Topic: Apakah boleh mengunakan agama untuk politik di Indonesia ? - page 6. (Read 1634 times)

Pendukung Jokowi itu tidak hanya PDIP tapi gabungan beberapa partai besar yang diantaranya ada di kabinet, sebenarnya jika Jokowi melenceng dari PDIP kala itu, partai lain sudah pasti akan jadi pendukung utama, karena karisma dan sosok dia sebagai presiden periode lalu sudah teruji, Tapi karena dia adalah kader partai PDIP sehingga dia lebih mendahulukan si merah ini, walau mungkin dalam hati, pengen rasanya meninggalkannya.

Memang seharusnya begitu antara agama dan negara harus berjalan secara beriringan, karena keduanya bisa saling melekangkapi untuk mencipatakan kesejahtra'an masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadikan agama sebagai identitas politiknya jika yang mereka perjuangkan adalah nilai-nilai agamanya yang mengajarkan tentang perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan. Namun realita yang terjadi pada saat ini agama dijadikan sebagi alat untuk saling menjatuhkan antar lawan politik mealui isu yang mereka mainkan, Yang sebagai contohnya mereka seringkali mengutip salah satu ayat suci untuk melemahkan dan menyerang lawan politiknya.

Memang sudah menjadi budaya politik di Negara Indonesia dari dulu, Agama dan Politik sebenarnya bisa berjalan beriringan. Namun dalam aplikasinya di lapangan banyak yang memanfaatkan Agama, Suku dan Ketokohan sebagai cara instan untuk mendapatkan dukungan. Upaya pencegahan tidak bisa juga dilakukan, sebab dalam sistem Demokrasi dibenarkan selama tidak melanggar aturan.

Biasanya hal semacam ini sering di sebut dengan Politik Indentitas, dimana nilai tawar akan terus naik ketika membranding diri dengan mengaitkan Agama atau Suku. Saya pikir hal ini cukup masuk akal untuk dilakukan, sebab akan lebih memangkas biaya kampanye dan lebih menghematkan pengeluaran.

Wah menurut saya pribadi korelasi agama dengan politik sudah sangat kental dari dulu sih walau rentan menjadi saran doktrinasi daro pihak tertentu , politik agama di Indonesia cenderung massive.

Jika suatu khalayak belum pernah memahami seluk beluk politik agama maka akan sangat rawan akan terjadi perpecahan atau akan menjadi boomerang kepada penganut gaya politik tsb. Apalagi suatu pernyataan juga sangat akan dikaitkan dengan politik agama contoh saja kasus penistaan agama Ahok dulu misalnya.

Bukannya semua partai ada identitas, semua calon ada identitas. Bayangkan kalau orang dan partai yang tidak beidentitas ikut pemilu. Sebenarnya politik identitas boleh, memilih yang sesama suka, pilih sesama agama, dll. tidak ada yang larang hanya saja politik identitas yang terjadi sekarang sudah berlebihan sehingga sudah menimbulkan kegaduhan di dalam kelompok masyarakat.

karena menurut saya yang tidak boleh itu politisasi identitas, ini yang sangat rentan akan perpecahan. Karena Politik identitas dengan politisasi identitas adalah dua hal yang berbeda. Politik identitas itu ada background history-nya,Politik identitas dasarnya adalah kesejahteraan sosial. Sedangkan politisasi identitas dasarnya adalah menjaring suara segelintir kelompok dengan segala cara yang tidak benar. Seperti kasus Ahok dengan  suart Al maidah itu jelas politisasi identitas padahal dia gak ngomong begitu juga orang sudah paham.

Pembahasan ini mungkin akan sedikit menyatu dengan pembahasan yang dibuat mas @bitLeap dengan judul Politik Saling Serang/Politik Indentitas karena melihat judul dan maksud pasti ada hal-hal yang berkaitan dan berkesinambungan.

Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti tentang masalah ke agamaan dan politik karena dalam hal ini saya berdiri sebagai orang awam yang memang hanya memakai pemikiran sesuai dengan sudut pandang yang saya miliki.
Saat ini, pasti akan ada banyak orang yang pro dan kontra terhadap agama yang memang dipakai untuk politik dan sebenarnya agama dan politik untuk Indonesia menurut saya ini adalah pembahasan yang tidak akan pernah usai dan selalu menjadi sesuatu yang vital yang tidak bisa dituntaskan.
Dari dulu, agama dan politik seperti menjadi momok dan memang tidak salah juga untuk mengaitkan agama dan politik karena jika kita berkaca dari sejarah Indonesia, sebenarnya partai-partai yang mengusung tentang keagamaan dari dulu sudah ada seperti di era kemerdekaan ada beberapa partai seperti Partai Katolik, Parkindo atau bahkan Masyumi.
Saat ini masih ada beberapa partai yang memang masih mengusung agama sebagai pondasi walaupun didalamnya saya tidak tahu seperti apa tetapi untuk saat ini PKB, PPP dan PKS masih menjadi salah satu partai yang "katanya" berlandaskan kepada agama.
Saya pribadi tidak terlalu memiliki pandangan tentang hal ini dan masalah boleh atau tidak saya rasa ini juga masih cukup di sahkan karena Politik dan Agama harus tetap beriringan bagaimanapun caranya karena tetap sekalipun kita hidup berpartai tetapi agama adalah salah satu landasan yang memang harus di taati dan dijadikan pedoman terlebih kita juga sebagai masyarakat indonesia yang beragama sudah tahu bahwa ketika ada pengangkatan dan lain-lain selalu ada sumpah dengan kitab suci sebagai jaminan walaupun banyak oknum yang mengingkari hal itu karena mereka lalai dalam sumpah mereka tetapi itu urusan mereka dan tuhannya. hanya saja untuk politik dan agama tetap harus beriringan antara satu dan lainnya.

Yang menjadi masalah adalah ketika kita berdiri di suatu agama terkadang ada saja yang tidak memiliki sifat toleransi yang membuat seolah-olah adanya agama justru membatasi kita dari pilihan yang ingin kita lakukan padahal saya pikir hal ini bukan tentang masalah agama tetapi pandangan kita lah yang masih sempit karena pada dasarnya agama bukan untuk memecah belah tetapi untuk menyatukan.

Saya tidak terlalu sepakat dengan mereka yang mengatasnamakan agama sebagai salah satu acuan untuk dukungan seseorang karena ini jelas menjadi politisasi agama dan dalam hal inilah pandangan kita harus lebih diperluas dimana agama sudah pasti menjadi salah satu bagian dari politik dan kedudukannya jelas untuk legimitasi bukan politisasi. Ketika kita sudah menyadari hal itu maka saya rasa ini akan pas dari segi tujuan karena agama dan politik bisa beriringan antara satu sama lain.

Sebaiknya dalam perpolitikan di Indonesia, dalam menjelang Pilpres, jangan  menjadikan agama ini sebagai tameng atau sebuah alat tunggangan permainan partai, pasalnya hanya akan mengantar kan  pada perpecahan dan permusuhan. Dan pemanfaatan simbol agama sebagai strategi dalam memperoleh suara untuk mencapai jabatan yang di inginkan nya, hargai lah agama mereka yang minoritas (Bhinneka tunggal Ika) biarpun kita berbeda kita tetap bersatu jua. Kalau menurut pribadi saya Seluruh agama yang ada di Indonesia pasti mengajarkan persatuan dan perbedaan identitas secara keseluruhan (Ras,Suku,Agama) bukanlah sebagai alat atau tunggangan partai untuk merebut kekuasaan. Ada sedikit pepatah " Kampanye untuk negeri , tapi mencuri untuk kepentingan sendiri"

Sepertinya tanpa saya jawab anda juga sudah dapat memahami dengan apa yang saya maksud, Yang jelas corak PKB dulu dan PKB yang sekarng sangatlah berbeda. Saya merindukan corak PKB yang lebih mengedepankan nilai kemanusian dibandingkan dengan bertarung mati-matian dalam kontestasi perpolitikan tanpa melihat benar atau salah dan yang penting menang.

Saya memilki pandangan tersendiri bahwa presiden jokowi bukanlah boneka yang ada dalang dibalik ritme perpolitikan yang pak jokowi lakukan. Dan pernyataan dari ibu megawati yang menyebutkan bahwa ia adalah petugas partai, yag dimamana dari hal tersebut kita dapat menilai bahwa pak Jokowi lebih mengedepankan tugas dirinya sebagai seorang presiden dibandingkan dengan tugasnya sebagai kader PDIP. Kalau saja pak jokowi nurut dengan apa yang dikatakan oleh ibu megawati selaku ketua partai mungkin ibu mega tidak akan menegaskan bahwa pak jkowi adalah petugas partai

Dalam perpolitikan tidak ada "salah dan benar" yang ada "menang dan Kalah". Jadi bukan hal yang mengherankan jika mereka yang bermain dalam politik praktis melakukan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik termasuk dengan menggunakan agama untuk dijadikan sebagai alat berkampanye. dalam agama memilki aturan yang kompleks untuk mengatur kehidupuan manusia dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semuanya diatur oleh agama terutama. Dan menurut saya semua agama menjung-jung tinggi nilai -nilai persaudaraan, kebersamaan dan perdamaian. Dan mereka yang mengaku memakai "agama" untuk sebagai landasan mereka melakukan kontesatasi politik, sudah salah kaprah, karena mereka lebih mengedepankan identitas politiknya dibandingakan dengan nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya, sehingga "politik identitas" menjadi hal yang negatif dan dapat menimbulkan perpecahan.

Politik yang membawa-bawa agama atau yang lebih luas dikenal dengan politik SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) kerap muncul saat menjelang pemilu dan berpotensi memicu konflik. Politik semacam ini tidak lagi mengacu pada program, visi dan misi para kandidat tetapi lebih pada politik identitas yang mengangkat isu SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman dalam bernegara. Nilai-nilai politik sehat mulai luntur seiring maraknya politik identitas, demi mendapatkan kekuasaan mereka memanfaatkan media cetak dan media elektronik untuk dijadikan pesanan untuk menyebarkan kebencian, Hoax dan fitnah calon lawan.

Baru-baru ini yang paling menggemparkan panggung politik Indonesia munculnya Ganjar Pranowo di cuplikan video azan, cara-cara seperti ini tidak asing lagi dalam perpolitikan Indonesia, berbagai macam akan mereka lakukan demi memenangkan calonnya dan isu negatif akan diangkat ke media untuk menjatuhkan elektabilitas calon lawannya. Menurut sudut pandang saya dampak politik SARA lebih parah dari money politik karena sifatnya umum (luas), sementara money politik terlokalisir, efeknya hanya di daerah tempat tertentu saja dan bersifat jangka pendek

PKB yang mana dulu ini? PKB versi Cak Imin atau versi Gus Dur? Kan ada tuh ceritanya bisa diriset sendiri. Kalau yang lama ane agak percaya (dengan statemen tsb), kalau yang baru ane sama sekali tidak percaya. Tapi memang benar tidak mungkin semua (100%) suara suatu ormas masuk ke satu partai. Sama juga tidak mungkin suara satu agama masuk semuanya ke satu partai.

Sama juga penafsiran tentang "pemimpin" itu apakah termasuk Gubernur, Walikota, dsb. Ane juga ga yakin pemimpin yang sebenarnya itu Opung atau Jokowi *just kidding*
Jadi ya bukan tidak mungkin dalam memilih rakyat akan memilih calon yang beragama lain.

Yang jelas politik identitas itu akan selalu ada, tapi apakah rakyat di masa depan akan peduli? Soalnya dalam prakteknya suara mereka belum tentu diakomodasi lebih baik oleh orang yang memiliki latar belakang identitas yang sama.

Membicarakan Agama, pastinya kita akan masuk ke ranah yang sensitif dan suka tidak suka pastinya itu akan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat dan yang lebih parah itu bisa menimbulkan perpecahan. Saya sebenarnya sudah membahas ini melalui topik yang saya mulai disini, https://bitcointalksearch.org/topic/politik-saling-serangpolitik-indentitas-5456684 mungkin dalam konteks yang membedakan adalah disana lebih dibahas tentang politik indentitas yang bertujuan untuk menyerang pasangan calon lain.

Mari kita mulai dengan ini, sebenarnya agama atau kepercayaan adalah sesuatu yang melekat pada masing masing individu dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama mereka sendiri dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Melihat dari itu saya mengatakan bahwa penggunaan agama dalam politik bisa digunakan selama itu tidak menyerang secara brutal pasangan lain yang menjadi lawan politiknya. Misalnya dalam Islam tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seagama dengan dirinya (seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta beberapa waktu lalu), itu sah sah saja asalkan disampaikan dalam wilayah itu saja, maksud saya ketika berada di kumpulan atau acara orang Islam itu sendiri. Menurut saya itu bukan menyerang, sebab itu menurut ajaran dan kepercayaan orang Islam itu sendiri.
Namun yang menjadi masalah adalah ketika narasi itu ada ketika akan datang pemilihan saja, dan itu yang membuat mungkin sebagian orang berpikir bahwa itu sebagian dari penyerangan.

Kalo secara hukum tentu itu boleh di lakukan, selama tidak menimbulkan dampak atau tindakan yang menuju kriminalitas. Tetapi sering kali istilah ekstrim memiliki pandangan dan ruang lingkup yang berbeda-beda jadi sulit menentukan mana yang termasuk ekstrim dan yang tidak. Tapi jujur kalo saya si tidak cocok dengan model kampanye seperti itu, seperti politik identitas. Tetapi cara-cara itu masih dilakukan oleh parpol, mungkin cara itu dirasa cukup efektif. Tapi saya harap di perpolitkan tahun depan tidak ada lagi yang menggunakan model itu, Karena bikin gaduh di kalangan bawah

Bukan rahasia umum lagi bahwa untuk sekarang hampir semua politikus pasti mempunyai buzzer dibelakangnya. dan untuk saat ini, dari kacamata yang saya lihat, oknum buzzer bermain lebih kotor yang dimana mereka memanfaatkan partisipan masyarakat untuk menjatuhkan lawan politiknya dan terus melakukan propokasi yang dapat menimbulkan perpecahan.

Saya menyakal hal itu bahwa "PKB adalah NU, NU adalah PKB" Meskipun PKB lahir dari rahim NU dan sebagian orang menganggap bahwa PKB adalah alat politik NU akan tetapi nyatanya Partai PKB tidak dapat mewadahi suara nahdiyin secara keseluruhan yang dimana keterwakilan suara PKB dari total masyarakat indonesia, kurang lebih hanyalah 10% dan sementara itu NU adalah organisasi terbesar yang ada Indonesia dengan jumlah pengikut lebih dari 50% dari total masyrakat Indonesia. Jadi menurut saya terkait "PKB adalah NU, NU adalah PKB" adalah klaim belaka dari PKB itu sendiri.

Menurut pendapat saya karna sudah mendekati "Pemilu" penggunaan agama untuk berpolitik sesuai jalur nya tidak jadi masalah, yang jadi masalah itu kalau berpolitik didalam lingkup ke agamaan karna regulasi pemilu telah mengatur bahwa rumah ibadah dilarang dipakai sebagai sarana politik praktis.
Jadi sah - sah saja seseorang memperjuangkan tujuan partai nya karena pada fakta nya politik butuh agama untuk mendulang suara. Semoga saja ya gan bangsa ini kedepan nya diberikan pemimpin yang jujur, adil dan amanah.

Iya benar, saya juga memiliki pemahaman dengan anda, sebenarnya tidak ada yang salah dnegan politik identitas asalkan tidak mengandung sara atau untuk membuat perpecahan antar kelompok. Karena kita tau negara indonesia sangat beragam-ragam jadi Politik identitas tidak ada masalah dengannya.

Dari dulu juga banyak politik identitas di bawakan setiap mau kontes pemilu hanya saja tidak ada percahanan seperti terjadi beberapa tahun terakhir. Karena yang terjadi akhir-akhir tahun terakhir ini pemasalahannya ada pada cara dalam menempatkan dan nilai-nilai keseteraan, karena nilai-nilai ini tidak sama pada setiap kelompok yang ada bergantung apa yang ada pada moralitas masing-masing kelompok. Yang terjadi sekarang itu terlihat kasar atau tidak elegan dan menyinggung serta menyerang dengan memanfaatkan keberadaan identitas yang ada. Saya tidak tau apakah ini sengaja di pelihara oleh oknum menyewa Buzzer yang selalu menyerang poltok idenditas  atau memang terjadi secara natural, soalnya setiap mau pemilu pasti isu-isu poltik ini gaungkan kembali. Sekarang saja sudah mulai lagi, seharusnya kita harus paham Politik identitas itu selalu jadi bagian dari demokrasi. Kita bisa melihat contoh yang ada di AS yang sebagian masih berpikiran presiden harus kulit putih dan protestan. Di negara kita juga sudah jadi tradisi atau bahkan jadi "kearifan lokal", seperti di Bali dan Papua. Atau yang sekarang populer saat ini, "PKB adalah NU, NU adalah PKB".

Jelas tidak boleh dunk om. Politik seharusnya bebas dari SARA. Tapi prakteknya ternyata ngga seperti itu karena mungkin ada yang masih membawa-bawa agama, suku, ras, dan antar golongan serta yang lain-lain supaya bisa mendapatkan suara yang banyak. Dan itu sudah biasa menurut mereka sehingga sampai sekarang pun mungkin masih dijalankan.

Sekarang kalau mau dicegah, gimana caranya? Ha wong, dari atas saja mungkin masih ada yang menggunakan politik SARA ini. Contoh, misal kepalanya dari suku ini, nah ke bawahnya kebanyakan akan dari suku ini dan lain sebagaina. Mohon maaf, itu hanya contoh saja.

Di Indonesia sendiri, mayoritasnya muslim, tapi tidak bisa menggunakan hukum islam dalam menangani masalah-masalah hukum karena di Indonesia bukan negara muslim.

Tapi jika sudah ada kesadaran dari semua warga negaranya bahwa yang menggunakan politik SARA itu tidak diperbolehkan dan mereka tidak mengikutinya, saya kira politik SARA itu tidak akan bisa berjalan. Harus ada kesadaran dari masing-masing warga negaranya supaya pintar-pintar melihat situasinya.

Setahu saya tentang menggunakan agama dalam kontestasi politik itu tidak di jelaskan secara rinci di larang, itu boleh boleh saja seperti yang dikatakan agan-agan yang sudah memberikan jawabannya, bukan apa-apa karena memang tidak ada larangannya, namun banyak juga yang mengatakan bahwa urusan agama jangan di campuradukan dengan politik untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok.

Sebetulnya jika di bahas lebih luas akan memberikan kerancuan, karena memang banyak juga yang melakukan aktivitas politik membawa agama, aliran-aliran dan lain sebagainya. Tetapi selagi itu tidak mendiskreditkan kelompok/golongan/agama lain yang memiliki potensi konflik tidak menjadi masalah seperti yang di sampaikan @mu_enrico


Hal semacam ini tidak bisa di cegah di negara kita karena banyak sekali budaya, suku, agama yang merupakan bagian dari bhineka tunggal ika, pasti ada saja hal ini terjadi dimana-mana mengatasnamakan dirinya berasal dari suku, budaya, agama mana mereka berasal, terutama ketika sedang melakukan kunjungan ke tempat-tempatnya secara langsung.

Kalau menurut ane, karena Indonesia ini negara majemuk dan di isi oleh baragam suku, ras dan agama, maka jualan ke-3 produk tersebut akan sangat laris. Tapi jangan lupa, jika produk tersebut dijual terus menerus, maka masyarakat akan bosan dan mengalami kejenuhan. Hal ini tentu sudah kita lihat tempo hari. Ya, jualan Agama itu sudah mulai tidak laku lagi gan. Masyarakat sudah tidak mempan lagi untuk di adu dalam hal spiritual, memang masih ada, tapi kalau tahun depan diterapkan lagi, niscaya suara mereka akan jeblok, malah mungkin tidak dapat 2% suara atau tidak dapat kursi di DPR.

Sebetulnya tidak menjadi masalah dan sah-sah saja untuk seseorang yang menggunakan "politik identitas" agar bisa mememnangkan kontestasi politik. Karena dalam unsur pemerintahan harus ada keterwakilan dari semua kalangan.
Akan tetapi "politik identitas" juga akan menjadi persoalan yang serius dan cukup rumit. Jika dalam prakteknya saling menghina satu sama lain dan tidak mampu menerima perbedaan. Yang dimana hal ini dapat menimbulkan perpecahan.
Dan pelu dipahami bahwa negara kita, merupakan negara yang majemuk yang dimana didalamnya terdapat banyak sekali keberagaman. dan saya lebih suka orang-orang yang memakai politik kebangsaan yang dimana lebih mengedapnkan nilai-nilai persatuan.