Topic: BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital (Read 4940 times)

Update

Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di salah satu media (CNBC Indonesia) perihal rencana penerbitan road map pertama dari Rupiah Digital akan dilakukan pada tahun 2024 yang akan datang.


Entah tulisan di atas murni merupakan hasil tulisan agan CK485 atau hasil copy paste menggunakan AI (Artificial intelligence).
Karena barusan saya coba cek melalui hivemoderation, 99.9% kemungkinan teks tersebut diatas terdeteksi menggunakan AI:



Forum Bitcointalk sendiri belum mencantumkan aturan mengenai penggunaan AI, namun menurut saya sebaiknya agar lebih bijak kalaupun mau menggunakan AI, gunakan quote pada hasil tulisannya, dan tidak membuatnya seolah-olah itu adalah tulisan yang bersangkutan sendiri.

Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan rupiah dalam bentuk digital adalah langkah yang menarik dan relevan dalam perkembangan ekonomi digital. Inisiatif semacam ini memiliki potensi untuk memberikan beberapa manfaat:

1. Kemudahan Akses: Rupiah digital dapat meningkatkan akses ke uang tunai bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Hal ini dapat memudahkan transaksi sehari-hari.
2. Efisiensi Transaksi: Penggunaan rupiah digital dapat mempercepat dan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam pembayaran online, transfer uang, dan lainnya.
3. Keamanan dan Perlindungan Konsumen: Rupiah digital dapat memiliki fitur keamanan yang dapat membantu melindungi konsumen dari potensi penipuan dan penggunaan yang tidak sah.
4. Inovasi Finansial: Penerbitan rupiah digital dapat mendorong inovasi finansial dan perkembangan ekosistem pembayaran digital yang lebih luas.

Namun, ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan:
1.Keamanan Digital
2.Pengaturan dan Regulasi
3.Inklusi Keuangan
4.Kesiapan Infrastruktur
5.Edukasi Publik

Secara keseluruhan, penerbitan rupiah digital adalah perkembangan positif dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Namun, penting untuk melanjutkan dengan hati-hati dan memastikan bahwa semua pihak terlibat, terlindungi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Konsep uang digital diindonesia dari awal tahun sudah dicoba kembangkan akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. perlu adanya pakar-pakar internasional dalam hal ini karna menyangkut hajat orang banyak. Di Indonesia orang-orang lebih tertarik dunia politik sehingga isu isu dikembangkan kebanyakan oleh orang -orang politik untuk menaiki popularitasnya terhadap masyarakat

Sebenarnya kita sudah meamakai transaksi digital tapi tidak dengan rupaihnya, karena keuangan menjadi hal yang sangat penting dan perlu matang matang dalam pembentukan rupiah digital.

Siap, berarti pemusnahan ini memang sama dengan burning dalam dunia kripto. Saya juga sudah mencoba mencari informasi lebih rinci mengenai mekanisme pemusnahan ini, dan saya menemukannya di blog aplikasi Pintu. pada artikel disebutkan:


Jika dilihat dari penjelasan ini, saya pikir seharusnya tidak terjadi inflasi karena sistem mengatur berdasarkan request, jadi tidak akan terjadi kelebihan uang fisik maupun digital rupiah yang disimpan oleh pengguna abik versi w-Digital Rupiah maupun yang r-Digital Rupiah.

Artikelnya cukup lengkap, mungkin yang mau membaca silakan ke halaman ini https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-cbdc-digital-rupiah

Kalau pernah saya pelajari dalam hal mitigasi inflasi, Pencetak uang akan disalurkan = dengan pemusnaan. Misal BI nyetak uang 1 triluan, saat itu juga uang yang ada dibrankas atau bank akan dimusnahkan seiring dengan penyaluran uang baru. Walau, pernah selisih tipis, misal hari in penyaluaran uang baru, minggu depan pemusnaan uang lama, laju inflasi pasti terjadi dalam minggu tersebut. Hal ini tentu bisa kita lihat saat lebaran kemaren, dimana uang baru mencapai 157 triluan rupaih, dan ada inflasi sekian persen akibat dari itu, karena saat mau penghacuran uang lama, orang bank libur karena cuti bersama.

Identik kerja pemerintah kita lebih ke arah  negara China, itu sejalan dengan beberapa proyek besar yang pernah dibangun oleh pemerintah kita, sebut saja seperti kereta cepat dan pembangunan tol dan lainnya. Tetapi dalam hal CBDC saya belum melihat ke arah itu dan memang tidak salah jika mengikuti jejak negara China dalam penerapan CBDC di negara kita, asalkan memiliki pola sendiri dan dapat membangun lebih sukses.

Yang kita khawatiran justru berutang lagi dan negara kita tidak akan pernah lepas dari ketergantungan, mudah-mudahan itu hanya sebatas diskusi kita aja dan tidak akan pernah terjadi.

Mau setuju atau tidak, jika mereka telah menetapkan dan tetap melakukan kita bisa apa gan mudah-mudahan jagan sampai terjadi seperti itu ya.

Mau tidak mau harus berkiblat kesana ya Om, apalagi jika dapat uangnya dari sana sudah pasti gak bisa lepas ya? Kira-kira siapa yang cocok di ganti untuk pemilu kedepan 

Saya kurang paham dengan mekanisme pemusnahannya nanti seperti apa, rasanya tidak ada arti lain dari kata pemusnahan selain burning. Mungkin, digital rupiah ini akan mint otomatis ketika ada request untuk mengubah dari giro ke digital rupiah. jika mekanismenya benar seperti ini, maka tidak akan mengurangi suplai fisik dan digital karena akan selalu seimbang. Tapi jika ternyata pemusnahan yang dimaksud hanya terjadi pada akun, ya berarti bukan pemusnahan namanya, tapi penarikan dari akun pengguna seperti yang mas sebutkan, dan rasanya BI salah dalam menyebutkan pemusnahan, karena hanya mengembalikan dari akun ke smartcontract kalau begitu mekanismenya.
Mungkin kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika nanti ada informasi tambahan dari BI baik itu melalui media social maupun lewat seminar.

Jadi kesimpulannya mungkin ketika saya ingin menggunakan CBDC dengan menyetorkan mata uang fisik ke bank rupiahnya di simpan di bank sebagai liquiditas orang yang ingin menarik CBDC mereka menjadi rupiah fisik, sangat tidak mungkin di burn menurut saya karena akan mengurangi pasokan CBDC yang tersedia, jika di burn maka dalam pertukaran ruposh fisik ke CBDC akan otomatis percetakan CBDC pada waktu itu.
 
Mungkin lebih jelasnya Rupiah fisik dengan CBDC memiliki nilai 1:1 seperti contohnya USDT di peg sama dollar hingga edarannya tidak menambah percetakan uang atau pencucian. Jadi istilahnya seperti jika kita ingin memiliki Rp1jt CBDC maka kita harus menyetorkan Rp1jt fisik anda dan kemudian rupiah fisik itu akan di simpan sebagai liquiditas penukaran CBDC ke rupiah fisik.
Menurut yang bisa saya pahami seperti itu gan. CMIIW

Kalau dilihat dari WP CDBC^* ini tidak menambah atau mengurangi rupiah fisik mas. Sebaliknya, jika pengguna ingin uang fisik yang sudah di konversi ke digital sebelumnya, maka yang digital ini akan di burn (dimusnahkan dalam bahasa WP proyek Garuda). Jadi menurut sudut pandang saya, jika ada yang mengkonversi dari fisik ke digital, maka uang fisik tersebut akan disimpan atau tidak diedarkan. Secara logika kan kalau misalkan uang fisik ini diedarkan maka saldo dari pengguna yang semulanya dari fisik menjadi tidak ada karena sudah diedarkan. Apabila Rupiah Digitalnya di burn, maka akan terjadi minus uang fisik dari pengguna tersebut karena telah diedarkan. IMO/CMIIW. berikut penjelasan mengenai proses penerbitan hingga pemusnahan yang saya kutip:


^{* Source: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf}

Seharusnya begitu, disamping itu juga pemerintah mesti mengontrol laju inflasi, bisa jadi CDBC ini akan sangat berdampak signifikan terhadap kenaikan laju inflasi jika uang tunai dan uang elektronik beredar bersamaan dengan CDBC. Kita tentu belum paham bagaimana mekanismenya, kalau memang CDBC ini menjadi backed/underlying dari uang tunai/kertas yang beredar, tentu pihak BI harus segera menarik secara bersamaan peredaraan uang kertas saat itu juga. Kalau tidak, akan begitu banyak uang beredar, artinya CDBC ini hanya kamuflase dari printing money, bisa-bisa jadi bumerang buat perekonomian Indonesia.

Entah dari mana sampeyan melihat kalau SDM dan infrastruktur itu ada, karena sejauh yang saya lihat, SDM kita hanya berkutat pada profit dan insfratruktur jaringan (kayak internet) jauh dari kata sempurna.

Karena dapat utangnya dapat dari sana tentu mau tidak mau, secara sadar atau tidak sadar akan berkiblat ke tirai bambu, Tapi kalau ganti presiden dan lebih condong ke AS, arah kiblat dipastikan juga berubah arah lagi ke paman sam.

Beberapa proyek besar seperti kereta cepat yang saya dengar bekerjasama dengan china. Entah untuk CBDC indonesia hari ini, belum ada kabar mengenai proyek ini apakah akan mengulangi kesalahan dengan pembengkakan anggaran. .
Seharusnya mereka sudah belajar dari kesalahan proyek kereta cepat. Tapi memang Yuan digital cina sepertinya sukses diterapkan. Sampai 31 Mei 2022, sampai 83 miliar lebih dari Rp 185 triliun dengan 264 juta transaksi di 15 provinsi. Berkiblat mencontoh cara, strategi untuk kesuksesan disertai dengan penyesuaian masyarakat indonesia menurut saya tidak salah. Tapi jika Indonesia ikut menutup/melarang kegiata crypto di indonesia saya tidak setuju sama sekali.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220714183915-37-355754/yuan-digital-china-sukses-berat-pboc-ungkap-nilai-transaksi

Saya tidak ragu kinerja pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan proyek garuda, meskipun hingga hari ini belum terlihat prospeknya, karena memang butuh persiapan yang matang agar di kemudian hari tidak menjadi masalah. Namun jika dilihat pada saat awal proyek ini mulai kembangkan hingga saat ini belum ada dampak apapun terhadap perjalanannya dan kemungkinan benar seperti yang sering kita diskusikan, pemerintah masih membutuhkan kajian dalam penerapannya.

kira-kira ada yang tau tidak? kendala apa sih sebenarnya yang membuat proyek ini belum bisa berjalan atau belum bisa di rilis, jika dilihat dari SDM dan infrastruktur sebagai pendukung menurut saya negara kita memiliki itu?


Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html

Apakah ada yang memperhatikan atau memang saya gagal paham, bahwa pemerintah kita berkiblat sedikit ke China?

Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keamanannya, memang blockchain tidak dapat diubah oleh sia pun. Tetapi, pemerintah harus ingat bahsa wallet masih bisa dihack jika admin tidak memperhatikan apa saja yang telah mereka kunjungi. Yang pasti, CBDC ini adalah langkah positif yang mana jika publik sudah terbiasa dengan kripto, jadi tidak perlu ambil pusing. Backingan pemerintah seharusnya membuat CBDC ini lebih kuat dibandingkan kripto stable seperti BIDR yang tidak dikelola pemerintah.

Saya tidak terlalu keberatan ketika pemerintah meluncurkan CBDC di waktu mendatang karena jujur fiat itu masih saya butuhkan sekarang ini dalam transaksi sehari-hari dan dengan adanya CBDC ini mungkin akan membantu transaksi saya menjadi lebih cepat dan efisien. Terlepas dari berbagai kontrofersi yang melingkupinya, tentu ada plus-minus ketika itu diimplementasikan di masyarakat, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu. Suka atau tidak suka proyek ini akan tetap jalan dan kita sebagai masyarakat yang bijak bisa mengawasi adopsi dari CBDC ini atau jika tidak suka kita bisa memilih untuk tidak menggunakannya dan tetap bertransaksi dengan menggunakan fiat tradisional. Toh juga pemerintah kita tidak memaksakan bahwa semua orang wajib menggunakan produk CBDC mereka, itu hanya menjadi opsi pembayaran saja, semua orang berhak untuk bisa menggunakannya atau tidak.

Sejauh ini melihat planning melalui Whitepaper Proyek Garuda tentu mereka telah melakukan kajian riset mendalam. Mereka telah berfikir secara seksama melihat dampak dampak yang dihasilkan dan roadmaap yang akan dituju. Tentu dari hal ini mereka telah berproses menurut rule yang saya ketahui tentang penerbitan suatu token atau crypto. Meskipun memang saya tidak tahu apakah ada ketentuan pengaturan syarat-syarat lain dalam aturan regulasi dunia dalam penerbitan CBDC. Dari langkah ini mereka telah berproses dengan cukup sesuai/seperti penerbitan coin dan saya pikir ini proses yang cukup baik.

Untuk saat ini apakah terlihat tergesa-gesa? atau terkesan lambat? Melihat sejauh rencana blue print sampai Whitepaper sepenuhnya juga terlihat membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Beberapa waktu yang lalu saya kelihatnnya juga pernah menulis jika BI sebagai pemegang kekuasaan tidak akan tergesa-gesa juga.

CBDC memang terdesentralisasi dan sepenuhnya di kendalikan oleh pemerintah atau mereka akan menunjukkan salah satu regulator untuk mengawasi dan mengendalikannya. Pemantauan dan pengawasan sudah dilakukan jauh sebelum CBDC di kembangkan dan di negara kita banyak sekali Undang-undang terhadap lembaga pengawas keuangan yang mengatur banyak hal. Tetapi pertanyaannya sejauh mana mereka dapat menjalankan dengan baik dan tidak tergesa-gesa?

Ada undang-undang menyangkut dengan transaksi elektronik dan bahkan juga mengatur menyangkut pelanggaran terhadap siapapun yang coba mencuri data privasi pengguna, untuk regulasi saya kira negara kita sudah memilikinya dan Om dapat langsung mengakses ke undangan-undangannya. Masalah sebenarnya terletak pada praktiknya karena kurang maksimal sehingga banyak sekali kasus yang kita jumpai terhadap data indentitas bocor.

Tidak ada yang kurang pemerintah kita dalam melakukan pengawasan dan bahkan di tunjuk langsung lembaga untuk mengaudit, tetapi sejauh yang saya lihat masih banyak kelemahan, salah satunya para pekerja yang korup, sistem bisa di permainkan dan tidak adanya kesadaran bagi sumberdaya yang bekerja di dalamnya, sehingga masih terdapat permainan yang seharusnya tidak terjadi, optimis boleh-boleh saja sih , tetapi jangan terlalu berharap dengan apapun yang berhubungan dengan pemerintah, meskipun kita berharap ada perubahan untuk kedepannya.

Benar itu Om dan ada banyak kasus yang terjadi terhadap kebocoran identitas di Indonesia, bahkan pemerintah baru mengetahui setelah pihak peretas maupun ada pihak lain yang melapor, jadi dapat disimpulkan keamanan di negara kita masih cukup rentan hingga saat ini, saya kira wilayah inilah yang perlu di perkuat sebelumnya, sehingga proyek garuda tersebut tidak menjadi masalah di kemudian hari, baik kasus penipuan maupun bocornya identitas pengguna.

Negara kita ini walau ada badan pengawas atau lembaga yang meng-audit tetap saja data pengguna akan bobol juga, jadi tidak ada jaminan kalau itu aman walau diawasi secara penuh. Sudah banyak contohnya, E-KTP saja sudah bocor kemana-mana, padahal sudah banyak lembaga dan wewenang pengawasan. Jadi ya jangan berharap banyak, apa lagi ini barang baru yang bawa nama crypto, entar ujung-ujungnya hanya ladang pejabat nyari proyek, setelah jadi, tidak dipelihara/diawasi dan yang jelas bakal tidak sesuai ekspektasi kayak e-KTP. (yang dulunya diiming-iming bisa buat ATM, bisa buat bayar tol dan tidak perlu poto kopi lagi, nyatanya bullshit)

Seperti yang agan sebutkan uang Digital/CBDC ini bersifat tersentralisasi, maka pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memang sebagai regulator memiliki kendali penuh terhadap jaringan tersebut dan dapat mengakses seluruh data transaksi yang terjadi. Meskipun, akses BI ke data transaksi tetap penuh dan komprehensif untuk melakukan pemantauan dan pengawasan jaringan Rupiah Digital.

Akan tetapi saya pikir dalam memberikan akses tersebut perlu juga ditekankan bahwa privasi pengguna tetap harus dijaga dengan baik dan data transaksi tidak boleh disalahgunakan atau disalahartikan. Maka Bank Indonesia perlu ada aturan yang jelas mengenai penggunaan data transaksi dan tindakan apa yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk mencegah penyalahgunaan data tersebut.

Selain itu, perlu juga ada mekanisme pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan bahwa akses data transaksi pada jaringan Rupiah Digital dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, privasi pengguna dapat terjaga dan penggunaan data transaksi dapat dilakukan secara aman dan terpercaya.

Tadi saya coba baca-baca Consultative Paper Rupiah Digital tahap 1 yang merupakan tindak lanjut dari White Paper Proyek Garuda yang sudah lebih dulu dirilis;

Mengenai kekhawatiran akan masalah double spending, platform teknologi w-Rupiah Digital yang merupakan fondasi dari arsitektur Rupiah Digital sendiri akan berbasis permissioned DLT (Distributed Ledger Technology) dengan mekanisme konsensus proof of authority yang dipandang lebih mampu memitigasi risiko terhadap serangan siber semisal melalui "51% attack" yang bisa menimbulkan resiko double spending yang memang rentan terjadi pada mekanisme konsensus dalam DLT.

Penjabaran lebih detailnya bisa merujuk pada referensi link berikut:
https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf, lihat halaman 14-15 tentang "Teknologi: Skalabilitas dan Resiliensi"

---

Mengenai masalah privasi, karena Rupiah Digital/CBDC ini memang sifatnya tersentralisasi artinya pemerintah dalam hal ini BI tentunya punya akses penuh terhadap semua data pada jaringan Rupiah Digital. Berikut ini saya quote-kan secara garis besarnya penjelasan pihak mana saja yang memegang kendali penuh dan mana saja yang akses data-nya terbatas:

---

Referensi utama: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx