Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.
cocok atau tidak cocok, di Indonesia tidak semua tempat panas, ada beberapa daerah yang dingin, pegunungan dengan aliran air yang dimanfaatkan untuk sumber energi/kincir air dan sebagainya atau kalau mau lebih keren pakai solar cell. entah kenapa pikiran orang mining itu selalu mengarah ke batu bara dan listrik.
Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?
pemerintah sudah ada bank BUMN, semua sekarang ada aplikasi internet bangking/digital. memang fee transaksi lebih mahal, tapi saat ini masih terbesar volume transaksi menggunakannya.
Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal,
makan sekitar 1% GDP. Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.
ya itu transaksi digital, bukan uang digital.
Kalau dilihat dari SDM PeeNeeS yang kerja di Data dan Informasi, saya bisa bilang memperihatinkan
Mungkin yang kau lihat itu humas yang mengelola data konsumen?, orang IT nya ada di dalam mas, mana pernah dia nongol.
kasus Database P**L**R**I, KaPeeUee
Swasta pun sama (Database Pelanggan ToPed)
Tapi kalau saya boleh memilih, Saya lebih memilih Swasta Menangani sisi 'Keamanan' dari segi tools dan SDM sedikit lebih baik.
Jdi, BI mending ngk usahlah 'Digitalisasi2', dari 2 aspek tersebut masih belum bisa diandalkan.
kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.