Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 5. (Read 2702 times)

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

Mengacu kepada data yang sudah ada faktanya hukum secara islam atau bukan pelaku korupsi tetap akan melakukan korupsi sekalipun hukumannya sangat berat karena tidak adanya penerapan yang baik dalam hukum yang ditegakan yang membuat ini akan berakhir sama saja.
Semuanya harus dimulai dari orang atau pelaku hukum itu sendiri, kita ambil contoh dua negara yang memang memiliki tingkat korupsi paling rendah di dunia yaitu Denmark dan Finlandia. Hukuman mereka tidak terlalu berat tetapi mayoritas pemimpin mereka tidak pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk korupsi karena mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk menjadikan negara mereka bersih dan itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Terlepas dari hukuman yang dilakukan atau hukum yang berlaku itu semua tidak akan terlalu berpengaruh jika pada akhirnya para penegak hukumnya tahu tugas dan tanggung jawab mereka dalam menaati aturan dan hukum yang ada.

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

Dan saya tidak bilang CUCI TANGAN loh... saya hanya bertanya kepada anda tentang sebuah hukum dan kepastian hukum. Apapakah hukumananya itu akan sama atau ada kebijkan lain. MIsal, yang menjadi acuan dalam benrnegara dan menjadi hukum dalam kontistusi itu adalah syariat agama islam, jadi ketika ada oknoum pejabat yang melakukan tindak pidanana korupsi diatas jumlah 10 M akan dihukum matai, sementara yang dibawah 10 M akan dipotong tanganya. Dan bila yang melakukan adalah seseorang pejabat non muslim, maka ia akan dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing.

Terlepas dari hukuman yang dilakukan atau hukum yang berlaku itu semua tidak akan terlalu berpengaruh jika pada akhirnya para penegak hukumnya tahu tugas dan tanggung jawab mereka dalam menaati aturan dan hukum yang ada.

Semua ini bukan terletak pada hukumnya, tetapi terletak pada pelaksanaan dan penerpan hukum tersebut. Karena jika hukum dapat ditegakan dengan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa tindak pidana korupsi dapat terminimalisir.
Satu hal lagi, para oknum pejabat dinegara kita ini tidak ada hal yang mereka takuti, selain daripada BPK yang memang badan tersebut bertugas dan memilki wewenang untuk memeriksa keungan negara. Karena mereka takut jika prilakunya dapat terungkap.
Dan jika kita berbicara tentang hukum agama, bukannya sebelum mereka menjabat sebagai pemerintah, mereka itu sudah disumpah jabatan menggunakan kitab suci. dan jika memang mereka patuh dengan aturan dan hukum agama, maka mereka tidak akan sesekali mengingkari sumpah tersebut.

Maaf nih gan, btw bagian kalimat mana yang saya tegaskan untuk melakukan hal tersebut? saya hanya berbicara JIKA, tentu nya tidak mengharuskan dan bisa jadi bahan pertimbangan tanpa harus memvisualisasikan bahwa ucapan saya membenarkan secara sepihak. Karena saya beranggapan semua agama setuju bahwa korupsi adalah kesalahan/dosa besar, makan nya saya ambil contoh dengan agama yang saya ketahui. Itu pun jika di tambah dari segi nilai agama dan memang memberantas korupsi ini tugas bersama karena kejahatan seperti ini bisa terjadi di semua kondisi. bagi saya lingkungan pergaulan dan lingkungan kerja itu sangat berpengaruh.

Memang saya bilang di atas ragam agama budaya dan suku di indonesia ini, sebelum menjabat saya rasa saat kampanye mereka tahu bahwa mayoritas adalah muslim sampai ada yang mengenakan peci, karudung bagi wanita karena untuk membidik dan mewakili rakyat yang sebagian orang muslim walaupun ada yang berpendapat itu hanya simbolis, kurang etis kalo cuma buat kerja tapi cuci tangan saat melakukan kriminal dengan alasan berbeda agama ataupun beralasan tidak beragama sekalipun.

Anda berasumsi bahwa semua agama itu tidak membenarkan perilaku tindak pidana korupsi, tapi anda sendiri yang menyarankan bahwa untuk meminimalisir tindak pidana korupsi itu harus ditegakannya syariat agama islam ataupun dengan kata lain Negara kita harus mengubah aturan yang ada pada saat ini yang acuannya adalah undang-undang itu harus digantikan dengan aturan baru yang sesuai dengan syariat agama islam.?

Dan yang menjadi pertanyaan saya, lalu bagaimana ketika yang melakukan tindak pidana itu adalah oknum pejabat yang bukan bergama Islam. Apakah ia juga harus dihukum sesuai dengan syariat Islam.?

Ketika kita berbicara data tentu secara jumlah, perilaku tindak pidana kaupsi di negara kita jauh lebih tingi dibandingkan yang terjadi di negara Arab Saudi. Namun ketika kita berbicara peta wilayah, Idonesia itu jauh lebih besar dibandingkan Arab saudi terutama jumlah dari aparatur negaranya, sehingga jumlah aparatur negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana korupsi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur negara di Arab Saudi. jadi, jika kita berbicara perbandingan persentase tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, tentunya tidaklah berbeda jauh.

Saya rasa gama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Btw menurut agan lebih banyak mana kasus korupsi di negara kita dengan negara arab saudi?

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

apakah anda mencoba membandingkan hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di Arab saudi.? Dan apakah di arab saudi tidak ada prilaku tindak pidana korupsi..?

Faktanya, hukum yang ada di arab saudi dan hukum yang diterpakan disana, benar-benar tidak dapat membuat mereka jera akan prilaku buruknya.

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Pada 9 September 1966, setelah mendatangkan 175 saksi pengadilan memutuskan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam. Akan tetapi, belum sempat dieksekusi, Jusuf Muda Dalam meninggal pada tanggal 26 Agustus 1976 disebabkan terinfeksi tetanus di penjara.

Sanksi-Sanksi Untuk Setiap Pelanggaran Contoh Norma Hukum
Selain jenis-jenis serta contoh yang beragam, norma ini juga telah menyiapkan serangkaian proses hukum bagi para pelanggarnya. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Jadi, ini adalah beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar:

1. Hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan

2. Pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati

3. Mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan

4. Cancel Culture baik di dunia maya dan di lingkungan sosial

5. Sanksi Psikologis

6. Hukuman skala ringan hingga penyitaan

Hukum ini sifatnya mutlak, tidak boleh dilanggar jika tidak ingin dikenakan sanksi

Sementara tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap korupsi, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah dideteksi. Penting untuk menciptakan budaya yang mengecam korupsi dan mendorong integritas dalam semua lapisan masyarakat itu kembali kepada kesadaran masing-masing individu yang seharusnya berladaskan kepada ke imanan dan ketakwaan kita kepada tuhan mana hal yang emang tidak boleh dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan sebagaimana mestinnya

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....