Topic: BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital - page 5. (Read 4940 times)

Bisa jadi. Tapi jika masif seperti itu kemungkinan banyak yang lebih memilih menyimpan uang fisik (kertas/logam) di tempat masing-masing jika memang merasa belum terlalu urgen menyimpan uang mereka dalam bentuk Rupiah Digital.

---

Nah ini, kasus kebocoran data yang beberapa waktu lalu sempat heboh diantaranya oleh akun bjorka bisa jadi pelajaran betapa belum sepenuhnya data-data rakyat Indonesia mendapat jaminan perlindungan privasinya dari pemerintah.

Saya juga belum melihat lagi bagaimana skema dari wallet Rupiah Digital ini di White Paper CBDC 2022-nya.

Apakah maksudnya menjadikan NIK sebagai addres wallet? yang bisa kita scan untuk mengetahui saldo dan transaksi yang kita buat di dalam blockchain, saya pikir pemerintah tidak akan melakukan hal ceroboh seperti itu, mengapa NIK di lindungi Undang-undang karena merupakan data privasi bagi warga negara yang mana itu merupakan representasi nama/identitas di dalam big data kenegaraan, tentu bukanlah hal baik jika melakukan itu karena akan banyak penyalahgunaan data dan benar seperti agan @Antonas1 bahaya akan mengintai.

Proyek Garuda adalah yang memayungin inovasi CBDC untuk melakukan tokenisasi mata uang rupiah (Fiat) menjadi mata uang digital yang di sebut digital rupiah.
 

Kok diapresiasi? Malah ngeri pak.
Kebocoran data sudah bertahun-tahun kita alami, dan bagi sebagian besar orang itu kayak hal yang wajar. Lalu bayangkan suatu hari ada orang jahat memeriksa NIK bapak dan menemukan bapak punya uang IDR 200 Milyar, lalu memutuskan untuk merampok bapak. Gimana? Masih tetap mengapresiasi?
BTC cuma menampilkan kode transaksi tanpa nama, orang lain gak bisa tau itu siapa kecuali akunnya terhubung ke CEX dengan KYC.

Jika Transparansi harus menngunakan nmr NIk Rupiah Digital peredarannya dikontrol pemerintah dong ya. misal saya transaksi dgn kamu maka transaksi dpt diketahui pemerintah, berarti sangat berbeda dengan cryptocurrency kalau transaksi antara 2 orang transaksi tdak ada yg tahu sebagaimana orang transaksi konvensional.
Yang jelas sih kalau menurut saya bakal banyak potongan pajak,Bayar ini itu kena potongan.

Benar sekali ka, memang yang ane tau Nik itu di lindungi oleh undang undang karena termasuk data pribadi, Proyek rupiah digital mungkin ya ini persi ane terinspirasi oleh buku besar teknologi yang di ciptakan oleh Satosi pencentus Btc yaitu Blockchain dengan Transparan nya org bs melihatnya kapan saja. Semisalnya proyek Garuda ini bisa Transparan dengan melihat Seperti Blockchain. Ane pribadi antusias sekali mendukung proyek ini Karena kedepan nya akan sangat baik sekali. Ini juga termasuk anggaran daerah dalam pemerintahan harus ikut serta juga dalam proyek Garuda ini. Semua org bisa melihat sesuai daerah masing masing apakah Dana daerah di gunakan oleh petinggi daerah di gunakan nya dengan baik apa tidak.

Ok thks ka

1. Maksudnya hanya dengan memasukkan NIK, jadi bisa dilihat berapa Rupiah digital yang dimilikinya tersebut sebagaimana halnya dengan memasukkan address BTC di BTC blockchain explorer bisa dilihat saldo maupun transaksinya, begitukah?

2. Kalau di dompet pribadi mestinya tidak (saya malah tidak menginginkan hal tersebut), kecuali kalau agan misal menabung Rupiah digital-nya di Bank (yang menerapkan sistem bunga) sama seperti menabung jenis uang Rupiah (Kertas/Logam) yang sudah beredar saat ini.

Menurut pribadi ane secara konsep Rupiah digital dalam sebuah transaksi nanti nya, hampir sama dalam transaksi yang kita gunakan sekarang ini, ini hanya sebuah wadah saja untuk memodernisasi konsep uang digital.
Seperti sebelum nya Tv digital.

Yang menjadi pertanyaan ane.

1. Apakah proyek Garuda bisa Transparansi seperti Blockchain, dari segi nama , Rupiah nya dengan memasukkan nmr NIK, kalu berhasil menerapkan seperti blockchain saya sangat apresiasi sekali ?

2. Untuk penyimpanan rupiah digital di dompet digital apakah bisa menghasilkan bunga atau tidak?

Entah bagaimana dan dari mana sampeyan mendapatkan kesimpulan seperti itu?. karena uang digital sendiri sudah tercetus sebelum btc itu lahir di dekade 90an sejak internet muncul. Kalau menandingi, menurut saya enggak juga, namun bisa jadi baik kalau berjalan beriringan dan saling melengkapi. Karena siapa tahu sistem keuangan ini runtuh, fiat money system ini sudah tidak sejalan lagi dengan elite global program, maka bitcoin bisa ambil peran ini untuk menggantikan fiat system.

Karena bitcoin pun (i.e. conspiracy) dibuat oleh orang yang sama saat fiat system dicetuskan untuk menggantikan gold standard.

Jika mengacu pada WP Digital Rupiah maka pengedaran Digital Rupiah dari BI ke wholesaler atau retailer, dan setelah itu baru ke pengguna akhir (Perusahaan, Merchant atau Individu). Untuk transaksinya bisa menggunakan uang cash maupun uang yang ada di rekening Bank.
Source https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf

Tujuannya untuk menjadi opsi pembayaran alternatif yang sah berdampingan dengan uang Fiat Rupiah. Semisalpun ada sejumlah uang cash yang bakal ditarik oleh pemerintah, saya kira itu hanya untuk pengendalian inflasi saja, jadi tidak semua Fiat bakal ditarik.

Yg masih bikin saya bingung, nantinya buat dapetin digital rupiah ini apa harus menukarkan uang kertas kita ke uang digital rupiah atau bagaimana. Apakah metode nya sama seperti kita melakukan top up e wallet.

tujuan awal CDBC ini kan selain utk menandingi Mata Uang Kripto seperti BTC juga untuk menggantikan keuangan tradisional fiat. Kalau tujuannya utk menggantikan, berarti jelas akan ditarik dan gk dipakai. Kalau gk bsa dipakai, gmn mau top up?

Karena wholesaler ini juga sebagai distributor Rupiah Digital, Mereka ini (pihak ketiga) sebagai lembaga bank atau non bank sebagai pelayanan jasa sistem pembayaran yang mendapatkan mandat (proyek) dari BI sebagai penyalur Rupiah Digital dari BI ke Masyarakat. Jadi selayaknya blockchain, tentu pihak ketiga (wholesaler) ini punya akses langsung ke blockchain (ledger) BI sehingga gak perlu lagi yang namanya clearing Settlement yang memperlambat transaksi.

[1]. https://www.merdeka.com/uang/bi-bakal-tunjuk-distributor-untuk-rupiah-digital.html

Dari yang saya pahami, jika melihat pernyataan lainnya (kolom ke-2) yang ini: "Wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan BI atau menggunakan node masing-masing"^[1]; dan jika dianalogikan pada keterangan/catatan kaki di Whitepaper CBDC/Rupiah Digital^[2] berikut:


Wholesaler yang ditunjuk BI tersebut belum memiliki perangkat kerasnya sendiri namun tetap memungkinkan sharing dengan Ledger operator BI disamping juga karena wholesaler memiliki akses Digital Rupiah secara langsung dari BI^[3].

Namun kedepannya, industri yang menjalankan fungsi wholesaler perlu mempersiapkan node nya sendiri^[4].

---

Referensi: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf, halaman 26^[2], 39^[1], 40^[4], xv^[3].

-cmiiw-

Berdasarkan bagan kerangka kerja digital rupiah ini:


Source: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/PublishingImages/default/Pengembangan_Digital_Rupiah.png

Apakah yang dimaksud dengan pernyataan "Wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan BI (no node)" adalah BI menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara node blockchain digital rupiah?

pengertian uang digital sama crypto aja gak paham, malah bikin thread baru?.

Masyarakat akan sangat antusias mereview masukan dan feedback kalau di GA, sama kayak provider lain, kalau BI cukup modal dan bersiap bakar-bakar duit kayak mereka (ovo, gopay, dll) tentu akan cukup sukses narik minat masyarakat. Kalau cuma dsuruh dipelajari, disuruh baca, atau download aplikasi, tentu tidak akan berhasil, (contohnya kamu, disuruh baca aja malas), apa lagi dipaksa move on dari kertas ke digital tentu makan waktu bertahun-tahun.

Kalau baca dari atas sekali sudah sering dibahas antara keduanya, itu sebuah perbedaan umum pada jaringan yaitu sistem perbankan dan blockchain (yang katanya teritegrasi blockchain tapi tersentralisasi).

Saya agak skeptis jika sesuatu yang menyangkut tentang harta kita (aset/uang/data pribadi) dimasukkan kedalam bentuk online data.
Kenapa saya meragukannya?
1. Pola pikir SDM Indonesia
2. Cyber security yang kurang memadai
3. Lambatnya penanganan kasus kriminal jika terkoneksi pada sistem perbankan.
4. Lemahnya regulasi yang terkait ITE, Perbankan, dan Hukum Pidananya.

Banyak kasus pembobolan aset/uang karena kecerobohan pengguna layanan dan lemahnya keamanan penyedia layanan.
Misalnya; kasus pembobolan uang melalui layanan perbankan mobile online.
Pihak bank akan berusaha mengatakan itu adalah kesalahan pengguna, karena pengguna tidak mengaktifkan OTP atau bahkan mengirimkan OTP kepada pihak lain.
Padahal pada beberapa kasus, malware RAT bisa memanipulasi hal tersebut.

Seharusnya jika terjadi pelaporan kasus pembobolan seperti itu, tindakan perbankan adalah melakukan pelacakan transaksi tersebut, dan mengajukan pemblokiran rekening pelaku.
Dan selanjutnya melakukan pelaporan kasus kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan, dimana data pembuat rekening pelaku terekam.

Menurut saya lebih baik menggunakan kartu yang terhubung kepada GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), itupun jika wallet CBCD tersebut dipergunakan sebagai alat bayar. (Tetap tidak menutup kemungkinan akan dicopet orang dan skimming )
Jika sebagai bentuk tabungan, sebaiknya dibuat dalam bentuk cold wallet.

---

Pedih dan sakitnya dimana-mana, bang.
Klo kita sering membaca forum Media Konsumen, kita akan banyak menemukan keluhan, layanan dan tanggapan terkait masalah kehilangan uang secara digital.
Soalnya saya tidak pernah membaca, user menulis disana gara-gara uangnya dicopet/dijambret di depan rumah makan padang trus meminta tanggapan dan tuntutan penggantian kepada bank dia.  

---

+1
Thanks bang. Nice!

---

Pemikiran saya adalah:

1. Pembuatnya (aset kripto dicetak oleh creator aset; uang digital dicetak oleh bank central negara)
2. Ekosistemnya (aset kripto disirkulasikan oleh komunitas tertentu; uang digital disirkulasi oleh negara tertentu)
3. Penggunaannya (dalam regulasinya: aset kripto dipergunakan sebagai aset / jaminan fiat; uang digital bisa dipergunakan sebagai aset maupun alat bayar)

CMIIW

---

Berdasarkan kepada https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx

Disitu disebutkan:
Jika Digital Rupiah ini dianggap sebagai uang, apakah akan dicetak disana juga?

Memang sama-sama berbentuk digital, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, Cryptocurrency hanya dianggap sebagai digital aset dan untuk penerbitannya tidak dikontrol oleh suatu entitas (decentralized) dan tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai media pembayaran. Sementara CBDC Digital Rupiah adalah mata uang resmi berbentuk digital yang memiliki fungsi kegunaan layaknya uang kartal dan diterbitkan oleh pemerintah.


Beda gan.. e-money diterbitkan berdasar jumlah uang (Rupiah) yang menjadi jaminannya, sedangkan Digital Rupiah adalah Rupiah itu sendiri

Tunggu tungg, jadi perbedaan uang digital sama crypto apa? bukan kah sama sama digital?

dan yang faktor utama yang mempengaruhi nya apa sama seperti crypot? atau dia juga di pengaruhi oleh keuangan si negara pemilik?

kalo quote dari KataData

CDBC itu bentuk sentralisasi penggunaan teknologi blockchain yang diterapkan pada mata uang fiat dengan memanfaatkan kecepatan dan efesiensi penyimpanan data, namun fungsi utama dari blockchain itu sendiri (desentralisasi) tidak diterapkan karena yang mengeluarkannya adalah bank sentral sehingga menurut saya tidak akan jauh beda dengan apa yang kita gunakan sekarang, kecuali kalau alamat rekeningnya (kayak alamat/address USDT) dimana bisa dilacak/open source buat semua orang walau tetap tradisional cryto-blockchain (desentralisasi)-nya gak ada.

Didalam WP CBDC 2022 sebenarnya juga sudah dijelaskan bahwa untuk kerahasian keamanan informasi dipastikan hanya pihak yang berhak saja (yang memiliki kewenangan) yang bakal memiliki akses. Namun tetap saja akan selalu ada resiko terkait keamanan informasi (kebocoran data) karena memang tidak ada yang sepenuhnya aman jika sudah berada dijaringan maya (apalagi jika basisnya adalah server atau database)  .

Semoga saja demikian, jadi satu data tersimpan terpusat di lembaga yang berkompeten melindungi keamanan data tersebut untuk diintegrasikan di semua wallet yang ada, karena kan Rupiah Digital ini merupakan project nasional (termasuk wallet digital-nya) tidak seperti wallet-wallet digital yang sudah ada semisal GoPay, OVO dll. yang mesti melakukan KYC lagi untuk masing-masingnya ketika mendaftar disana.

Tapi saya agak kurang yakin dengan hal itu, dengan melihat kalimat pada bagian ini:


https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf, halaman 27.