Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 14. (Read 3593 times)

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

Korupsi akan terus melekat dengan bangsa indonesia jika hukumannya hanya penjara dalam waktu tahunan. Mungkin Hukuman penjara seumur hidup atau bisa hukuman mati mungkin lebih efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pengetahuan saya mengenai demokrasi adalah Ekosistem Anti Korupsi, tidak mungkin ada korupsi dalam demokrasi jika di jalankan dengan benar karena rakyatnya bebas, sistemnya terbuka, regulasinya transparan, birokrasinya transparan, lalu ada leadership yang di percayai oleh rakyat karena diupdate reputasinya, menurut saya itu adalah fast tarck menuju Negara bebas korupsi.

Negara kita sulit membrantas korupsi karena kesalahan cara berfikirnya, banyak elit tidak berfikir secara sistem tapi melainkan secara lembaga untuk memukul lawan politik, kita bisa melihat Masih banyak kasus korupsi di negara kita hanya di gunakan untuk melemahkan lawan politik. Mungkin ini yang perlu dirubah agar tidak ada celah melakukan korupsi.

Terimakasih sebelumnya karena telah berkontribusi di dalam diskusi ini.

Saya sependapat bahwa tidak mungkin korupsi di hilangkan dengan presentase 100% bisa di hapuskan di tanah air kita ini, hal itu tidaklah mungkin bisa di capai, seperti apa yang di katakan mas @joninoini, selagi itu manusia yang menjalankan sistemnya dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.
Ini membuktikan bahwa korupsi pastilah selalu ada.

Namun ya, setidaknya meminimalisir adalah langkah yang perlu di upayakan oleh pemerintah untuk menangani ini, jika hanya sebatas pada pendekatan moral dan pendidikan saya kira sudah sering di upayakan, bahkan saya sendiri pernah mengikuti baik di pendidikan formal atau seminar dari pemerintah, itu merupakan upaya yang pernah saya rasakan, namun apa dampaknya? semakin kesini semakin banyak kasus korupsi, data yang di berikan Mas @zaim7413 adalah kasus yang terdeteksi, belum lagi yang korupsi di tingkat akar rumput seperti pemerintahan pedesaan, saya pikir lebi dari itu.

Saya juga sepakat bahwa memang tepatnya harus ada tindakan lebih terhadap tindak pidana korupsi seperti halnya hukuman mati, di miskinkan atau lebih buruk dari itu akan meminimalisir orang yang melakukan korupsi, beserta itu seperti yang di katakan mas @Bitleap bahwa perpolitikan di benahi kembali, terutama dalam ongkosnya, hal ini juga pemicu mengapa pejabat melakukan korupsi, karena mereka ingin mengembalikan uang yang di jadikan modalnya untuk pencalonan, dan mereka seakan membutuhkan keuntungan selagi menjadi pejabat.

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

Untuk menghapus korupsi sepertinya sangat sulit. Bagaimanapun cara yang dilakukan dan seberapa tegaspun peraturan yang diterapkan saya rasa korupsi tidak akan lenyap secara utuh dari negeri ini. Tetapi untuk meminimalisir terjadi kasus korupsi mungkin bisa dilakukan.

Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana meminamalisir terjadinya kasus korupsi kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar mempermudah kita untuk mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini . Dan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri seperti;
1. Sikap rakus dari manusia itu sendiri, walaupun sudah diberikan fasilitas seperti rumah dinas, mobil dan lain sebagainya serta dijanjikan tunjangan setelah menjabat tetap saja jika orang tersebut belum merasa cukup hal ini ememungkinkan seseorang untuk terus merauk keuntungan sebesar besarnya untuk memenuhi hawa nafsunya.
2. Kebutuhan mendesak, saat seseorang meliki kebutuhan mendesak maka uang apapun yang mereka pegang akan digunakan tanpa berpikir lebih jauh.
3. Gaya hidup yang tingi, hal ini sangat mendorong seseorang untuk melakukan tidak pidana korupsi, dengan pendapatan yang rendah sementara gaya hidup tidak terpenuhi maka mereka menggangap korupsi ada solusi untuk mempertahankan gengsi.
4.Moral yang lemah, hal ini memungkinkan untuk seseorang tergiur melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi dari luar seperti;
1. Aspek sosial seperti keluarga dan masyarkat, terkadang dalam sebuah keluarga selama mereka mendapatkan bagian mereka bukan mencegah tetapi malah sebaliknya malah mendukungnya walaupun mereka tau bahwasannya itu perbuatan yang salah dan masyarakat yang masih menghargai seseorang dari hartanya, memungkinkan seseorang untuk terus mempertahankan dan menambah kekayaanya melalui korupsi.
2. Aspek politik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik uang masih  dipergunakan sampai saat ini dan bahkan sudah mengakar. Dengan adanya politik uang tentunya untuk seseorang bisa memenangkan kontestasi politik membutuhkan modal yang cukup besar sehingga hal ini memunglinkan seseorang melakukan korupsi saat mendapatkan jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
3. Lingkungan kerja, ketika dilingkungan tersebut sudah terbiasa melakukan korupsi maka mereka yang baru masuk sekalipun akan tergiur untuk melakukannya.
4. Aspek ekonomi, hal ini sering dianggap menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi seperti gaji yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ataupun untuk mengubah satatus mereka dari miskin ke kaya.

Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ;
1. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan hal ini bukan hanya dilakukan disekolah saja tetapi juga dirumah, sebagai orang tua tentunya harus mendidik anaknya untuk berprilaku jujur dan bertanggung jawab agar nilai-nilai kejujuran bisa tertanam didalam diri. Karena saya masih menjumpai dibeberapa lingkungan keluarga mereka tidak mendidik anaknya untuk berprilaku jujur malah mereka mengajarkan anak tersebut untuk berbohong dan contoh kecilnya : Ketika ada penagih hutang yang keliling kesetiap rumah, orang tua selalu menyuruh anaknya untuk menemui penagih tersebut dan berkata bahwa orang tuanya tiadak ada dirumah.
Dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran sejak dini ditambah dengan pembelajaran anti korupsi saat disekolah hal ini sangat memungkinkan seseorang agar tidak melakukan tidak pidana korupsi karena mereka tau bahwa itu merupakan tindakan yang salah.
2. Penghapusan mahar politik, seperti yang kita ketahui dibeberapa partai politik agar bisa mencalonkan diri sebagai peserta pemilu mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar terdaptar sebagai calon dari partai tertentu, dengan dihapusnya mahar maka ongkos politik tidak akan terlalu mahal sehingga tidak ada alasan untuk mereka melakukan korupsi dengan dalih untuk mengembalikan modal selama pencalonan.
3. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. politik uang adalah dengan membeli suara dari pemilihnya dengan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi mereka akan mencegah dan menolak jual beli suara sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan politik uang.
4. Memperketat peraturan dan hukum terkait tindak pidana korupsi. Korupsi bisa terjadi karena mereka masih mendapatkan celah untuk melakukan korupsi dengan mengotak-atik peraturan dan berarti disini masih ada peraturan yang cacat yang memungkinkan mereka mendapkan celah. Dan saya setuju dengan peraturan yang akan diterpkan sekarang yaitu permapasan aset, semoga peraturan tersebut bisa diterapkan secepatnya dan bisa membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Korupsi masih menjadi masalah yang belum teratasi di Indonesia meski telah melakukan segala cara untuk memberantas korupsi ke akar-akarnya. Percaya atau tidak, Indonesia merupakan negara dengan indeks korupsi yang tinggi.
Korupsi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang sering dilakukan oleh pihak swasta dan abdi negara atau pegawai pemerintah. Upaya anti korupsi telah dilakukan dengan dibentuknya lembaga KPK, tetapi dengan adanya lembaga KPK tidak menjamin korupsi bisa diberantas, terbukti KPK telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi  sejak 2004 hingga akhir 2022.

Upaya anti korupsi tidak hanya dilakukan secara preventif dan terdeteksi saja, perlu adanya efek jera pada pelaku Korupsi agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin melakukan korupsi. Kelemahan terbesar di negara kita karena terlalu menjunjung tinggi HAM, karena alasan ini korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas.
Selain itu sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan khusus di balik jeruji besi, kasus Gayus Tambunan contohnya.

Coba nomor duakan HAM dan utamakan EFEK JERA, ane 100% yakin korupsi akan hilang di Indonesia. Caranya dengan diterapkan hukum Pemotong Tangan atau Tembak Mati bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ketika ada satu koruptor yang dipotong tangannya atau dieksekusi Mati, tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi karena konsekuensinya nyawanya akan melayang atau tangannya akan hilang.

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan negara, di Indonesia telah berapa banyak kerugian akibat kasus kasus itu, angkanya sangat fantastis, sedangkan hukuman yang mereka terima menurut saya tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke sekarang banyak yang mengatakan jika koruptor di hukum mati itu mengambil hak mereka untuk hidup, namun jika kita membandingkan berapa banyak rakyat yang terenggut haknya akibat perbuatan mereka?

Beberapa sumber mengatakan, tindakan korupsi karena kehidupan mereka tidak sejahtera sehingga mereka akan melakukan apapun untuk bisa memperkaya diri sendiri, namun jika kita membandingkan dengan guru honorer misalnya itu perbandingkan yang sangat jauh, sedangkan seorang guru adalah orang yang sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut saya, salah satu akar permasalahan adalah ada pada ongkos politik untuk menjadi politikus. Di Indonesia ongkos politik yang harus seseorang keluarkan angkanya sangat fantastis, sehingga itu memungkinkan untuk mereka berpikir hanya untuk kembali modal setelah mereka duduk dibangku pemerintahan.
Dilansir dari Kompas.id, ongkos politik untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif biayanya mencapai puluhan miliyar. Tentu saja itu akan menjadi salah satu indikator yang akan membuat prilaku yang mendorong pejabat publik menjadi seorang korup.
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/13/biaya-politik-tinggi-pemicu-korupsi
Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan salah satu bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto dalam satu wawancara eksklusif bermasa Najwa Shihab beberapa hari lalu.

Kita semua tahu lembaga independen yang terus aktif dalam memberantas korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dilansir dari CNBC Indonesia, KPK telah menangani lebih dari 1300 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, itu adalah bukti bahwa memang Indonesia darurat korupsi. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230406084830-128-427768/ada-1300-lebih-kasus-korupsi-daerah-mana-paling-korup

KPK sendiri bukan tanpa perlawanan atau ada orang yang tidak ingin melihat keberadaan mereka, salah satunya Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019. Dia beralasan KPK tidak terlalu dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi, karena dia menganggap Presiden akan lebih berpengaruh jika tahu seluk beluk dan cara penangannya.
https://news.detik.com/berita/d-3651933/fahri-hamzah-yang-tetap-ingin-kpk-dibubarkan
Tentu saja itu adalah pernyataan yang pada akhirnya menjadi polemik di berbagai kalangan. Bagi saya sendiri memang saya melihat KPK disusupi orang orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, sehingga dalam beberapa kasus saya melihat mereka terkesan tebang pilih.

Baru baru ini juga Presiden Joko Widodo geram, pasalnya anggaran yang dipersiapkan untuk stunting berjumlah 10 m, tetapi yang sampai kepada rakyat hanya 2 m, sedangkan sisanya itu untuk kebutuhan perjalanan dinas dan semacamnya.
https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/16171521/geramnya-jokowi-anggaran-stunting-rp-10-miliar-dipakai-rapat-dan-perjalanan
Memang mungkin ini bukan bentuk korupsi, karena mereka menuangkan seluruh anggaran untuk mengakomodasi semuanya, tetapi bagi saya itu adalah bentuk ketidakjujuran dari lembaga pemerintahan, karena mereka mengambil hak yang seharusnya digunakan untuk stunting malah mereka pergunakan untuk hal hal yang seharusnya tidak memakan biaya sebesar itu.

Indonsia tidak kekurangan orang pintar, namun di Indonesia kekurangan orang jujur.

Untuk menjawab pertanyaan ini, pastinya hukuman seberat beratnya harus dilakukan untuk tidak pidana koruptor, ya salah satunya adalah hukuman mati.
Maaf sebelumnya jika saya sedikit membandingkan dengan kasus lain, seperti pecandu dan pengedar narkoba misanya, mereka akan dihukum mati ketika mereka memiliki berat berat yang ditentukan UU. Dalam hal ini saya ingin membandingkan dalam hal dampak yang ditimbulkan, korupsi akan berdampak lebih besar untuk negara menurut saya.

Yang pertama harus dilakukan adalah seperti yang saya bahas di atas, yaitu ada pada ongkos politik yang harus dikaji ulang. Karena bagaimanapun mereka pasti tidak akan mau rugi dan pastinya akan melakukan segala cara agar uang yang mereka keluarkan untuk membiayai  untuk diduduk bangku pemerintahan mereka kembali.

Ini adalah fakta yang tak bisa terbantahkan si menurut saya, "selagi manusia yang menjalankan sistemnya, kemungkinan korupsi masih bisa di lakukan" apalagi di jaman sekarang ini dengan situasi hukum dan integritas moral yang minim.

Mungkin lebih tepatnya adalah kesadaran diri dan ketaatan terhadap garis lurus moral untuk menolak hal perilaku buruk seperti korupsi, yang pastinya untuk mencapai pada titik kesadaran moral, perlu adanya tindakan pendidikan anti korupsi yang efektif.
Dan pendidikan yang efektif itu berasalah dari contoh yang membuat ketakutan, seperti hal hukuman mati, jika di berlakukan dan para pejabat dan masyarakat menyaksikan hukuman mati untuk koruptor, saya pikir orang yang di ajak kerja sama untuk korupsi atau ingin melakukan korupsi berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan korupsi. 

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:

sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....