Topic: Memperingatkan, Menghimbau, Atau Melarang? - page 9. (Read 1098 times)
Mungkin pemerintah cuman mengingat kan kita agar lebih hati-hati aja dan kita pun selaku pengguna bitcoin menghimbau kepada rekan-rakan untuk selalu waspada.
Mungkin ini hanya imbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati apabila sering mengandalkan bitcoin sebagai alat transaksi sebab resiko sangat besar dan tentunya ada kemungkinan dalam mengalami sebuah kerugian.
saya mau bertanya apakah seluruh negara boleh menggunakan bitcoin atau sebalik nya ada yang melarangnya 
ya itu tergantung pemerintahan nya saja gan. Contohnya di negara kita bitcoin belum di legalakan tetapi sebagian negara lain seperti china jepang itu sudah di legal kan gan 
semua dilarang ,mungkin semua yg ada pajak masuk ke mereka makanya di larang.
terus bagaimana negara kita mau maju kalo apa apa dilarang
terus bagaimana negara kita mau maju kalo apa apa dilarang
Yang jelas, pemerintah mengimbau agar masyarakat indonesia tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, maka pemerintah tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini.
yang dilarang pemerintah adalah pembayaran langsung menggunakan bitcoin untuk transaksi apapun yang ada diindonesia
bitbyar dan toko bitcoin juga pada akhirnya tutup, pada akhirnya membayar pln atau pulsa pun harus dengan rupiah
namun semakin kesini sikap gubernur BI dan tatanannya kontras dengan ojk dan sri mulyani dimana mereka tegas bicara bitcoin tidak boleh ditransaksikan maupun difasilitasi sekalipun oleh pihak penyelenggara jasa termasuk vip.
bitbyar dan toko bitcoin juga pada akhirnya tutup, pada akhirnya membayar pln atau pulsa pun harus dengan rupiah
namun semakin kesini sikap gubernur BI dan tatanannya kontras dengan ojk dan sri mulyani dimana mereka tegas bicara bitcoin tidak boleh ditransaksikan maupun difasilitasi sekalipun oleh pihak penyelenggara jasa termasuk vip.
Ini lah agan topic yang pling ditunggu oleh kami yang masih pemula dan masih bingung alias bimbang ingin menambang coin2 yang berpotensi relatif mahal agan. Jadi dengan ada kita baca2 dithered topic ini bisa kita lebih mengerti dan bisa lebih untuk mempelajarinya untuk terjaga dgn aman.
Yang dilarang itu kan bukan bitcoinnya gan tapi penggunaannya, seperti menggunakan bitcoin dimarket lokal. tapi kalo kita gunainnya secara online sepertinya itu masih bisa. Karena memang sejak awal memang sudah dilarang, karena hanya rupiah yang diijinkan untuk menjadi alat tukar barang atau jasa. 
kalau pendapat saya mengenai hal diatas bukan larangan ya gan.itu cuma peringatan/himbauan pemerintah saja,untuk masyarakat indonesia bahwa harus hati2 dan tanggung resiko sendiri dalam transaksi jual beli bitcoin,karena disini tidak ada instasi tang terkait untuk bertanggung jawab.
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx
pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
Kalau saya baca sih cuman macam himbauan saja, untuk melakukan trading digital currency untuk berhati-hati karena resikonya ada di masing-masing trader. Baik resiko kehilangan atau resiko lain yang ditimbulkan. Makanya ada saran untuk menyimpanya di wallet bukan di exchange. Karena bukan pembayaran yang sah maka dilarang memakai digital curency dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi intinya sih bukan membeli bitcoin dan altcoin yang dilarang.
Imbauan, melarang,mengingatkan saya rasa itu semua sudah di terapkan oleh pemerintah terhadap bitcoin,jadi sekarang balik kepada kita mengarah bitcoin ke arah mana.
Ya inilah slahsatu contoh dari penyebab kenapa indonesia tertinggal jauh dari negara lain, banyak juga orang yang bilang bahwa indonesia adalah negara yang terlalu takut dengan kata lain menyerah sebelum berperang. Tapi pernyataan pemerintah ada sedikit benarnya juga, mungkin pemerintah tidak mau rakyatnya terkena resiko dari bitcoin, yang memang saya akui resiko bitcoin itu bisa dibilang berbahaya dan besar, seperti ruginya dalam investasi, penipuan dan yang lainnya.
Menurut saya ini masih sebatas himbauan kepada masyarakat yang memang belum paham betul dengan duni crypto dan berbagai resiko yang ditimbulkan dimana harga altcoin yang cenderung sangat berfluktuasi sehingga masyarakat dihimbau untuk memahaminya, karena jika tidak tentu ini akan menimbulkan keresahan pada masyarakat ketika tiba tiba harga altcoin melonjak turun drastis, banyak masyarakat tentu akan merasa rugi, jangan sampai kondisi tersebut menganggu stabilitas ekonomi dan masyarakat negara Indonesi secara umum.
Menurut saya gan yang pertama bukan melarang malah boleh menggunakan bitcoin.dari segi yang saya baca gan, cuma BI melarang masyarakat jangan menyalah gunakan bitcoin seperti untuk transaksi jual beli dan membayar jasa, itu sudah dari tahun kemarin BI melarang nya, karena memang bukan alat pembayaran yang sah di negara kita. Saya ini tidak terpengaruh buat para bitcoiner, gitu gan menurut saya.
Ini lebih mengacu kepada peringatan pemerintah untuk melarang menggunakan bitcoin gan karena Indonesia masih memiliki bank dan mata uang yang sah untuk melakukan transaksi gan,oleh sebab itu pemerintah menghimbau untuk masyarakat untuk berfikir dengan baik sebelum menggunakan bitcoin gan.
Kalau menurut saya pemerintah memperingatkan agar masyarakat tidak menggunakan bitcoin karena bank Indonesia juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran jadi saya kira memang sudah jelas tindakan pemerintah tersebut untuk mendoktrin masyarakat untuk berfikir 5 kali menggunakan bitcoin. Saya rasa Bank Indonesia dan pemerintah disini bekerja sama dalam mengantisipasi bitcoin
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx
pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
Tujuannya juga sama dengan berita2 beberapa minggu yang lalu.pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
Intinya BI bukan melarang tapi menghimbau untuk berhati2.
BI hanya melarang transaksi menggunakan Bitcoin.
Ini sekedar mengingatkan aja gan, supaya kita lebih hati-hati menyimpan bitcoin, karna jika kehilangan tidak yang menanggung jawab,
Dan dilarang untuk bertransaksi dengan bitcoin, karna bitcoin tidak izinkan sebagai alat bayaran yang sah.
Dan dilarang untuk bertransaksi dengan bitcoin, karna bitcoin tidak izinkan sebagai alat bayaran yang sah.
Kalo melarang cuman transaksi aja jual beli aja tidak boleh menggunakan bitcoin,karna bitcoin mata uang virtual sedangkan kita mata uang yang sah
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx
pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
sebenarnya sih pemerintah menghimbau dan memperingatkan gan, kalau melarang cuma di transaksi jual beli aja tidak boleh menggunakan bitcoin karena kita mempunyai mata uang yang sah sedangkan bitcoin di negara kita belum sah. pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2
BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)
Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)
Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?
kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.
Ane lihatnya makin hari makin aneh aja dengan keberadaan bitcoin dan keberadaan bitcoin Hunter Indonesia
Disaat sudah Nunung seperti ini, dan masyarakat mulai melakukan perbaikan ekonomi melalui dunia cryptocurrency, eh sekarang malah banyak muncul informasi yang melarang melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency , padahal Indonesia sekarang sudah menerapkan transaksi menggunakan teknologi blockchain , contohnya seperti coin-voin online shop, TCASH punya Telkomsel, Token listrik. Menurut pemahaman ane itulah teknologi blockchain mengunakan cryptocurrency
Disaat sudah Nunung seperti ini, dan masyarakat mulai melakukan perbaikan ekonomi melalui dunia cryptocurrency, eh sekarang malah banyak muncul informasi yang melarang melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency , padahal Indonesia sekarang sudah menerapkan transaksi menggunakan teknologi blockchain , contohnya seperti coin-voin online shop, TCASH punya Telkomsel, Token listrik. Menurut pemahaman ane itulah teknologi blockchain mengunakan cryptocurrency
Jump to: