SELAMAT DATANG
INFORMASI PENTING UNTUK TEMAN-TEMAN BITCOINTALK INDONESIA
hallo, Topik kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait status hukum bitcoin diIndonesia dan kasus Pemanggilan Oknum Polisi terhadap Bitcoiner di Indonesia. saya membuat tread ini untuk menepati janji saya untuk membahas status hukum bitcoin di Indonesia yang sebelumnya sudah pernah dibahas dalam tread "
Empat Status Hukum Bitcoin di Dunia, Apakah Anda Sudah Tahu?" link sebagai berikut :
https://bitcointalksearch.org/topic/m.29211743 (mohon dibaca dengan seksama).
Belum lama ini bitcoin masih ramai diperbincangkan diseluruh negara, mulai dari sifatnya, kegunaannya, hingga permasalahan legalitas dan kepengurusan pajak, saya tidak akan membahas pengertian bitcoin karena sudah banyak bahasan diluar topik ini. hanya saja saya ingin memposisikan bagaimana cara bitcoin mendapat status hukum di Indonesia dan di lindungi undang-undang negara Republik Indonesia.
[ STATUS HUKUM ]Secara konsep bitcoin diartikan sebagai
"cryptocurrency" yang artinya dapat digunakan sebagai alat pembayaran, namun bitcoin tidak sampai disitu saja. bitcoin dapat juga di posisikan menjadi
"Digital Asset" (mungkin ini salah satu alasan bahwa bitcoin.co.id merubah nama menjadi indodax.com)
*hanya asumsi Bisakah bitcoin di artikan sebagai digital aset?
"bisa", kita akan membahas itu.
1. Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar/ modal/ kekayaan (lihat kbbi)
1. ada yang lebis spesifik mengartikan aset yakni "Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis." pengertian ini saya ambil di dalam rancangan undang-undang tentang perampasan aset.
22. digital adalah Adalah kata, gambar, dan grafis yang mendeskrepsikan dalam bentuk numeris melalui piranti komputer
3"Artinya bahwa bitcoin memiliki kriteria sebagai digital aset." sampai disini apakah anda sependapat?
kemudian dalam
digital asset terdapat yang namanya
dokumen elektronik (lihat pasal 1 ayat 4 UU ite no 11 TAHUN 2008).
nah selanjutnya dokumen elektronik telah secara sah diakui oleh undang-undang, lihat pasal 6 UU ITE "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."
Dari uraian diatas, bitcoin memiliki kriteria sebagai dokumen elektronik yang dapat dilacak transaksinya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, sehingga jika suatu saat ada yang menemui permasalahan hukum baik itu kasus penipuan mapun penggelapan berbentuk bitcoin/digital aset masih dapat ditempuh dijalur hukum.
[ HATI-HATI TERHADAP PEMANGGILAN POLISI TERKAIT PENGGUNA BITCOIN/DIGITAL ASET ]1. Saya tegaskan bahwa
bitcoin tidak sah sebagai
alat pembayaran di Indonesia (ilegal dan dapat dijerat secara perdata). jadi, anda tidak diperkenankan untuk membeli pulsa, token, belanja olshop, dll dengan menggunakan pembayaran bitcoin.
2. Hati-hati jika ada
oknum polisi yang mendatangi anda terkait penggunaan bitcoin, sudah ada teman saya yang diintrogasi polisi karena bitcoin.
ceritanya seperti ini :
Teman saya sebut saja andi (nama samaran), suatu ketika andi didatangi oleh polisi karena dituduh memiliki bitcoin (dalam pandangan polisi bitcoin ilegal). kemudian dibawa kekantor polisi dan di introgasi yang intinya bitcoin ilegal di indonesia. setelah selesai di introgasi diperbolehkan pulang.
selang beberapa hari, ayah andi dapat telpon misterius yang menyatakan untuk menyiapakan uang sejumlah 100jt dan akan mencabut Berita Acara yang ada dikepolisian. namun hingga saat ini tidak ada kabar lagi dari kepolisian, nomor yang menghubungi juga sudah tidak aktif.
Simpulkan saja sendiri cerita diatas, saya hanya ingin mengatakan bahwa:
jika suatu saat anda didatangi polisi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
- Tanyakan surat tugas pada polisi tersebut (dalam surat tugas tersebut pasti ada yang melaporkan dalam berita acara, karna seperti ini merupakan adalah delik aduan).
- Catat nama beserta pangkat polisi tersebut
- Baca dengan seksama dan Minta hasil berita acara kesaksian
- tegaskan bahwa anda membeli barang dengan menggunakan rupiah, walapun dari hasil jual beli bitcoin.
-----------------------------------
Catatan kaki :
1.
https://kbbi.web.id/aset2.
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl56276/parent/281343. Tom E Rolnicki, pengantar dasar jurnalisme 2008, prenada media grup rawangmangu jakarta dialihbahasakan oleh Tri Wibowo halaman 410
-------------------------------------------------
INFORMASI TAMBAHAN KASUS
--------------------------------------------------------------------
Peraturan Post dalam tread ini :
1. Tidak boleh spaming Post demi mengejar target post (post anda akan dihapus tanpa konfirmasi), jika anda menyukai artikel ini cukup vote diatas.
2. Anda dianjurkan nemanbahi / mengoreksi tread diatas, Saya lebih mengapresiasi pada pertanyaan yang berkualitas untuk didiskusikan.
3. Boleh berpendapat disertakan sumber, pendapat pribadi tidak diperkenankan dalam hukum.
4. Jika tread ini menyalahi aturan forum, saya akan segera menghapus tread ini.
Betul sekali, sekarang perundang-undangan telah mengatur pembayaran dengan menggunakan
termasuk salah satu didalamnya memiliki nilai tukar yang berbeda dengan Rupiah, dan memiliki nama sendiri selain rupiah. Sedangkan saldo seperti pulsa, dan uang elektronik lainnya menggunakan Mata uang dan nilai mata uangnya sebagai satuan.
Sebenarnya juga adanya kontroversi melakukan pembelian barang dengan loyalty points karena biasanya loyalty points hanya menyamakan nilai dengan rupiah, namun beda nama, namun masih diperbolehkan berlaku di indonesia. Batasan hukumnya memang sudah diatur tapi detail yang dijelaskan menurut saya masih kurang. Intinya: membeli barang dengan uang yang nilai dan namanya beda dengan ruiah = illegal. Namun menyimpan Asset adalah sah. Hal ini dolakukan pemerintah supaya tidak ada semacam SCAM atau celah untuk menipu orang dengan cara: Memberikan nilai palsu dari mata uang / bitcoin / benda sehingga dapat merugikan salah satu pihak.