Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 13. (Read 3778 times)

Assalamualaikum salam kenal semua kawan kawanku semuanya, izin untuk berkomentar om sekalian.
Sebenarnya kata Haram itu mereka Sudah tahu om tanpa om katakan mereka pasti di ajarkan oleh orang tua nya waktu kecil mana yang baik atau tidak. Cari orang jujur itu langka om contoh nya 5 tahun kebelakang ada orang jujur tapi pas mencalonkan kembali karakter nya habis di kuliti oleh orang orang sebenarnya kalau saya melihat tidak ada beliau mempermainkan agama eh malah berjilid jilid. Waktu beliau menjabat pasti pernah lihat kinerja nya khn ada ketauan permainan anggaran tanpa basi basi langsung pecat. Kita perlu sosok seperti itu yang berani melawan sistem pencuri di negara ini .


Kurang efektif om kl di tambah gajinya skrng aja gaji mereka sudah lumayan besar tp masih korupsi. Mungkin menurut pendapat ane untuk melawan korupsi para ASN dan DPR melaporkan harta kekayaan nya setiap bulan dan akses untuk masyarakat luas di buka lebar atau transparan atau update setiap bulan nya, biasa nya kl ky gni makanan buat wartawan buat cari berita sangat cpt contohnya aj lemibon 8M

Bosan berhubungan dengan politik tapi tidak bisa menghindari dari politik.
Dalam teori yang dibuat oleh banyak profesor dan penulis hebat sangat mudah menghapus korupsi, prakteknya yang susah.

1. Tidak bisa lagi karena biaya politik mahal.
2. Tidak bisa karena korupsi sudah mendarah daging.

Itu mirip dengan pernyataan politisi. Jangan ikuti perkataan mereka, lakukan apa yang hati nurani mereka lakukakan karena kita semua politisi Zoon Politicon.

Cara termudah untuk menghilangkan korupsi dimulai dari anda sendiri, saya, dia dan mereka. Biasakan hidup jujur dengan membiasakan diri mengambil sesuai hak dan biasakan mengajarkan kejujuran pada anak sejak dini.

menghapus korupsi bukan hannya tentang membuat jera para pelaku korupsi, tetapi juga harus memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan terjadinya korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya meghapus korupsi, belum ada cara menghapus korupsi dengan cepat namun dengan upaya bersama korupsi dapat dikurangi dan ditekan.

Sangat menggugah selera ini tema diskusi, dari mulai jaman sekolah ngampus sampai sekarang dah bapak bapak, ngebahas tentang korupsi memang gak ada habisnya, solusi mulai dari dimiskinkan, hukuman mati, dikucilkan, di gani dari koruptor jadi maling dah jadi bahasan umum kalau bahas korupsi.

tapi ane pesimis atas segala solusuli yang ada buat berantas korupsi, maling itu kalau kita jalan dua langkah, mereka udah jalan tiga langkah, sebagus apapun sitemnya, pasti ada celah, buktinya singapura bebas korupsi, kemaren mentrinya ketangkep korup, padahal dah deklarasikan diri + diakui dunia kalau mereka negara bebas korupsi.

maling diindo neh beda gan, kalau dah ketangkep, bukannya jera mlah bangga, coba aja liat pas kpk gelandang mereka, ada berapa banyak yang muka cengengesan sama yang menyesal.

jangan jadi pejabat, bener ini ane gak bohong. korupsi di negara kita nih dah mendarah daging, mulai dari yang paling kecil, sampai sekelas mentri juga ngelakuin.

ane punya.
1. kasih gaji gede seluruh pejabat, asn, pokoknya yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. kasih tunjangan segala macam.
3. negara ngasih jaminan apapun ke pejabat, asn, guru, dosen, peneliti atau apapun yang berhubungan sama pemerintah.
4, duit pensiun di gedein.
karena menurut ane, kenapa mereka korupsi, karena hidupnya belum sejahtera, kalau dah sejahtera semuanya keknya bisalah ngurangin kasus korupsi diindonesia.

pertanyaanya, gimana kalau masih korupsi ?
ane juga punya :
1. miskinkan sampai 3 generasi, dari bapaknya, dianya sampai anaknya di miskinkan.
2. cabut hak politik, cabut hak kerja (jadi gelandangan sekalian) untuk 3 generasi.
3. cabut segala akses ke pemerintahan, pendidikan, kesehatan untuk 3 generasi
4. menyusul kalau kepikiran kwkwkw
manusia kalau dah nyakut manusia lain aplagi keluarga, pasti mikir mikir lah kalau mau korupsi lagi, apalagi sampai 3 generasi yang kena dampaknya.

Apa yang dilakukan MA memang cukup mengecewakan dan membuat saya merasa lelah dalam hal berbicara tentang korupsi.
Tindakan korupsi ini memang sudah menjalar hingga ke akar rumput jadi bukanlah hal aneh, jika di perhatikan juga dari respone masyarakat terkait pemberitaan korupsi, mereka seperti yang lelah mendengarnya dan menganggapnya seperti korupsi itu hal yang biasa, mungkin ini karena seringnya merek mendengar kasus seperti itu, dan lagi yang cukup aneh, aktivis hari ini tidak menyatakan perang terhadap korupsi, atau mendemo perihal undang-undang perampasan aset bagi pelaku korupsi yang di tahan oleh DPR saat ini.

Memang cukup sulit di bumi hanguskan jika peraturan tegas yang membuat jera dan takut tidak di tetapkan, itu hanya akan berputar sama saja.
Dan lagi faktor pendukung korupsi adalah adanya koalisi partai, yang mungkin di dalamnya bisa kongkalingkong melakukan rencana untuk menilep uang rakyat, saya pikir lebih baik sistem threshold di hapuskan supaya para partai saling bersaing dan mengadili anggota partai yang melakukan tindak korupsi, bukan malah bekerja sama.

Selama tidak dijalankan hukuman berat buat para koruptor seperti hukuman mati, para koruptor tidak akan pernah bisa dibumihanguskan dari tanah ibu Pertiwi, tingkat Estafet koruptor akan terus berlanjut sampai kapanpun jika pejabat yang menduduki posisi strategis masih mau menerima amplop.
Melarang caleg mantan koruptor nyalon lagi atau mencabut hak politiknya seumur hidup juga sangat efektif mengurangi tingkat perkembangbiakan para koruptor. Tapi nyatanya apa, MA yang dipercayakan sebagai pagar untuk menjaga tanaman, malah pagar yang memakan tanaman.

Banyak gan, kalau ane gak salah cek, ketika pemilu 2019 lalu, pernah ada KPU melarang caleg mantan koroptor nyalon lagi, tapi dibatalkan oleh MA kala itu sehingga ketika itu diputuskan ada sekitar ada 40 orang menjadi anggota DPRD dan DPD. Tidak heran sih soalnya enak, apa lagi mereka sudah paham betul gimana caranya nilep uang rakyat, sehingga ketika modalnya habis ketika jadi Napi dulu, balik lagi seperti semula ketika mereka jadi anggota DPR lagi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821205523-617-837262/eks-koruptor-boleh-jadi-calon-anggota-dpr-di-pemilu-2024

Kasus korupsi kian hari makin bertambah dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sejauh ini kasus korupsi maai banyak yang melakukan tidak peduli bahwa dalam agama itu haram. Nah banyak langkah dyang sudah dijalani tapi belum juga efektif.
Sejak dini harus kita edukasikan kepada anak bahwa korupsi merupakan tindakan merugikan.
Lebih efektifnya lagi yamg terpidana korulsi dihukum mati.

Hukuman mati atau perampasan semua asset yang dikorupsi

tapi gaess klean tau gak dulu ada berita bahwa terpidana korupsi bisa ikutan nyaleg lagi - https://www.google.com/search?q=Terpidana+Korupsi+Bisa+Nyaleg

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

Kalau menurut pendapat saya, tidak ada cara seefektif apapun untuk bisa memberantas pada koruptor. Di negara atau kota Vatican dan Mekah saja ada korupsi, bahkan di Uni Sovyet sama China yang yang negaranya komunis dan atheist juga ada korupsi. Sebut saja negara dengan indeks korupsi paling rendah ya tetap ada korupsinya. Apalagi manusia itu tidak sempurna terlebih lagi para pejabat yang memang miliki sifat yang rakus. Sebagus apapun sistemnya kalau orang-orang di dalamnya tidak sempurna maka jalannya sistem itu sudah pasti tidak bagus. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi korupsi tapi tidak bisa zero korupsi. Kalau ada yang bisa mengurangi korupsi maka pertanyaannya adalah untuk berapa lama itu bisa berlangsung, seberapa besar resistensinya, dan apa jaminan ya itu akan langgeng? Orang dan sistem berganti dari waktu ke waktu.

Kalau situasinya seperti ini siapa yang salah, mereka yang melakukan korupsi atau rakyat yang menerima sejumlah uang untuk memilih mereka.?
Pada satu sisi saya yakin masih ada rakyat yang cerdas, suaranya hanya diperuntukkan untuk calon yang benar-benar bisa dipercaya. Yang melakukan korupsi hanya oknum, tidak semua dari mereka melakukan perbuatan tercela ini, masih ada orang-orang yang masih mempertahankan imannya agar terhindar dari tindakan korupsi.
Revisi UU masih bisa dilakukan selama gelombang besar terjadi, kekuatan rakyat tidak bisa dilawan ketika mereka sudah bersatu seperti yang pernah terjadi tahun 98 ketika terjadinya reformasi.

Harusnya memang tidak di anggap melanggar HAM karena mereka melakukan kejahatan sebagai koruptor dan saya tidak ingin menyebutkan siapa mereka, tetapi jika dilihat kasus korupsi lebih sering dilakukan oleh para politisi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan kos politik yang cukup besar, sehingga jika ada celah untuk melakukan korupsi mereka akan melakukannya. Kekuatan hukum yang menyangkut dengan kasus korupsi perlu di perkuat kembali, sehingga para koruptor tidak mencari celah untuk melakukannya pada saat memiliki peluang.

Jangan berharap terjadinya pemilih jujur dan adil jika masih menggunakan sistem terbuka seperti sekarang. Para politisi mengeluarkan kos/uang yang besar untuk mendapatkan kursi dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan korupsi jika memiliki peluang, sistem pemilu terbuka membutuhkan uang yang besar untuk mendapatkan suara dan politisi akan tetap bermain menggunakan uang untuk mendapatkan kursi.

Politisilah yang mencoba melemahkan sistem yang ada dan mereka juga yang membuat dan merevisi Undangan-undangan. Jangan berharap kasus koruptor hilang jika pemilu masih berlangsung secara terbuka seperti saat ini, politisi di negara kita seperti kehilangan jati diri dan mereka tidak memiliki rasa malu sedikitpun setelah terbukti melakukan korupsi dan lihatlah beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi dan seolah-olah mereka bangga setelah keluar dari jeruji besi.

Revisi Undang-undang mengenai hukuman mati tidak akan pernah mereka lakukan dan mereka selalu mencari cara agar Undang-undang ini tidak akan pernah di bahas. Mereka memang di pilih oleh rakyat akan tetapi mereka membeli suara saat pemilihan, jadi jangan berharap mereka akan berpihak kepada rakyat jika sistem pemilihan masih menggunakan sistem ini. Tidak ada lagi gerakan besar seperti yang dilakukan oleh aktivis 98 dan anak muda sekarang tidak lagi peduli mengenai masalah ini, sepertinya ada pergeseran budaya terhadap pemikiran kritis dari anak muda dan jikapun ada hanya golongan kecil.

Sistem pemerintah yang sudah berjalan sengaja dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu atau suatu kelompok demi membuka celah untuk mencuri uang rakyat, mereka sengaja menampik semua usulan yang dapat memberatkan para koruptor seperti hukum mati dengan alasan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Para politikus yang rakus selalu membangun sebuah koalisi saling melindungi satu sama lain demi memuluskan jalan untuk memperkaya diri, rasa malu pun tidak ada lagi di wajah mereka meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka yang ada di parlemen sudah tidak bisa dipercaya lagi karena setiap keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat.
Padahal mereka wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan partainya, perlu adanya gerakan besar yang dimotori anak-anak akademisi dan rakyat agar disahkan hukuman mati bagi para koruptor. Cara ini lebih efektif agar UU hukuman mati pada koruptor disahkan, boikot seluruh partai yang menolak usulan tersebut, ketika situasi ini terjadi maka akan terlihat partai mana yang berpihak pada wong cilik dan partai mana yang memakai topeng dengan misi visi palsunya selama ini.

Seharusnya tidak dianggap melanggar HAM apabila yang dihukum itu adalah orang-orang yang bersalah atau yang terjerat kasus Korupsi om, tetapi ungkapan yang om katakan itu memang hampir sama persis dengan fakta yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Karena dimana pun ada celahnya akan selalu di manfaatkan oleh mereka yang mengurus bidang tertentu di pemerintahan sehingga kejujuran yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dan Korupsi jelas tidak dapat dihapuskan selama tidak ada rasa kejujuran yang lahir dari hati mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan kepada para pejabat yang sering memanfaatkan celah untuk melakukan Korupsi dengan terus berpura-pura jujur di depan para rakyatnya.

Kebanyakannya sih ya para pegiat politik om, tetapi kita juga tidak bisa menganggap semua mereka demikian om. Karena kalau dilihat secara kemungkinan yang lebih besar melakukan Korupsi hanyalah mereka yang sebelumnya membeli suara atau menyuap beberapa orang untuk mendapatkan kursi didalam pemerintahan atau didalam kantor Dewan. Karena mereka masih berpikir untuk menarik modal awal lewat Korupsi dan menganggap gaji mereka sebagai laba, jadi jelas sangat sulit untuk memberantas Korupsi hingga ke akarnya.

Tidak ada yang menyalahkan sistem pemerintahan, akan tetapi diakui atau tidak sistem ini masih terdapat kelemahan, sehingga masih terdapat celah yang membuat koruptor berani melakukan korupsi. Jika bicara yang menjalankan sistem itu tidak terlepas dari perjanjian yang tidak tertulis, dimana para politisi yang memegang kekuasaan menitipkan orang-orang tertentu di tempat yang strategis. Politik telah hilang identitas karena saat mereka mencalonkan diri menggunakan uang besar dan biaya kos politik juga sangat besar, sehingga dari sinilah awal mulanya terjadi penyimpangan.

Itu tidak terlepas dari sistem yang masih lemah dan para koruptor tingkat atas yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan dapat di fasilitasi kemudahan di ruang tahanan. Sehingga yang terjadi tidak mempengaruhi dampak apapun dari masa tahanan yang mereka dapatkan, sebagai mana yang saya katakan sebelumnya dan yang dapat membasmi korupsi hingga ke akar rumput dengan cara hukuman mati.

Tidak ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya saja orang-orang atau oknum yang ada dalam pemerintahan yang salah. Mereka para koruptor tidak pernah berhenti menggelapkan uang rakyat selama sistem dijalankan oleh orang-orang yang salah, kong-kalikong sudah menjadi siklus yang mendarah daging yang sulit dihilangkan. Hakim, jaksa penuntut dan bahkan kepala lapas bisa disuap demi kepentingan koruptor.

Korupsi tidak pernah hilang selama koruptor masih difasilitasi dengan sebagai macam kemudahan, mereka masih bisa hidup mewah dan mendapat perlakuan khusus meski hanya diam di balik jeruji besi. Korupsi sudah menjalar ke berbagai departemen pemerintah, oknum KPK ^[1] dan oknum polisi ^[2] juga tidak lepas dari korupsi. Mereka diberi tugas untuk membasmi tindak kejahatan korupsi malah mereka yang jadi koruptor.

Reference:
1. https://news.detik.com/berita/d-6822630/siasat-pegawai-kpk-setahun-tilap-duit-dinas-berangkat-5-ditulis-6
2. http://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/home/2-arsip/331-brigjen-teddy-dipenjara-seumur-hidup-hakim-terdakwa-menyepelekan-tugas.html

Sulit membuat kasus korupsi hilang sepenuhnya pada sistem pemerintahan seperti yang negara kita anut dan memang bukan sistemnya yang salah, melainkan para koruptor memiliki celah dalam melakukan korupsi. Jika pemerintah kita menginginkan korupsi hilang maka buat regulasi hukuman mati untuk kasus korupsi dan itu baru memiliki efek jera, akan tetapi regulasi tersebut pasti akan mengalami penentangan dari DPR maupun lembaga lain karena akan di kaitkan dengan HAM dan lain-lain.

Selama biaya politik masih tergolong besar korupsi tidak akan pernah hilang dan karena itulah saya lebih menyukai sistem pemilu tertutup dibandingkan dengan terbuka. Ongkos politik juga berpengaruh terhadap kasus korupsi, mereka dengan sadar membayar suara setiap kali pemilihan dan bagaimana mungkin ketika peluang korupsi ada mereka tidak melakukan dan siapapun dapat membuat kajian mengenai kasus korupsi lebih banyak di lakukan oleh siapa.

Sebenarnya bukan faktor penambahan hukuman mati yang diperhatikan dari peraturan tentang kasus korupsi tapi lebih dipriotaskan pelaksanannya harus dilaksanakan secara objektif dan adil, percuma peraturan hukuman sejera mungkin tapi pelaksanaanya tidak demikian dilapangan karena sasaran pelaku yang ditangkap masih milih2 padahal pelaku sudah buron lebih dari 2 tahun belum ditangkap sampai saat ini, namun pelaku yang sudah ditangkap saja masih leluasa melakukan segala upaya untuk meringankan hukumannya bahkan bisa keluar masuk lapas atau mendapatkan kualitas sel mode VIP dengan penjagaan ketat karena sudah terbukti ketika disidak oleh tim berita yang ditayangkan ditelevisi. Poin yang mau saya katakan bahwa regulasi baru untuk hukuman mati justru tidak akan optimal selama lembaga anti korupsi tidak melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang independen untuk menangkap semua pihak tanpa kecuali selama dia terbukti melakukan tindak korupsi dan memperlakuan semua pelaku sama dimata hukum. Disisi lain, justru hukuman mati akan jadi sasaran pelaku dari kalangan masyoritas rakyat biasa atau lawan politiknya tapi kelompok berkuasa dengan nilai korupsi fantasis tidak akan berani di tangkap karena akan menghadapi hukuman mati didepan mata.

Jadi solusinya, jalankan fungsional lembaga anti rasuah sebagaimana mestinya lembaga yang indenpeden tanpa ada unsur kepentingan pihak manapun kecuali mengedepankan kepentingan negara untuk menuntaskan korupsi ditanah air.

Saya sangat setuju ketika ada yang mengatakan korupsi sudah mendarah daging di tanah air mulai dari tampuk pimpinan hingga pejabat yang memiliki wewenang di posisi yang paling rendah. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, tetapi apa yang terjadi, korupsi malah semakin merajalela di tanah air. Selama hukum masih bisa dibeli dengan segepok uang, korupsi tidak akan pernah hilang di negara +62.

Lihat saja ketika ada koruptor yang terjaring KPK, mereka tidak pernah merasa gelisah, takut atau malu dengan kasus yang sedang dihadapi, malahan para koruptor cukup sering menunjukan wajah sembringah di depan awak media seolah-olah merasa bangga setelah merampas uang rakyat. Sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan spesial seperti pahlawan yang baru saja pulang dari perang, di balik sel mereka selalu diperlakukan khusus dan diberi fasilitas layaknya di kamar hotel.

Untuk membunuh segerombolan tikus pemakan tanaman yang sangat meresahkan, perlu dikasih racun untuk menyelamatkan tanaman dari hama tikus. Begitu juga dengan koruptor, perlu adanya racun (hukuman mati) untuk menyelamatkan utang rakyat dari orang-orang rakus yang ingin memperkaya diri.

Ini memang sudah seperti mendarah daging yang melekat karena memang tidak hanya dari yang teratas dan yang memiliki jabatan saja yang melakukan seperti ini tetapi memang dari hal kecil saja korupsi sudah menjadi rahasia umum.
Dan sebenarnya hal seperti ini sudah marak terjadi bahkan tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya sadar atau tidak terkadang melakukan hal seperti ini walaupun secara sadar atau tidak.
Contoh yang terkecil saja mungkin dalam hal ini adalah ketika kita kedapatan kena tilang dan ingin melakukan cara damai atau contoh lain jika orangtua ingin menyekolahkan anaknya ini juga sangat rentan terhadap korupsi.
Sulit memang memberantas hal seperti ini karena melihat saat ini orientasi dinegara kita semuanya hanya bermuara kepada uang dan ketika ada uang segala urusan pasti lancar.
Disisilain, hukuman untuk korupsi juga terkadang sangat longgar dalam hal ini terutama untuk korupsi yang sangat besar.