peraturan tentang fintech sudah ditanda tangani, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, penggunaan bitcoin tentu menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa rupiah adalah mata uang yang sah di dalam negeri. Di samping itu, peredaran bitcoin pun ilegal, karena tidak terjangkau oleh bank sentral.
“Nanti akan keluar di peraturan fintech yang ditandatangani semalam, itu mengatakan bahwa bitcoin dilarang. Kalau digunakan untuk transaksi antar individu, ya jelas ilegal,” ujar Eni di Depok, Kamis (30/11).
serta dalam pertemuan itu juga membahas tentang pelarangan bank melakukan transaksi bitcoin, kalau ada bank yang melakukan transaksi akan di kenakan sanksi.
1. bagaimana tanggapan para members bitcoin di forum ini tentang berita tersebut?
2. apakah ini indikasi pelarangan bitcoin akan menjadi kenyataan di indonesia?
3. bagaimana status VIP bitcoin di tinjau dari berita tersebut, apakah akan di tutup?
4. polisi juga di perintah untuk memantau transaksi bitcoin?
5. apakah ini tindakan kriminalisasi terhadap bitcoin karena harus di pantau oleh penjabat?
mohon pendapatnya, agar kita tercerahkan dan tidak sampai multi tafsir terhadap berita itu.
sumber "
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171130131118-78-259198/siapkan-aturan-bi-tegaskan-fintech-haram-pakai-bitcoin/"
Sepertinya larangan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia terhadap bank yang melakukan transaksi dengan Bitcoin itu wajar sebab pemerintah juga tidak menginginkan kerugian yang didapatkan oleh negara ini. Selain dari ancaman larangan yang beberapa hari yang lalu di mana pemerintah Indonesia mengancam menutup Bitcoin itu sepertinya menurut saya tidak bisa dilakukan, yang namun persoalan transaksi di negara ini itu sebuah hal yang wajar karena memang negara kita memiliki mata uang khusus untuk melakukan transaksi sehingga dilarangnya Bitcoin untuk menjadi alat transaksi yang baru. Sepertinya itu wajar.
Mengenai dengan ditutupnya VIP di Jakarta itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun apabila keberadaan sekretariat Vivi tersebut ada di bayar pajak.
Dan kemudian persoalan aparat keamanan yang diperintahkan untuk memantau peredaran Bitcoin itu tidak cocok karena setiap instansi itu ada tupoksinya masing-masing tugas polisi adalah mengayomi masyarakat karena mantau perekonomian negara. Tapi apabila nantinya ada indikasi bahwa dengan hadirnya Bitcoin akan dilakukannya transaksi di Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi negara ini itu boleh saja polisi menangkap orang yang melakukan transaksi tersebut.
