Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 8. (Read 2702 times)

Katakanlah si nenek ini tidak tahu tentang anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi apakah anda mengingat sidang pak Mahfud MD dan PPATK dengan Komisi III DPR dan mentri keuangan yang membahas tentang aliran dana yang di curigai sebagai tindak pidana korupsi, yang di dalamnya ketika pak Mahfud MD meminta untuk segera menyetujui UU perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dari perwakilan komisi III bang pacul menjawab bahwa perlu melapor dulu kepada Ketum ujarnya, itu menandakan bahwa memang dia pasti tahu walaupun sebelumnya dia tidak tahu tentang korupsi yang di lakukan oleh anggotanya.
Kita pasti dapat mengira bahwa apa yang akan terjadi jika ini di sahkan, apalagi dekat dengan pesta demokrasi, ini akan merugikan baginya, dan anda juga mendengar bahwa ada aliran dana hasil korupsi dari program BTS ke partai, ya pastinya untuk kasus korupsi yang lainnya juga melakukan hal yang sama.  

Kalau misalkan setiap orang bisa berperilaku jujur dan omongannya bisa dipegang, mungkin kertas materai tidak akan laku dipasaran dan kalau saja para pejabat kita bisa berprilaku jujur dan betanggung jawab atas jabatan yang didapatnya mungkin saat mereka dilantik tidak akan disumpah dan berikar diatas kitab suci. Pendidikan anti korupsi saja tidak cukup untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini. Dalam mengatasi masalah korupsi selain harus memperketat aturan akan tetapi pengawasan juga harus lebih ditingkatkan kembali. Dan dalam hal pengawasan haruslah ada keterlibatan masyarakat didalamnya karena kalau hanya mengandalkan tim pengawas SDM yang tersedia sangatlah terbatas.

Antara parpol dan oligakri, dan antara caleg dengan pengusaha sangatlah erat kaitannya. Bahkan mereka para penguasaha dengan sengaja memasang calon dan membiayai calon tersebut hingga bisa memenangkan kontestasi agar nantinya keamanan dan regulasi bisnis mereka terjaga.

Caranya mungkin akan sulit di laksanakan atau dilakukan oleh sepihak saja, apalagi di dalam "pihak pihak" tersebut masih memiliki oknum oknum nakal. yang pernah saya pikirkan pada saat masuk mata kuliah pendidikan anti korupsi ialah membuat regulasi mengenai kampanye, pemilu, dan pembatasan biaya politik yang begitu besar dan memungkinkan bagi para calon pejabat yang nantinya terpilih akan melakukan tindakan korupsi karena fokus untuk membalikan modal mencalonkan di awal pemilu.

pertama untuk pemilu, pihak yang memiliki hubungan dengan peraturan peraturan pemilu seperti KPU, menyediakan tempat untuk memasang poster atau baliho, satu kecamatan atau satu desa/kelurahan memiliki 1 papan khusus untuk memasang poster/baliho para calon. lalu di atur ukuran poster/ balihonya oleh bawaslu karena mereka berwenang untuk membuat peraturan seperti itu. dampak awalnya ialah jika 1 desa/kelurahan hanya menempel satu poster ukuran A2 dengan harga cetak lima ribu rupiah dikalikan 1000 desa akan muncul angka minimal 5 juta saja. yang sebelumnya mungkin bisa mencapai puluhan desa untuk memasang poster/baliho di 1000 desa/kelurahan.

Lalu mengenai pemilu-nya sendiri dibuatkan regulasi berupa pengamanan dari pengawas dan saksi partai. kalo partai mau mengirimkan saksi di tiap tps harus lewat KPU atau Bawaslu, di batasi orangnya dan di bayar oleh negara, agar tidak menjadi cost politik bagi para calon.

Kemudian terakhir, pembatasan cost politik bagi para calon harus lebih ditegaskan, alasanya ialah agar para cukong atau bandar bandar besar tidak bisa berinvestasi secara gila gilaan yang nantinya mengakibatkan kontrak politik secara paksa dengan calon dan menghasilkan masalah masalah industrial. juga jika saran yang pertama sudah di jalankan maka akan muncul angka pasti untuk melaksanakan kampanye karena sudah di sediakan titik titik pemasangan poster/baliho nya, cost politik tambahan hanya untuk sosialisasi dan itu pun harus dibatasi dan diatur kembali agar tidak terjadi money politic di jalanan.

ini hanya sebuah saran konyol yang tak akan pernah terlaksana jika para punggawa di atas sana masih berkuasa mempertahankan ekosistemnya.

Dan bukan itu saja Om. Kalau UU nya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, mereka pasti bakal molor dan ga jadi-jadi tuh undang-undang. Seperti RUU ASN baru-baru ini https://m.jpnn.com/news/konon-ini-penyebab-pengesahan-ruu-asn-molor-ternyata-bukan-soal-duit yang padahal kalau disahkan akan sangat berdampak bagi kesejahteraan tenaga honorer. Tapi kalau RUU yang menguntungkan mereka kayak Omnibus Law dulu itu bakal dikebut biar cepat selesai.

Mungkin lebih tepatnya, sang Nenek melihat hal itu sangat tidak menguntungkan dia dan partainya. Menurut opini saya Megawati juga tidak benar-benar tahu anggotanya itu terlibat korupsi atau tidak. Bukan berarti saya membela Megawati ya. Mungkin lebih tepatnya tidak mau tahu. Menurut saya Megawati yang hanya mau diketahuinya adalah setoran buat partai dan dirinya yang harus sampai target. Untuk cara terserah anak buahnya mau pake cara apa. Dan hal itu pulalah yang membuat banyak anggota DPR atau kementrian yang korupsi. Karena selain buat memperkaya diri sendiri, juga buat memenuhi setoran ke partai dan petinggi-petingginya itu. Ingat tidak kasus korupsi Tower BTS? Kan ada indikasi sebagian uang sudah mengalir ke partai tempat si bapak menteri tersebut berasal.

Bagaimana saya akan lupa kepada sosok "Pluralisme" seorang guru bangsa dan pemersatu bangsa, yang rela kehilangan jabatan tertinggi di negara ini demi mencegah pertumpahan darah. Yang berbeda dengan partai politik dan calon presiden pada saat ini yang dengan sengaja mengadu dombakan masyarakat dan memecah belah mayarakat melalui isu yang mereka mainkan demi kepentingan pribadi dan oligarki.

Terlalu kebanyakan formalitas untuk menaikan "elektabiilitas" yang pada akhirnya sistem demokrasi dan perpolitikan dinegara kita tidak memilki kualitas.

Tampaknya memang anda masih ingat dengan kejadian itu,dan di jaman sekarang semakin sulit karena beberapa partai yang berafiliasi untuk saling mencari keuntungan dan menutupi hal ini sehingga besar suara dalam membuat kebijakan yang karet.

Apalagi selain hanya formalitas saja tentang kepedulian terhadap tindak pidana korupsi yang marak terjadi, perlu di ingat juga bahwasannya apa yang di lakukannya adalah sebagai gemma issue yang beredar, dan dengan cara itulah mereka menarik perhatian beberapa orang untuk kembali berada di pihaknya, di situasi pamor elektabilitas pengusung calon presiden 2024.

ya... dan saya-pun tidak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan (Oknum DPR), mereka sendiri yang membuat kebijakan akan tetapi mereka juga yang melanggar kebijakan tersebut. Dan ketika kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik, lalu mereka menyalahkan pemerintah (pelaksana) karena tidak mampu mengimplementasikan kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Sementara mereka sendirilah (Oknum DPR) yang membuat kebijakan yang berbelit-belit sehingga pemerintah sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut tidak dapat mengimplemtasikannya dengan baik.

ya.. saya pun ingat betul dengan apa yang dikatakan oleh beiau dan usaha yang dilakukan beliau untuk mencoba membekukan MPR dan DPR dan juga membubarkan Kemensos yang berujung atas pelengsengaran dirinya karena mendapatan peolakan dari berbagai pihak. Dan dari sana juga kita bisa menilai tentang bagaimana kuatnya lembaga perwakilan rakyat tersebut dalam memainkan ritme dan kebijakan. Dan pada saat ini terbukti bahwa kebanyakan oknum yang malakukan tindak pidana korusi adalah para anggota DPR dan Kementrian sosial.

Dan saya tidak dapat mengerti dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa yang mebuat kebijakan untu membuat sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yang mebuatnya adalah Ibu megawati, Yang dimana sementara itu kader-kader terbaik PDIP yang masuk kedalam pemerintahan ada dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.... Kan lucuu Ketua partainya mebuat lembaga untuk menangkap para kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Apakah kalian dengar tentang beberapa statmen yang di naikan oleh para tokoh partai politik hari ini untuk eksis dan mengatakan kesejahteraan dan penghapusan korupsi, seperti Megawati yang masih hangat di telinga ane, padahal yaa... jika memang partai banteng ini ingin melakukan hal itu, hari ini mereka yang memiliki banyak suara di DPR dan UU perampasan aset untuk pelaku korupsi sudah ada dan tinggal di persetujui, tetapi  tanggapannya? tidak ada, saya hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang di katakan nenek itu adalah bulshit.
Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Kalo anak airdrop menyebutnya itu adalah proyek scam.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah hari ini karena memang sudah jelek. lol

Sepertinya sulit sekali gan ,
Karena hampir semua koruptor memiliki pendidikan tinggi. Bahkan ada yang bergelar doktor dan profesor. Kalau dibanding kan dengan
Kita yang hanya rakyat jelata sulit rasa nya untuk bisa memecahkan masalah korupsi.
Bahkan kita sering kali melihat berita dengan tema kejahatan korupsi dari tahun ke tahun selalu ada cerita baru di negara ini mengenai korupsi. Arti nya apa dari dulu hingga sekarang belom ada solusi untuk pemberantasan korupsi ini.
KPK secara abadi dibutuhkan oleh negara ini.
Mungkin untuk meminimalkan korupsi harus ada pelajaran atau edukasi disetiap sekolah tentang dampak, efek dan buruk nya korupsi bagi bangsa.
Semoga nantinya masa depan bangsa kita lebih baik dari para pendahulu nya.

Jika undang-undang itu sendiri dibuat oleh koruptor sudah pasti akan lemah, coba aja ente tengok bagaimana mereka rapat mengenai UU anti korupsi tapi dengan jumlah anggota yang tidak korum (atau kurang dalam pemutusan hasil) sehingga jelas UU yang dikeluarkan tidak akan maksimal dan hanya berdasarkan keinginan mereka. Misal contoh lagi, pernah gak ente denger mereka (anggota DPR) rapat membuat rancangan UU kalau anggota DPR itu hanya boleh 2 periode, jelas tidak mungkin, wong itu sama saja kayak motong leher mereka sendiri.

Undang-undang yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor karena undang-undang tersebut didalangi oleh dinasti-dinasti untuk memungkinkan mereka beroperasi dengan kekebalan, yang berarti akan sangat sulit untuk memberantas atau menghentikan para koruptor tersebut karena undang-undang tersebut diterapkan oleh para loyalis dan koruptor. bahkan sektor peradilan juga menjadi salah satu penyebabnya karena dinilai tidak efektif dalam menegakkan hukum. jadi apa sebenarnya jalan ke depan?

Seperti yang sudah saya bahas di posting sebelumnya https://bitcointalksearch.org/topic/m.62538602, segala upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini korupsi masih tetap menjadi fenomena yang selalu menghiasi pemberitaan di televisi dan pelakunya pun tak tanggung-tanggung, mereka orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup atau tidak habis dimakan 7 turunan.

Kenapa dinasti ini sangat sulit diberantas di Indonesia.? Karena hukum yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor. Salah satu cara paling ampuh untuk membuang penyakit yang sudah turun menurun ini hanya dengan menerapkan hukum potong tangan atau hukuman mati bagi para koruptor yang sudah terbukti melakukan korupsi.

Akan tetapi bukankah kebanyakan dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang sudah pernah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi  dan yang sudah bergelar doktor katanya. kalau masyarakat kecil, yaa..  paling melakukan pungli dan itupun akan menjadi buronan polisi. Tapi tetap saja mau korupsi ataupun pungli adalah hal yang buruk.
Maka kalau kita diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, maka jadilah orang yang bijak bukan hanya menjadi orang yang pintar. Karena orang pintar cenderung akan membodohi orang lain.

Dan saya setuju dengan hal itu bahwa pendidikan agama adalah dasar utama. Dan karena kebetulan saya bergama islam, dan kalau anda pernah belajar di madarasah. Mungkin anda pernah menemukan mata pelajaran "Akidah Ahlak". Yang dimana hal ini menunjukan bahwa sesudah Akidah yang kuat adalah ahlak yang baik. Dengan ahlak yang baik maka kita akan selalu menjaga prilaku kita dan terus berusaha menghadari hal negatif dan prilaku negatif.

karena selalu ada pendatang baru untuk mendapatkan posisi tertentu tetapi dinasti tersebut Akan selalu memastikan bahwa orang-orang baru yang masuk akan tunduk pada peraturan yang ada sehingga mereka tidak akan mengatakan apa pun atau instruksi yang diberikan kepada mereka oleh dinasti yang Sangat menyedihkan karena tujuan utama para politisi seharusnya adalah menciptakan tempat yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, namun sebaliknya mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Ini sangat menyedihkan.

Itu yang membuat korupsi sulit diberantas karena ada yang akan menggantikan dinasti sebelumnya. Dan walaupun yang menggantikan itu bukanlah anak atau saudara tapi tetap saja itu adalah bagian dari dinasti sebelumnya. Mereka inilah yang terus menerus menggunakan kekuasaan untuk mengambil bagian selanjutnya yang sudah ditinggalkan oleh dinasti sebelumnya dan bahkan mereka inilah yang akan mengambil bagian yang baru.

Memang itu seperti lingkaran yang sulit diputus. Walau ada orang-orang baru yang masuk, itu tetap sulit untuk memutuskan lingkaran itu karena mereka mungkin saja ditekan supaya diam dan tidak berbicara kemana-mana. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang baru masuk ini juga diiming-imingi untuk masuk ke dalam lingkaran mereka itu supaya posisinya lebih kuat lagi.

Korupsi bagi-bagi ini yang sudah berjalan di mana-mana. Mulai dari yang atas sampai yang bawah. Yah, mau gimana lagi, rakyat yang sudah tahu kelakuan ini hanya bisa diam saja dan menerimanya saja. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mendapatkan bagian dan mereka mengoceh serta melakukan ancaman, sepertinya mereka ini akan "dihapus" dari sistem supaya tidak membuat kegaduhan dimana-mana.

Pendidikan Anti Korupsi bisa saja diajarkan di universitas tapi ketika mahasiswa itu sudah lulus dan bekerja di banyak instansi, mereka pasti akan melihat dan berpikir bahwa ini kok tidak seperti yang dikatakan oleh dosen saya ya? Kenyataan ternyata berbeda dengan apa yang sudah mereka dapatkan di universitas.

Berbagai macam edukasi yang diterapkan di perguruan tinggi untuk mencegah menjadi individu pelaku korupsi atau Pendidikan Anti Korupsi tidak akan pernah bisa dihindari ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi tanpa ada bekal pencegahan dalam diri pribadi masing-masing individu. Dulu saya selalu diingatkan orang tua untuk menempuh pendidikan yang tinggi, gunanya agar saya tidak ditipu orang lain dan orang tua saya juga meminta saya untuk mendalami pengetahuan tentang agama agar saya tidak menipu orang lain.

Edukasi ini sangat bermanfaat buat saya dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan bekal di dua pendidikan ini dapat menuntun saja menjadi pribadi yang lebih mensyukuri dengan apa yang sudah saya miliki tanpa harus mengambil hak milik orang lain. Menurut saya salah satu cara paling efektif dalam menghapus korupsi di Indonesia dengan membentuk karakter manusia yang takut pada Tuhannya.

Saya menyatakan bahwa korupsi yang aman adalah korupsi yang bagi-bagi, karena ketika seseorang sudah mendapatkan bagiannya maka ia akan diam dan ketika tidak mendapatkan bagian maka mereka akan mengoceh dan melakukan ancaman.
Dan ada hal lucu yang saya temukan dalam dunia pendidikan yang dimana ada sebuah kebijakan yang mewajibkan semua  universitas dan perguruan tinggi untuk menyisipkan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" sebagai bentuk dari pencegahan prilaku korupsi. Akan tetapi saya melihat tidak sedikit Universitas dan perguruan tinggi yang melakukan manipulasi dan kapitasilasi dalam pendidikan. Yang dimana tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" yang mereka ajarkan terhadap mahasiswanya.

Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka dan Partai Politiknya yang memilki kekuasan dan keleluasaan untuk mengatur ritme dan juga sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan mereka.

di masa kekuasaan dan politik dinasti kita akan selalu memastikan bahwa ada loyalis yang menggantikan mereka ketika masa jabatannya habis sehingga semua korupsi dan hal-hal yang menghalangi mereka dapat dengan mudah ditutupi oleh dinasti baru itulah sebabnya kekuasaan bergerak dalam lingkaran di antara mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti-dinasti seperti itu.

+ untuk yang om bilang ini dan sangat setuju sekali.

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.