Topic: BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital - page 2. (Read 4940 times)

Saya memahami bahwa Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang Central Bank Digital Currency. CBDC  yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara dan dijamin oleh pemerintah dan bisa digunakan sebagai pengganti uang tunai. Beberapa manfaat CBDC antara lain dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan mengurangi biaya administrasi, serta memperkuat pengawasan bank sentral terhadap transaksi keuangan di negara tersebut.

Namun, seperti halnya kebijakan publik lainnya, CBDC memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait dengan peluncuran CBDC, seperti yang anda jabarkan tersebut.

Saya akan memberikan pandangan objektif dan netral terkait dengan CBDC. Pemerintah dan bank sentral biasanya mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan apakah akan meluncurkan CBDC atau tidak. Beberapa faktor tersebut antara lain stabilitas sistem keuangan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi.

Tentu saja, memiliki kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap CBDC merupakan hal yang wajar. Seperti yang anda sebutkan sebelumnya, pengembangan CBDC adalah suatu hal yang kompleks dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintah dan bank sentral berdasarkan banyak faktor, termasuk kekhawatiran dan pendapat masyarakat.

Ada yang mungkin tidak terpikirkan oleh om @stevwinata mengenai future /masa depan. Perkembangan manusia semakin hari semakin baru, penemuan penemuan baru ditemukan untuk terus memberikan sebuah keuntungan dan meminimalisir kerugian/ketidakefisienan. Bayangkan saja dulu dari barter kemudian penentuan bahan dasar tukar hingga munculah uang logam dan kertas. Hari ini cbdc juga proses pemikiran untuk maju.
Orang yang tidak mau mengikuti akan tersisih sendiri. Pada akhirnya dia malah akan kesulitan. Walau masih belum realisasi saya tetap mendukung terciptanya CBDC. Ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berkembang berupaya menciptakan CBDC untuk mengikuti perkembangan zaman.

Apa pun alasannya, kondisi CDBC itu hampir sama dengan mata uang kita sekarang, bedanya cuma tipis yaitu digital, kalau sekarang ini masih cash sedangkan jika CDBC rencana diterapkan, maka sistem akan berganti cash ke digital (gadget). Jadi, beberapa alasannya yang kamu sampaikan tidak jauh berbeda dengan kondisi uang kertas sekarang. Double spending (uang palsu), Privasi (KYC Bank, Online shop, dll) dan Sentralisasi.

Tapi CDBC ini setidaknya sudah nyerempet dengan namanya Blockchain, dimana bitcoin menggunakannya sejak 2009 silam. Artinya, pemerintah mau tidak mau mengakui dan menganggap itu bagus untuk mengganti sistem yang sekarang, walau tidak mau mengakui secara vulgar dan menggunakannya secara sentralisasi.

Besar kemungkinan memang akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan rencana hadirnya CBDC atau Rupiah digital tersebut. Namun perlu diingat juga ketika nantinya sudah benar-benar disahkan penggunaannya, user juga masih punya opsi lama dengan menggunakan uang fiat fisik berupa kertas/logam. Jadi ketika agan dan yang sepemikiran tidak setuju dengan CBDC bisa mengabaikannya, kecuali jika dikemudian hari tidak ada lagi opsi selain itu.

Saya ambil contoh negara El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang negara mereka. Dari informasi yang saya baca, tidak semuanya juga rakyat disana yang setuju akan kebijakan tersebut (kompas.com: Ribuan Warga El Salvador Demo Tolak Bitcoin, Bakar ATM Uang Kripto), namun faktanya kendatipun demikian BTC tetap dijadikan sebagai mata uang disana.

Saya pribadi tidak setuju dengan adanya CBDC baik itu untuk negara Indonesia maupun negara lain, itu merupakan ide buruk. berikut alasannya :

1. Masalah double spending, dalam dunia digital hal ini tidak mungkin terelakkan, apalagi CBDC ini nantinya tersentralisasi yang bisa jadi honeypot bagi para peretas dari seluruh dunia dan justru karena adanya masalah double spending dalam dunia digital inilah Satoshi Nakamoto mengusulkan ide tentang uang digital melalui sistem bernama Bitcoin yang terdesentralisasi.

2. Masalah privasi
Pemerintah akan menjadi "mata Dewa" , mereka dapat melacak dan memblokir transaksi yang dianggap "ilegal" oleh mereka. setiap pembelian, setiap transfer akan dicatat di basis data (database), ini juga nantinya dapat melacak mana yang "taat pajak" mana yang "tidak taat".
tentu ini akan menimbulkan masalah baru nantinya, seperti misal, bagaimana jika saya ingin mentransfer CBDC ke pihak yang masuk daftar hitam dan masalah tentang privasi lainnya.

3. Terjadi pelanggaran data yang akan semakin marak.
penyimpanan data yang sifatnya terpusat adalah "surga" untuk aktor jahat/peretas. kita lihat yang belum lama ini terjadi dan kebetulan ter-publish, tentang bagaimana bjorka punya akses ke data warga Indonesia, lalu ada aplikasi Covid yang bocor datanya (walau beberapa peretas ketangkep). lalu bagaimana dengan CBDC ? peretas akan bisa mencuri identitas Anda dan seluruh saldo dompet Anda.

4. Diskriminasi Finansial
CBDC akan meningkatkan kendali pemerintah atas arus kas dalam perekonomian. Ini akan menciptakan kondisi di mana pemerintah dapat "memaksa" individu atau corporate dengan memotong supply uang mereka.

Saya juga berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dan seimbang dalam mengembangkan CBDC. Dengan melakukan implementasi CBDC harus dipersiapkan secara matang dan tidak perlu terburu-buru namun pasti, karena Bank Indonesia harus membuat langkah besar dalam pengembangan sistem keuangan dan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan CBDC tersebut. Dengan begitu Bank Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain dalam mengembangkan CBDC, keamanan dan privasi harus menjadi perhatian utama. Bank Indonesia harus memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan telah dibangun dengan baik dan sesuai standar keamanan yang tinggi.

Pembangunan CBDC tidak boleh mengabaikan pengembangan aset kripto juga. Perdagangan kripto telah menjadi tren global dan banyak negara telah mengakui nilai ekonominya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kita untuk menyelesaikan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan kripto, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku trader dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, dengan adanya regulasi dan aturan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan.

Benar menurut saya pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa untuk merancang CBDC ini mengingat bahwa ekosistem dan sumber daya yang mendukung CBDC itu untuk berkembang belum terbangun dengan baik untuk sekarang ini. Apalagi ini berkaitan dengan sistem transaksi secara nasional dan internasional, yang dimana keamanan dan kredibilitasnya tidak boleh main-main, dan lagipula tidak ada hal yang urgent untuk CBDC ini dikembangkan dengan cepat oleh pemerintah dan itu mungkin menjadi beberapa alasan mengapa pemerintah tidak terlalu buru-buru dalam mengembangkan CBDC ini.

Untuk CBDC memang harus benar-benar digodok dulu sampai matang, karena jika terlalu tergesa-gesa atau malah dipaksakan hasilnya malah tidak sesuai ekspetasi. Meskipun saat ini sudah ada beberapa negara yang telah memiliki CBDC, namun saya pikir hanya sedikit yang bisa dijadikan referensi oleh pemerintah kita. Menurutku daripada CBDC, yang lebih memerlukan prioritas adalah tahap penyelesaian untuk Perdagangan Kripto sebagai aset komoditas, yang memang telah mengalami delay lama.

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.


Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih

Kalau bicara soal proyek, ini erat kaitannya dengan lelang. Dan, lelang sendiri pun ada 2 macam yaitu lelang langsung dan lelang secara tidak langsung. Dan, penentuan terhadap kedua jenis itu berdasarkan jumlah besaran proyek itu sendiri, jika di bawah limit (misal 250 juta, lupa-lupa ingat) maka dipakailah lelang langsung dengan menunjuk rekanan secara langsung, sedangkan di atas itu biasanya ada lelang terbuka (tidak langsung) di website https://lpse.lkpp.go.id/

Jadi ya, kalau di lelang tidak langsung dan terbuka ada penawaran rekanan (pihak swasta) lebih rendah, pemerintah tentu akan memilih itu untuk menghemat anggaran, (bukan kepada memberi tawaran lebih murah), solusi dan jalan-jalan satunya supaya dapat proyek dengan melobi, tentu ini menjadi jalan kotor juga, dimana sering terjadi deal-dealan harga di bawah meja, sehingga jika sudah deal dan swasta memegang proyek itu, biasanya mereka juga akan mengirit biaya sehingga terjadilah barang tidak bagus.

Dalam hal ini, jika proyeknya dalam bentuk blockchain, tentu akan sangat berbahaya dalam hal security dan pengamanan data. Ya, inilah buah simalakama, ada baiknya memang, SDM pemerintah itu sendirilah yang langsung mengelola tanpa bantuan rekanan lagi.

Saya pikir itu ide bagus yang harus di laksanakan oleh BI, tetapi hal-hal proyek semacam ini terkadang pemerintah suka menganggap remeh dengan memberi tawaran bayaran yang murah kepada para ahli IT, saya kira itu masalahnya, jika di perhatikan banyak sekali dari Indonesia yang memahami Blockchain, Crypto dan dan keamanannya tetapi rata-rata dari mereka tidak mau membantu pemerintah karena pembayarannya tidak seperti jika mereka bekerja untuk proyek luar.
Pemerintah harus memberikan tawaran gaji yang layak untuk menarik minat ahli IT di bidang ini melakukannya.

Masalah sistem keamanan dan banyak hal yang harus dipersiapkan, BI seharusnya tidak perlu memikirkan oleh mereka sendiri, mereka hanya perlu memillih pihak ketiga atau swasta yang credible dalam menangani semua itu. Cukup buka lowongan atau lelang publik secara online siapa yang berminat, jadi tugas BI tidak hanya terbebani soal CDBC saja, Pegawai BI hanya mengawasi proses atau sebagai mandor, justru hal ini menurut saya cukup independent dan BI sendiri pun tidak capek memikirkan masalah security crypto yang njelimet, mereka hanya ketok palu dan tanda tangan Gubernur, beres.

Undang-undang tentang CBDC telah masuk dalam rancangan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (RUU P2SK) dan Presiden juga telah mengesahkan undang-undang ini, itu artinya CBDC sendiri telah di setarakan dengan rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital. Sehingga untuk implementasi dapat mengacu pada undangan sebelumnya dengan penerapan yang memiliki kesetaraan kedudukan hukum yang berlaku [1]. Namun sejauh ini memang belum berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan CBDC.

Infrastruktur inilah yang dipandang perlu di perluas, sehingga tidak terdapat kendala saat CBDC benar-benar berjalan dan harusnya memang tidak diburu karena membutuhkan beberapa dukungan terhadap transaksi lintas negara maupun lokal, tetapi untuk masalah hacker saya kira hubungannya tidak perlu dikait-kaitkan, karena tanpa CBDC juga masih banyak kasus penipuan dan kehilangan uang bagi masyarakat awam. Oleh sebab itu edukasi dan memberikan pemahaman juga merupakan hal yang penting dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui cara menghindari resiko tersebut. [2]

sumber
1. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK
2. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx

Ada bebrapa faktor utama Kenapa mengembangkan digital rupiah ini lama, yang pertama karena mandatnya undang-undang bahwa bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Bank Indonesia melayani kebutuhan masyarakat juga bertransformasi melihat Apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital jadi ini merupakan publik bertransformasi pengedaran uang. Sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini.

dan selanjutnya juga mempersiapkan infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. jadi berangkat dari hal tersebut konfigurasi digital rupiah di bangun dengan tujuan sebagai digital rupiah, sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI. Jadi memang masih banyak yang perlu di siapkan. Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

Jelas itu om harus ada pendekatan yang lebih masif untuk pemerintah dalam memberlakukan CBDC di negara kita, sehingga tidak membuat kegaduhan seperti di Nigeria. Untuk white papernya memenang sudah dirancang pada 30 November 2022 setau saya om, sehingga hanya menunggu implementasi dan sejauh ini belum kita ketahui lebih jauh terhadap perjalanannya.

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Sumber
1. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/02/memahami-wacana-digital-rupiah
2. https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih/amp

Tentu saja butuh waktu dong gan karena ada banyak tahapan yang harus dilalui selama prosesnya.
Ngomong-ngomong, ada yang tahu tidak sejauh mana sudah persiapan Pemerintah untuk menerbitkan CBDC ini?

Setahu saya white papernya sudah ada, tetapi terkait implementasinya sepertinya masih belum diketahui pasti.
Seperti yang saya kutip disini: Kapan Bank Indonesia akan menerbitkan Rupiah Digital?

Itu sebabnya saya mengatakan ada perbedaan kondisi yang di alami oleh Nigeria pada saat kebijakan pemerintah mencoba mengurangi peredaran uang kertas dan terlalu cepat memaksakan ke CBDC. Yang kita tau negara tersebut jauh lebih miskin dari kita Indonesia dan bahkan teknologi masih belum cukup mendukung perkembangan yang terlalu dipaksakan oleh kebijakan disana, sehingga masyarakat belum siap menerima konsekuensi dari kebijakan yang diberlakukan secara cepat.

Secara umum kita tetap akan mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan CBDC, akan tetapi tidak dipaksakan secara cepat proses perjalanannya, sehingga perlu adanya edukasi terlebih dahulu terhadap CBDC, paling tidak ketika itu benar-benar di jalankan, masyarakat kita di Indonesia tidak terkejut seperti yang terjadi di negara Nigeria. Sirkulasi juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga kelangkaan uang fiat tidak terjadi selama pemberlakuan CBDC dan sebenarnya saya juga belum mendapatkan rumus bagaimana format yang akan dilakukan oleh pemerintah kita.

Saya tidak mendalami sejarah mereka dari awal menerapkan CBDC, tapi saya pikir mereka juga melakukan itu. Mengingat sudah hampir 18 bulan lebih. Seharusnya mereka secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan Bug. Walaupun memang kesan memaksa sangat terlihat, tapi semoga itu tidak terjadi di indonesia pada masa datang. Karena kalau lihat WP proyek garude mereka melakukan secara bertahap.


Ya karena mereka mengurangi peredaran uang kertas logam dialihkan ke CBDC. Walapun mungkin saja secara nilai jumlahnya sama tapi karena penggunanya belum bisa menggunakan itu atau masih banyak yang bergantung pada uang kertas sehingga terjadi kekurangan. Saya belum memahami sepenuhnya untuk indonesia, tapi saya pikir BI akan tetap mempertimbangkan laju sirkulasi uang meskipun menerbitkan uang digital paada akhirnya mereka tetap mencetak uang kertas logam tapi pada waktu tertentu mereka akan memulai mengurangi peredaran fiat dialihkan ke digital. IMO

Terlepas bagaimana konsep Rupiah Digital dan respon pemerintah terhadap crypto atau bitcoin itu sendiri, namun pada dasarnya CBDC berbeda dari cryptocurrency dan lebih jauh CBDC akan di fungsikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara kita dengan beberapa aturan yang di sepakati. Lebih tepatnya CBDC merupakan produk pemerintah yang memiliki konsep kontrol penuh dari sistem terpusat (Pemerintah/Bank).

Untuk solusi kecil mungkin benar bahwa kehadiran CBDC akan sedikit menekan peredaran uang palsu dan itulah mengapa pemerintah mencari format bagus dalam penerapannya. Akan tetapi untuk membandingkan Nigeria dan Negara kita terhadap mata uang digital akan jauh berbeda, ada masalah lain yang sedang dihadapi oleh Nigeria terkait kekurangan pasokan uang tunai, sementara negara kita tidak memiliki masalah tersebut saat ini.

Hadirnya CBDC tidak akan pernah mempengaruhi mata uang fiat (Rp) menurut saya, hanya saja CBDC merupakan solusi lain bagi orang yang akan memanfaatkannya dan Masyarakat kita di Indonesia juga tidak mungkin sepenuhnya beralih ke CBDC karena beberapa pertimbangan, meskipun konsep ini merupakan produk yang dilindungi oleh pemerintah.

Pemerintah Nigeria menganggap dan memaksa rakyatnya sudah bisa menggunakan dan menerapkan CDBC, padahal di negara maju saja, mengolahan dan penggunaanya masih dikaji lebih dalam untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi seharusnya, mereka tidak langsung begitu, setidaknya perlu sosialisasi atau masa percobaan dalam kurun waktu tertentu (CDBC-Beta) untuk menemukan bug dan pemasalahan.

Sebenarnya tujuan pemerintah itu hanya untuk ikutan tren supaya fiat tidak tergerus oleh yang namanya crypto. Sampeyan sudah tentu paham bagaimana crypto sebenarnya. Sehingga pemerintah membuat CDBC (yang katanya crypto) supaya rakyat tertarik karena ada blockchainnya, padahal itu tidak jauh beda sama OVO, GOPAY, Dll.