Topic: Apakah boleh mengunakan agama untuk politik di Indonesia ? - page 6. (Read 1921 times)

Beberapa waktu lalu, muncul salah satu bakal calon Presiden yang menjadi pemeran dari tayangan video klip Adzan di stasiun televisi, dan tayangan video klip itu memunculkan banyak spekulasi dan di sebut sebut sebagai salah satu cara untuk menaikan elektabilitasnya. Namun masyarakat kita sudah mulai paham akan hal itu, sebab video itu muncul pada saat menjelang tahun politik.
Apakah di kita harus memang melakukan hal seperti itu? ya tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita politik identitas masih menjadi salah satu cara agar menaikan elektabilitas para calon dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kedepannya saya tidak akan kaget ketika ada banyak foto atau video yang menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan identitas para calon.
Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan hal itu, namun yang menjadi masalah adalah ketika politik identitas menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya. Seharusnya mereka bergulat dengan gagasan atau hal lainnya, bukan malah bergulat dan menjatuhkan calon lain dengan isu identitas seperti itu.

Saya tidak pernah mendengar dari mulut Anis Baswedan sendiri jika dia mengusung politik identitas ketika bertarung di Pilkada DKI. Justru yang memicu menggunakan agama dalam pemilihan di DKI adalah Ahok dimana dia menjadikan ayat Alquran sebagai bahan kampanyenya padahal dia sendiri beragama kristen. Ahok bukan hanya menggunakan agama dalam politik tetapi dia telah menista agama islam. Masyarakat sekarang ini sudah paham dan dapat memilih calon pemimpin mana yang menggunakan isu agama dalam memenangkan pertarungan pilpres nanti.

Mungkin karena atmosfer pemilu semakin dekat maka suasana juga agak semakin panas ke belakang, Isu-isu politik identitas menurut ane sudah mulai dijalankan oleh kubu yang pertentangan periode lalu, entah mengapa mereka memainkan itu, padahal dulunya partai tersebut adalah korban. Kayak ada balas dendam politik yang mau mereka lampiaskan pada pemilu 2024. Kalau ane mending kita cooling down saja, ada baiknya berteman saja walau berbeda pilihan di tahun depan.

berkesinambungan yang anda maksud sangat bertolak belakang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan elektabilitas calon lawan, politikus perlu dibekali ilmu agama agar terhindar dari segala perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan negara. Agama dalam berpolitik sangat penting untuk mengubah karakter politikus menjadi lebih baik, tetapi politik yang membawa-bawa agama dalam segi negatif dapat memecah keutuhan dan kesatuan NKRI.

Membawa agama dalam berpolitik yang anda maksud lebih ke hal positif, agama diimplementasikan dalam dasar-dasar aturan negara seperti "ketuhanan yang maha esa", itu yang dilakukan oleh para negarawan sejati pada zaman dulu.
Sekarang hembusan angin telah bertiup dari sisi berbeda, ada yang menggunakan agama untuk mendapat simpatisan masyarakat dan ada juga menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan. Praktik berpolitik seperti perlu diminimalisir untuk menjaga kerukunan berbangsa dan beragama.

Indonesia bukanlah negara sekuler yang secara eksplisit memisahkan urusan negara dan agama. Indonesia memiliki 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan KhongHuChu. Tidak ada larangan atau peraturan pemerintah sama sekali untuk mempromosikan, mengedepankan, memajukan nilai-nilai agama dalam kancah politik. misalnya anda menjadi pemimpin daerah maka anda bisa membawa sebuah daerah ke arah lebih Islami, Kristiani, Hindu, Buddha atau KhongHuChu sesuai agama yang anda anut. Atau bisa juga anda bersifat netral dan cenderung sekuler, itu juga tidak apa apa.

Yang tidak diperbolehkan adalah apabila anda membuat peraturan yang secara eksplisit bertujuan untuk menekan atau mendiskreditkan salah satu agama. Atau anda mengedepankan nilai2 ateisme. Ini juga tidak boleh karena bertentangan dengan Pancasila.

Menurut pendapat saya agama dan politik sangat berkesinambungan, bagaimana tidak karena agama membutuhkan politik sebagai alat menyebarkan ajaran atau pedoman diseluruh pelosok desa, sedangkan politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasi dalam kekuasaan untuk mencari dukungan dari masyarakat.
Dan khususnya di Indonesia, agama dan politik tidak dapat dipisahkan sejak dahulu sampai sekarang, karena keduanya memiliki kesinambungan yang sangat kuat dalam demokrasi di Indonesia.

Jika saya lihat dari kata-kata yang om pakai ini (mengkafir-kafirkan orang), sepertinya om adalah orang muslim. Nah sebagaimana yang semua orang tahu bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang masih menganut sistem pemerintahan Presidensil dan bukan negara muslim meskipun kebanyakan penduduknya adalah muslim, maka politik identitas itu tidak hanya bisa dilakukan oleh calon pemimpin yang muslim saja, namun juga bisa dilakukan oleh calon pemimpin yang non muslim sehingga hal itu harus dikatakan secara menyeluruh kepada semua calon pemimpin, bukan hanya untuk calon pemimpin yang muslim saja. Karena kalau saya pahami dari apa yang om katakan itu, sepertinya om hanya mengarahkan ke salah satu agama saja, yaitu muslim dan saya juga tidak tahu pemimpin seperti apa yang om pilih di masa lalu sehingga om menggunakan kata-kata (mengkafir-kafirkan orang) dalam menanggapi hal ini.

Jika om adalah pakar politik yang sangat handal, maka saya pikir om sudah tahu bahwa politik itu tidak hanya menyangkut tentang pemilu atau pilkada saja. Tetapi juga bisa menyangkut hal lainnya seperti pada sektor ekonomi dan juga pada sektor-sektor yang bisa melahirkan persaingan antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti yang digunakan oleh para pebisnis dan para pedagang yang ada didalam pasar demi bisa terus bersaing dengan para kompetitor ataupun para pesaing mereka. Namun karena dalam topik ini pembahasan politik lebih mengarah ke hal pemilu, baik itu untuk memilih presiden ataupun para anggota legislatif lainnya, saya juga tidak setuju kalau politik identitas masih dilakukan oleh para calon-calon pemimpin di tahun depan, tetapi apakah om yakin kalau politik identitas itu tidak akan terjadi lagi di tahun depan ?

Karena kesbang.jogjakota sendiri juga sudah pernah mengungkapkan dampak dari hal tersebut dimana Dampak dari politik identitas itu juga bisa menimbulkan hal yang cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. sehingga demokrasi yang kita harapkan tentu tidak akan terjadi kalau hal tersebut masih saja berjalan di tahun depan nanti.

Kita lihat nanti ke depan, namun kalau saya agak pesimis karena yang bertarung sekarang ini capres yang dulunya menggunakan strategi itu. Jadi tidak bakal mungkin dia tidak menggunakan Agama karena metode yang pernah dia pakai itu cukup mumpuni kala di DKI. Tapi karena mereka berdua (Anis dan Prabowo) ini saling bersaing, dan jika tim kampanye mereka dulu terbelah, bisa jadi akan sirna dan mungkin tidak ada lagi politik identitas. Tapi kalau berdua ini saling kompromi untuk menjegal lawan satunya, ya bisa jadi ada metode baru yang hadir di 2024 nanti.

Mengangkat atau menggunakan agama dalam berpolitik berpotensi memecah belah kesatuan dalam republik Indonesia. Politik harus bersih dari isu SARA untuk menghasilkan nuansa berpolitik yang indah. Toleransi sudah terjalin dengan erat antar umat beragama, jangan sampai hanya karena politik umat dikotak-kotakkan oleh sekelompok orang yang ingin mengejar kekuasaan dengan tidak sehat.
Kita sebagai rakyat juga harus cerdas, jangan sampai terbawa suasana dengan isu-isu negatif yang disebar oleh pihak yang bertanggung jawab. Persatuan Indonesia perlu dijaga seperti bunyi Sila ke tiga.

Memang secara aturan negara tidak ada yang melarang dengan menggunakan agama untuk politik. Tetapi secara pendidikan politik tidak mencerminkan kedewasaan. Apalagi jika melihat di pemilu sebelumnya banyak pihak yang menggunakan isu agama untuk memecah belah bangsa dengan mengusung politik identitas. Kita berharap pada pemilu yang akan datang tidak ada lagi isu cebong kampret dan juga tidak ada lagi politik identitas yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Saya juga setuju jika dalam kampanye nanti tidak ada boleh lagi ada yang mengkafir-kafirkan orang lagi dan menyesatkan orang lain demi mendapatkan suara dikalangan masyarakat.

Ya memang setau saya tidak ada larangan menggunakan agama untuk alat politik, tetapi dari yang sudah-sudah kesannya agama dibuat untuk adu domba jadi saya tidak terlalu setuju meskipun tidak ada larangan tentang hal itu. Saya hanya berharap di perpolitikan yang sebentar lagi akan dimulai, cara-cara seperti itu tidak lagi digunakan, meskipun menggunakan agama untuk politik semoga mereka bisa menggunakan itu dengan santun tanpa menjelekan golongan atau agama lain, sehingga perpolitikan kita semakin dewasa

Selama hal itu tidak melanggar aturan negara dan aturan-aturan dari keagamaan yang ada di Indonesia, saya kira hal tersebut tidak menjadi masalah untuk digunakan selama penempatannya bisa sangat jelas karena di beberapa provinsi hal-hal yang menyangkut dengan keagamaan masih sangat diutamakan sehingga para pemilih atau pemberi suara untuk Caleg tertentu pasti akan mempertimbangkan masalah agamanya apa. Karena hal itu juga merupakan sebuah toleransi yang cukup jelas dan selama seseorang tidak menjual imannya demi politik serta tidak menyesatkan orang lain demi politik, saya pikir tidak ada yang salah dengan hal tersebut.

Meskipun pada 2018 Kementrian Agama Republik Indonesia pernah menegaskan bahwa berpolitik itu justru harus berlandaskan dan berorientasi pada ajaran agama. Sebab, kehidupan politik bisa menjadi tanpa moral dan etika, bila tanpa panduan agama. Dan Hal yang tidak boleh dilakukan, adalah memperalat ajaran agama untuk kepentingan pragmatis politik praktis, sehingga terjadi manipulasi dan eksploitasi agama. Sumber: kemenag.go.id

Iya gan ane setuju dengan pendapat agan. Pada dasarnya sah-sah saja kita membawa agama dama perpolitikan. Karena hal tersebut memang sangat bisa sekali untuk diterapkan gan. Dalam semua agama pun ane pikir hal-hal seperti kemanusiaan dan akhlak yang baik bisa diterapkan dalam perpolitikan. Apakah itu menjadi undang-undang atau hal lainnya. Misalnya seorang yang menjadi tokoh agama boleh saja beliau membawa unsur agama dalam kampanye beliau. Karena memang beliau adalah tokoh agama.

Masalah baru muncul ketika hal ini dimanfaatkan dan dimainkan sebagai drama perpolitikan. Orang yang dulunya jarang terlibat dalam kegiatan keagamaan tiba-tiba berubah menjadi marbot mesjid atau tukang azan, ups. Orang yang dulunya hanya terdengar kiprahnya di dunia bagian pemerintahan tiba-tiba sjaja sudah berbaur dan bersilaturrahmi ke tokoh-tokoh agama. Hal ini yang menjadi masalah ketika mereka membranding diri dengan agama, bukan karena memang sudah dikenal agamanya.

Dalam dunia perpolitikan agama memang selalu menjadi bahan untuk dijadikan bahan untuk Didiskusikan, padahal agama adalah sarana untuk mencegah agar tidak terjadinya penyelewengan Ke arah yang tidak kita inginkan. Politik di Indonesia walaupun dibawa -bawa agama dalam politik system politik Indonesia makin rusak apalagi tidak  bawa-bawa agama, bagi ane boleh dibawa agama asal tau system yang berlaku atau cara main biar tidak melanggar system kepemiluaan di Indonesia

Menurut beberapa survei menunjukan bahwa suara pribadi beliau mencapai 18% dari total keseluruhan masyarakat indonesia dan ini  bukanlah jumlah yang sedikit karena rata-rata perolehaan suara partai hanyalah beberpa persen. dan cuman berbeda sedikitlah antara perolehan suara dari partai PDIP dan perolehan suara yang didapat oleh pak jokowi.
Dan hal ini menunjukan bahwa memang walaupun pak jokowi tidak bersama dengan partai PDIP beliau tetaplah menjadi sosok yang kuat pada masanya.

Pendukung Jokowi itu tidak hanya PDIP tapi gabungan beberapa partai besar yang diantaranya ada di kabinet, sebenarnya jika Jokowi melenceng dari PDIP kala itu, partai lain sudah pasti akan jadi pendukung utama, karena karisma dan sosok dia sebagai presiden periode lalu sudah teruji, Tapi karena dia adalah kader partai PDIP sehingga dia lebih mendahulukan si merah ini, walau mungkin dalam hati, pengen rasanya meninggalkannya.

Memang seharusnya begitu antara agama dan negara harus berjalan secara beriringan, karena keduanya bisa saling melekangkapi untuk mencipatakan kesejahtra'an masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadikan agama sebagai identitas politiknya jika yang mereka perjuangkan adalah nilai-nilai agamanya yang mengajarkan tentang perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan. Namun realita yang terjadi pada saat ini agama dijadikan sebagi alat untuk saling menjatuhkan antar lawan politik mealui isu yang mereka mainkan, Yang sebagai contohnya mereka seringkali mengutip salah satu ayat suci untuk melemahkan dan menyerang lawan politiknya.

Memang sudah menjadi budaya politik di Negara Indonesia dari dulu, Agama dan Politik sebenarnya bisa berjalan beriringan. Namun dalam aplikasinya di lapangan banyak yang memanfaatkan Agama, Suku dan Ketokohan sebagai cara instan untuk mendapatkan dukungan. Upaya pencegahan tidak bisa juga dilakukan, sebab dalam sistem Demokrasi dibenarkan selama tidak melanggar aturan.

Biasanya hal semacam ini sering di sebut dengan Politik Indentitas, dimana nilai tawar akan terus naik ketika membranding diri dengan mengaitkan Agama atau Suku. Saya pikir hal ini cukup masuk akal untuk dilakukan, sebab akan lebih memangkas biaya kampanye dan lebih menghematkan pengeluaran.

Wah menurut saya pribadi korelasi agama dengan politik sudah sangat kental dari dulu sih walau rentan menjadi saran doktrinasi daro pihak tertentu , politik agama di Indonesia cenderung massive.

Jika suatu khalayak belum pernah memahami seluk beluk politik agama maka akan sangat rawan akan terjadi perpecahan atau akan menjadi boomerang kepada penganut gaya politik tsb. Apalagi suatu pernyataan juga sangat akan dikaitkan dengan politik agama contoh saja kasus penistaan agama Ahok dulu misalnya.

Bukannya semua partai ada identitas, semua calon ada identitas. Bayangkan kalau orang dan partai yang tidak beidentitas ikut pemilu. Sebenarnya politik identitas boleh, memilih yang sesama suka, pilih sesama agama, dll. tidak ada yang larang hanya saja politik identitas yang terjadi sekarang sudah berlebihan sehingga sudah menimbulkan kegaduhan di dalam kelompok masyarakat.

karena menurut saya yang tidak boleh itu politisasi identitas, ini yang sangat rentan akan perpecahan. Karena Politik identitas dengan politisasi identitas adalah dua hal yang berbeda. Politik identitas itu ada background history-nya,Politik identitas dasarnya adalah kesejahteraan sosial. Sedangkan politisasi identitas dasarnya adalah menjaring suara segelintir kelompok dengan segala cara yang tidak benar. Seperti kasus Ahok dengan  suart Al maidah itu jelas politisasi identitas padahal dia gak ngomong begitu juga orang sudah paham.