. Yang sudah punya rumah harus bahu-membahu membantu masyarakat lainnya yang belum punya rumah dengan Tapera ini, gila bener. Padahal di seluruh dunia mana pun, rumah itu bukan sebuah kebutuhan pokok sehingga harus memilikinya. Sehingga ada "paksaan" dan harus punya dengan cara dan metode apa pun.

saya saat membaca tapera tapera ini benar benar langsung berpikiran negatif ke pemerintah, bahkan di negara negara berkembang lainnya tidak ada kebijakan seperti ini, bagaimana pun kita bukan negara komunis yang semua kebijakan pemerintah harus di laksanakan secara sepihak, tapera ini benar benar cara terbaru pemerintah untuk mendapatkan uang, mereka kemungkinan besar sudah kebingungan bagaimana caranya menghasilkan uang setelah pemilu yang menghabiskan banyak anggaran.

Itu masalahnya gan. Program kaya gini susah buat dikontrol. Ujungnya rugi karena peraturan ganti dst. Jadinya masyarakat yang dirugikan karena sosialisasi juga jarang, birokrasi sulit, dst. Jujur kalau dari mata masyarakat malah kayak jadi ladang korupsi nantinya. Kalau lama" jadi ada pemaksaan secara halus dengan ucapan "program harus jalan, dst" takut juga kedepannya gimana pemerintah ini bakal berjalan. Harus ditolak dan dibikin rame biar masyarakat grassroot pada tahu masalah kaya gini. Apalagi sampai ngambil dana wakaf juga, bisa bermacam-macam itu nanti larinya. Ngapa harus diarahkan kesini misalnya, kaya ga ada sumber duit lainnya aja.

Kalau misalkan iuran dan uang tabungan tersebut di-investasi setidaknya nasabah harus menikmati hasil. Tapi kenyataannya tidak, malah ane denger ada PNS yang kerja 30 tahun lalu sejak Bapertarerum (Old Tapera) diterapkan uang yang diterima ketika pensiun cuma 3 jutaan saja hari ini. Itu pun ketika mau diambil sulitnya minta ampun, harus nunggu inilah, urus ini itu dan segala keribetan birokrasi. Soalnya tidak transparan tadi, kalau uang tabungan/iuran tersebut digunakan untuk investasi, setidaknya masyarakat bisa mendapatkan profit juga, ya kayak nabung dibank gitu, minimal sama dengan bank untuk mengatasi inflasi dari berpuluh-puluh tahun menabung.

Saya kira itu maksudnya adalah supaya pegawai/karyawan bisa menyisihkan sebagian gajinya supaya bisa membeli rumah. Ini seperti potongan untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pegawai/karyawan itu dan contohnya adalah untuk berbagai macam asuransi, koperasi, ataupun lainnya. Sebenarnya itu bisa membantu pegawai/karyawan untuk bisa menabung secara rutin setiap bulannya supaya bisa membeli rumah tapi kita tidak tahu bagaimana pengaplikasiannya untuk para pegawai/karyawan itu.

Memang membeli rumah itu adalah urusan pribadi masing-masing orang tapi dengan adanya tapera ini diharapkan setiap pegawai/karyawan itu bisa membeli rumah melalui tabungan yang dilakukannya secara rutin setiap bulannya. Jika pengelolaan uangnya bisa digunakan dengan baik dan benar, saya kira itu benar-benar bisa membantu pegawai/karyawan yang belum memiliki rumah bisa mempunyai tabungan untuk membelinya.

Tapi coba jika iuran itu dialihkan ke pembelian Bitcoin secara rutin, mereka pasti bisa memiliki lebih banyak Bitcoin lagi nantinya

Tahap pemupukan dana yang paling mengkhawatirkan. Kalau ga ada transparansi ga tahu itu dana bakal dialirkan kemana, dan apakah benar investasi atau malah dikorupsi sama pejabat tertentu. Program kaya gini hanya bisa jalan kalau masyarakat bisa percaya sama pemerintah, atau pengelolaannya full transparan atau dibuat terbuka sekalian biar kompetisi ada. Kalau dipusatkan dan malah harus dijalankan tanpa bisa ditarik gini kesannya pemerintah ngerampok masyarakatnya gitu aja. Gimana coba masyarakat bisa mengawasi biar dananya ga dipungut atau dipotong secara liar? Plus upah minium juga ga nambah/menyesuaikan inflasi.

Pemberitaan baru-baru ini sedang hangat tentang Tapera disamping kasus Vina karena telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengharuskan perusahaan, pemerintah, dan penyelenggara untuk memotong gaji pegawai/karyawannya 3% untuk iuran tapera.

Apa itu tapera?, kalau mau lebih lanjut dan luas lagi pengertian dari tapera bisa baca di sini, namun point utamanya, tapera itu kayak iuran yang dipotong untuk karyawan/pegawai supaya bisa menabung membeli rumah.

Loh, bukankah urusan rumah itu urusan pribadi masing-masing?, kok hal yang begini ini dicampuri oleh pemerintah?, Ada apa?, apakah tidak ada cara lain untuk ngumpulin duit selain cara ini?,

so, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian mengenai polemik tapera ini?

Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan mengatakan kalau peraturan ini tidak bisa ditarik dan harus dijalankan dengan segera.