Topic: Platform Exchanges Di Indonesia - page 16. (Read 9883 times)

Kalau saya lihat disini: https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, exchange www.bitwewe.co.id itu sudah terdaftar, artinya mereka tidak semata-mata mengatasnamakan diawasi Bappebti. Sementara itu untuk naga exchange, saya lihat di link situs Bappebti tersebut website exchange-nya masih tertera koinku.id (setelah diakses dialihkan ke https://nagaexchange.co.id/).

Dengan kata lain exchange-exchange yang bisa dikatakan masih baru tersebut memang merupakan exchange resmi yang sudah terdaftar di Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto; Perihal apakah dikemudian hari bisa disandingkan dengan exchange sekelas Indodax atau Tokocrypto tergantung dari strategi marketing mereka juga bagaimana bisa menarik minat user yang bisa saja sebagian ada yang sudah "betah" di exchange lain, plus penambahan jenis pair aset kripto ataupun penyediaan fitur-fitur yang sekiranya tidak ditawarkan exchange lain.

Saya masih ingat ketika dulu awal-awal exchange Pintu buka (ada juga thread diskusinya di board Indonesia) itu masih sedikit fitur dan juga pilihan pair aset kriptonya, namun sekarang sudah banyak berubah. Artinya tidak menutup kemungkinan exchange baru lainnya juga bisa bersaing. Meskipun demikian tetap perhitungkan dengan matang pilihan exchange untuk bertransaksi, karena bagaimanapun juga kita tidak memegang kendali penuh atas private key dari aset yang "dititipkan" disana. DWYOR.

Tapi kok gak ada pair IDR seperti manda katakan di atas?, semuanya saya lihat hanya USDT, sejauh yang saya ketahui exchange ini cuma listing beberapa coin seperti BTC, ETH, BNB, LTC dan ADA yang kesemuanya pair USDT. Atau mungkin karena kita belum mendaftar saja jadi yang terlihat hanya itu.

Dan, walau bagaimana pun, Bappebti atau OJK pasti akan melihat juga pair coin tersebut, jika tidak ada IDR, mungkin akan jadi pertimbangan mereka untuk memberikan Izin beroperasi di Indonesia.

Hamdi Hassyarbaini ini seorang pengusaha asal Indonesia, dia juga termasuk komisaris Independen perusahaan properti Capri Satu Nusa jadi kemungkinan besar agak paham dalam berbisnis, akan tetapi karena bisnis properti ini agak beda dengan bisnis crypto jadi perlu pengetahuan lebih dalam hal marketing. maka Dia harus lebih belajar lagi ke tokocrypto, atau bisa menghubungi orang yang lebih paham dalam hal itu, tidak asal rekrut teknisi doang.

Ada banyak sekali platform exchange baru yang hadir dan membawa nama BAPPEBTI sebagai pengawas/lisensi, selain Bitwewe ini, saya juga tahu nama seperti Naga Exchange (sebelumnya Koinku), kemudian muncul pertanyaan, apakah exchanges ini bisa menjadi alternatif dan bisa di sandingkan dengan Tokocrypto atau Indodax? jawabannya adalah tidak (dari sudut pandang saya). Hal ini di karenakan exchanges baru ini masih konservatif dalam hal koin/token yang terdaftar di platform mereka.

Contohnya saja Bitwewe, sejauh ini saya hanya melihat total 5 pair disana, BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, LTC/USDT, ADA/USDT , dan bahkan pairs ini tidak sesuai dengan apa yang ada di FAQ mereka pada pertanyaan "asset crypto apa yang didukung bitwewe?".

Saya pernah membaca sekilas tentang Bitwewe ini tetapi memang belum mempelajari lebih jauh tetapi dalam beberapa artikel yang saya baca sebenarnya cukup menarik tentang Bitwewe ini karena ada statement dari Hamdi Hassyarbaini selaku Direktur Utama yang mengatakan bahwa seluruh saham mereka dimiliki oleh orang Indonesia. Tetapi didalam pemberitaan lain juga dikatakan bahwa untuk Launching pertama yang mana rencana awal mereka adalah Mei sekarang hanya akan melayani perdagangan 6 kripto utama yaitu Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, BNB , Litecoin dan Cardano. Selebihnya masih belum ada tanggapan yang lebih jauh tetapi memang mungkin ini bisa jadi cukup bagus untuk tahap awal mereka launching.

Ini ada platform exchange baru yang sedang menyelesaikan administrasi untuk mendapatkan izin sepenuhnya dari Bappebti, nama exchangenya adalah bitwewe. Rencananya platform akan dibuka untuk umum pada awal Mei 2023 (tanggal TBA). Karena penasaran, saya coba buka websitenya, sejauh ini dari UI sepertinya ringan, saya belum mendaftar exchange ini, mungkin nanti Bitwewe bisa menjadi alternatif bagi yang sedang mencari alternatif exchange lokal. Pada halaman exchangenya juga ada informasi pajak, jadi ini bagus bagi trader yang ingin tahu berapa nominal pajak, exhange ini sudah menyediakannya. Tapi ingat, ini masih proyek baru. NFA/DYOR/DWYOR

Bisa di pahami sih kalo agan merasa tidak nyaman dengan pengalaman agan menggunakan Tokocrypto. Cs meminta agan memberikan tujuan penarikan dengan screenshot wallet agan. Saya pikir agan tetap hrus kooperatif dengan CS TKO dengan memberikan informasi yang diminta oleh mereka supaya proses penarikan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Sebanarnya itu tidak ngeri meraka hanya ingin memastikan saja. soalnya teman saya juga pernah begitu saat melakukan WD di mintain seperti agan.
kalaupun agan tetap merasa tidak nyaman dan ingin menghapus akun, itu juga adalah hak agan sebagai pengguna. Tapi kalau agan ingin menggunakan pertukaran kripto lainnya, pastikan agan melakukan riset terlebih dahulu mengenai reputasi, dan keamanannya sebelum membuka akun. Saya Pribadi untuk saat ini Tokocrypto pilihan yang tepat untuk transaksi.

Sudah hampir dua tahun saya menggunakan bursa tokocrypto om, tetapi tidak pernah mengalami hal semacam itu sampai sekarang. Dan saya pikir om hanya perlu berkomunikasi dengan CS tokocrypto berdasarkan masalah yang om hadapi itu, karena saya yakin pihak tokocrypto akan membantu om untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Jadi jangan takut dengan bukti atau SS yang mereka minta itu, serta jangan berpikiran buruk juga untuk tokocrypto karena mereka hanya meminta hal yang wajar untuk menyelesaikan masalah dari pengguna tokocrypto.

Lagi pula pihak tokocrypto sendiri selalu memberikan informasi atau pengumuman lebih awal kepada para penggunanya melalu email apabila ada sebuah aset tertentu yang akan dibuat pending, baik itu dalam hal WD maupun dalam deposit seperti pada contoh USDC dalam beberapa hari yang lalu setelah berita tentang SVB diterbitkan.

Kalau user lain tidak mengalami hal yang sama, kemungkinan mereka melihat aktivitas akun agan mencurigakan. Ane bukan pemakai Tokocrypto jadi ga bisa memberi feedback, tapi rata-rata yang beginian sih melibatkan riwayat deposit dari alamat yang dilabeli address mixer (kalau tidak salah sudah ada yang share akunnya harus direview karena dia deposit lewat mixing address), gambling, dst. Coba dicek apakah input agan ada yang punya koneksi ke alamat" yang bersangkutan, karena bisa saja mereka menganggap itu semua aktivitas agan, walaupun agan hanya nerima bonus/dibayar dari orang lain misalnya. Bisa juga volume WD agan besar sekali sampai mentrigger flag khusus.

Sejauh ini di Pintu sih ane belum pernah mengalami kejadian serupa meskipun beberapa kali deposit dari hasil mixing. Entah Pintu yang lebih longgar aturannya atau mereka tidak menerapkan chain analysis seketat Tokocrypto. CMIIW.

Maksudnya?, diminta detail wallet atau address?, kalau diminta detail wallet, misalnya wallet metamask atau trust wallet, di SS aja tuh gambar musang metamask, tapi kalau diminta address, di SS saja addressnya, tapi ditutupi separuh, jadi hanya diliatin 0x.. nya aja.

Dan, Saya berharap yabes tidak mengakses situs phising tokocrypto: Karena dari yang saya lihat komen dia Sebelumnya dimana dia diminta melampirkan NPWP. dimana kita-kita di sini (dari beberapa komen di atas) belum sama sekali diminta untuk melampirkan itu (NPWP), saya rasa di situ juga aneh dan keanehan juga berlanjut ketika diminta SS wallet, selama saya hampir wara-wiri di seluruh exchange di Indonesia, belum pernah sekalipun di minta SS wallet, walau pernah bermasalah keterlambatan sampai semingguan

Jadi, ya harus dipertanyakan, jangan-jangan bukan tokocrypto?.

Dikutip dari pajakku.com, penerapan pajak di exchange lokal Tokocrypto sudah berlaku sejak 1 Mei dengan nominal biaya trading fee di Tokocrypto menjadi 0,31 persen dengan rumus hitungan (biaya trading 0,1 persen + PPN-PPh 0,21 persen). Saya sedikit heran dengan agan yang tidak tau sama sekali tentang penerapan pajak bahkan sudah diberitahukan berkali - kali via email akun Tokocrypto yang bersangkutan.

Namun saya sedikit aneh dengan komplain anda tentang penarikan yang tertunda dan pihak Tokocrypto menanyakan tentang wallet tujuan withdrawingnya, saya rasa sangat tidak pantas atau memang akun anda sudah tidak aktif dalam waktu yang lumayan lama sehingga butuh review kembali atau diproses secara manual saat melakukan penarikan.

https://www.pajakku.com/read/627b5d63a9ea8709cb189f98/Pajak-Kripto-Mulai-1-Maret-2022-Tokocrypto-Paparkan-Hitungan-Biayanya

Telat baca info, tenyata sekarang pajak sudah merambah ke exchange.
Kapok pake tokocrypto, kemarin deposit USDT + IDR (Bank)>niatnya digabungin biar jadi BNB.
Waktu WD status jadi tertunda dengan waktu yang lama.
Tanya CS, saya dimintain tujuan penarikan+SS ke wallet mana. Duhh ngeri sampai hal pribadi pun harus sampe tau.
Sampe skrng masih pemeriksaan, rencana abis WD.... mau delete account tokocrypto.

Kita sebagai rakyat punya hak dan kewajiban, kalau tidak seimbang, mungkin kewajibannya tidak jalan seperti bayar pajak tadi, ya gak usah jauh-jauh deh, kalau tidak mau bayar kewajiban, misal; pajak motor, apa berhak dapat jalan aspal mulus?. ya gak usah komplain kalau kewajiban saja tidak terpenuhi.

Kalau masalah kebijakan berbelit-belit, itu adalah sistem yang harus dijalani sesuai SOP oleh pemerintah > dibuat oleh DPR, > DPR dipilih rakyat. tiap jenjang ada validator dan disposisinya, sehingga tidak salah dalam penerapan aturan dan UU.

pajak akan menjadi 0.22% jika exchange tersebut tidak terdaftar di bappebti.

ya kalau gak mau ada pajak ya jangan transaksi tiap hari, di hold aja cryptonya sampai benar-benar banyak dan harga sudah 10x baru jual.

Kalau agan exchange di pasar lokal, bukankah "hanya" 0,1% pajaknya per transaksi gan? Yakin itu exchangenya gak malak agan? Saya asumsi agan trading hanya beberapa juta/puluhan juta per bulannya, katakanlah 100 juta per bulan, maka pajak yang agan bayar adalah 1 juta (bener gak nih?). Kalau dibandingkan dengan pajak P2P online yang saat ini marak di pasaran, ane rasa masih jauh lebih murah karena tarifnya di situ besar sekali. Bukan berarti ane berharap pajak kripto jadi lebih besar, cuma saat ini ane rasa masih oke.

Mungkin lebih bagus kalau term yang dipakai bukan menghindari pajak gan, tapi membayar lebih murah atau kata lain yang serupa. 

Saya memiliki beberapa trik atau tip jika memang enggan dengan sistem pajak yang diterapkan saat ini di market lokal baik Indodax maupun di Tokocrypto, bahkan saya sendiri tercengang saat melihat transaksi penjualan stable koin USDT dari 6 bulan yang lalu dan jumlah pajak yang sudah saya setor untuk negara ini. Meskipun tidak mengerti dan adanya transparansi kemana uang atau kutipan pajak dari cryptocurreny digunakan selama ini karena saya sedikit berasumsi kebanyakan pegawai di kantor pajak memiliki gaji yang cukup besar dan jumlah kekayaan mereka diatas rata- rata para pejabat negara lainnya.

Berikut tip untuk menghindari pajak saat transaksi trading di cryptocurrency.

• Trade di market luar terutama exchange yang memiliki pair BIDR seperti Binance
• Saat trading boleh menggunakan pair busd, usdt, btc atau altcoin lainnya namun saat saldo dalam bentuk stable koin trade terlebih dahulu atau convert dalam bentuk BIDR
• Hasil trading di Binance dalam bentuk BIDR di withdraw ke Tokocrypto karena saat ini hanya Tokocrypto yang support pair BIDR, untuk penarikan via Indodax saya belum memiliki trik agar terhindar dari pajak
• Saat saldo di Tokocrypto dalam bentuk BIDR kita tidak perlu membayar pajak karena tidak ada transaksi jual beli lagi, cuman hanya butuh fee withdraw untuk saat ini Rp 10.000,00 dibandingkan withdraw dalam bentuk BUSD dan harus membayar paja sebesar 0.11% + 0.10%

Ya mas, ujungnya untuk konversi ke Rupiah pastinya memerlukan exchange lokal ataupun penjual melalui P2P yang menyediakan jasa jual beli aset kripto dengan mata uang Rupiah, sementara untuk memangkas pengeluaran dari trading (yang tidak terkait dengan deposit atau withdraw dengan uang Rupiah) karena adanya pajak dari jual beli aset kripto di exchange lokal, tentu akan cukup berasa bila tradingnya cukup aktif apalagi dalam jumlah yang lumayan besar.

---

Bisa saja, namun mudah-mudahan tidak terjadi dalam waktu dekat. Bahkan Bappebti mengungkapkan kalau pajak kripto tersebut kecil jika dibandingkan dengan total transaksi yang ada:
https://finance.detik.com/fintech/d-6497814/bappebti-ungkap-alasan-pajak-kripto-kecil-dibandingkan-transaksi

Tapi pada akhirnya bakal tetep balik menggunakan exchange lokal saat akan mengkonversi cryptocurrency ke Rupiah Kang  . Namun kalo dihitung-hitung memang bisa memangkas pengeluaran dari banyaknya aktifitas trading yang dilakukan, jadi kena pajaknya hanya saat menarik dan mencairkan aset di exchange lokal. Mungkin akan beda cerita jika Binance masih memiliki fitur WD ke bentuk Rupiah (yang saat ini sudah dinon-aktifkan fungsinya), maka kemungkinan besar akan banyak trader yang hijrah ke Binance.

Dari yang saya ketahui, bahkan untuk pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia namun belum terdaftar di Bappebti pajaknya itu bisa sekitar dua kali lipatnya (PPh 0,2% dan PPn 0,22% untuk saat ini); Saya kira besaran tersebut untuk memberikan penekanan secara tidak langsung kepada user yang "maksa" transaksi disana untuk beralih ke pedagang aset kripto resmi; Namun untuk exchange yang belum terdaftar resmi dan kena besaran pajak double tersebut saya pribadi belum tahu yang mana exchange-nya.

Dari yang saya baca dan pahami, mereka bukannya tidak pernah komplain, tetapi komplainnya diwakilkan melalui Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo); Melalui ketua umumnya itu sudah mengusulkan agar PPh nya diturunkan menjadi 0,05%, termasuk mempertanyakan perihal PPn.


Imbasnya bagi trader bisa saja "lari" ke exchange luar negeri (yang lebih ramah pajak) untuk aktivitas trading ataupun investasi aset kriptonya gegara besaran pajak aset kripto ini.

Berarti besaran potongan pajak sekali transaksi Tarif PPN + Tarif PPH atau 0.11+0.10 ya? kalau hitungan seperti ini lumayan juga ya besarannya karena dua kali transaksi baik jual maupun beli kita sudah menyumbang pajak sebesar 0.4% lebih.

Cuman agak sedikit aneh dengan sistem pajak di cryptocurreny karena kita membayar pajak setiap hari tergantung dengan transaksi yang kita lakukan bahkan besarannya lebih besar dibandingkan pajak usaha lainnya karena pengutipan di akhir tahun sesuai dengan penghasilan sebuah proyek atau usaha tersebut. Namun entah kenapa pihak Tokocrypto dan Indodax selama ini tidak pernah komplain dan langsung menerima usualan sistem pajak yang dianggap tidak menguntungkan untuk trader.

Sementara itu, untuk di Tokocrypto bisa dilihat melalui menu Pesanan/Orders kemudian pilih Riwayat Pajax/Tax History, rincian data yang ditampilkannya seperti nampak berikut ini:



Btw, terkait NPWP saya lihat di Tax History akun Tokocrypto saya diatas yang tercantum hanya milik Exchange-nya sementara untuk user tidak tercantum, karena memang seingat saya belum pernah diminta upload dokumen NPWP.

---

Untuk besaran potongan pajak sendiri bukankah mestinya seragam ya mengikut aturan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 ?

Iya memang seperti sulit untuk di revisi lagi tapi setidak nya kalau dipajakin tapi legalitas dan perlindungan bagi trader kripto harus di perhatikan juga jangan ambil manisnya aja, benar gak?

Kalau ada pajak yang dibayar ke pemerintah, harusnya ada timbal balik jasa dari pemerintah berupa perlindungan. Sekarang pemerintah belum memiliki undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada investor kripto. Jadi menurut saya pajak besar yang diberlakukan untuk kripto semena-mena.