Topic: Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO??? - page 12. (Read 2181 times)

Saya nggak tau, yang mengherankan buat saya nih sekaligus menjadi pertanyaan saya tadi, kenapa gak disamakan dengan kriteria sebelumnya (komoditas)? Karena pemikiran saya yang awam pajak, tinggal disesuaikan dengan regulasi awal tho.

Barusan saya baca pengertian pajak transaksi derivatif, ruwet, haha.
Siap, keduanya kena dari setiap transaksi yang dilakukan berarti ya.

Memang sih, nggak wow beritanya, intinya saya cuma heran aja dan makanya bertanya soal yang diatas tadi (kembali lagi).
Dan betul, memang gak begitu kerasa kok kalo buat wede hasil sigcamp di exchange lokal.

Ya kalau usulannya masuk akal receh kek gini ya diikuti aja daripada ga bisa lagi jual beli kripto di exchange lokal, kek Nigeria atau China gitu kan repot.

Ente mau dikenai pajak transaksi derivatif? Afgan lho..

Dua-duanya kena pajak penghasilan gan, yang dapat untung kan gak cuma bursa, tapi juga pelaku didalamnya (kalo pas opit).

Intinya ini bukan berita wow, apalagi cuma 0,05%, demi kenikmatan menggunakan exchange lokal buat wede hasil sigcamp.

Ini agak aneh sih, bukankah sebelumnya pemerintah sudah menetapkan bahwa cryptocurrency dan perdagangannya masuk dalam kategori perdagangan komoditas? Kenapa sekarang masih bingung menentukan kriteria pajaknya ya?

Saya gak begitu paham soal pajak, tapi soal penelitian ini yang menggelitik. Atau memang pemerintah sebenernya masih bingung nentukan pajak dikenakan ke bursa atau investornya? Sedangkan bursa kan udah pasti kena pajak bahkan sebelum ada wacana regulasi ini.

susah klo merapin pajak di crypto untuk individu, karna crypto kebanyakan bisnis non-profit. paling-paling pemerintah akan menekan pajak perusahaan-perusahaan exchanger. sehingga biaya trade dan transaksi lainya akan meningkat secara signifikan.

Cara ini harusnya menjadi cara yang paling efisien memang untuk menarik pajak dari trader. Jadi, exchange mewakili para trader dengan langsung menarik pajak dari setiap aktivitas jual beli yang terjadi. Pada akhirnya sih memang harusnya sama saja kan dengan melakukan pelaporan mandiri, yang justru pada akhirnya banyak yang ga bayar pajak, niat pemerintah pun menjadi gagal untuk mendapatkan pendapatan yang optimal dari perdagangan kripto.

Sebenarnya, penarikan pajak ini bagi saya pribadi meski bukan warga yang 100% taat pajak, dengan usulan 0.05% sama sekali memberatkan, apalagi bukan holder BTC maupun Doge yang cuan banyak kwkk, lagi pula memang sudah kewajiban warga untuk membayar pajak mau ga mau ya harus mau 

Ane rasa emang pajak bakal nambah ribet nulis SPT aja nantinya, tapi ga bakal memberatkan dari segi potongannya. Apalagi kalau transaksi usernya banyak sekali. Semoga exchange ke depannya bakal menambahkan fitur rekap otomatis dan support jangka waktu yang panjang, jadi buat yang sering lupa ga perlu ribet.

Masih tergolong ramah karena di luar negeri potongan pajaknya bisa sampai 15% bahkan lebih. Ga masuk akal melarikan aset kripto ke exchange/bank luar negeri kalau potongan di Indo dibawah 1% (yang kadang lebih kecil daripada potongan WD exchange sebelah).

Pengenaan pajak ini tidak terlalu rumit dan tidak terlalu berasa juga kalau di saham, apalagi besarannya nanti diusulkan lebih kecil dari transaksi saham. Seingat ane, pajak nantinya sudah include di biaya transaksi ketika menjual aset. Misalnya Jono menjual IDR 10.000.000 BTC, nanti potongan feenya 0,55% (0,5% fee market* + 0,05% pajak) = IDR 55.000. Jono terima bersih IDR 9.945.000. (edited)

Nanti karena PPH final, tetap dilaporkan ke SPT, tapi tidak perlu bayar lagi.

*tergantung besarnya fee di market tersebut.

Bukti pemerintah mulai jeli, memperhatikan crypto sebagai sumber pemasukan negara. Selain itu pertumbuhannya semakin pesat, saya banyak  melihat argumen argumen mereka seperti "murah banget" sepertinya  dari sisni seolah semua pemain crypto duitnya banyak, maka kalau saya dengar pajak yang diambil juga cukup besar.
Untuk ketentuan pajak saya setuju dengan  om harus ada minimal, jika tidak ini akan terasa berat untuk para pemilik aset kecil.

Bakalan susah orang pajak buat ngehitung nanti pajak utk diterapkan di crypto. 😂
Mau hitung nilai asset saja gmna, smntra crypto sangat fluktuaktif.

Dan jk nanti dihitung berdasarkan nilai asset kita yang ad di Exchanger Indo, saya pikir para tipe hodler coin bakal mindahin assetnya ke wallet pribadi atau exchanger luar.

Tinggal liat saja kedepan bagamaina implementasinya kalau ini terealisasi

Hehehe semakin membebani para pemain crypto, jangan-jangan signature campaign juga lagi disoroti oleh petugas pajak.

Kalaupun penerapannya diimplementasikan, mungkin akan tertuju langsung ke pihak exchange karena di situ pemerintah bisa melacak user pengguna langsung, sedangkan penerapan pajak ke wallet pengguna sangat tidak mungkin karena akan butuh waktu melacaknya.

Harapannya sih ada batas tertentu saja yang terkena pajak, misalnya jika asset crypto di atas 1 Milyar wajib pajak.

*OP mesti sisipkan link tersebut biar tidak terkena plagiarisme

Pemerintah mulai melihat kalau pasar crypto juga cukup menggiurkan utk dikenai pajak. Tinggal lihat kedepan bagaimana penerapannya, apakah langsung dikenai ketika kita transaksi di Exchanger Indo, atau seperti apa. 

Sebaiknya untuk rujukan/sumber tulisan dicantumkan saja direct link-nya jika itu berasal dari tulisan di website, atau gunakan hyperlink jika memang link nya panjang; Jadi tidak sekedar menyebutkan secara umum seperti itu, karena di CNBC Indonesia kan banyak artikel beritanya.

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210512215128-37-245298/pedagang-kripto-ri-usul-pajak-cryptocurrency-005-setuju

Bersumber dari CNBC Indonesia, dijelaskan bahwa Seperti negara lain, Indonesia kini sedang dilanda demam investasi uang kripto (cryptocurrency). Bersamaan dengan itu Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan mewacana untuk memajaki hasil investasi uang kripto.

Hingga kini pemerintah masih mendalami besaran pajak yang akan dipungut dari hasil investasi uang kripto. Namun salah satu platform perdagangan uang kripto mengusulkan besarannya 0,5% jika aturan tersebut jadi diterapkan.



Chief Operations Officer Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan rencana tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni untuk pemasukan negara. Menurutnya penerapan pajak terhadap aset kripto juga bisa memberikan dampak positif kepada ekosistem aset kripto Indonesia.


"Sebagai salah satu platform jual beli aset kripto yang senantiasa comply (memenuhi) dengan aturan pemerintah, kami menyambut baik rencana tersebut. Artinya ekosistem aset kripto dapat berkontribusi positif terhadap negara dan lebih menguatkan lagi keberadaan industri aset kripto di Indonesia," kata Teguh kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/05/2021).

Menurutnya pengenaan pajak ini harus diartikan sebagai meningkatkan legitimasi dan diakuinya industri maupun instrumen investasi aset kripto di tanah air. Meski begitu, pengenaan pajak perlu dikaji mendalam dan hati-hati sehingga tidak menghambat perkembangan industri aset kripto.

Teguh Harmanda menambahkan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto (Aspakrindo) sudah mengetahui langkah tersebut. Asprakrindo pun telah mengajukan proposal kepada Bappebti, dengan besaran PPh Final 0,05 % atau setengah dari PPh final di capital market.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak,Suryo Utomo, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji kriteria dari transaksi kripto ini untuk bisa menentukan jenis pajak yang paling tepat.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji jenis pajak investasi di aset kripto, apakah termasuk ke dalam barang dan jasa. Ini adalah pembahasan dan penelitian yang masih dilakukan DJP.


Saat ini DJP masih dalam pendalaman apakah keuntungan dari transaksi ini bisa disamakan nilainya dengan uang resmi atau tidak. Jika bisa disetarakan dengan uang maka wajib kena pajak seperti penghasilan lainnya yang saat ini dikenakan pajak.