Topic: Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas - page 19. (Read 7865 times)

Agak OOT, iseng-iseng cek di CMC ternyata banyak diantaranya belum listed pada CMC sebagai exchange sehingga jumlah volumenya belum terlacak (harus register akun) dan agak mengherankan masih ada exchange yang statusnya coming soon tapi sudah duluan mendapatkan ijin dari Bappebti

Untuk saat ini sudah ada 9 Perusahaan yang secara resmi telah mengantongi tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT (tokocrypto.com)
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA (id.upbit.com)
3. PT. TIGA INTI UTAMA (triv.co.id)
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (indodax.com)
5. PT. PINTU KEMANA SAJA (pintu.co.id)
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA (zipmex.co.id)
7. PT. BURSA CRIPTO PRIMA (bechipin.co.id)
8. PT. LUNO INDONESIA LTD (luno.com)
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA (rekeningku.com)

Source : http://bappebti.go.id/resources/docs/aktualita_2020_04_10_c4zqdg8i_id.pdf

Terimakasih atas koreksinya.

Saya baru ngeh barusan, ada Zipmex Indonesia (salah satu bursa di Indonesia yang terafiliasi dengan bursa luar di luar negeri) yang sudah resmi terdaftar di Bappebti

Subject revisi pada Pasal 23 Ayat 1 bukanlah Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, melainkan adalah Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto.



Sehingga jika disimpulkan, maka isi revisi pada Pasal 23 Ayat 2 adalah Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah memperoleh Tanda Daftar wajib memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti paling lambat 30 April 2021.

Sumber : http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf

Berarti ini ada tambahan jeda waktu dari yang sebelumnya per tanggal 8 Februari 2020 seluruh bursa kripto di Indonesia harus sudah terdaftar.

Saya coba rangkum sedikit terkait deadline pendaftaran ini yang tertera pada perubahan peraturan Bappebti tersebut.
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memperoleh Tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto paling lambat tanggal 31 Maret 2020. (Pasal 24 ayat 6)
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah memperoleh Tanda Daftar wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti paling lambat tanggal 31 Maret 2021. (Pasal 23 ayat 1).
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah punya tanda daftar dan mendapat persetujuan tersebut, paling lambat 30 hari harus sudah memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti. (Pasal 23 ayat 2).

Ref: http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf

Peraturan No.5 Tahun 2019 nampaknya mengalami perubahan lagi, setelah tanggal 26 Juli 2019 dimana revisi pertama dikeluarkan (Peraturan No.9 Tahun 2019), maka pada tanggal 7 Februari 2020 kemarin Bappebti kembali melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan No.2 Tahun 2020

Salah satu perubahan yang berkaitan dengan deadline calon pedagang fisik aset kripto yang harus memenuhi regulasi perdagangan crypto di Indonesia ada di Pasal 24 Ayat 6

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

menjadi ...

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf


*Untuk detail perubahan lengkapnya bisa langsung dilihat di link sumber diatas

Saya sebenarnya ingin membagikan pemahaman terkait dengan tema regulasi Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Seharusnya jika mengacu pada tema regulasi tersebut, maka model perdagangan Bitcoin akan mengarah ke Perdagangan Berjangka dan karena model perdagangan Bitcoin pada exchange yg ada di Indonesia saat ini bukanlah model perdagangan Berjangka maka asumsi saya sistem yang dianut oleh exchange saat ini akan mengalami perubahan.

Asumsi saya model perdagangan Bitcoin ini nantinya akan mirip dengan perdagangan Bitcoin Futures yang pernah diluncurkan oleh CBOE dan CME (https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_contract_specifications.html)

Bisa saja asumsi saya ini salah (pada dasarnya saya berasumsi seperti ini karena pernah menjadi Broker Futures Trading pada tahun 2004 silam), jadi untuk jawaban yang pasti mari kita tunggu Mekanisme Perdagangan yang akan dikeluarkan oleh Bappebti nantinya.

Lot
kalau merujuk pada penjelasan Mekanisme Perdagangan yang di terbitkan oleh Indonesian Stock Exchange (IDX)
dijelaskan bahwa harus dilakukan dalam bentuk lot dan dari 1(satu) lot itu terdiri dari 100 lembar saham, Sebagai contoh, jika kita menemukan harga sebuah saham perusahaan PT. Blablabla dengan Rp 1.000,- per lembar sahamnya, dengan modal dana Rp 100.000,- anda sudah dapat memiliki 100 lembar (1lot) saham sebuah perusahaan. Dan menurut saya sistem ini kurang tepat untuk diterapkan di pasar Crypto! Kenapa? Karena harga Bitcoin terlalu tinggi untuk di konversi menjadi satuan lot, Sedangkan minimal transaksi perdagangan nya yaitu 0,1 lot (1 bitcoin), maka dari situlah satu memiliki pendapat kalo Cryptocurrency tidak bisa dikonversi dalam  satuan lot pada perdagangan biasa, yang rata-rata transaksi di Indodax yang hanya 1-10 juta.

---

Margin

Merujuk dari artikel yang ditulis CNBC Indonesia yang berjudul "Ini Dia Saham Transaksi Margin & Short Sell per Januari 2020"

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan perdagangan dengan sistem Margin ini membutuhkan akun khusus yang berbeda dengan akun perdagangan saham biasa.

Kalau sistem Margin ingin diterapkan dalam perdagangan di Indodax maka, Jenis akun untuk transaksi ini akan di bedakan dengan transaksi pasar biasa (seperti sekarang), seperti penjelasannya diatas.

---

Proses Penyelesaian Transaksi (Settlement)
kalau merujuk pada penjelasan Mekanisme Perdagangan yang di terbitkan oleh Indonesian Stock Exchange (IDX)

Bedasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa Pasar tunai sama dengan transaksi yang digunakan/dilakukan/diterapkan di Market Indodax, dan apa bila pihak Indodax ingin menerapkan ketiga proses tersebut, tidak akan ada perubahan transaksi seperti transaksi yang saat ini di terapkan di Indodax Tetapi hanya akan ada penambahan transaksi saja(jika pihak Indodax ingin melakukan penambahan).

Tetapi dalam transaksi spot market diatas melibatkan suatu kontrak, margin+Lot dan proses settlement, dan saya rasa hal ini tidak ada di sistem perdagangan Indodax sekarang.



Untuk jawaban pastinya lebih baik kita tunggu mekanisme perdagangan resmi yang akan dikeluarkan oleh Bappebti  (jujur saya pribadi juga mengharapkan sistem perdagangan yg ada di Indodax, triv dan layanan sejenis lainnya tidak mengalami perubahan, karena untuk saat ini market-market inilah yang saya gunakan dalam menukar cryptocurrency ke bentuk Rupiah)

Yups
Pertama perlu di garis bawahi bahwa Indodax itu menganut metode transaksi Spot Market yang transaksi jual-belinya sesuai harga yang langsung di buat dan di tentukan sendiri oleh pasar(trader, investor) (alias market maker), jadi metode transaksi ini tidak akan dihilangkan atau pun diubah oleh pihak indodax. Tapi lain halnya kalau nanti pihak Indodax menambahkan Fitur Laverege, margin, Options,dll seperti yang di terapkan pada market luar (contoh: Binance, Bitforex,dll) maka kontrak Derivatif akan sangat dibutuhkan, lalu sistem transaksinya juga akan sangat berbeda dari transaksi Indodax yang biasanya. Dan kalau pun fitur tersebut di tambahkan metode perdagangan Spot market akan tetap ada dan sistem nya akan tetap seperti itu (seperti yang di terapkan di market Binance, Bitforex dll) .

Dan kalau kita merujuk pada metode transaksi yang Indonesia Stock Exchange (IDX) terapkan terbagi menjadi 3, yaitu

• metode transaksi perdagangan saham (spot market)
• metode transaksi perdagangan obligasi dan sukuk
• metode transaksi perdagangan Derivatif

Jadi dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa metode transaksi Indodax tidak akan berubah tapi hanya akan akan bertambah, metode perdagangan Spot market akan tetap ada dan metode perdagangan lain hanya yang akan ditambahkan kalau pihak Indodax menginginkannya.

Kemungkinan sih akan mengacu pada PPh Pasal 4 ayat (2) (0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan). Atau bisa jadi pada saat regulasi Perdagangan Bitcoin ini diberlakukan, disaat yang sama PPh final juga sudah ikut diputuskan 





Menurut Undang-undang RI No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Sedangkan Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Jadi dalam hal ini Kontrak derivatif adalah kontrak perjanjian antara dua pihak (atau lebih) dalam melakukan transaksi jual-beli dengan objek aset komoditas dan ada kesepakatan bersama mengenai waktu transaksi beserta harganya.

Hmmm... Karena penasaran dan biar saya tau juga jawaban dari Indodax nya seperti apa...

Berarti selama belum ada perubahan atas keputusan tersebut kemungkinan fee transaksi yang ada sekarang masih sama... begitu kan om?
Mengingat jika ada penambahan lagi PPh Final pada jual atau beli atau keduanya tentu saya kira akan ada penyesuaian lagi pada fee...

Mekanisme yang dimaksud seperti yang om posting sebelumnya ini?
Tadi saya sempat baca-baca juga salah satu Bulletin perdagangan berjangka edisi Februari 2019.

btw, boleh dijabarkan sedikit om perihal "perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif" itu seperti apa dan bagaimana...

Jadi menurut agan mekanisme perdagangan yang akan diberlakukan nantinya tidak akan mengalami perubahan (seperti mekanisme yang ada di Indodax sekarang) ??

Padahal sistem perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif, dan menurut pendapat saya mekanisme perdagangan Bitcoin sebagai aset komoditas juga akan mengacu pada sistem ini.

---

Niat banget sampai menghubungi pihak Indodax untuk mencari jawabannya 

Setahu saya PPh Final untuk transaksi perdagangan berjangka komoditas masih dikaji (belum ada keputusan final-nya). Dan proses ini adalah bentuk tindak lanjut dari pengeluaran Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2009 Tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa.

Dalam PP No.17 tahun 2009 disebutkan jika Pajak penghasilan adalah sebesar 2.5%, tetapi setelah PP No.17 ini dicabut ketentuan pajak penghasilan  untuk sementara disesuaikan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) (0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan)

Kalau menurut saya pribadi mekanisnya akan seperti biasanya, hanya saja akan di kenakan PPh Final di setiap transaksinya. Tapi yang masih belum jelas itu apakah setiap transaksi jual dan belinya yang akan dikenakan PPh Final atau hanya transaksi jual nya saja seperti yang di terapkan di IDX.

---

Terimakasih sudah berbagi informasi, kita tunggu saja info lebih lengkap yang akan di rilis pihak Indodax nantinya.

Perihal pajak tersebut, pihak Indodax juga belum mendapatkan infonya.
Berikut ini jawaban konfirmasi dari Indodax yang saya terima via email tadi pagi:

Terima kasih atas konfirmasinya.

Klo menilik Peraturan No.5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 huruf E, maka kemungkinan besar Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas juga akan dikenakan PPh Final seperti Transaksi Derivatif Perdagangan Berjangka lainnya (mengenai berapa besar jumlahnya lebih baik kita tunggu kabar selanjutnya dari Bappebti)


Source Peraturan No.5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 huruf E


Dan yang tak kalah menarik untuk ditunggu adalah mengenai mekanisme Perdagangannya itu sendiri, serta mulai kapan model perdagangan ini akan diberlakukan 

Saya sebagai salah satu Partner Resmi Indodax yang aktif di forum ini ingin menjawab pertanyaan diatas.
Selama ini masih sebatas penyesuaian penjanjian dan syarat-syarat yang di tentukan oleh Indodax, dan saat ini Indodax lebih memperketat persyaratan tersebut. Dan menahan sebagian Dana utama sebagai jaminan.

Berhubung indodax sudah terdaftar di bapeppti, akankah ini berarti setiap transaksi di Indodax akan mengenakan pajak? Kan biasanya fee hanya di kenakan untuk transaksi market taker dan tidak ada untuk market maker, jadi kalau kita mengambil dasar dari pasar saham Indonesia(IDX) pajak itu akan di kenakan untuk setiap transaksinya jual dan dikenakan biaya 0,1%. Apakah transaksi jual beli di Indodax akan seperti ini juga?

Diantaranya Luno Indonesia, Rekeningku, Huobi Indonesia, dll.
Saya kira ini juga menjadi perhatian bagi exchanger yang belum mendaftar tersebut kalau tidak ingin usernya pindah ke exchanger lain.

---

Nah untuk partner-partner resmi dari exchager yang sudah terdaftar, saya belum tahu apakah itu ada regulasi tersendiri dalam mendaftarkan usahanya sebagai mitra atau hanya perlu penyesuaian saja dengan syarat dari exchanger "induk"nya.

Indodax memang TOPBGT dah, menjadi salah satu exchange lokal terpercaya indodax secara resmi telah mengantongi izin dari bappebti sebagai salah satu pedagang fisik aset crypto dari indonesia.
Langkah ini menurut saya adalah langkah yang tepat karena dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan keamanan para pedagang pada exchange terdaftar. Pemerintah indonesia sepertinya sangat peduli terhadap kerentanan yang mungkin dapat terjadi dimasa depan dan saya pikir pemerintah dengan ini juga telah sangat mendukung masyarakatnya untuk berdagang secara aman dan nyaman.

Sayangnya belum semua exchange telah mendaftarkan diri mereka bappebti sehingga bila tenggat waktu habis exchange ini dapat di blacklist pemerintah dan berpotensi untuk menutup operasinya di wilayah hukum indonesia.