Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 9. (Read 3593 times)

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.

Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.

Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Korupsi merupakan sudah menjadi akar masalah dinegeri ini, hal lain penyebabnya adalah terlalu berambisi untuk kebutuhan sekunder dalam keluarga, penyebab lain adalah hukum di Negara ini harus dibenah kembali supaya kuat dari semua sektor jika ini sudah di benah ada di revisi kembali sehingga undang-undang Terkait tindak pidana dan Korupsi akan mudah menjalankan misinya, ditinjau dari sisi agama juga harus diperkuat misalnya diperbanyak lagi kajian2 agama disemua kantor karna agama merupakan saringan halus sehingga semua orang sadar akan dosa bahaya korupsi

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

baru baru ini eks ketua KPK sudah di tangkap polisi karena kasus pemerasan dan anda tahu beliau jabatannya sebelum menjadi ketuak KPK, apa? beliau adalah seorang polisi, jadi selama masih banyak oknum yang bermain curang maka jangan heran warga tidak bisa berhenti dari yang namanya sogok menyogok

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.
Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Simple saja jika itu mau dikurangi.

Hilangkan "Pressure (Tekanan)" jika ada seuatu kebijakan yang akan di ambil baik di instusi pemerintah atau swasta apapun itu. Karena itu Indikator utamanya.

Contoh nya dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari.

Betul sekali, walaupun hukuman mati tetap saja masih banyak yang korupsi,memang manusia sangat tidak bisa dijauhkan dari yang namanya kekayaan,yang sudah kaya raya saja masih mau korupsi mengambil uang yang bukan haknya.