Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 9. (Read 2630 times)

Kasus mark up harga buku tersebut terjadi karena dia ngikut kata temen-temennya, ane dulu juga polos-polos aja ketika sekolah, jadi kalau ada beli buku harga segitu, ya ane bilang jujur segitu, tapi ketika ada teman sebangku nyeletuk bahwa dia dapat sisa lebih dari uang buku, ane jadi kepikiran kala itu, dan akhirnya berikutnya ngikut cara temen ane. Bibit korupsi memang sudah mendarah daging gan, sulit memang untuk diberantas, apa lagi zaman sekarang ini serba sulit, pimpinan juga tidak memahami nasib bawahannya, sehingga ketika ada kesempatan ya diembat.

Ini pun terjadi dari yang istilahnya yang paling dekat kita sendiri kan, yaitu di dalam keluarga sendiri. Paling banyak ya contoh kasus anak beli buku harga 20rb tapi bilang ke ortu 25rb hehehe. Mungkin orang2 kebanyakan cuma menganggapnya sebagai sesuatu yang normal tapi tidak menyadari ini bisa dikatakan sebagai bibit awal yang namanya korupsi. Dari kebiasaan yang seperti ini lah, kemudian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak disadari bahwa kebiasaan ini terbawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi/besar. Jadi kalau korupsi itu mau dihapus ya, kita harus berusaha merubah kebiasaan2 jelek ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

Ane rasa hal tersebut sudah jadi rahasia umum bagi instansi baik itu negeri mau pun swasta. Karena (pengalaman temen ane yang melakukan itu), dia harus me-mark up harga lebih tinggi untuk biaya operasional, Biasanya jika dia hendak beli barang (misalnya ATK), uang yang dikasih oleh bendahara biasanya pas, alias tidak ada sisa buat jajan, bensin atau terkadang uang parkir pun dari kantong pribadi. Oleh karena itu me-mark up harga sudah keharusan, dan mereka di dalam pun mengaminkan itu. jadi ya, akan terus terjadi kalau sistemnya tidak diubah.

Sepengalaman ane dan sebatas yang pernah ane tahu soal korupsi di lingkungan ane.

Jadi korupsi di lingkungan ane sekarang ini sudah mulai berakar dari jenjang Ketua RT, terutama ketika pembagian beras raskin yang mana tugas Ketua RT adalah mendata orang-orang yang berhak menerima raskin dalam lingkungan RT yang dia pimpin. Tetapi dalam praktiknya, ada beberapa undangan yang memang di korupsi karena seolah-olah Pak RT ini juga gatel kalo liat rejeki yang lewat doang.

Ane rasa, penyakit yang namanya tamak itu bener-bener menular. Dimana ada satu orang yang mendapatkan untung dari sebuah program pemerintah dengan cara korup, orang lainnya pasti merasa rugi (padahal dirinya engga rugi, cuma engga dapet tambahan aja). Jadi orang yang ngerasa rugi ini pengen keuntungan juga yang sama dengan orang yang korup. Alhasil terjadilah korupsi berjamaah.

Hingga saat ini kasus yang paling gampang ditemui adalah pemalsuan nota belanja. Banyak banget oknum pemerintahan atau non-pemerintahan ketika mengelola uang kas, pasti ada yang memalsukan nota belanja dengan menambah margin harga demi keuntungan pribadi.

Lalu, kalau ditanya bagaimana cara menghapus korupsi, maka sepengengalaman ane yang paling manjur adalah mengajarkan nilai agama sampai orang-orang bisa sadar. Orang yang bener-bener paham agama , dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama, harusnya bisa menjadi pemicu supaya tidak terjadi korupsi separah sekarang di Indonesia. Harus ditanamkan teori bersyukur supaya engga ketularan jadi korupsi. CMIIW

Hampir semua negara adanya korupsi tapi di indonesia makin parah dari kepala desa sampai kementrian, diantara cara  untuk menghapus korupsi yaitu membuat komitmen secara tegas dan tidak boleh ada pihak intern yang membackup yaitu para  kpk atau tim penyidik juga bekerja dengan komprehensif tanpa pandang bulu, di indonesia sendiri terjadi korupsi kebanyakan pada proyek-proyek besar dan juga pengadaan barang-barang negara, semestinya pemerintah dalam hal ini mempublikasikan data-data tersbut di media atau di update secara berskala dalam laporan di sebarkan lewat media publikasi secara digital sehingga masyarakat bisa menilai dan melihat langsung dan tim Audit orang -orang diluar dari pemerintahan

Assalamualaikum salam kenal semua kawan kawanku semuanya, izin untuk berkomentar om sekalian.
Sebenarnya kata Haram itu mereka Sudah tahu om tanpa om katakan mereka pasti di ajarkan oleh orang tua nya waktu kecil mana yang baik atau tidak. Cari orang jujur itu langka om contoh nya 5 tahun kebelakang ada orang jujur tapi pas mencalonkan kembali karakter nya habis di kuliti oleh orang orang sebenarnya kalau saya melihat tidak ada beliau mempermainkan agama eh malah berjilid jilid. Waktu beliau menjabat pasti pernah lihat kinerja nya khn ada ketauan permainan anggaran tanpa basi basi langsung pecat. Kita perlu sosok seperti itu yang berani melawan sistem pencuri di negara ini .


Kurang efektif om kl di tambah gajinya skrng aja gaji mereka sudah lumayan besar tp masih korupsi. Mungkin menurut pendapat ane untuk melawan korupsi para ASN dan DPR melaporkan harta kekayaan nya setiap bulan dan akses untuk masyarakat luas di buka lebar atau transparan atau update setiap bulan nya, biasa nya kl ky gni makanan buat wartawan buat cari berita sangat cpt contohnya aj lemibon 8M

Bosan berhubungan dengan politik tapi tidak bisa menghindari dari politik.
Dalam teori yang dibuat oleh banyak profesor dan penulis hebat sangat mudah menghapus korupsi, prakteknya yang susah.

1. Tidak bisa lagi karena biaya politik mahal.
2. Tidak bisa karena korupsi sudah mendarah daging.

Itu mirip dengan pernyataan politisi. Jangan ikuti perkataan mereka, lakukan apa yang hati nurani mereka lakukakan karena kita semua politisi Zoon Politicon.

Cara termudah untuk menghilangkan korupsi dimulai dari anda sendiri, saya, dia dan mereka. Biasakan hidup jujur dengan membiasakan diri mengambil sesuai hak dan biasakan mengajarkan kejujuran pada anak sejak dini.

menghapus korupsi bukan hannya tentang membuat jera para pelaku korupsi, tetapi juga harus memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan terjadinya korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya meghapus korupsi, belum ada cara menghapus korupsi dengan cepat namun dengan upaya bersama korupsi dapat dikurangi dan ditekan.

Sangat menggugah selera ini tema diskusi, dari mulai jaman sekolah ngampus sampai sekarang dah bapak bapak, ngebahas tentang korupsi memang gak ada habisnya, solusi mulai dari dimiskinkan, hukuman mati, dikucilkan, di gani dari koruptor jadi maling dah jadi bahasan umum kalau bahas korupsi.

tapi ane pesimis atas segala solusuli yang ada buat berantas korupsi, maling itu kalau kita jalan dua langkah, mereka udah jalan tiga langkah, sebagus apapun sitemnya, pasti ada celah, buktinya singapura bebas korupsi, kemaren mentrinya ketangkep korup, padahal dah deklarasikan diri + diakui dunia kalau mereka negara bebas korupsi.

maling diindo neh beda gan, kalau dah ketangkep, bukannya jera mlah bangga, coba aja liat pas kpk gelandang mereka, ada berapa banyak yang muka cengengesan sama yang menyesal.

jangan jadi pejabat, bener ini ane gak bohong. korupsi di negara kita nih dah mendarah daging, mulai dari yang paling kecil, sampai sekelas mentri juga ngelakuin.

ane punya.
1. kasih gaji gede seluruh pejabat, asn, pokoknya yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. kasih tunjangan segala macam.
3. negara ngasih jaminan apapun ke pejabat, asn, guru, dosen, peneliti atau apapun yang berhubungan sama pemerintah.
4, duit pensiun di gedein.
karena menurut ane, kenapa mereka korupsi, karena hidupnya belum sejahtera, kalau dah sejahtera semuanya keknya bisalah ngurangin kasus korupsi diindonesia.

pertanyaanya, gimana kalau masih korupsi ?
ane juga punya :
1. miskinkan sampai 3 generasi, dari bapaknya, dianya sampai anaknya di miskinkan.
2. cabut hak politik, cabut hak kerja (jadi gelandangan sekalian) untuk 3 generasi.
3. cabut segala akses ke pemerintahan, pendidikan, kesehatan untuk 3 generasi
4. menyusul kalau kepikiran kwkwkw
manusia kalau dah nyakut manusia lain aplagi keluarga, pasti mikir mikir lah kalau mau korupsi lagi, apalagi sampai 3 generasi yang kena dampaknya.

Apa yang dilakukan MA memang cukup mengecewakan dan membuat saya merasa lelah dalam hal berbicara tentang korupsi.
Tindakan korupsi ini memang sudah menjalar hingga ke akar rumput jadi bukanlah hal aneh, jika di perhatikan juga dari respone masyarakat terkait pemberitaan korupsi, mereka seperti yang lelah mendengarnya dan menganggapnya seperti korupsi itu hal yang biasa, mungkin ini karena seringnya merek mendengar kasus seperti itu, dan lagi yang cukup aneh, aktivis hari ini tidak menyatakan perang terhadap korupsi, atau mendemo perihal undang-undang perampasan aset bagi pelaku korupsi yang di tahan oleh DPR saat ini.

Memang cukup sulit di bumi hanguskan jika peraturan tegas yang membuat jera dan takut tidak di tetapkan, itu hanya akan berputar sama saja.
Dan lagi faktor pendukung korupsi adalah adanya koalisi partai, yang mungkin di dalamnya bisa kongkalingkong melakukan rencana untuk menilep uang rakyat, saya pikir lebih baik sistem threshold di hapuskan supaya para partai saling bersaing dan mengadili anggota partai yang melakukan tindak korupsi, bukan malah bekerja sama.

Selama tidak dijalankan hukuman berat buat para koruptor seperti hukuman mati, para koruptor tidak akan pernah bisa dibumihanguskan dari tanah ibu Pertiwi, tingkat Estafet koruptor akan terus berlanjut sampai kapanpun jika pejabat yang menduduki posisi strategis masih mau menerima amplop.
Melarang caleg mantan koruptor nyalon lagi atau mencabut hak politiknya seumur hidup juga sangat efektif mengurangi tingkat perkembangbiakan para koruptor. Tapi nyatanya apa, MA yang dipercayakan sebagai pagar untuk menjaga tanaman, malah pagar yang memakan tanaman.

Banyak gan, kalau ane gak salah cek, ketika pemilu 2019 lalu, pernah ada KPU melarang caleg mantan koroptor nyalon lagi, tapi dibatalkan oleh MA kala itu sehingga ketika itu diputuskan ada sekitar ada 40 orang menjadi anggota DPRD dan DPD. Tidak heran sih soalnya enak, apa lagi mereka sudah paham betul gimana caranya nilep uang rakyat, sehingga ketika modalnya habis ketika jadi Napi dulu, balik lagi seperti semula ketika mereka jadi anggota DPR lagi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821205523-617-837262/eks-koruptor-boleh-jadi-calon-anggota-dpr-di-pemilu-2024

Kasus korupsi kian hari makin bertambah dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sejauh ini kasus korupsi maai banyak yang melakukan tidak peduli bahwa dalam agama itu haram. Nah banyak langkah dyang sudah dijalani tapi belum juga efektif.
Sejak dini harus kita edukasikan kepada anak bahwa korupsi merupakan tindakan merugikan.
Lebih efektifnya lagi yamg terpidana korulsi dihukum mati.

Hukuman mati atau perampasan semua asset yang dikorupsi

tapi gaess klean tau gak dulu ada berita bahwa terpidana korupsi bisa ikutan nyaleg lagi - https://www.google.com/search?q=Terpidana+Korupsi+Bisa+Nyaleg

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

Kalau menurut pendapat saya, tidak ada cara seefektif apapun untuk bisa memberantas pada koruptor. Di negara atau kota Vatican dan Mekah saja ada korupsi, bahkan di Uni Sovyet sama China yang yang negaranya komunis dan atheist juga ada korupsi. Sebut saja negara dengan indeks korupsi paling rendah ya tetap ada korupsinya. Apalagi manusia itu tidak sempurna terlebih lagi para pejabat yang memang miliki sifat yang rakus. Sebagus apapun sistemnya kalau orang-orang di dalamnya tidak sempurna maka jalannya sistem itu sudah pasti tidak bagus. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi korupsi tapi tidak bisa zero korupsi. Kalau ada yang bisa mengurangi korupsi maka pertanyaannya adalah untuk berapa lama itu bisa berlangsung, seberapa besar resistensinya, dan apa jaminan ya itu akan langgeng? Orang dan sistem berganti dari waktu ke waktu.

Kalau situasinya seperti ini siapa yang salah, mereka yang melakukan korupsi atau rakyat yang menerima sejumlah uang untuk memilih mereka.?
Pada satu sisi saya yakin masih ada rakyat yang cerdas, suaranya hanya diperuntukkan untuk calon yang benar-benar bisa dipercaya. Yang melakukan korupsi hanya oknum, tidak semua dari mereka melakukan perbuatan tercela ini, masih ada orang-orang yang masih mempertahankan imannya agar terhindar dari tindakan korupsi.
Revisi UU masih bisa dilakukan selama gelombang besar terjadi, kekuatan rakyat tidak bisa dilawan ketika mereka sudah bersatu seperti yang pernah terjadi tahun 98 ketika terjadinya reformasi.

Harusnya memang tidak di anggap melanggar HAM karena mereka melakukan kejahatan sebagai koruptor dan saya tidak ingin menyebutkan siapa mereka, tetapi jika dilihat kasus korupsi lebih sering dilakukan oleh para politisi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan kos politik yang cukup besar, sehingga jika ada celah untuk melakukan korupsi mereka akan melakukannya. Kekuatan hukum yang menyangkut dengan kasus korupsi perlu di perkuat kembali, sehingga para koruptor tidak mencari celah untuk melakukannya pada saat memiliki peluang.

Jangan berharap terjadinya pemilih jujur dan adil jika masih menggunakan sistem terbuka seperti sekarang. Para politisi mengeluarkan kos/uang yang besar untuk mendapatkan kursi dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan korupsi jika memiliki peluang, sistem pemilu terbuka membutuhkan uang yang besar untuk mendapatkan suara dan politisi akan tetap bermain menggunakan uang untuk mendapatkan kursi.

Politisilah yang mencoba melemahkan sistem yang ada dan mereka juga yang membuat dan merevisi Undangan-undangan. Jangan berharap kasus koruptor hilang jika pemilu masih berlangsung secara terbuka seperti saat ini, politisi di negara kita seperti kehilangan jati diri dan mereka tidak memiliki rasa malu sedikitpun setelah terbukti melakukan korupsi dan lihatlah beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi dan seolah-olah mereka bangga setelah keluar dari jeruji besi.

Revisi Undang-undang mengenai hukuman mati tidak akan pernah mereka lakukan dan mereka selalu mencari cara agar Undang-undang ini tidak akan pernah di bahas. Mereka memang di pilih oleh rakyat akan tetapi mereka membeli suara saat pemilihan, jadi jangan berharap mereka akan berpihak kepada rakyat jika sistem pemilihan masih menggunakan sistem ini. Tidak ada lagi gerakan besar seperti yang dilakukan oleh aktivis 98 dan anak muda sekarang tidak lagi peduli mengenai masalah ini, sepertinya ada pergeseran budaya terhadap pemikiran kritis dari anak muda dan jikapun ada hanya golongan kecil.

Sistem pemerintah yang sudah berjalan sengaja dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu atau suatu kelompok demi membuka celah untuk mencuri uang rakyat, mereka sengaja menampik semua usulan yang dapat memberatkan para koruptor seperti hukum mati dengan alasan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Para politikus yang rakus selalu membangun sebuah koalisi saling melindungi satu sama lain demi memuluskan jalan untuk memperkaya diri, rasa malu pun tidak ada lagi di wajah mereka meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka yang ada di parlemen sudah tidak bisa dipercaya lagi karena setiap keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat.
Padahal mereka wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan partainya, perlu adanya gerakan besar yang dimotori anak-anak akademisi dan rakyat agar disahkan hukuman mati bagi para koruptor. Cara ini lebih efektif agar UU hukuman mati pada koruptor disahkan, boikot seluruh partai yang menolak usulan tersebut, ketika situasi ini terjadi maka akan terlihat partai mana yang berpihak pada wong cilik dan partai mana yang memakai topeng dengan misi visi palsunya selama ini.

Seharusnya tidak dianggap melanggar HAM apabila yang dihukum itu adalah orang-orang yang bersalah atau yang terjerat kasus Korupsi om, tetapi ungkapan yang om katakan itu memang hampir sama persis dengan fakta yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Karena dimana pun ada celahnya akan selalu di manfaatkan oleh mereka yang mengurus bidang tertentu di pemerintahan sehingga kejujuran yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dan Korupsi jelas tidak dapat dihapuskan selama tidak ada rasa kejujuran yang lahir dari hati mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan kepada para pejabat yang sering memanfaatkan celah untuk melakukan Korupsi dengan terus berpura-pura jujur di depan para rakyatnya.

Kebanyakannya sih ya para pegiat politik om, tetapi kita juga tidak bisa menganggap semua mereka demikian om. Karena kalau dilihat secara kemungkinan yang lebih besar melakukan Korupsi hanyalah mereka yang sebelumnya membeli suara atau menyuap beberapa orang untuk mendapatkan kursi didalam pemerintahan atau didalam kantor Dewan. Karena mereka masih berpikir untuk menarik modal awal lewat Korupsi dan menganggap gaji mereka sebagai laba, jadi jelas sangat sulit untuk memberantas Korupsi hingga ke akarnya.

Tidak ada yang menyalahkan sistem pemerintahan, akan tetapi diakui atau tidak sistem ini masih terdapat kelemahan, sehingga masih terdapat celah yang membuat koruptor berani melakukan korupsi. Jika bicara yang menjalankan sistem itu tidak terlepas dari perjanjian yang tidak tertulis, dimana para politisi yang memegang kekuasaan menitipkan orang-orang tertentu di tempat yang strategis. Politik telah hilang identitas karena saat mereka mencalonkan diri menggunakan uang besar dan biaya kos politik juga sangat besar, sehingga dari sinilah awal mulanya terjadi penyimpangan.

Itu tidak terlepas dari sistem yang masih lemah dan para koruptor tingkat atas yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan dapat di fasilitasi kemudahan di ruang tahanan. Sehingga yang terjadi tidak mempengaruhi dampak apapun dari masa tahanan yang mereka dapatkan, sebagai mana yang saya katakan sebelumnya dan yang dapat membasmi korupsi hingga ke akar rumput dengan cara hukuman mati.