Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 7. (Read 2702 times)

Simple saja jika itu mau dikurangi.

Hilangkan "Pressure (Tekanan)" jika ada seuatu kebijakan yang akan di ambil baik di instusi pemerintah atau swasta apapun itu. Karena itu Indikator utamanya.

Contoh nya dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari.

Untuk kondisi di negara kita saat ini saya rasa sangat sulit untuk menghapus korupsi, sarat dengan kepentingan politik dan mudahnya lembaga tertinggi negara yang bertugas memberantas korupsi yaitu KPK merupakan alasan klasik kenapa korupsi masih saja terjadi di negara kita. Situasi sekarang sangat rumit dalam beberapa minggu belakangan banyak kasus korupsi yang menimpa dengan menteri dari partai NASDEM setelah mereka keluar dai koalisi pemerintah. Mungkinkan target pemberantasan korupsi di negara kita berdasarkan kepentingan partai politik semata atau KPK bekerja sesuai dengan arahan dan target partai-partai tertentu yang diarahkan oleh presiden.
Saat ini juga lagi ramai diperbincangkang kasus yang menimpan ketua KPK Firli Bahuri dengan kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Belum lagi kabar terbaru saling melaporkan dan membuka kartu antara Polda Metro Jaya yang menyelidiki kasus pemerasan ketua KPK Firli terhada mantan menteri pertanian dan saat ini ketua KPK juga menyelidiki kasus korupsi terhadap Polda Metro Jaya.

Sunggu ironi dengan kondisi pemberantasn korupsi di Indonesia.

Kebiasaan prilaku yang tidak terpuji di negara kita ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, dan itu sangat sulit untuk dihentikan. Terlebih yang kita bahas disini adalah korupsi yang kita tahu korupsi di negara kita ini sudah merajalela, bahkan dari kalangan bawah sampai kalangan atas, yang jumlahnya mulai dari puluhan ribu hingga triliun.
Secara garis besar saya sepakat bahwa ini mungkin sesuatu yang sulit untuk dihapuskan bahkan tidak mungkin mustahil, namun bukan berarti tidak bisa dikurangi. salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan hukuman yang bisa membuat orang berpikir 2 kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan sebenarnya jika kita berbicara manusia normal, seharusnya hukuman yang berlaku sekarang juga termasuk hukuman yang bisa membuat orang jera, namun saya rasa orang yang melakukan prilaku buruk seperti ini sudah bukan lagi orang normal, bahkan mereka melakukan segala cara untuk memuluskan aksinya itu.

Nah membicarakan hal ini, jelas ini adalah pembahasan yang akan terus berulang, dan kebetulan sekarang kita telah memasuki tahun tahun yang panas akan politih. Prabowo, Anis, dan Ganjar juga pasti akan menawarkan cara mereka untuk memberantas korupsi dan pasti akan menarik ketika melihat perbedaan cara mereka untuk memberantas korupsi. Sebenarnya sekarang juga beliau beliau ini sudah membuka suara tentang cara mereka untuk memberantas korupsi. Namun alangkah lebih menarik jika itu akan menjadi bahan debat dalam sesi debat calon nanti.

Menghapus korupsi adalah tugas yang rumit dan memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu.
Menghapus korupsi adalah upaya jangka panjang dan memerlukan keterlibatan banyak pihak, Ini adalah komitmen jangka panjang yang melibatkan perubahan budaya, regulasi, dan praktik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Semakin jauh berbicara bagaimana cara menghapus korupsi ini sangatlah menjadi sulit dan masalah akan menjadi sangat kompleks seiring berjalannya karakteristik manusia yang tidak pernah merasa puas, karena pada dasarnya yang perlu di lakukan pemerintah adalah perbaikan sistem penegakan hukumnya dan sikap tegas menghukum para pelaku korupsi.
Kita hanya akan bergelut pada diskusi yang berputar dan tanpa arah yang tidak memiliki hasil apapun pada akhir cerita untuk di terapkan pada mekanisme pemberantasan korupsi, seperti yang agan-agan ini bilang memang itu benar, dan sejujurnya kita sudah memiliki jawabannya untuk menghapuskan korupsi, dengan catatan bahwa hukumannya membuat jera dan penegakan hukumnya secara tegas di lakukan tanpa memandang bulu, entah itu melanggar HAM atau apapun itu, ketika hukum itu sudah di tetapkan saya pikir akan ada perubahan dan pastinya memberikan tekanan ketakutan pada orang yang melakukan korupsi di negara ini, menghapus korupsi itu pasti sulit, tetapi menguranginya mungkin saja bisa.

Bagi kita yang belum bisa menyuarakan apa yang menjadi alteratif untuk catatan final, saya harap lebih fokus terhadap diri kita untuk mengantisipasi tindak korupsi di lingkungan, dan itu sangat penting dimana pun kita berada, toh banyak tindak pidana korupsi di lingkungan tetapi kita malah diam saja, saya harap agan-agan mengeri maksud saya ini.

Dilihat dari segala sisi termasuk sudut pandang yang agan gunakan memang ini sangatlah sulit dan terlihat tidak mungkin, karena beberapa kali pengajuan tindak hukuman terhadap pelaku korupsi sudah di tawarkan tetapi malah menjadi bias dan tidak ada tindak lanjut, Sebenanrnya juga ada opsi tanpa melibatkan pelanggaran HAM terhadap hukuman bagi pelaku korupsi seperti yang di lakukan ajukan oleh Ketua Menko POLHUKAM jika saya tidak lupa, tentang RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, jika memang alasannya hukuman mati itu adalah pelanggaran HAM maka hukuman perampasan aset seahrusnya menjadi solusi terbaik di semua opsi yang ada, tapi nyatanya DPR tidak mau menindak lanjuti apa yang di usulkan itu, padahal rancangan itu sudah mendapatkan lampu hijau dari presiden Jokowi.

Ya anda benar bahwa korelasinya cukup jauh, tetapi apa yang saya pernah dengar bahwa apa yang ada di cerita anda itu malah sebaliknya, masyarakat kita meniru aa yang di lakukan oleh para pejabat VOC waktu dulu yang melakukan korupsi dan suap menyuap untuk mempertahankan kekuasaannya yang kemudian di teladani oleh masyarakat, tapi memang cerita ini simpang siur, kebenarannya cukup di ragukan.

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Di negara kita memang masih ada kata "jamak" atau memang "maklum" yang justru ini menjadi sebuah alasan bahwa hal seperti ini menjadi lumrah. Ini bukan sesuatu hal yang baik tetapi memang terkadang hal seperti inilah yang menjadi awal mula munculnya korupsi semakin besar dan saya tidak ingin naif karena saya pernah bekerja di salah satu bank dan bahkan menjadi seorang guru yang justru disini banyak sekali masalah kecurangan tidak hanya tentang masalah waktu tetapi masalah uang atau tindakan yang menjurus kepada korupsi yang besar pun sangat terlihat apalagi ketika menjadi seorang guru itu adalah ladang yang basah dimulai dari LKS, Infaq ataupun memang uang PIP (Program Indonesia Pintar) bukan berarti saya juga tidak terlibat dalam hal ini karena saya juga dulu sangat terlibat dan ini bukan hal yang bisa dibanggakan tetapi untuk sekarang saya mencoba untuk memperbaiki bahwa saya tidak ingin melakukan hal seperti ini, bukan berarti juga semua yang bekerja di sebagai guru ataupun pegawai lain juga sama buruknya seperti saya karena tidak semua seperti itu tetapi rata-rata memang banyak yang seperti saya walaupun saat ini saya sudah berhenti dari pekerjaan saya di instansi justru membuat saya lebih sadar bahwa korupsi sebenarnya bukan hanya ada niat dari pelaku tetapi selalu ada jalan dan kesempatan yang diberikan dari orang lain yang membuat ini bisa dijadikan lahan untuk korupsi.

Memaang susah untuk membrantas korupsi di Indonesia karena sudah menjadi budaya deh kayaknya, korupsi di Indonesia itu sudh dari hulu ke hilir dan tersistematis. Kalau masyarakat biasa pun tetiba jadi pemangku kekuasaan pun rata-rata pasti ikutin alur.

Saya pernah baca cerita di kompas kalau tidak salah bahwa banyak pejabat di indonesia nyewa tim professional seperti notaris dan akuntan, yang memang bekerja sebagai tim konsultan money laundry agar uang korupsi mereka menjadi legal. kalau gagal dan ketahuan tim ini bakalan diburu dan dibunuh. Sudah mengerikan ini korupsi, skema korupsi mereka sudh sewa jasa professional.
Mungkin dua solusi yang agan samapaikan bisa jadi efektif kalau bener-benar di terapkan di Indoneisia tanpa pandang bulu



Ini juga menjadi masalah besar, KPK sekarang sudah tidak bersih karena sudah menjadi alat politik tertentu mereka hanya mencari tersangka yang bersembrangan dengan penguasa. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir sangat terang menderang keberpihakan KPK.
Faktor penting yang harus di benahin adalah KPK kalau memang niat menghapuskropsi di Indonesia kembalikan KPK sebagai lembaga yang Indenpenden.

Sulit memang untuk mengantisipasi hal ini terlebih kita hanya orang biasa yang selalu di jejali dengan pemberitaan positif yang menenangkan dari pemerintah agar hal seperti korupsi ini tidak terlalu di besar-besarkan. Masalahnya ada di sumber daya juga saya rasa karena melihat dari yang terjadi saat ini, ketika kita berbicara tentang korupsi dan kita mengetahui praktik haram tersebut justru kita yang bisa bermasalah pada akhirnya. Contoh mungkin dalam hal ini di daerah saya yang memang beberapa waktu lalu menerima anggaran untuk perbaikan jalan desa. ketika gang ke tempat saya mendapatkan aspal 15 drum tetapi yang datang hanya 5 drum dengan alasan bahwa keuangan tidak masuk semua tetapi setelah di telusuri memang ada main dari pemborong dan orang yang selalu dikatakan sebagai "oknum" dari aparat desa. Ketika hal ini diketahui justru yang melaporkanlah yang terkena masalah dari berbagai instansi termasuk kecamatan karena dianggap menyebarkan pemberitaan yang justru mempermalukan daerahnya sendiri padahal tentu kita tahu bahwa ini adalah cara mereka untuk menutup mata karena kemungkinan beberapa oknum ini berkomplot untuk mendapatkan limpahan dari anggaran yang seharusnya dikeluarkan.

Sekarang ane mengerti kenapa dulu NGO "organisasi nirlaba dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan" memilih mengelola sendiri daripada mempercayakan dana tersebut pada pemerintah setempat yang dialokasikan untuk melayani kebutuhan sosial seperti membangun infrastruktur saat musibah Tsunami di Aceh. NGO pernah membangun jalan standar internasional di Aceh, pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh LSM tersebut tanpa ada campur tangan pemerintah.

Hasilnya sangat berbeda jauh dengan jalan yang biasanya dibangun pemerintah, menurut kabar terakhir yang saya dengar dari teman lokal yang ada di wilayah seputaran tersebut, jalan yang dibangun masih bagus dan nyaman digunakan tanpa ada rasa was-was saat berkendara. Saya yakin jika jalan tersebut dibangun pemerintah setempat sudah bisa ditebak seperti apa hasilnya karena budaya korupsi sudah mendarah daging dalam jiwa pejabat di negara kita.

Saya tidak menampik pengalaman agan bekerja dengan orang asing dibandingkan saat bekerja di perusahaan asal Indonesia, perbedaan kualitas antara keduanya terlihat jelas dari segi aturan dan kedisiplinan.

Dikarenakan ini sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita saya rasa kita harus bisa mengubahnya dan kita harus memulainya dari diri kita sendiri untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dikarenakan hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat maka akan lebih baik jika para pelaku pendidikan mengajarkan kepada anak anak didik mereka tentang buruknya budaya korupsi ini dan harus menghindarinya. Untuk saat ini korupsi memang telah menjadi hal yang lumrah terjadi dimanapun dan jika kita tidak mengikutinya maka kita akan terasa sangat berbeda dengan yang lain, jadi akan lebih baik kita menghindari untuk memasuki dalam lingkungan tersebut jika kita belum bisa menghindari budaya buruk tersebut.

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Perlu anda tahu bahwa VOC juga salah satunya hancur karena ada banyak kasus korupsi di dalam organisasinya sehingga membuat mereka kesulitan dan pada akhirnya hancur.

Masalah untuk korupsi sudah sangat mendarah daging di Indonesia bahkan ketika nama negara kita masih nusantara hal seperti ini dan praktik korupsi sudah dimulai karena kita tahu fakta sejarah yang mengatakan bahwa VOC menjajah negara kita tetapi disamping itu, sisi kelamnya ketika hal itu terjadi tidak terlepas dari warga pribumi yang hanya memikirkan keuntungan pribadi (bukan kepentingan umum).
VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Selama masih ada drama sebelum memasuki persidangan, para koruptor tidak pernah takut mencuri uang rakyat akibat para pejabat lain masih bisa dibeli dengan sejumlah uang. Semua yang terlibat sudah berada ditangan si koruptor, jadi tidak pernah akan ada efek jera sebelum UU pemberantasan korupsi disahkan dengan hukuman mati terlepas besar ataupun kecil nominal yang dikorupsi.

Pelaku korupsi harus dianggap sebagai penjahat besar, tidak ada pilih kasih bagi mereka yang tertangkap dengan bukti kuat atas tindak pidana korupsi. Hukuman harus ditegakkan, lembaga tertinggi di Indonesia harus sigap mengultimatum seluruh bawahannya agar tidak memberikan belas kasihan pada koruptor. Mereka harus dibinasakan, ketika hukuman mati buat para koruptor sudah dijalankan, tidak ada lagi pejabat negara yang berani melakukan korupsi karena akibatnya anak-anak mereka akan yatim.

Setuju gan, pemberantasan korupsi di negeri ini memang tidak mudah, karena yang saya tahu hukuman bagi koruptor tidak terlalu berat dan tidak membuat jera koruptor lainnya. Terbukti, koruptor yang ditahan di sel bisa keluar masuk tahanan sesuka hati, bahkan bisa bepergian ke luar negeri seperti Gayus Tambunan dan kawan-kawan. Nah, selain itu menurut saya hukuman bagi koruptor ringan karena hanya divonis beberapa tahun saja, misalnya awalnya 10 tahun penjara, namun perlahan-lahan akan dikurangi menjadi 5 tahun penjara dan denda. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi efek jera bagi calon koruptor di negeri ini.
Saya berpendapat jika para koruptor ingin di jera dan tidak ada lagi korupsi di negeri ini, tentu saja mereka harus menerima hukuman mati dan pemerintah tidak akan berbelas kasihan dan tidak akan membanding-bandingkan setiap pelaku korupsi.

Sampai hari ini, korupsi tidak dapat di hukum mati gan kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam undang-undang yang bisa menjerat koruptor di hukum mati adalah jika yang di korupsi adalah dana bantuan sosial atau dana darurat. Sebenarnya jika melihat kasus ini, kasus kemensos yang korupsi dana covid-19 bisa di jatuhi hukuman mati. Sementara untuk dana-dana lain yang dikorupsi tidak bisa di jerat sampai hukuman mati

Kalau menurut saya cara untuk menghapus korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia harus di mulai dari sistem pendidikan sejak dini. Karena sisitem pendidikan di Indonesia sangat mempengaruhi banyaknya orang yang korupsi di Indonesia. Kita ambil saja contohnya anak kelas 1 SD saja sudah diberikan beban untuk mengikuti Ujian Tengah Semester. Itu justru akan menimbulkan ketakutan bagi anak-anak yang pastinya akan menghalalkan segala cara agar bisa lolos dari ujian, baik itu cara yg benar atau cara yg buruk seperti mencontek. Budaya mencontek dari kecil dapat berpengaruh hingga dewasa yang menjadikan orang Indonesia gemar untuk Korupsi karena dari kecil saja sudah berani untuk berbuat tidak jujur. Memang Indonesia tidak kekurangan orang pintar,Tapi kekurangan orang jujur!

Sedangkan jika kita melihat sistem pendidikan negara lain yang memberikan ujian bagi anak-anak pada saat berusia kira2 16 tahun seperti yang ada dinegara eropa, supaya anak-anak lebih siap dalam ujian. Dan faktanya negara yang paling bersih (maksudnya tidak banyak kasus korupsi)  dari kasus korupsi adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik ini. Indonesia seharusnya bisa merubah sistem pendidikan di negaranya untuk bisa menghilangkan budaya ketidak jujuran siswanya dari kecil.

sebenarnya sudah ada beberapa solusi untuk menekan tingkat korupsi di negara kita ini antara lain;
- hukuman mati
- memiskinkan
namun para dewan terhormat yang duduk di bangku panas tidak akan mau mengesahkan satu di antara solusi di atas, mereka kan pelaku juga, rame rame lagi, biaya kampanye miliaran gak mungkin bisa balik cepat donk kalo gak korupsi bahkan kabarnya cukup banyak juga para pejabat yang untuk duduk di kursi panas do modali ama cukong.


sejak awal kemunculan KPK, saya sebenarnya tidak yakin mereka bisa adil, mereka korup juga, menurut saya lebih cocok KPK itu di hapus namun urusan menangkap koruptor bisa di limpahkan ke BIN atau kepolisian.

Masalah dalam hal ini adalah keterkaitan antara satu sama lain yang memang sudah mendarah daging sehingga cukup wajar sekalipun dengan adanya UU disana atau pengesahan apapun tetap saja segalanya tidak akan membuat mereka kerepotan dan hilang muka jika pada akhirnya tertangkap di OTT karena ada beberapa aturan yang bisa menguntungkan mereka yang melakukan korupsi.
btw berbicara tentang rapat mengenai UU anti korupsi saya jadi ingat beberapa tahun lalu dimana ketika pengesahan dilakukan dari 285 anggota paripurna yang absen dan hanya 18 saja yang datang yang membuat masalah ini seperti seolah tidak penting karena jangankan hukuman dan undang-undang yang berlakukan, rencana pengesahan RKUHP nya pun memang bermasalah karena sudah dianggap tidak penting.

Sehingga jangankan untuk memperkecil ruang dan membuat penghilangan korupsi secara berkala karena dengan kinerja seperti ini jelas akan terlihat seperti sekawanan orang yang berkomplot untuk kepentingan individu mereka sendiri