Topic: Adakah cara untuk mempercepat adopsi bitcoin di Indonesia? - page 2. (Read 3205 times)

saya pikir adanya dukungan dari pemerintah tentang cryptocurency semakin bertambah pula penguna crypto diindonesia gan cuman seiring waktu berjalan menemukan solusi sih mungkin masih jauh gan karena antra ragu dan tidak dan juga mejadi penghambat adalah tenglogi yang masih kurang memadai

saya rasa nggak segampang itu om menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena sesuai undang-undang Republik Indonesia tentang mata uang yang seperti om cyfer bilang disini

tapi untuk sekarang sih ane rasa pengguna cryptocurrency di Indonesia udah mulai merasa tenang karena pemerintah sekarang udah mulai berpikiran terbuka soal blockchain dan cryptocurrency. Yah semoga aja dalam beberapa tahun kedepan pemerintah bisa segera menemukan solusi perihal bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia

Pendapat saya pribadi , sulit sekali indonesia menerapkan teknologi baru entah itu bitcoin , blockchain atau teknologi lainnya. Semua keputusan masih ada di tangan pemerintah kita.
Para pengembang blockchain hanya bisa menunggu gerakan secara global, baru indonesia berani ikut andil. Itu hanya pendapat pribadi saya dari pengalaman pribadi saya juga
melihat pertumbuhan teknologi di indonesia.

Dear gan Husna,

Saya setuju dengan Anda bukan bitcoin yang kotor (barang scam) tapi yang salah bagaimana orang mendapatkan bitcoin dan menggunakannya.

Cek ini:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

Maka dari itu dibuatlah perbaikan-perbaikan pada peraturan sebelumnya untuk sebisa mungkin menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5368

Bukan bitcoin-nya yang scam, tapi tepatnya lebih kepada pelaku penipuan (scammer) yang mengatasnamakan/menggunakan iming-iming bitcoin untuk menipu.

Malam agan yang saya hormati , saya kagum dengan postingan unik ini

saya juga jujur ingin mempercepat adopsi bitcoin
yang saya lakukan adalah menjelaskan dulu siapa ROOT of EVIL-nya (FED the Federal Reserve), jika orang paham uang buatan Bank pasti inflasi karena unlimted supply -> mereka akan mecari apa yang limited supply -> pilihannya hanya Emas/Aurum dan Bitcoin.
jika setiap hari kita berjuang untuk promosikan ini pasti manusia akan cepat merubah cara berpikir untuk tidak cinta FIAT atau Rupiah. #IMHO
silahkan kalo mau kita ngobrol2 ttg bitcoin saya bisa PM no WA biar akrab gan , salam damai

Cara tercepat untuk mengadopsi bitcoin di Indonesia adalah dengan cara melegalkannya (regulasi), tetapi itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari dampak dan perlindungan hukum terhadap pemegangnya, tentu pemerintah tidak ingin masyarakatnya yang awam salah memilih dan akhirnya banyak yang dirugikan, karena bitcoin sendiri masih ditakutkan untuk scam di Indonesia dan juga tidak ingin melegalkan sarana kejahatan untuk terorisme atau narkoba, meskipun pemerintah melegalkan indodax tetapi tetap saja perlu ada KYC, betul? Nah hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan, cukup rumit memang kalo kita hanya melihat untuk melegalkannya saja.

Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019
Tentang: Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) Di Bursa Berjangka
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5368

Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam perlakuan terhadap bitcoin / Aset Kripto di Indonesia.

---

Sebelumnya ada empat peraturan tentang aset kripto dan emas digital yang diterbitkan Bappebti yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Permendag No. 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

• Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
• Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
• Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
• Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Sumber:
http://www.bappebti.go.id/
https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-terbitkan-peraturan-tentang-kripto-dan-emas-digital

Bukan hanya inovasi2 positif yang akan terjadi, bahkan inovasi negatif juga akan bertambah canggih.
Bahkan, jika pemerintah tidak ambil peran sekarang...maka di masa yg akan datang hanya akan menelurkan regulasi2 lemah karena berdasarkan pada konsensus awal keberadaan teknologi kripto.
Untungnya pemerintah melalui bappeti telah melakukan pembaruan regulasi terkait perkembangan kripto. Hal ini berdasarkan pengamatan saya adalah untuk melakukan pengamanan terhadap pengguna aset kripto.
Silahkan dilakukan googling untuk menelusuri perubahan apa aja yg dilakukan bappeti terkait aset kripto.

Seperti yang sudah di jelaskan di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa mata uang alat pembayaran yang sah yakni mata uang yang yang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Yakni Rupiah.
Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin Atau Cryptocurreny lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di indonesia.
Bahkan BI menghimbau masyarakat agar berhati-hati kepada Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, Segala sesuatu/Resiko di tanggung pemiliknya/pengguna Cryptocurrency.
Penjelasan UU di atas sudah jelas bahwa Bitcoin&Cryptocurrency lainnya tidak bisa di gunakan untuk alat pembayaran yang sah di negeri ini.
Karena memang kita sudah tahu sendiri Nilai positif dan Negatif cryptocurrency, di tambah banyaknya isu-isu negatif cryptocurrency dalam penggunanya.
Maka kita sebagai pengguna cryptocurreny sudah seharusnya merubah citra negatif menjadi positif agar pemerintah dan masyarakat bisa berpandangan positif terhadap mata uang crypto, setidaknya bisa di terima dengan baik di negara ini walaupun tidak menjadi mata uang alat pembayaran yang sah.
sumber: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia

Sebenarnya sangat mudah jika ada campur tangan pemerintah indonesia, Tapi sampai sini saja menurut saya buat apa jika diluar sana masih banyak negara juga tidak mengesahkan bitcoin (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran sah seperti uang yang sering kita gunakan untuk sehari-hari.

Belum lagi resiko yang besar juga menjadi faktor status bitcoin (cryptocurrency) yang ada saat ini di setiap negara tersebut.

Menurut saya sih status komoditas saja sudah cukup untuk saat ini, Karena tidak di pungkiri untuk kedepannya pasti akan muncul inovasi-inovasi yang lebih matang lagi.

Maaf mas, Anda salah dalam mengartikan Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hal yang sama. Pada masa pembuatan UUD 1945 tidak ada mata uang kripto 

---

mungkin bisa jadi pelajaran juga buat yang masih salah kaprah dalam menganggap UU adalah sama dengan UUD, ini saya kutip definisi dari UU dan UUD

Undang-Undang (UU): Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
UUD:  hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia.

Beberapa artikel yang menjadi rujukan saya:
1. https://guruppkn.com/perbedaan-uu-dan-uud
2. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan
3. https://ngada.org/uud01-1945pjl.htm

Di UUD 1945 Bab dan pasal berapa ya gan?

Sepengetahuan saya tentang perbankan dan mata uang di Indonesia itu antara lain diatur pada:
Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perubahannya diatur pada UU RI No.10 Tahun 1998
Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Saya menukarkan BTCitcoin ke rupiah terang-terangan menggunakan jasa exchanger Indodax ataupun Luno. 

 untuk mempercepat adopsi bitcoin di Indonesia itu sangat mustahil gan, karena sangat bertolak belakang dengan UUD 1945, tentang perbankan dan uang rupiah sebagai alat tukar yang di resmikan,,, Walau pun ada komunitas 2 tertentu yang menggunakan bitcoin sebagai alat tukar itu pun masih sangat minim dan terselubung,

Namanya juga RI 1, tentunya setiap komentarnya bisa mengundang perhatian khalayak (khususnya di Indonesia) apalagi jika dinyatakan di publik medsos (twitter, dll) entah itu rame dengan yang pro ataupun yang kontra dengan pernyataannya.

Jika hanya untuk sekadar rame-rame an di medsos apalagi 'kalau' hanya untuk menambah popularitas semata ya buat apa juga.
Yang penting realita-nya.

Namun saya juga meng-apresiasi setidaknya ada 'perhatian' pemerintah terkait teknologi blockchain/bitcoin dan lainnya meskipun 'mungkin' penerapannya belum memenuhi ekspektasi para penggiat crypto.

kalau anda mengiginkan bitcoin supaya menjadi alat pembayaran yang sah di indonesia,saya kira itu bukan hal yang gampang. karena banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum semua itu menjadi nyata. salah satunya teknologi pendukung. bagi masyarakat yang masih belum mengerti tentang uang crypto,kebanyakan mereka menggunakan alat transaksi perdagangan menggunakan uang yang sudah beredar seperti rupiah.

Mempercepat Adopsi Bitcoin di Indonesia sebenarnya bisa-bisa saja, intinya berbasis komunitas. Fluktuasi sebuah nilai pada bitcoin juga bisa diupdate secara realtime. Mari berkaca dengan banyak komunitas yang ada diIndonesia, setiap kali event yang bersifat tradisional, tidak jarang mereka bertukar barang/makanan dengan menggunakan uang kayu yang mereka buat atau semacam bazar makanan yang mengharuskan pembayaran menggunakan kartu yang di topup pihak penyelenggara.

Nah, lalu bagaimana dengan bitcoin?

Mungkin dalam suatu event/pameran tentang teknologi, pengelola dapat membuat transaksi jual/beli barang menggunakan bitcoin dengan syarat ada layar yang selalu update harga. misalnya saya ada suatu event pameran teknologi, disana tersedia stand makanan/minuman dan tertera harga 2000 sat/31 juli 2019. Adapun cara legalitasnya bisa menggunakan perjanjian saat registrasi/pengumuman bahwa transaksi menggunakan bitcoin. Adapun izin untuk dapat terselenggara agar tidak menyalahi regulasi bisa melibatkan exchanger sebagai jaminan atas aset para pedagang.

Kemudian, kita tahu bahwa dunia mayantara adalah dunia saling percaya terhadap orang lain. Membuat kelompok-kelompok saling bertukar barang dengan jaminan bitcoin juga bisa jadi alternatif. Intinya adalah memanfaatkan komunitas terlebih dahulu. Adapun legalitas akan menemukan jawabannya ketika sudah banyak masyarakat saling percaya terhadap teknologi dan tau pasti cara menggunakannya. 

Kalau anda salah satu member indodax, upaya-upaya ini sudah lama ada sebenarnya. Anda bisa lihat di email tentang pemberitahuan event-event yang berkaitan dengan teknologi ini.
Kemudian sosialisasi tentang blockchain, bitcoin ataupun cryptocurrency bukan hanya mesti dibebankan ke Indodax saja.
Banyak pihak yang bisa ikut andil termasuk anda.

---

Beberapa event edukasi tentang Bitcoin/cryptocurrency bisa anda lihat antara lain pada link berikut:
https://bitcointalksearch.org/topic/event-meetup-dan-diskusi-5095543

Blockchain pada dasarnya bukan suatu badan usaha, tetapi adalah teknologi, mungkin lebih detailnya bisa ke https://id.wikipedia.org/wiki/Blockchain.

jika Anda mengira blockchain adalah perusahaan maka Anda sudah salah mas. kecuali Anda mungkin mengira blockchain.com adalah penanggung jawab dari teknologi blockchain yang digunakan oleh pengembang. Namun, perlu saya luruskan juga, blockchain.com adalah badan usaha yang menamai usahanya dengan Blockchain untuk memberikan layanan berupa wallet crypto.

Salah satu cara mungkin harus ada pendekatan khusus dari pihak blockchain bahkan harus ada upaya khusus dari owner Indodax misalnya untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana sistem dan cara kerja blockchain bahkan bitcoin itu sendiri.