Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 10. (Read 3778 times)

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.
Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Simple saja jika itu mau dikurangi.

Hilangkan "Pressure (Tekanan)" jika ada seuatu kebijakan yang akan di ambil baik di instusi pemerintah atau swasta apapun itu. Karena itu Indikator utamanya.

Contoh nya dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari.

Betul sekali, walaupun hukuman mati tetap saja masih banyak yang korupsi,memang manusia sangat tidak bisa dijauhkan dari yang namanya kekayaan,yang sudah kaya raya saja masih mau korupsi mengambil uang yang bukan haknya.

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Semakin jauh berbicara bagaimana cara menghapus korupsi ini sangatlah menjadi sulit dan masalah akan menjadi sangat kompleks seiring berjalannya karakteristik manusia yang tidak pernah merasa puas, karena pada dasarnya yang perlu di lakukan pemerintah adalah perbaikan sistem penegakan hukumnya dan sikap tegas menghukum para pelaku korupsi.
Kita hanya akan bergelut pada diskusi yang berputar dan tanpa arah yang tidak memiliki hasil apapun pada akhir cerita untuk di terapkan pada mekanisme pemberantasan korupsi, seperti yang agan-agan ini bilang memang itu benar, dan sejujurnya kita sudah memiliki jawabannya untuk menghapuskan korupsi, dengan catatan bahwa hukumannya membuat jera dan penegakan hukumnya secara tegas di lakukan tanpa memandang bulu, entah itu melanggar HAM atau apapun itu, ketika hukum itu sudah di tetapkan saya pikir akan ada perubahan dan pastinya memberikan tekanan ketakutan pada orang yang melakukan korupsi di negara ini, menghapus korupsi itu pasti sulit, tetapi menguranginya mungkin saja bisa.

Bagi kita yang belum bisa menyuarakan apa yang menjadi alteratif untuk catatan final, saya harap lebih fokus terhadap diri kita untuk mengantisipasi tindak korupsi di lingkungan, dan itu sangat penting dimana pun kita berada, toh banyak tindak pidana korupsi di lingkungan tetapi kita malah diam saja, saya harap agan-agan mengeri maksud saya ini.

Dilihat dari segala sisi termasuk sudut pandang yang agan gunakan memang ini sangatlah sulit dan terlihat tidak mungkin, karena beberapa kali pengajuan tindak hukuman terhadap pelaku korupsi sudah di tawarkan tetapi malah menjadi bias dan tidak ada tindak lanjut, Sebenanrnya juga ada opsi tanpa melibatkan pelanggaran HAM terhadap hukuman bagi pelaku korupsi seperti yang di lakukan ajukan oleh Ketua Menko POLHUKAM jika saya tidak lupa, tentang RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, jika memang alasannya hukuman mati itu adalah pelanggaran HAM maka hukuman perampasan aset seahrusnya menjadi solusi terbaik di semua opsi yang ada, tapi nyatanya DPR tidak mau menindak lanjuti apa yang di usulkan itu, padahal rancangan itu sudah mendapatkan lampu hijau dari presiden Jokowi.

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Saya tahu hal ini tetapi poin nya tidak disana dan saya tidak membahas lebih jauh tentang VOC karena ini tidak ada hubungannya lagi dengan negara indonesia mengingat faktor dari korupsi VOC sendiri menurut beberapa keterangan itu juga terjadi karena ada faktor yang dianggap terinspirasi dari pribumi yang melakukan nya dari awal walaupun memang hal ini tidak bisa di verifikasi lebih jauh karena kurangnya data kongkret.

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

sebenarnya sudah ada beberapa solusi untuk menekan tingkat korupsi di negara kita ini antara lain;
- hukuman mati
- memiskinkan
namun para dewan terhormat yang duduk di bangku panas tidak akan mau mengesahkan satu di antara solusi di atas, mereka kan pelaku juga, rame rame lagi, biaya kampanye miliaran gak mungkin bisa balik cepat donk kalo gak korupsi bahkan kabarnya cukup banyak juga para pejabat yang untuk duduk di kursi panas do modali ama cukong.

sejak awal kemunculan KPK, saya sebenarnya tidak yakin mereka bisa adil, mereka korup juga, menurut saya lebih cocok KPK itu di hapus namun urusan menangkap koruptor bisa di limpahkan ke BIN atau kepolisian.

VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.