-snip- siapa tau ada kesempatan untuk wisata ke thailand, tidak telalu ribet membawa uang, hanya membawa smartphone dan transaksi via wallet.
Kalau Bitcoin sudah menjadi mata uang global bisa saja demikian, tidak perlu report membawa uang tunai atau mesti menukar mata uang terlebih dulu di setiap negara yang dikunjungi. Namun kalau tujuannya hanya untuk bisa bertransaksi via smartphone tanpa harus direpotkan membawa uang tunai dalam jumlah besar, di Indonesia juga bisa contohnya dengan menggunakan rupiah dalam bentuk dompet digital. Toh intinya kan bisa bertransaksi. 
Topic: Thailand Sudah Mulai, Indonesia Kapan..??? (Read 961 times)
.. dilakukan dengan berbagai test, apakah layak atau tidak, yang pastinya resiko terhadap keuangan mata uang, berefek gak, jika di terapkan, semoga bisa terwujud, siapa tau ada kesempatan untuk wisata ke thailand, tidak telalu ribet membawa uang, hanya membawa smartphone dan transaksi via wallet.
Sampeyan bukan adiknya @youngcoolzeero?, soalnya prilaku postnya sama. tapi mudah-mudahan bukan.Kalau kamu baca berita terbaru, Thailand sendiri malah makin kesini bukan makin oke ya, malah pemerintah menjadi anti crypto dan mem-Ban crypto menjadi alat pembayaran yang sah sejak April 2022 [1]. Jadi sebaiknya sebelum ngepost, liat-liat dulu berita terbaru dari pada pengharapan tidak sesuai ekspektasi.
[1]. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/Thailand-bans-bitcoin-other-crypto-payments-starting-in-April
perkembangan zaman sudah mulai bergerak laju, sudah pasti setiap negara akan membahasnya, takutnya akan ketinggalan zaman jika tidak mereka ikuti, thailand negara yang mempunyai prinsip ekonomi yang maju untuk perkembangan di sektor keuangan, namun pada dasarnya masih dalam tahap pengkajian, dan itu harus dilakukan dengan berbagai test, apakah layak atau tidak, yang pastinya resiko terhadap keuangan mata uang, berefek gak, jika di terapkan, semoga bisa terwujud, siapa tau ada kesempatan untuk wisata ke thailand, tidak telalu ribet membawa uang, hanya membawa smartphone dan transaksi via wallet.
Data diatas berdasarkan postingan beberapa tahun yang lalu, namun saat ini berdasarkan penelusuran di coinatmradar terdeteksi ada salah satu ATM Bitcoin yang masih status online di daerah Ratu Plaza di Jakarta.
Saya kira mengenai ATM di Jakarta yang masih tertera di https://coinatmradar.com/bitcoin_atm/25672/bitcoin-atm-general-bytes-jakarta-ratu-plaza/ tersebut informasinya sudah outdated.
Untuk real-nya dan kalau penasaran, mungkin ada teman-teman yang domisilinya berada disekitaran sana mengecek langsung keberadaannya, apakah memang masih ada atau tidak ATM Bitcoin tersebut. Saya pribadi meyakini kalau di sana sudah tidak ada.
Secara tidak resmi sebenernya nggak sedikit merchant di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin dari dulu, jauh sebelum Thailand. Dan tidak hanya merchant, bahkan hotel di Bali juga ada yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan bitcoin. Jika berbicara mengenai regulasi sebenarnya Indonesia itu hanyalah persoalan pajak, dulu crypto di tentang di Indonesia, dan sekarang mau di terapkan pajak crypto di Indonesia, mungkin jika pajak bitcoin itu sendiri bisa menjadi keuntungan yang besar bagi negara saya rasa itu bisa terjadi hehee.
Bos, kalau nyepam kira-kira lah, segala thread lama dibump dan dibahasin pajak.
Secara tidak resmi sebenernya nggak sedikit merchant di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin dari dulu, jauh sebelum Thailand. Dan tidak hanya merchant, bahkan hotel di Bali juga ada yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan bitcoin. Jika berbicara mengenai regulasi sebenarnya Indonesia itu hanyalah persoalan pajak, dulu crypto di tentang di Indonesia, dan sekarang mau di terapkan pajak crypto di Indonesia, mungkin jika pajak bitcoin itu sendiri bisa menjadi keuntungan yang besar bagi negara saya rasa itu bisa terjadi hehee.
Di indonesia saya rasa tidak akan mengizinkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah meski rupiah sedang inflasi, karena Indonesia masih memiliki alat penukaran yang sah dan masih belum ada regulasi untuk mengubah rupiah dengan bitcoin. tetapi saya rasa penggunaan bitcoin sebagai investasi atau asset yang dapat di jual belikan pasti bakal ada legalitas yang resmi dari pemerintah Indonesia dengan jalan mereka akan menerapkan pajak setiap transaksi yang dilakukan oleh mereka.
Kalau dulu saya percaya dan dapat di verifikasi kebenarannya itu ada, bahkan sampai ada ATM bitcoin. Tapi setelah pemerintah melarang dan menutupnya maka saya yakin sekarang sudah tidak ada.
Sangat menarik jika kita kilas balik pada tahun 2017-an dulu ada beberapa ATM Bitcoin yang sudah ada di indonesia, beberapa titiknya berada di Jakarta dan Bali- Bitcoin ATM di Jakarta – LTC Glodok, Ground Floor 1 Blok B2 no 2 Jakarta, Indonesia.
- BTM di Ubud – Hubud, Jalan Monkey Forest 88X, Ubud Gianyar Bali 80571, Indonesia
- Bitcoin ATM di Kuta, Bali – Bitcoin.co.id Information Center, Legian Kaja Street, No. 455 Kuta, Bali Indonesia
Data diatas berdasarkan postingan beberapa tahun yang lalu, namun saat ini berdasarkan penelusuran di coinatmradar terdeteksi ada salah satu ATM Bitcoin yang masih status online di daerah Ratu Plaza di Jakarta. - BTM di Ubud – Hubud, Jalan Monkey Forest 88X, Ubud Gianyar Bali 80571, Indonesia
- Bitcoin ATM di Kuta, Bali – Bitcoin.co.id Information Center, Legian Kaja Street, No. 455 Kuta, Bali Indonesia
Di kutip salah satu podcast di youtube yang menghadirkan PPATK, mengatakan bahwa saat ini masih ada ATM Bitcoin yang masih Aktif di Bali serta banyak aktivitas masyarakat disana membeli kebutuhan menggunakan pembayaran via Bitcoin. Sebenarnya tidak mengheran juga jika ATM Bitcoin disana tetap masih aktif karena sebagai daerah pusat pariwisata Nasional dari turis berbagai negara.
Quote
Kepemilikan Crypto tidak dikenakan pajak jika anda tidak melakukan apa-apa, tapi ketika anda melakukan trading (swap ke fiat) maka disitu pemerintah masuk dengan regulasi pajak keuntungan dan pertambahan nilai jika saya tidak salah.
Dalam tanda kutip juga jika setiap transaksi kripto dilakukan pada exchange yang sudah mengantongi izin dari Bappebti, namun kalau transaksi itu melalui wallet pribadi atau menggunakan exchange luar negeri maka tidak bisa terdeteksi dan tidak kenak pajak, kecuali nanti pada pencairan dana menggunakan penarikan via Exchange indonesia kemungkinan akan di potong pajak dan mungkin kalau menggunakan layanan P2P juga sedikit meningkat dari fee biasanya. 
Secara tidak resmi sebenernya nggak sedikit merchant di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin dari dulu, jauh sebelum Thailand. Dan tidak hanya merchant, bahkan hotel di Bali juga ada yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan bitcoin.
Kalau dulu saya percaya dan dapat di verifikasi kebenarannya itu ada, bahkan sampai ada ATM bitcoin. Tapi setelah pemerintah melarang dan menutupnya maka saya yakin sekarang sudah tidak ada.Jika berbicara mengenai regulasi sebenarnya Indonesia itu hanyalah persoalan pajak, dulu crypto di tentang di Indonesia, dan sekarang mau di terapkan pajak crypto di Indonesia, mungkin jika pajak bitcoin itu sendiri bisa menjadi keuntungan yang besar bagi negara saya rasa itu bisa terjadi hehee.
Kepemilikan Crypto tidak dikenakan pajak jika anda tidak melakukan apa-apa, tapi ketika anda melakukan trading (swap ke fiat) maka disitu pemerintah masuk dengan regulasi pajak keuntungan dan pertambahan nilai jika saya tidak salah.
Secara tidak resmi sebenernya nggak sedikit merchant di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin dari dulu, jauh sebelum Thailand. Dan tidak hanya merchant, bahkan hotel di Bali juga ada yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan bitcoin. Jika berbicara mengenai regulasi sebenarnya Indonesia itu hanyalah persoalan pajak, dulu crypto di tentang di Indonesia, dan sekarang mau di terapkan pajak crypto di Indonesia, mungkin jika pajak bitcoin itu sendiri bisa menjadi keuntungan yang besar bagi negara saya rasa itu bisa terjadi hehee.
Thailand dan Indonesia sama-sama belum meresmikan rencana ini untuk diluncurkan berdasarkan berita yang ditautkan oleh OP. Thailand bisa jadi lebih mungkin akan melakukan itu lebih cepat berdasarkan pernyataan pemerintah mereka yang mendukung legalitas mata uang digital sebagai alat pembayaran namun masih belum ada tanggal pasti. Jadi kesimpulannya masih sama-sama belum resmi karena realisasinya belum jelas.
Yang mau di resmikan Thailand sebenarnya CBDC nya, tapi sekarang pembahasannya kenapa sudah mengarah ke legalitas bitcoin? Saya pikir mereka belum merencanakan bitcoin disahkan sebagai alat pembayaran karena mereka baru berencana melegalkan TAT melalui bank centralnya. Jadi kalau OP mau bahas legalitas bitcoin dan mungkin membandingkan dengan negara lain rasanya sudah off topic.
Yang mau di resmikan Thailand sebenarnya CBDC nya, tapi sekarang pembahasannya kenapa sudah mengarah ke legalitas bitcoin? Saya pikir mereka belum merencanakan bitcoin disahkan sebagai alat pembayaran karena mereka baru berencana melegalkan TAT melalui bank centralnya. Jadi kalau OP mau bahas legalitas bitcoin dan mungkin membandingkan dengan negara lain rasanya sudah off topic.
legendary
Activity: 2716
Merit: 1102
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Jauh beda dimana coba? El Savador itu masih katagori negara berkembang sama halnya dengan negara kita belum masuk dalam level negara maju, apalagi sudah puluhan tahun negara kita dalam katagori negara berkembang sama seperti kondisi ekonomi dan juga teknologi di negara El Savador, cuman presiden El Savador memiliki inisiatif lebih maju dibandingkan dengan presiden kita yang tidak berani dalam mewacanakan untuk melegal transaksi bitcoin dan juga altcoin sebagai alat pembayaran yang sah,
Jadi hanya karena negara "BERKEMBANG" itu bisa langsung disamakan ya
terus kalau misalnya negaranya sudah "MAJU" apakah itu juga sama dengan semua negara lain yang sudah maju Oke, sekarang coba kita ambil contoh yang lain pada Bitcoin dan Ethereum, apakah keduanya juga sama karena sama-sama berada dalam ruang lingkup cryptocurrency
. Karena pada dasarnya setiap negara itu punya aturan khusus dalam hal melegalkan sesuatu yang baru dan juga harus melibatkan unsur-unsur terkait seperti MUI dan sebagainya sehingga pihak pemerintah tidak bisa langsung membuat aturan sendiri tanpa persetujuan dari semua pihak, nah di El Salvador apakah ada MUI juga Jelas peningkatan cukup signifisikan dalam hal transaksi cryptocurrency di Indonesiea saat ini dan ini menjadi satu indikasi penting bagi negara kita untuk membuat kebijakan tentang bitcoin pantas untuk dijadikan alat pembayaran yang legal atau tidak, -snip-
mending adopsi bitcoin yang tidak memiliki inflasi harga dibandingkan dengn mata uang IDR yang terus merosot kalah dari USDT.
Belum tentu semua masyarakat Indonesia bakal menerima juga kalau Bitcoin dijadikan legal untuk alat pembayaran, tidak sesederhana itu.mending adopsi bitcoin yang tidak memiliki inflasi harga dibandingkan dengn mata uang IDR yang terus merosot kalah dari USDT.
Btw, aspirasi/usulan untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia kalau mau mengena atau paling tidak tersampaikan unek-uneknya coba agan usulkan saja di forum-forum resmi terkait milik pemerintah.
-snip- saya rasa penerbitan digital rupiah juga tidak ada dampak yang bagus mengingat nilainya akan mengikuti nilai tukar IDR yang notabene selalu inflasi dari USDT,
Rupiah Digital dari segi nilai nantinya sama saja dengan IDR yang sudah berlaku sekarang, hanya beda dibentuk saja. Kan sudah jelas sama-sama mata uang Rupiah.Menurut hemat saya, untuk diskusi lebih spesifik mengenai Rupiah Digital bisa di thread berikut:
BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital
Barusan saya lihat sepintas data dari presentasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, terlihat grafik digitalisasi ekonomi keuangan cukup meningkat pesat, artinya penerbitan Rupiah Digital pun bisa saja terealisasi (entah cepat atau lambat).
* - https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/BSPI-Presentasi.pdf
Jauh beda dimana coba? El Savador itu masih katagori negara berkembang sama halnya dengan negara kita belum masuk dalam level negara maju, apalagi sudah puluhan tahun negara kita dalam katagori negara berkembang sama seperti kondisi ekonomi dan juga teknologi di negara El Savador, cuman presiden El Savador memiliki inisiatif lebih maju dibandingkan dengan presiden kita yang tidak berani dalam mewacanakan untuk melegal transaksi bitcoin dan juga altcoin sebagai alat pembayaran yang sah,
Masalahnya tidak sesederhana pada berani atau tidak beraninya seorang presiden untuk melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan agan ShowOff di atas dan dari yang pernah saya baca juga di media, El Salvador itu tidak punya mata uang sendiri berbeda dengan Indonesia yang sudah puluhan tahun memiliki mata uang Rupiah, jadi urgensi untuk ke arah sana juga berbeda.Kemudian perihal Thailand yang dalam tahun ini rencananya akan meng-uji coba CBDC nya, bisa jadi nantinya langkah tersebut menjadi pemicu juga bagi Indonesia dan negara ASEAN lain untuk segera merealisasikan CBDC masing-masing.
Barusan saya lihat sepintas data dari presentasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, terlihat grafik digitalisasi ekonomi keuangan cukup meningkat pesat, artinya penerbitan Rupiah Digital pun bisa saja terealisasi (entah cepat atau lambat).
* - https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/BSPI-Presentasi.pdf
cuman presiden El Savador memiliki inisiatif lebih maju dibandingkan dengan presiden kita yang tidak berani dalam mewacanakan untuk melegal transaksi bitcoin dan juga altcoin sebagai alat pembayaran yang sah,
Yang ane tahu cuma bitcoin yang diadopsi dan dilegalisasi oleh pemerintah sebagai mata uang yang sah di El Salvador karena jauh-jauh hari mereka tidak memiliki mata uangnya sendiri dan hanya menggunakan US dollar. Bitcoin menjadi pilihan mata uang resmi El Salvador juga bukan semata karena mereka tidak punya alternatif mata uang lain untuk diadopsi, tetapi dengan bitcoin pemerintah El Salvador bisa menghemat lebih banyak remitance tiap tahunnya dari warga mereka yang bekerja di luar negeri. Sekarang dengan bitcoin masyarakat El Salvador yang kerja dimanapun bisa mengirimkan uangnya dengan mudah dan lebih murah dibandingkan dengan mengirimkan dollar sebelumnya. Selain itu adopsi bitcoin yang mereka lakukan juga akan menguntungkan pemerintah lewat banyak sumber pajak yang bisa mereka sasar seperti halnya pajak dan lain sebagainya.
Bener sih masih butuh banyak kajian sebelum melegalkan wacana tentang cryptocurrency, namun negara kita tergolong cukup lambat dan memang tidak memiliki perioritas utama untuk menjadikan bitcoin atau cryptocurrency sebagai hal yang legal di Indonesia. Dibandingkan dengan El Savador sebenarnya isu tentang wacana dilegalkan cryptocurrency sudah lebih dulu dicanangkan oleh pemerintah, cuman tergantung di perioritasnya saja apalagi saat ini masih banyak isu- isu lain yang jauh lebih perioritas dibandingkan dengan wacana cryptocurrency sebagai alat transaksi yang legal.
Hal pertama yang harus anda ingat itu adalah jangan menyamakan negara kita dengan negara lain karena dari sisi kemajuan ekonomi dan perkembangan perdagangan saja sudah jauh berbeda, apalagi kalau anda mulai mengkajinya pada sisi teknologi, tentu negara kita sedikit tertinggal kalau dibandingkan dengan negara lainnya. Jadi sangat wajar kalau sebuah hal ataupun hal itu secara khususnya menjadi lambat di negara indonesia karena pada dasarnya negara Indonesia dengan El Savador itu jauh berbeda. Semoga anda bisa paham terhadap apa yang saya sampaikan.
Sebenarnya kehadiran CBDC tidak akan terlalu mempengaruhi perkembangan crypto yang ada di Indonesia, karena mau bagaimanapun CBDC bukanlah sebuah cryptocurrency dan bahkan bisa dibangun tanpa menggunakan teknologi Blockchain. Hanya saja saat CBDC muncul mungkin akan menimbulkan persepsi jika pemerintah kita support Crypto karena rata-rata orang (awam) banyak yang menganggap jika CBDC similiar dengan Cryptocurrency.
Perkembangan crypto dari segi legalisasi sebagai mata uang mungkin tidak bisa diharapkan karena pemerintah tetap akan melarangnya. Tapi ada kemungkinan larangan atau aturan lebih ketat dapat diterapkan seperti kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh investor dan trader dari keuntungannya. Ya tapi ini masih sebatas asumsi karena mungkin faktanya bisa beda lagi.Mungkin Indonesia lagi tunggu beberapa negara tetangga dulu untuk merealisasikan rencana CBDC dan melihat bagaimana respon masyarakat apakah minatnya banyak atau memang biasa-biasa saja.
Hehe, mungkin berita "rencana" lebih cocoknya di ganti dengan "wacana" gan, biar ga kepikiran ataupun penasaran kapan proyek CBDC akan jadi diaplikasikan atau tidak padahal berita rupiah digital udah ada sejak beberapa tahun lalu. Sekarang baru banyak muncul di berita lagi saat crypto naik akhir tahun 2020.
Klo berdasarkan informasi yang ada disini https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01038, kayaknya penerbitan CBDC (Digital Rupiah) sudah masuk dalam tahap rencana
. Tapi entah itu "rencana" atau cuma sekedar "wacana" jika ternyata tidak ada realisasinya ya sama aja seperti sebuah fantasi saja.Sebenarnya kehadiran CBDC tidak akan terlalu mempengaruhi perkembangan crypto yang ada di Indonesia, karena mau bagaimanapun CBDC bukanlah sebuah cryptocurrency dan bahkan bisa dibangun tanpa menggunakan teknologi Blockchain. Hanya saja saat CBDC muncul mungkin akan menimbulkan persepsi jika pemerintah kita support Crypto karena rata-rata orang (awam) banyak yang menganggap jika CBDC similiar dengan Cryptocurrency.
Bener sih masih butuh banyak kajian sebelum melegalkan wacana tentang cryptocurrency, namun negara kita tergolong cukup lambat dan memang tidak memiliki perioritas utama untuk menjadikan bitcoin atau cryptocurrency sebagai hal yang legal di Indonesia.
Investasi cryptocurrency telah menjadi primadona di negara-negara besar lain dan ada juga negara yang telah resmi melegalkan bitcoin. Indonesia bukan tidak punya alasan tidak melegalkan cryptocurrency, karena peredaran cryptocurrency (Bitcoin) sama sekali tidak diatur dan tidak mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini OJK memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi nilai rupiah di masyarakat. Jadi penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi alternatif pun dilarang peredarannya di negara kita.
legendary
Activity: 2716
Merit: 1102
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Bener sih masih butuh banyak kajian sebelum melegalkan wacana tentang cryptocurrency, namun negara kita tergolong cukup lambat dan memang tidak memiliki perioritas utama untuk menjadikan bitcoin atau cryptocurrency sebagai hal yang legal di Indonesia. Dibandingkan dengan El Savador sebenarnya isu tentang wacana dilegalkan cryptocurrency sudah lebih dulu dicanangkan oleh pemerintah, cuman tergantung di perioritasnya saja apalagi saat ini masih banyak isu- isu lain yang jauh lebih perioritas dibandingkan dengan wacana cryptocurrency sebagai alat transaksi yang legal.
Hal pertama yang harus anda ingat itu adalah jangan menyamakan negara kita dengan negara lain karena dari sisi kemajuan ekonomi dan perkembangan perdagangan saja sudah jauh berbeda, apalagi kalau anda mulai mengkajinya pada sisi teknologi, tentu negara kita sedikit tertinggal kalau dibandingkan dengan negara lainnya. Jadi sangat wajar kalau sebuah hal ataupun hal itu secara khususnya menjadi lambat di negara indonesia karena pada dasarnya negara Indonesia dengan El Savador itu jauh berbeda. Semoga anda bisa paham terhadap apa yang saya sampaikan.
Jump to: