Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 10. (Read 2630 times)

Tidak ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya saja orang-orang atau oknum yang ada dalam pemerintahan yang salah. Mereka para koruptor tidak pernah berhenti menggelapkan uang rakyat selama sistem dijalankan oleh orang-orang yang salah, kong-kalikong sudah menjadi siklus yang mendarah daging yang sulit dihilangkan. Hakim, jaksa penuntut dan bahkan kepala lapas bisa disuap demi kepentingan koruptor.

Korupsi tidak pernah hilang selama koruptor masih difasilitasi dengan sebagai macam kemudahan, mereka masih bisa hidup mewah dan mendapat perlakuan khusus meski hanya diam di balik jeruji besi. Korupsi sudah menjalar ke berbagai departemen pemerintah, oknum KPK ^[1] dan oknum polisi ^[2] juga tidak lepas dari korupsi. Mereka diberi tugas untuk membasmi tindak kejahatan korupsi malah mereka yang jadi koruptor.

Reference:
1. https://news.detik.com/berita/d-6822630/siasat-pegawai-kpk-setahun-tilap-duit-dinas-berangkat-5-ditulis-6
2. http://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/home/2-arsip/331-brigjen-teddy-dipenjara-seumur-hidup-hakim-terdakwa-menyepelekan-tugas.html

Sulit membuat kasus korupsi hilang sepenuhnya pada sistem pemerintahan seperti yang negara kita anut dan memang bukan sistemnya yang salah, melainkan para koruptor memiliki celah dalam melakukan korupsi. Jika pemerintah kita menginginkan korupsi hilang maka buat regulasi hukuman mati untuk kasus korupsi dan itu baru memiliki efek jera, akan tetapi regulasi tersebut pasti akan mengalami penentangan dari DPR maupun lembaga lain karena akan di kaitkan dengan HAM dan lain-lain.

Selama biaya politik masih tergolong besar korupsi tidak akan pernah hilang dan karena itulah saya lebih menyukai sistem pemilu tertutup dibandingkan dengan terbuka. Ongkos politik juga berpengaruh terhadap kasus korupsi, mereka dengan sadar membayar suara setiap kali pemilihan dan bagaimana mungkin ketika peluang korupsi ada mereka tidak melakukan dan siapapun dapat membuat kajian mengenai kasus korupsi lebih banyak di lakukan oleh siapa.

Sebenarnya bukan faktor penambahan hukuman mati yang diperhatikan dari peraturan tentang kasus korupsi tapi lebih dipriotaskan pelaksanannya harus dilaksanakan secara objektif dan adil, percuma peraturan hukuman sejera mungkin tapi pelaksanaanya tidak demikian dilapangan karena sasaran pelaku yang ditangkap masih milih2 padahal pelaku sudah buron lebih dari 2 tahun belum ditangkap sampai saat ini, namun pelaku yang sudah ditangkap saja masih leluasa melakukan segala upaya untuk meringankan hukumannya bahkan bisa keluar masuk lapas atau mendapatkan kualitas sel mode VIP dengan penjagaan ketat karena sudah terbukti ketika disidak oleh tim berita yang ditayangkan ditelevisi. Poin yang mau saya katakan bahwa regulasi baru untuk hukuman mati justru tidak akan optimal selama lembaga anti korupsi tidak melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang independen untuk menangkap semua pihak tanpa kecuali selama dia terbukti melakukan tindak korupsi dan memperlakuan semua pelaku sama dimata hukum. Disisi lain, justru hukuman mati akan jadi sasaran pelaku dari kalangan masyoritas rakyat biasa atau lawan politiknya tapi kelompok berkuasa dengan nilai korupsi fantasis tidak akan berani di tangkap karena akan menghadapi hukuman mati didepan mata.

Jadi solusinya, jalankan fungsional lembaga anti rasuah sebagaimana mestinya lembaga yang indenpeden tanpa ada unsur kepentingan pihak manapun kecuali mengedepankan kepentingan negara untuk menuntaskan korupsi ditanah air.

Saya sangat setuju ketika ada yang mengatakan korupsi sudah mendarah daging di tanah air mulai dari tampuk pimpinan hingga pejabat yang memiliki wewenang di posisi yang paling rendah. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, tetapi apa yang terjadi, korupsi malah semakin merajalela di tanah air. Selama hukum masih bisa dibeli dengan segepok uang, korupsi tidak akan pernah hilang di negara +62.

Lihat saja ketika ada koruptor yang terjaring KPK, mereka tidak pernah merasa gelisah, takut atau malu dengan kasus yang sedang dihadapi, malahan para koruptor cukup sering menunjukan wajah sembringah di depan awak media seolah-olah merasa bangga setelah merampas uang rakyat. Sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan spesial seperti pahlawan yang baru saja pulang dari perang, di balik sel mereka selalu diperlakukan khusus dan diberi fasilitas layaknya di kamar hotel.

Untuk membunuh segerombolan tikus pemakan tanaman yang sangat meresahkan, perlu dikasih racun untuk menyelamatkan tanaman dari hama tikus. Begitu juga dengan koruptor, perlu adanya racun (hukuman mati) untuk menyelamatkan utang rakyat dari orang-orang rakus yang ingin memperkaya diri.

Ini memang sudah seperti mendarah daging yang melekat karena memang tidak hanya dari yang teratas dan yang memiliki jabatan saja yang melakukan seperti ini tetapi memang dari hal kecil saja korupsi sudah menjadi rahasia umum.
Dan sebenarnya hal seperti ini sudah marak terjadi bahkan tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya sadar atau tidak terkadang melakukan hal seperti ini walaupun secara sadar atau tidak.
Contoh yang terkecil saja mungkin dalam hal ini adalah ketika kita kedapatan kena tilang dan ingin melakukan cara damai atau contoh lain jika orangtua ingin menyekolahkan anaknya ini juga sangat rentan terhadap korupsi.
Sulit memang memberantas hal seperti ini karena melihat saat ini orientasi dinegara kita semuanya hanya bermuara kepada uang dan ketika ada uang segala urusan pasti lancar.
Disisilain, hukuman untuk korupsi juga terkadang sangat longgar dalam hal ini terutama untuk korupsi yang sangat besar.

Menghapus korupsi secara total sepertinya masih sulit ya, tapi untuk mengurangi dan membuat pejabat takut untuk korupsi sepertinya penyitaan seluruh harta benda dan hukuman mati untuk koruptornya akan cukup membantu. Kalau hanya disita harta benda dan dimiskinkan kemungkinan besar koruptor masih bisa menjabat lagi dan kembali korupsi, dengan koneksi dan informasi, koruptor yang sudah tertangkap tahu koruptor mana yang masih menjabat dan pasti dia bisa memeras pejabat tersebut agar membantunya menjabat lagi. Sejauh yang saya lihat kebanyakan keluarga koruptor terlibat atau minimal mengetahui, dengan hukuman mati dan dimiskinkan minimal ada keluarga dekat yang akan mengingatkan pejabat agar tidak korupsi, karena bukan hanya penjabat yang kena keluarganya pun akan ikut terkena getahnya.

Caranya sektor publik yang bisa dikasihkan swasta ya kasihkan swasta saja, rampingkan kementrian-kementrian, rumahkan 90% PNS, intinya beralih dari sosialisme ke free market. Selama ini negara terlalu banyak memiliki kekuasaan di semua sektor, ya hasilnya kek begitu. Rata-rata kasus korupsi kan proyek pemerintah. Ya mirip usulan ini https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5821734/susi-gaungkan-perombakan-pns-jumlah-dipangkas-gaji-naik-3-kali-lipat untuk gaji setarakan saja dengan swasta (entah kemudian gaji naik berapa persen, tp ga sampai 3-4x harusnya).

Yang bakal membantu lagi adalah dengan penggunaan teknologi untuk dokumentasi, monitoring, dan diseminasi data-data yang penting, juga teknologi akan membuat beberapa jenis pekerjaan PNS hilang, yang pada akhirnya balik ke pemangkasan PNS.

Btw buat kawan-kawan yang PNS, bukannya ane ga suka ama PNS, ane lebih suka kalau jumlahnya pas tapi berkualitas kek yang Bu Susi bilang.

Sebelumnya, pergerakan KPK masih sangat leluasa sehingga banyak kasus kasus yang pada akhirnya terbongkar. Namun sekarang pergerakan KPK tidak seleluasa dulu karena mereka seperti dibatasi, misalnya saja dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ada banyak kasus pejabat publik yang berhasil terungkap melalui OTT ini, namun sekarang mereka tidak bisa lagi bergerak karena ada aturan yang berhasil mencegah mereka untuk melakukan itu dengan disahkannya UU KPK hasil revisi.
OTT menjadi sulit dilakukan karena rumitnya proses perizinan, sedangkan dalam melaksanakan OTT kecepatan dan ketepatan perlu dilakukan. Ini sama saja memberi celah kepada para pelaku untuk menghilangkan barang bukti.
Banyak sekali orang orang yang ingin melemahkan KPK.

Kita mungkin tidak asing dengan nama Novel Baswedan, ya beliau adalah salah satu penyidik KPK yang ditugaskan dari kepolisian. Dalam tugasnya sebagai penyidik di KPK, pada tahun 2017 dia mendapat serangan dengan siraman air keras di dekat kediamannya. Pada saat itu dia sedang menyelidiki kasus korupsi EKTP yang melibatkan oknum DPR dan Pemerintah. Dalam kasus itu saya belajar dan melihat bahwa sangat sulitnya untuk menegakan kebenaran, bahkan nyawa adalah taruhannya.

Yang juga menjadi polemik dalam tubuh KPK adalah pada saat Test Wawasan Kebangsaan, ya hasilnya ada 75 orang yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat untuk bekerja seerpti sedia kala. Dan dari banyak nama banyak yang speak up tentang kejanggalan dalam proses tersebut, pasalnya orang orang yang justru gagal test adalah orang orang yang berkompeten dan sebaliknya orang orang yang lolos banyak dipertanyakan. Menurut pendapat saya, ini seperti ada gerakan dimana orang orang jujur yang ada di KPK pada saat itu harus dihilangkan.

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Di awal masuk partai seharusnya ketua partai mencalonkan anggotanya (entah Dpr, DPRD dll) yang berpotensi memiliki kemampuan dan bersih setiap anggota nya tetapi ini berbanding terbalik , pas waktu perhelatan waktu tiba anggota di tanya "Anda punya uang berapa" untuk di calonkan seharusnya kan partai yang membiayai calegnya, dan ini Caleg nya sendiri yang membiayai , Nah itu berarti dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan uang, dan nanti uang nya akan di ganti dengan jabatan dia di DPR. Ini yang susah di hilangkan bahkan sudah hal yang biasa di lakukan oleh setiap partai, jual jabatan pun tidak dapat di hindari.

Dari sini saja bisa kita lihat , bagaimana kelanjutan nya terjadi, bilangnya mewakili dan aspirasi rakyat, pas mensahkan undang undang penyitaan aset pejabat harus tanya ketua partai dlu. Di sini sistem demokrasi Indonesia sudah hancur, yang menghancurkan nya partai itu sendiri.

1. Adakah hati nurani meraka?
2. Belum ada presiden dan pemimpin lain nya yang berani bilang membuat UUD hukuman mati bagi para koruptor?
3. Kenapa kita belajar dari Negara lain seperti Singapura, Negara Singapura sekecil itu saja bisa maju, kenapa Indonesia penuh dengan hasil alam nya  dan sumber daya manusia nya masih kalah sama negara sepetak itu?

Memang tidak ada tindakan serius dari pemerintah dulu hingga sekarang, seharusnya pemerintah dan anggota parlemen belajar dari negara lain.

kalau sampeyan denger berita yang heboh sekarang ini, Seorang pejabat di dirjen pajak, Rafael Alun. Dia ternyata korupsi puluham milyar rupiah dan dicuci uangnya pakai Bitcoin. Itu saja kita sudah dapat menelaah, walau pakai crypto terdesentralisasi pun seorang pejabat masih dapat menyembunyikan perbuatannya. Padahal sudah jelas bitcoin dapat dilacak menggunakan explorer, namun si koroptor ini cukup lihai berkelit dan mungkin saja dia pakai mixer atau exchange terdesentralisasi, karena sampai sekarang KPK kesulitan untuk meneliti aliran bitcoin si Rafael Alun.

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511204110-4-436681/ngeri-kpk-ungkap-rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin

Meskipun segala cara telah dilakukan untuk memberantas korupsi, sampai saat ini masalah korupsi selalu berulang dan berulah lagi. Pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK dan hukum terkait pidana korupsi tidak bisa memberhentikan praktik yang memalukan ini, peraturan yang tertuang dalam UU yang dibuat oleh pemerintah harusnya menjadi fondasi hukum sering juga diabaikan dan menjadi meaning less.

Sekarang timbul pertanyaan baru Kenapa korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia meski pemerintah sudah berusaha keras memberantas korupsi dengan dibentuknya lembaga Anti Korupsi atau KPK dan hukum terkait pidana korupsi?
Logika ane, hukum dilemahkan oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, menurut ane itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa persepsi ane seperti itu, masih ingatkah dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, dugaan besar penyerangan ini dipicu oleh pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang sering kali menangani kasus korupsi kelas kakap.

Nah, ketika hukum dilemahkan, maka akan tercipta pemikiran di kepala pelaku korupsi untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan, inilah salah satu alasan kenapa korupsi sangat sulit diberantas atau para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Pada periode pertama Jokowi menjadi presiden sudah diterapkan hukum bagi para ASN yang melakukan pungli, namun sekarang kenyataannya pungli semakin merajalela.

Jika ditinjau dari segi historisnya, Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia. Oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan selalu meraup keuntungan dengan cara meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan, ketika sejumlah uang tidak disediakan maka akan terciptalah sistem Birokrasi yang lambat atau dipersulit dalam menyelesaikan sebuah urusan yang mengakibat masyarakat rugi waktu dan tenaga akibat harus bolak balik ke kantor untuk menyelesaikan sebuah urusan.

Selama hukum masih dapat dilemahkan oleh paus yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, korupsi sangat sulit dihilangkan.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.


Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Saya ralat sedikit, pembentuka KPK bukan pada masa Presiden SBY. Awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu  pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002. yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Sumber : https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101483#:~:text=Skripsi%20ini%20membahas%20tentang%20awal,sangat%20lama%20dibutuhkan%20oleh%20Indonesia.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

Tetapi jika demikian sistemnya kerjanya, bukankah itu membuat sirkulasi pegawai membuat instansi sibuk mengurus pegawainya, jika tidak becus langsung pecat, akan menimbulkan kekurangan pegawai, ane pikir lebih baik di tekankan pada uji kompetensi pegawai di awal sebelum masuk menjadi ASN/PNS, mungkin itu lebih efektif dari sistem kekeluargaan dan relasi  , dan juga pendisiplinan kerja lebih di tekankan.
Dan ane juga mendengar bahwa ASN selanjutnya akan di ganti dengan Pegawai Negri Kontrak Kerja (PPPK) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.

Korupsi sudah menjadi budaya di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. lalu bagaimana kita mencegah, memberantas atau menghapusnya supaya korupsi tidak lagi merajalela ??
Indonesia saat ini memiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selaku lembaga penegak hukum, nama terakhir adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas Korupsi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga KPK sengaja dibentuk karena aparat penegak hukum lainnya tidak efektif dalam melakukan penindakan terhadap berbagai kasus yang merugikan keuangan Negara, seolah olah penegak hukum ini tidak berdaya dalam menindak, karena latarbelakang pelaku mayoritas memilik kekuasaan atau dekat dengan penguasa yang sedang berkuasa.
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.
Sudah cukup banyak koruptor yang divonis penjara, namun vonis penjara seperti tidak ada efek jera bagi para pelaku, sebahagian dari mereka malah terlihat biasa saja tanpa rasa bersalah.
Saya rasa perlu penerapan hukuman mati untuk para Koruptor ini.

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

Korupsi akan terus melekat dengan bangsa indonesia jika hukumannya hanya penjara dalam waktu tahunan. Mungkin Hukuman penjara seumur hidup atau bisa hukuman mati mungkin lebih efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pengetahuan saya mengenai demokrasi adalah Ekosistem Anti Korupsi, tidak mungkin ada korupsi dalam demokrasi jika di jalankan dengan benar karena rakyatnya bebas, sistemnya terbuka, regulasinya transparan, birokrasinya transparan, lalu ada leadership yang di percayai oleh rakyat karena diupdate reputasinya, menurut saya itu adalah fast tarck menuju Negara bebas korupsi.

Negara kita sulit membrantas korupsi karena kesalahan cara berfikirnya, banyak elit tidak berfikir secara sistem tapi melainkan secara lembaga untuk memukul lawan politik, kita bisa melihat Masih banyak kasus korupsi di negara kita hanya di gunakan untuk melemahkan lawan politik. Mungkin ini yang perlu dirubah agar tidak ada celah melakukan korupsi.

Terimakasih sebelumnya karena telah berkontribusi di dalam diskusi ini.

Saya sependapat bahwa tidak mungkin korupsi di hilangkan dengan presentase 100% bisa di hapuskan di tanah air kita ini, hal itu tidaklah mungkin bisa di capai, seperti apa yang di katakan mas @joninoini, selagi itu manusia yang menjalankan sistemnya dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.
Ini membuktikan bahwa korupsi pastilah selalu ada.

Namun ya, setidaknya meminimalisir adalah langkah yang perlu di upayakan oleh pemerintah untuk menangani ini, jika hanya sebatas pada pendekatan moral dan pendidikan saya kira sudah sering di upayakan, bahkan saya sendiri pernah mengikuti baik di pendidikan formal atau seminar dari pemerintah, itu merupakan upaya yang pernah saya rasakan, namun apa dampaknya? semakin kesini semakin banyak kasus korupsi, data yang di berikan Mas @zaim7413 adalah kasus yang terdeteksi, belum lagi yang korupsi di tingkat akar rumput seperti pemerintahan pedesaan, saya pikir lebi dari itu.

Saya juga sepakat bahwa memang tepatnya harus ada tindakan lebih terhadap tindak pidana korupsi seperti halnya hukuman mati, di miskinkan atau lebih buruk dari itu akan meminimalisir orang yang melakukan korupsi, beserta itu seperti yang di katakan mas @Bitleap bahwa perpolitikan di benahi kembali, terutama dalam ongkosnya, hal ini juga pemicu mengapa pejabat melakukan korupsi, karena mereka ingin mengembalikan uang yang di jadikan modalnya untuk pencalonan, dan mereka seakan membutuhkan keuntungan selagi menjadi pejabat.

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

Untuk menghapus korupsi sepertinya sangat sulit. Bagaimanapun cara yang dilakukan dan seberapa tegaspun peraturan yang diterapkan saya rasa korupsi tidak akan lenyap secara utuh dari negeri ini. Tetapi untuk meminimalisir terjadi kasus korupsi mungkin bisa dilakukan.

Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana meminamalisir terjadinya kasus korupsi kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar mempermudah kita untuk mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini . Dan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri seperti;
1. Sikap rakus dari manusia itu sendiri, walaupun sudah diberikan fasilitas seperti rumah dinas, mobil dan lain sebagainya serta dijanjikan tunjangan setelah menjabat tetap saja jika orang tersebut belum merasa cukup hal ini ememungkinkan seseorang untuk terus merauk keuntungan sebesar besarnya untuk memenuhi hawa nafsunya.
2. Kebutuhan mendesak, saat seseorang meliki kebutuhan mendesak maka uang apapun yang mereka pegang akan digunakan tanpa berpikir lebih jauh.
3. Gaya hidup yang tingi, hal ini sangat mendorong seseorang untuk melakukan tidak pidana korupsi, dengan pendapatan yang rendah sementara gaya hidup tidak terpenuhi maka mereka menggangap korupsi ada solusi untuk mempertahankan gengsi.
4.Moral yang lemah, hal ini memungkinkan untuk seseorang tergiur melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi dari luar seperti;
1. Aspek sosial seperti keluarga dan masyarkat, terkadang dalam sebuah keluarga selama mereka mendapatkan bagian mereka bukan mencegah tetapi malah sebaliknya malah mendukungnya walaupun mereka tau bahwasannya itu perbuatan yang salah dan masyarakat yang masih menghargai seseorang dari hartanya, memungkinkan seseorang untuk terus mempertahankan dan menambah kekayaanya melalui korupsi.
2. Aspek politik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik uang masih  dipergunakan sampai saat ini dan bahkan sudah mengakar. Dengan adanya politik uang tentunya untuk seseorang bisa memenangkan kontestasi politik membutuhkan modal yang cukup besar sehingga hal ini memunglinkan seseorang melakukan korupsi saat mendapatkan jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
3. Lingkungan kerja, ketika dilingkungan tersebut sudah terbiasa melakukan korupsi maka mereka yang baru masuk sekalipun akan tergiur untuk melakukannya.
4. Aspek ekonomi, hal ini sering dianggap menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi seperti gaji yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ataupun untuk mengubah satatus mereka dari miskin ke kaya.

Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ;
1. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan hal ini bukan hanya dilakukan disekolah saja tetapi juga dirumah, sebagai orang tua tentunya harus mendidik anaknya untuk berprilaku jujur dan bertanggung jawab agar nilai-nilai kejujuran bisa tertanam didalam diri. Karena saya masih menjumpai dibeberapa lingkungan keluarga mereka tidak mendidik anaknya untuk berprilaku jujur malah mereka mengajarkan anak tersebut untuk berbohong dan contoh kecilnya : Ketika ada penagih hutang yang keliling kesetiap rumah, orang tua selalu menyuruh anaknya untuk menemui penagih tersebut dan berkata bahwa orang tuanya tiadak ada dirumah.
Dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran sejak dini ditambah dengan pembelajaran anti korupsi saat disekolah hal ini sangat memungkinkan seseorang agar tidak melakukan tidak pidana korupsi karena mereka tau bahwa itu merupakan tindakan yang salah.
2. Penghapusan mahar politik, seperti yang kita ketahui dibeberapa partai politik agar bisa mencalonkan diri sebagai peserta pemilu mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar terdaptar sebagai calon dari partai tertentu, dengan dihapusnya mahar maka ongkos politik tidak akan terlalu mahal sehingga tidak ada alasan untuk mereka melakukan korupsi dengan dalih untuk mengembalikan modal selama pencalonan.
3. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. politik uang adalah dengan membeli suara dari pemilihnya dengan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi mereka akan mencegah dan menolak jual beli suara sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan politik uang.
4. Memperketat peraturan dan hukum terkait tindak pidana korupsi. Korupsi bisa terjadi karena mereka masih mendapatkan celah untuk melakukan korupsi dengan mengotak-atik peraturan dan berarti disini masih ada peraturan yang cacat yang memungkinkan mereka mendapkan celah. Dan saya setuju dengan peraturan yang akan diterpkan sekarang yaitu permapasan aset, semoga peraturan tersebut bisa diterapkan secepatnya dan bisa membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi.