Topic: Bagaimana cara menghapus korupsi? - page 4. (Read 3778 times)

Sebenarnya dalam hal ini tidak hanya tentang pemerintahan saja mas yang harus sadar akan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara dalam pemberantasan korupsi tetapi memang kita juga sebagai rakyat biasa yang harus berkontribusi besar karena bagaimanapun juga untuk saat ini seperti yang mas katakan korupsi di negara kita itu tidak memilih tempat dan waktu tetapi selain daripada itu korupsi dinegara kita ini juga tidak memandang orang karena bahkan orang biasa pun melakukannya walaupun secara sadar atau tidak karena bentuk perlakuan kecil seperti ketika memberikan guru kita sedikit bingkisan dengan harapan anak di sekolah dijadikan sebagai salah satu murid yang dipandang juga itu sudah termasuk kepada korupsi (suap) , menginginkan cara damai terhadap sesuatu yang bersifat larangan seperti tilang atau ingin memperlancar suatu data seperti surat dan akta dari sebuah instansi dengan memberikan sebuah pelicin dan yang paling lumrah adalah membayar terlebih dahulu sebelum kita memasuki dunia kerja itu juga bagian kecil dari korupsi dan secara sadar atau tidak hal seperti ini ada di sekitar lingkungan kita bahkan mungkin hampir setiap hari terjadi.

Sehingga memberantas korupsi itu tidak mudah bahkan cenderung mustahil karena harus ada integritas dari segala elemen baik itu masyarakat atau aparatur negara yang memang harus sepaham bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merusak dan hal seperti ini jelas tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita. Ketakutan akan hukum di negara kita itu lemah karena ada perkataan "aturan adalah untuk dilanggar" oleh sebagian orang selain itu karena memang hukum kita yang terkadang condong kebawah juga membuat kita seperti tidak terlalu mempercayai hukum berbeda dengan negara lain yang bersih dari Korupsi seperti Denmark atau mungkin yang terdekat adalah negara serumpun kita singapura sehingga memang sudah sangat jelas bahwa korupsi di negara kita selamanya akan tetap ada karena itu sudah mendarah daging dan tidak bisa dipisahkan.

Sangat suka dengan pembahasan ini tentang korupsi yang ada di negara kita, menghapuskan korupsi serperti hal yang aneh yang bisa dilakukan oleh suatu kelompok tertentu kenpa saya mengatkan itu karena korupsi sudah menjadi sebuah kebutuhan di indonesia tidak memilih tempat dan waktu. Hanya Kesadaran pada pengelola pemerintahan sendiri mau tidak menghindari yang arahnya bisa merugikan negara yaitu  saling bekerja sama dalam memperbiki hal negatif tersebut.

Fakta sejarah menyebutkan banyak kasus dimana hukum digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan. Hukum seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat dan mempunyai kekuasaan untuk menindas dan membatasi pihak yang lemah dan kurang berkuasa. dan ini bisa terjadi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, dengan tujuan untuk memudahkan korporai besar agar terhidar dari tangungjawab, ataupun dengan tujuan untuk mendeskriminasi kelompok tertentu. hukum banyak sekali salahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dimana yang seharusnya hukum itu dibuat untuk mencipatkan keadilan, melindungi hak-hak setiap individu dan menciptakan keteriban dalam kehidupan bermasyarakt maupun berbangsa dan bennegara. Pada saat ini hukum malah disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melindungi yang berkuasa agar bisa tetap mempertahankan kekusaanya.

Oleh karena itu bijak-bijaklah dalam memilih pemimpin dan perwakilan kita di senayan. karena melaklah yang akan merumuskan, membuat dan mengesahkan sebuah peraturan atau perundang-undangan. Yang mana hal ini sedikit-besarnya akan berpengaruh terhadap kehiduapn kita kedepannya dan keadilan sebuah hukum.

Dan adapun yang menjadi penyebab mereka yang berdasi ketika berurusan dengan hukum itu lebih ringan daripada mereka yang hanya sekedar masyarakat biasa, hal ini bisa terjadi, karena dengan kekayaan dan kekuasan yang dimilikinya, maka orang tersebut akan memiliki banyak akses yang dapat meringkan hukumannya, mereka bisa menyewa pengacara kondang yang mahal atau melakukan suap kepada hakim, sehingga hukumannya akan menjadi lebih ringan. dan sangat berbeda dengan mereka yang tidak berkuasa dan tidak memiliki cukup uang, jangankan untuk membayar pengacara, untuk mebayar denda juga sepertinya mereka tidak cukup mampu, mereka benar-benar tidak ada daya dan upaya, tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengharapkan kebaikan hakim persidangan.

Dan perlu kita ketahui dengan seksama, bahwa kasus suap menyuap di kejaksaan itu lebih besar dari apa yang kita kira.

Ane melihat HAM ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang agan katakan dimana ketika orang berdasi berurusan dengan hukum maka HAM dipakai untuk meringankan hukuman mereka. Padahal seharusnya pelanggar atau koruptor inilah yang seharusnya harus dihukum seberat-beratnya karena telah mencuri uang rakyat yang mana mereka telah menciderai HAM banyak orang yaitu rakyat.

Ketegasan dan beratnya hukuman yang akan diterima para koruptor akan mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari, misalnya gini, salah satu rekan anda dieksekusi hukuman mati setelah terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, ane 100% yakin anda pasti tidak berani melakukan korupsi setelah melihat bagaimana teman anda dieksekusi mati. Korupsi baru bisa dibasmi ke akar-akarnya ketika hukuman mati atau yang paling ringan potong tangan bagi para koruptor mulai ditegakkan.

HAM selalu dijadikan pelindung bagi para koruptor, terlalu inilah, terlalu itulah, sebenarnya jika HAM dimaknai dengan tujuan dan maksud dari penegakan HAM, para koruptor-lah yang lebih dulu melakukan pelanggaran HAM karena telah mencuri uang rakyat dan perbuatannya telah menyengsarakan rakyat.
HAM hanya berlaku kepada mereka yang berdasi saja, lihatlah bagaimana penegakan hukum pada masyarakat menengah ke bawah, pencuri ayam hampir setengah mati dihajar warga, lalu bagaimana perlakuan yang diterima para koruptor, bukankah para koruptor juga pencuri.?

Kalau memiskinkan memang ini bisa menjadi langkah yang ampuh dalam meminimalisir terjadinya korupsi. Tetapi hukum memiskinkan akan sulit jika sudah banyak pejabat yang sudah korupsi di pemerintahan. Kalau memiskinkan bagaimana caranya? Jika itu dilihat dari harta yang atas nama koruptor maka dengan sangat mudah aset kekayaannya akan dipakai nama orang lain. Kalau menerapkan hukuman dimana seluruh harta keluarganya dimiskinkan maka akan timbul juga masalah dengan alasan itu adalah harta warisan/bukan harta dari hasil korupsi.

Kita bisa mencontoh China yang sudah berhasil dalam menekan angka koruptor karena hukuman mati yang diterapkan.

saya juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan hukuman mati kepada para koruptor, hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang sudah di perjuangkan sejak lama maka itu hukuman memiskinkan hingga ke aset yang diatas namakan keluarga adalah yang terbaik, ketika seorang koruptor melakukan korupsi maka anak dan istri nya pasti kecipatran namun saya tidak yakin hukuman memiskinkan akan di terapkan di negeri kita ini.

Orang-orang yang alergi dengan korupsi yang telah banyak merugikan negara akan selalu memikirkan dan menyuarakan pendapatnya tentang bahayanya korupsi pada kemakmuran ekonomi Indonesia dan juga memberi ruang gerak pada masyarakat yang selama ini merasakan kesulitan ekonomi. Kita yang ada disini juga setuju dan akan mendukung sepenuhnya gerakan anti korupsi, banyak dari komentar sebelumnya yang menyuarakan pendapatnya dan dukungan pada penerapan hukuman mati, dimiskinkan, mencabut haknya dalam pentas politik dan memotong tangan bagi para koruptor.

Namun di luar sana para elit politik dan juga pemerintah yang baru terpilih sangat sibuk bagaimana cara membuka lahan baru untuk para koruptor, wacana penambahan jumlah kementrian dari 34 menjadi 40 akan memberikan kesempatan baru bagi para koruptor memperkaya diri dari uang rakyat. Selama kepala negara tidak mengeluarkan (perpres) yang memberatkan para koruptor maka korupsi akan terus merajalela di Indonesia akibat sistem hukum masih tebang pilih akibat masih sangat kental dengan budaya suap menyuap, jaksa bisa memilih siapa yang akan dituntut atau yang tidak akan dituntut, jadi akibat pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang adil dan merata membuat orang-orang cerdas tapi tidak jujur berlomba-lomba mencalonkan diri dalam pesta politik karena jika terpilih mereka akan dihormati dan bebas mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar.

Mengenai pelanggan HAM pada hukuman mati atau yang memberi efek para koruptor lain memang harus di tegakkan, kesalahan yang dilakukan para koruptor awal mula terjadinya pelanggaran HAM, jadi perlu memilih pemimpin yang berani mengatakan TIDAK pada korupsi dan siap memberantas korupsi ke akar-akarnya demi menjaga kemakmuran bersama.

Itulah poinnya mas karena bagaimanapun untuk sekarang janji-janji tentang mengatakan seperti "dari rakyat untuk rakyat" atau "siap jungkir balik demi rakyat" pada akhirnya hal seperti ini hanya menjadi sebuah template sehingga memang kita tidak bisa untuk membuat kepercayaan terlalu besar tentang hal seperti ini.
Memang mungkin diluaran sana ada beberapa yang  masih bekerja dan masih mengedepankan kepentingan rakyatnya karena memang mereka benar-benar bekerja sesuai dengan aturan tetapi hal itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar para pejabat dan para petinggi negara saat ini.
Tidak bisa dipungkiri percaya atau tidak untuk saat ini lebih banyak pejabat yang memang korup daripada mereka yang jujur meskipun hal ini tidak ada bukti konkret karena tidak ada data yang menjamin tetapi saya rasa untuk hal ini tidak perlu kita lakukan penelitian lebih jauh karena dari beberapa bukti dan kelakuan pejabat sudah mencerminkan hal itu.

Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan para pejabat negara kita buruk tetapi memang dengan segala bentuk yang terjadi saat ini memang sangat sulit untuk mengatakan bahwa para pejabat di negara kita dari yang terkecil sampai yang terbesar memang pada akhirnya korup selalu menajdi salah satu masalah yang tidak akan terselesaikan sampai kapanpun.

Ya mereka berupaya untuk balik modal mereka di kampanye sehingga mencari cara bagaimana uang modalnya tersebut kembali. Apa lagi di pucuk pimpinan kayak menteri dam gubernur itu banyak sekali proyek yang gampang uangnya ditilep. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada fee di setiap proyek di kementerian dan provinsi. sehingga wajar kalau setelah menjabat harta mereka berlipat jadi 10x lipat setelah menjabat. Belum lagi mereka itu seperti raja lokal bagi gubernur yang terpilih, mereka akan difasilitasi dengan mewah setiap kunjungan atau peresmian tertentu. Contohnya itu SYL yang walau pun menteri (pembantu presiden) tapi gayanya itu kayak raja lokal dimana semua keluarganya harus difasilitasi dengan mewah.

kalau kata bambang pacul "korea-korea itu nurut sama ketum-ketumnya, kalau kata ketumnya enggak, ya gak bakalan jadi tuh barang" jadi dari sini kita paham kalo anggora dpr yang duduk di senayan itu gak bakalan mau meloloskan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor karena mereka sendiri takut kalau undang-undang tersebut bakalan kena ke mereka sendiri. jadi lebih baik mereka membiarkan undang-undang itu hanya sebatas wacana saja tanpa adanya pelolosan di senayan.

Entah kenapa meskipun ini membuat kita miris tetapi saya cukup sepakat dengan apa yang anda katakan karena tidak hanya berada di parlemen tetapi untuk pejabat-pejabat kepala daerah bahkan dari yang terkecil kepada desa saja sekarang sudah banyak berkorban banyak terlebih dahulu untuk membuat mereka dipilih dan menjabat pada akhirnya karena memang income nya jauh lebih besar dibanding pengeluaran sebelumnya.
Sehingga dalam hal ini tidak heran banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjabat dan berada di kepemerintahan karena seperti yang mas nya bilang ini adalah ladang basah untuk mendapatkan keuntungan bahkan melihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi ketika menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo melimpahkan segala keperluan pribadi dari anggaran pemerintah yang seharusnya untuk memajukan pertanian dan alokasi yang memang seharusnya dilakukan dalam ruang lingkup pertanian. Bahkan sampai biaya khitan cucu dan skin care.

5 Korupsi SYL di Kementan: Biaya Sunatan Cucu, Beli Mobil untuk Anak, hingga Bayar Biduan

Ini jelas menjadi bukti bahwa pada akhirnya dunia pemerintahan adalah ladang yang basah sehingga tidak salah memang banyak sekali orang yang mengharapkan berada disana sekalipun harus mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga jangan kaget ketika ada pemilihan bahkan seseorang rela menjual harta bahkan ginjal (yang ramai di pemilu kemarin udah gitu kalah pula wkwk).

Kalau menurut aku cara yang paling efektif yaitu yaitu hukuman mati dan dimiskinkan sehingga dengan demikian tidak akan berani melakukan korupsi dan keluarganya pun juga ikut takut karena selain para suaminya atau isterinya dihukum mati juga hartanya diambil oleh negara.

Kenapa kita harus merasa aneh dalam hal ini karena pada faktanya mengatakan "kepentingan rakyat" itu hanya sebuah dalih agar terkesan menjadi seseorang yang rendah diri dan bisa menjadi pemimpin yang baik namun pada faktanya untuk saat ini sebagian besar (tidak semua pasti dari sekian banyak pemimpin pasti ada 1 atau 2 orang yang masih mengemban kejujuran meskipun mencarinya harus seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami) mereka yang menjabat hanya berdasar kepada keuntungan pribadi dan beberapa golongan pada akhirnya dan tidak ada yang aneh dari hal itu makanya ketika ada pemilihan banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara supaya mereka dapat terpilih dan masuk kedalam dewan kepemirantahan karena tidak perlu naif bahwa disini adalah tempat yang basah untuk mendatangkan keuntungan yang lebih.

Mereka hanya perlu ongkang-ongkang kaki bahkan tidur saat rapat pun sudah mendapatkan keuntungan yang besar untuk mereka yang terpilih (ditambah korupsi tentu jauh lebih besar heheh) sehingga jangan heran ketika mengatakan perwakilan rakyat itu hanya sebuah kamuflase saja pada akhirnya.

DPR itu yang katanya perwakilan rakyat tapi ane melihat sangat banyak dari mereka adalah perwakilan dari kekuatan besar di negeri ini baik pengusaha atau penguasa yang memiliki kepentingan masing-masing. Undang-undang korupsi ini tidak bisa dibuat dengan hukuman seberat-beratnya kayak misal memiskinkan atau hukuman mati karena akan berefek pada kepentingan banyak pihak yang memiliki koalisi dengan DPR tersebut. Ane tidak tahu bagaimana titik jelasnya namun yang pasti anggota DPR ini punya kolega baik pebisnis atau pejabat lainnya yang mereka lindungi kepentingannya. Bukan rakyat yang dilindungi tapi kolega-kolega mereka itu.

Bagaimana mungkin undang-undang bisa dirancang sedangkan mereka yang ada di DPR tidak mau melakukannya. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tetapi mereka tidak akan pernah mau melakukan karena takut terjerat korupsi dan akan di hukum jauh lebih berat. Lembaga penegak hukum hanya menjalankan sesuai undang-undang yang telah ada karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui diluar undang-undang yang berlaku.

Jika tidak ada efek jera maka korupsi akan cukup sulit di hilangkan dan kebanyakan yang terjerat kasus korupsi adalah mereka yang membuat undang-undang. Korupsi merupakan perilaku yang sulit di dihilangkan karena memang sistem politik kita di Indonesia terbuka sehingga biaya politik yang dibutuhkan akan cukup besar dan ketika mereka memiliki kesempatan pasti akan melakukannya. Mungkin hukuman mati akan manjadi sebuah solusi terhadap kasus korupsi akan tetapi pihak DPR pasti tidak akan mau membuat undang-undang tersebut.

Perlu di ajarkan etika kepada mereka yang melakukan korupsi dan mungkin harus dimulai dari sedini mungkin. Misalnya setiap sekolah harus di ajarkan bagaimana etika bisa membuat orang berfikir tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang maupun negara. Jepang telah melakukan itu dan mereka yang terbukti melakukan korupsi akan dihukum dengan seberat-beratnya.

Hukuman mati itu memang akan sulit dilakukan karena adanya HAM yang menurut ane itu adalah akal-akalan orang Amerika sana. Manusia memang bisa berubah menjadi lebih baik tetapi apa karena itu maka penghukuman tidak boleh dilakukan? Bahkan orang yang membunuh orang juga bisa kok berubah. Ane rasa alasan manusia itu bisa berubah sangat tidak masuk di akal karena itu hanya asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ya anda benar sekali bahwasanya koruptor di Indonesia kelihatannya aja di penjara tetapi mereka tidak benar-benar dipenjarakan. Banyak isu-isu yang bilang mereka masih bebas keluar masuk penjara dan bahkan mendapatkan fasilitas VIP. Ane rasa meski itu baru sebatas rumor tapi itu benar adanya.

Padahal saya rasa hukuman mati juga pantas hanya saja memang ada beberapa kendala yang sulit untuk dilabrak karena pada akhirnya ada aturan dengan HAM dan lainnya justru itu dijadikan senjata agar dalih "manusia bisa berubah" tetapi justru itulah yang selalu menjadi polemik dimana pada akhirnya para koruptor ini menjadi seperti ada pertahanan dan bahkan mereka masih bisa tersenyum bahkan setelah masuk penjara. Lucunya untuk negeri kita bahkan setelah mereka dipenjara pun terkadang ada beberapa hal konyol yang terjadi misalkan beberapa tersangka yang bebas pergi kemana saja, kenyamanan dalam penjara bahkan yang terbaru adalah ada seorang koruptor yang bebas karena mendapatkan pemotongan tahanan karena dianggap berkelakuan baik ketika dia menjabat.
Ini jelas konyol ketika terbukti bersalah korupsi tetapi masih dianggap memiliki kelakuan yang baik ketika mereka menjabat. tetapi disisi lain memang hal seperti ini menjadi lumrah karena kalau tidak aneh bukan wakanda namanya wkwkwk

Harus ada perombakan aturan untuk hukuman karena bagaimanapun juga saya berani menjamin bahwa korupsi tidak akan pernah hilang tetapi setidaknya para pelanggar yang terbukti mereka harus merasakan kesengsaraan dan itu adalah hal yang pantas karena telah merugikan banyak pihak hanya saja untuk negara kita hal itu juga tidak akan bisa untuk terjadi.

bukan miskin moral lagi tapi sudah hilang moralnya, seberapa pun orang itu kaya dan banyak duit, kalo moral nya sudah hilang dan ada jalan untuk melancarkan rencana korupsi dan atau suap menyuap dan di dukung orang orang yang berkepentingan dia akan tutup mata dan akan melancarkan aksinya, hukuman urusan belakangan , karena koruptor di negara kita di manjakan dengan hukum.

bagi mereka (koruptor) agama di jadikan mainan. lihat lah di persidangan banyak para tersangka memakai atribut keagamaan biar kelihatan alim  hanya untuk formalitas, bagi saya itu menjijikan.

UU hukuman mati untuk koruptor bukan tidak bisa di sahkan, tapi sulit tidak ada pejabat atau petinggi negeri ini yang bisa mengesahkan UU hukuman mati, karena semuanya punya kepentingan masing-masing. hanya sedikit pejabat yang jujur, kebanyakan pejabat di negeri ini adalah (OKNUM)

Yah, begitulah yang terjadi Om. Sumpah jabatan itu hanya di awal mereka diangkat tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam lingkaran pekerjaannya, sumpah itu tidak akan pernah diingat karena ada bau uang yang sangat harum yang menggoda mereka. Mereka ini demi ingin mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, tidak memperdulikan bahwa apa yang mereka lakukan sudah di bawah sumpah dan seharusnya mereka tidak boleh melakukan korupsi itu. Dan ketika mereka sudah bertemu dengan "rekan-rekan sekelompoknya" yang juga melakukan korupsi, mereka akan semakin jauh dari sumpah jabatan itu.

Mereka tidak akan ingat neraka karena mereka mengejar hal-hal yang bersifat keduniawian. Mereka tidak akan takut dengan apapun bahkan jika mereka sampai tertangkap, mereka masih bisa tetap mengontrol apa yang mereka lakukan. Ya, butuh terobosan terbaru untuk bisa menghilangkan korupsi tapi itu sulit karena mereka-mereka yang masih melakukannya, memiliki jaringan yang sangat kuat dan sulit untuk diputus. Diperlukan keberanian dari aparat-aparat yang masih jujur untuk bisa membantu mengurangi dan bahkan menghilangkan korupsi.