Topic: Adakah cara untuk mempercepat adopsi bitcoin di Indonesia? - page 3. (Read 3205 times)

Setuju.

Dan itu 'Ahli IT'mainnya kurang jauh.

Jngn terlalu gampang melabeli seseorang ahli IT, itu cakupannya sangat luas dan mustahil bisa menguasai semuanya dgn tingkatan ahli.

Sy jelaskan sedikit..
IT itu mencangkup Manajemen, Teknik, System

1. Manjemen diantaranya menghitung budget,  peralatan, persediaan,  dan start&end rencana dll.

2. Teknik diantaranya bisa Hardware,  perangkat lunak,  database,  pemogramman,  os.

3. Sistem diantaranya Integrasi antar sistem dgn Os sama/berbeda, Sync Database,  Queries, collect data untuk mengambil keputusan.

1,2,3 masih beranak cucu dan kl dijelaskan secara detail secara theory 4thn tak akan selesai.

Jadi sangat jarang org bisa Ahli IT secara Ideal.

Ada 2 typo gan. Cek kata-kata yang saya bold.
Lebih teliti lagi dan cek dulu sebelum post. 

Yup. Pada UU No. 7 tahun 2011, disebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di NKRI hanyalah "rupiah". Jadi klo ingin melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, maka pemerintah harus merevisi UU tersebut. Dan hal lain yang harus dipikirkan adalah imbas dari legalnya Bitcoin sebagai alat pembayaran. Saya kira akan butuh banyak kajian dan pertimbangan yang matang. So, belum akan terjadi dalam waktu yang dekat sepertinya.


Ahli IT kan tidak serta merta menjadikan seseorang tau semua hal yang berkaitan dengan dunia online/internet. 

Kalau pemerintah menerima pbayaran pakai bitcoin, musti rapat MPR buat amandemen UUD 1945. dan itu biyuh proses yang sangat lama sekali.

kalau orang biasa, orang melek setengah2 akan butuh waktu untuk mengarahkan nya. temen saya yang ahli it aja ada yg gak tau apa itu bitcoin.
mungkin buat pemgenalan bitcoin secara merata itu butuh kampanye setara pilpres deh, itu pun butuh guru yang mumpuni buat menjelaskan ke semua orang

Nah setuju, ini yang sering dilupakan oleh para pengguna crypto di Indonesia, padahal kita sudah diberi jalan oleh pemerintah, tapi malah pengen lebih. Seharusnya, kita sudah bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis berbasis blockchain maupun berinvestasi di crypto currency. Yang diminta oleh pemerintah hanya satu, tidak menggunakan crypto sebagai pembayaran di Indonesia. Jika pemerintah dianggap menutup mata, tentunya kita sebagai warga yang melakukan aktivitas seperti trading crypto, pastinya sudah dipidana (terlepas dari penyelewengan yang dilakukan oknum).

Kadang, masyarakat selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. ketika regulasi sudah dibuat dan sudah sangat mudah, masih aja ada oknum yang ingin menembus regulasi tersebut. Coba kita lihat negara-negara lain yang sangat antipati terhadap crypto, mereka pun banyak yang kebingungan untuk berinvestasi di crypto.

Mungkin ini juga yang menimpa beberapa pelaku crypto pada masa akhir 2017 dan awal 2018 yang lalu.
Karena harga yang melonjak tinggi kemudian turun sangat drastis menyebabkan beberapa diantaranya ada yang menjadi auto gembel.
Tugas pemerintah tentu tidak hanya sekedar ikut-ikutan mengadopsi teknologi yang sedang tren saat itu, tapi mesti mempertimbangkan dari aspek lainnya juga. Toh pemerintah juga tentu tidak menutup mata akan kehadiran setiap teknologi baru.

Ini bisa dikatakan harapan yang mustahil untuk beberapa tahun atau bahkan dekade ke depan. Kita tahu, dalam regulasi yang termaktub dalam UU sudah menyatakan tidak untuk menggunakan mata uang asing maupun mata uang digital sebagai pembayaran di Indonesia.

Lagi pula, larangan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sah di Indonesia bahkan di dunia, merupakan regulasi yang fungsinya untuk menyelamatkan aset warganya. Memang, kita bisa auto sultan dalam beberapa bulan karena bitcoin, namun di sisi lain kita bisa auto gembel juga dalam hitungan bulan. Maka dari itu, demi menyelamatkan aset penjual/warga/investor, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang benar untuk menggunakan rupiah sebagai alat bayar sah. Sekali pun nilai rupiah juga naik turun, tapi tidak fluktuatif seperti pada kripto.

Contohnya, naik turun rupiah terhadap dollar tentunya lebih stabil daripada nilai rupiah terhadap bitcoin. Bayangkan penjual mobil, nerima pembayaran dengan bitcoin, selang 50 menit, harga bitcoin turun drastis karena dump dari 100.000.000 menjadi 80.000.000, tentunya penjual mobil ini akan rugi. Iya kalau dia tidak butuh dana saat itu juga, kalau sangat butuh, potensi dapat 100.000.000 dari penjualan mobil hilang 20.000.000 dalam satu jam. Itulah yang menjadi dasar mengapa banyak negara tidak mau menggunakan bitcoin sebagai alat pembayarannya termasuk Indonesia.

Artinya, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah langkah untuk mengamankan aset warganya.

Tapi cara itu sementara ini masih belum bisa diterapkan, di lingkungan kementerian keuangan sendiri benar-benar terjadi restriksi dan asumsi negatif kepada cryptocurrency khususnya bitcoin. Sebenernya niat pemerintah itu baik, mereka sangat tidak menyarankan investasi di bitcoin karena efek bubble dari bitcoin sehingga berpotensi investasi dari warga negara itu tidak terjamin untung.

Sedangkan pemerintah menawarkan bentuk investasi lain seperti Surat Utang Negara (SUN) berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)

Sedikit dari saya menurut saya gan cara mengadopsinya  nya kita harus saling mendukung seksama bitcoiner comunitas dan sampai bitcoiner se-Indonesia agar bisa mencari jalan untuk kita bergabung semua  bitcoiner dan saling support dalam kehidupan sehari-hari dari pembayaran kehidupan sehari hari sampai gaji karyawan kita buat pembayaran dengan uang criptocurency,nanti lama kelamaan pasti mencuatnya informasi dan menjadi kebiasaan dan terbiasa di masyarakat
Dan kita dengan seminar seminar dan saling sosialisasikan juga agar informasi bitcoin atau uang digital ini bisa diterima masyarakat dengan jadi hal biasa agar tidak gelap informasi tetang uang digital,jadi nya bitcoin tidak untuk di investasikan saja melain juga untuk alat pembayaran sehari-hari.

Salah satu cara untuk mempercepat adopsi bitcoin di indonesia adalah pemerintah kita harus lebih dulu mau menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah,agar masyarakat juga akan bisa menggunakannya,dan kita juga selaku para member bitcoin juga harus memgarah mereka agar tau cara menggunkan bitcoin itu sendiri

Ane nyakin lambat laun perkembangan btc di indonesia akan di akui karena sekarang ini banyak project2 crypto yang mulai melirik indonesias sebagai ladang investasinya sehingga mau tidak mau pemerintah indonesia dalam hal ini bappeti dan mentri keuangan tentunya harus mengikuti arah perkembangan mata uang digital dan selama ini mungkin karena masih terlanggar undang2lah yang menyebabkan masyarakat indonesia minim keingin tahuan terhadap investasi bitcoing gan.

https://money.kompas.com/read/2019/06/27/201943826/platform-investasi-bitcoin-bakal-tanam-modal-di-indonesia

wah susah gan kalau melawan praturan per undang-undangan lagi pula tanpa pembayaran melalu bitcoin di indonesia uda kembang kok bitcoin. hanya saja di akui sebagai komditas aja seperti sama kaya emas, perak, tima dan lain lain.

Bukankah pemerintah sudah membuat regulasi tentang bitcoin cs di Indonesia dengan dikeluarkannya
Peraturan BAPPETI No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka?
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

---

Berbicara tentang adopsi bitcoin di Indonesia, jika dilihat melalui data Google trends dengan pencarian kata bitcoin, dalam setahun terakhir nampak Bitcoin masih belum terlalu banyak juga yang mencari informasi tentangnya.


https://trends.google.com/trends/explore?geo=ID&q=bitcoin

Dengan kata lain upaya untuk mempercepat adopsi bitcoin masih cukup sulit, karena memang secara real masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami teknologi internet, apalagi bitcoin cs.

wih bahasanya keren.

misalnya kebijakan yang stabilizer itu gimana gan?

btw baru nyadar itu replynya ke post bulan mei. masih belum selesai dibahas ya sampai sekarang?

Kalau menurut ilmu ekonomi makro, Ini termasuk contoh produk hukum yang bersifat pasif sih, jadi ketika terjadi perubahan kondisi & kemajuan zaman harus perlu meng-update[/] peraturan yang berlaku. Kalo misal dimasa yang akan datang ada teknologi pada cryptocurrency yang menimbulkan shocks di dunia cryptocurrency yang berdampak pada sektor ekonomi secara nyata maka perlu adanya kebijakan yang stabilizer biar produk kebijakannya dapat menyesuaikan solusi sesuai shocks yang terjadi.

1. Untuk masalah Regulasi dan Legalisasi. BI, OJK, bappebti  masih belum sync tpi itu hal wajar berbeda untuk sesuatu yg 'baru'.

2. Untuk statment Plesiden yg dikasih panggung di forum international 1 menit di Osakai, tu hanya Project pencitraan untuk generasi ML( bukan Milenial tapi Mobile Legend), pembisiknya Budiman Sudjatmiko itu hanya Jargon belaka.

Jangankan adopsi bitcoin untuk semua kalangan. Teknologi 5G aja baru di uji coba di Surabaya dan bdg. Teman sy berprofesi sbg RNO di jkt, lg pelatihan 5G.  Ktnya yg di Surabaya Gagal.

Apalagi bitcoin digunakan secara masal... Haduhhh..

3. Memang bitcoin sudah tdk tabu untuk kalangan terbatas(ex:forum ini,  atau forum sejenisnya)  tapi untuk diluaran sana masih tabu bahkan banyak yg salah pengertian.  Berkaca dari korban2 rayuan gombal investasi bitcoin.

Untuk Blockchain apalagi,  seminar2 ujungnya2 hanya memperkenalkan produknya dan pengunjung tanpa tahu sisi fundamentalnya.

Di Indonesia untuk tahu fundamental blockchain harus merogoh kocek Minimal 500jt-1 m.  Tanya tuh si Oscar berapa biaya yg dikenakan untuk konsultasi blockchain .

Bentuk adopsi itu bukan hanya sekedar melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran saja, banyak adopsi dari pemerintah yang telah menunjukan ketertarikan-nya terhadap cryptocurrency yaitu :

• BI ingin mencoba penggunaan teknologi Blockchain dalam sistem Bank mereka.
• Membuat Regulasi tentang "cryptocurrency sebagai komoditas"

Pemerintah juga terkadang memikirkan dari berbagai sisi, orang-orang ada yang memakai bitcoin dengan berbagai keperluaan yaitu :

• Trading
• Investment
• Transaksi Payment

Belum di legalkan bukan berarti pemerintah tidak ada ketertarikan terhadap cryptocurrency, Kepala Negara kita saja Bpk. Presiden Jokowi Dodo memberikan statment bahwa generasi milenial harus bisa bersaing di Era Industri 4.0 yang termasuk ( IoT, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dll).

Lets say, jika pemerintah melegalkan bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai alat pembayaran. Sebagai early stage, apakah semua elemen masyarakat sudah siap dengan volatifitas dari cryptocurrency?

Sebenernya kalau mau gunakan crypto sebagai alat pembayaran udah gak usah pusing lagi walau ada peraturan mengenai sistem payment, tinggal gunakan Wallet yang langsung mengkoversi-kan value dari cryto ke FIAT - Rupiah sehingga tidak ada kenala mengenai peraturan tersebut. Coba gunakan e-Payment dari Pundi-X.

Mengenai "tabu" saya rasa cryptocurrency, bitcoin & blockchain tidaklah begitu tabu, saat ini kita sudah banyak melakukan semacam Seminar² untuk pengenalan cryptocurrency, dll dari Startup² di Indonesia.

And one more thing, it's not always about profit.

untuk mempercepat, ane pikir pundi x udah mengawalinya dengan bagus, dan selebihnya masih banyak masyarakat yang menggunakan bitcoind an altcoin lainnya sebagai sarana alternatif berinvestasi

menurut saya seminar itu paling bagus gan dibanding yang lain, dan seminar diadakan lebih banyak dikampus karna banyak generasi muda yang mungkin lebih tau soal teknologi. lebih cepat lagi klo ngomongin soal uang gan.
masalah alat pembayaran mungkin masih peer to peer, ada juga beberapa user yang buka warung makan dan bisa bayar lewat bitcoin. muggkin yang menerima pembayaran lewat bitcoin ditempat yang banyak dikunjungi sama turis. dikampung ga ada yang kaya gitu

menurut ane kolau bitcoin BTC dijadikan alat pembanyaran yang sah rentan user dalam transaksi. Dikarnakan harga bitcoin BTC tidak stabil harganya..  Kalau untuk investasi agan rasa lebih cocok.. Mohon para pakar bitcoin BTC yang bisa menjelaskan mendeteil..

Sejauh ini, edukasi "bitcoin" masih nebeng di seminar blockchain dan fintech (terutama beberapa altcoin). Hampir semua seminar di Indonesia ngomongin sisi teknologi dan sisi tradingnya, tapi belum ada yang berani nyinggung efek Bitcoin pada kebijakan moneter seperti di buku The Bitcoin Standard karya Saifedean Ammous atau buku The Internet of Money dari Andreas Antonopoulos.
Mungkin kalau ada seminar seperti itu, bisa digrebek kali ya kita. Hehehe