Topic: Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas (Read 8593 times)

Terima kasih atas informasinya.

Kalau mau detail memang mesti diperiksa satu-satu dan dibandingkan dengan daftar yang rilis sebelumnya dengan daftar aset kripto legal terbaru, mana yang baru masuk dan mana yang dihapus yang kemudian menjadi acuan bagi exchange untuk men-delist coin/token yang memang tidak legal diperdagangkan di Indonesia.

Dan meskipun tertera dalam daftar aset kripto legal, namun exchange juga terkadang men-delist aset kripto berdasarkan beberapa faktor, seperti contoh:

Hari ini saya coba cek PFAK di https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto hasilnya sudah ada 16 PFAK yang terdaftar. Nampaknya jika dilihat dari ijin terbitnya ada 5 PT yang baru terbit di tahun 2025. Yang menganjal dipikiran saya adalah apakah ijin ini nanti tetap dikelola Bappebti setelah perpindahan kepengurusan crypto ke OJK?


Kalau saya pernah baca memang OJK akan bekolaborasi dengan Bank Indonesia.

Sumber: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx

Saya tidak mencermati pasti om, tapi dari beberapa artikel yang saya baca bahwa beberapa exchange melakukan delist setelah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 1 Tahun 2025 ini muncul. Tidak pasti dengan kondisi sebab delist karena bisa pertimbangan lain, tapi asumsi saya kemungkinan besar adalah munculnya Perba yang baru ini.


CMIIW

Sumber: https://coinvestasi.com/berita/bappebti-rilis-851-kripto-legal-baru-di-indonesia-cek-daftarnya

Benar. Memilih exchange yang terdaftar itu penting dan menurut saya semuan member SFI hanya menggunakan exchange yang dimaksud karena tidak siap dengan resiko kehilangan uang. Mas pasti paham bagaimana sulitnya mencari uang.

Diakui atau tidak. Sadar atau tidak, kini industri kripto di Indonesia semakin ramai. Dari sini menunjukkan bahwa semakin mudah dan semakin banyak orang yang sadar untuk melibatkan diri kedalam industri kripto.
Perihal aturan, itu mah bisa berubah sewaktu-waktu.

Mereka akan lebih melihat coin atau token yang susah dilacak kayak monero, zxash, dash (fungsi PrivateSend), dll dibanding coin yg gampang dilacak transaksinya.

Pernah baca, prosedur peralihannya itu ada tiga fase sampai nantinya terkait Cryptocurrency di Indonesia sepenuhnya dialihkan dari Bappebti ke OJK.
Namun entah berapa lama untuk jangka waktu pada setiap fasenya.


Btw, terkait jumlah aset kripto yang bertambah dari daftar sebelumnya, apakah ada juga jenis aset kripto yang tidak lagi tercantum pada daftar terbaru?

Meski telah resmi berpindah ke OJK tentang pengurusan crypto pada 10 Januari tapi sehari sebelumnya Bappebti resmi mengeluarkan surat mengenai crypto yang legal di transaksikan di indonesia. Dari berita terbaru resmi ada 851 crypto dalam SK Kepala Bappebti dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 1 Tahun 2025. Ada peningkatan sebanyak 350 dari keputusan crypto yang legal diperdagangkan tahun 2024 yang hanya sebanyak 501.

Adapun SK Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomer 1 Tahun 2025 tentang nama-nama token atau coin ini bisa dilihat di https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2025_01_09_fnbg2qm7_id.pdf . Menariknya nampaknya token token yang berkaitan dengan perjudian online juga masih ada dalam list Bitxdo, BotXCoin, dan Bag.win. Nampaknya Bappebti harus lebih teliti dan mengkaji ulang SK ini jika sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan judi.


Sumber:
1. https://coinvestasi.com/berita/bappebti-rilis-851-kripto-legal-baru-di-indonesia-cek-daftarnya
2. https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2025_01_09_fnbg2qm7_id.pdf

Di atas maksudnya pro atau kontra?
Karena kalau sedari dulu OJK sudah pro dengan crypto, itu artinya mereka sudah lama mendukung terhadap cryptocurrency. Dan harusnya tidak terlalu 'bertolak belakang' jika sekarang berada dalam pengawasannya.

Namun, justru yang saya dapati OJK lebih seringnya mengingatkan masyarakat perihal resiko menggunakan mata uang kripto*. Hal tersebut tentunya sebagai tindakan preventif sedini mungkin dari kerugian yang bisa ditimbulkan dalam transaksi aset kripto**.

*
- cnbcindonesia.com: Warning! OJK Peringatkan Masyarakat RI Soal Risiko Kripto
- cnbcindonesia.com: OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Kripto, Ini Alasannya!

**

Mungkin OJK dulu menganggap bahwa crypto tidak bisa menguntungkan negara makanya dulu masih disepelekan namun lambat laun pihak OJK merasakan dampak positif yang tak terduga karena dengan adanya crypto pemasukan negara bertambah begitu pesat bukan.
Setuju gan, dengan adanya dukungan dari OJk sebagai pengawas percryptoan maka trader-trader di negeri ini akan merasa aman dan nyaman dan kemungkinan juga crypto akan lebih berkembang pesat di negeri ini karena perlahan-lahan orang awan juga akan tahu tentang cryptocurrency.

Dulunya OJK pro dengan crypto, tapi sekarang crypto jadi dalam pengawasan mereka. 
Bagus sih menurut saya karena akan melindungi pengguna crypto dengan sebaik baiknya, serta berbagai peraturan yang telah di susun tentu membantu mansyarakat indonesia untuk berinvestasi di crypto.

Triliunan uang yang berputar di crypto, tentu saja butuh pengawasan yang lebih baik, saya harap kinerja mereka bagus dalam menjalankan tugasnya sebagai semestinya.
Kami trader hanya mencari sebuah kenyamanan di bawah pengawasan OJK.
Tepat hari ini resmi dimulai karena udah 10 january

Saya bersyukur crypto ditangani OJK sebagai lembaga negara langsung dalam pengawasan transaksi keuangan, tidak lagi di bawah Bapebbti dalam naungan kementerian perdagangan. Karena OJK akan secara khusus Memperhatikan dan Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas fungsinya jelas, dan dapat berintegrasi langsung dengan pihak-pihak terkait kayak BI, LPS, dan lembaga lain demi lancarnya stabilisasi sistem keuangan.

Jadi kalau semisal ada apa-apa, OJK akan segera bertindak tidak banyak berkoordinasi kayak Bapebbti (harus ke dirjen, menteri, atau lainnya).

Resmi mulai 10 januari kepengurusan Bappebti tentang crypto akan beralih ke OJK.  OJK juga telah merilis berbagai aturan landasan yang berkaitan denga crypto. Peraturan itu telah disusun pada bulan Desember. Adapun dasar aturan tertuang dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang bisa dilihat di https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx


Sumber
1.https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx
2. https://market.bisnis.com/read/20250102/7/1828387/transisi-pengawasan-aset-kripto-ke-ojk-resmi-berlaku-10-januari-2025

Terimakasih om.
Akhirnya ngerilis sendiri dan sudah dipastikan, jika diambil kesimpulan saat ini yang lelet adalah update informasi dari Bappebti. Exchange tebesar Indonesia telah resmi dan saya tetap menunggu exchange lainnya juga. Agar industri crypto Indonesia semakin tumbuh besar.

Pada prakteknya, sanksi ataupun penutupan exchange lokal tidak mudah begitu saja, terlebih yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai CPFAK.
Seperti contoh pada batas akhir waktu pendaftaran sebagai PFAK bahkan bisa diundur terlebih ketika exchange besar seperti Indodax belum juga resmi terdaftar.

Dulu sebelum adanya aturan resmi tentang exchange oleh Bappebti, banyak exchange-exchange lokal dan memang cukup beresiko jika tidak selektif memilih. Contoh yang pernah tutup dan bermasalah:

     Mari berpendapat teman-teman semua ini sangat berguna untuk kelangsungan kehidupan dalam mencari cuan pada layanan platform crypto yang telah tersedia, seiring dengan perkembangan bitcoin dan kripto di indonesia tuh sekarang udah resmi banget, apalagi dengan adanya pihak yang mengontrol perkembangan kripto dari Bappebti yang melegalkan mereka sebagai pasar komoditas kripto yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. pemikiran saya Peraturan No.5 Tahun 2019, pada awalnya sih aturannya ketat banget tidak memikirkan kesangupan pihak penyedia layanan bursa perdagangan kripto, kayak pertama modal bursa harus 1,5 triliun, saya rasa berat sekali untuk menyediakan capital sebesar itu, terus pedagang kripto juga minimal 1 triliun, super gila kan, dan tinggi banget...., nggak heran menurut saya penyelenggara bursa kayak indodax atau Luno nggak langsung mendaftar.

     di sisi lain masih untung, untungnya dimana? pada Bappebti, yang mau dengerin keluhan dari penyedia layanan bursa kripto di indonesia, dan langsung merevisi aturan itu jadi lebih masuk akal di Peraturan No.9 Tahun 2019, sekarang modal bursa jadi 500 milyar dan pedagang fisik cuma 50 milyar, sedikit lumayan kan... Cuma ya tetep juga, nggak semua platform langsung daftar, makanya sampai sekarang baru Tokocrypto yang resmi, untuk kedepan kita harap mereka yang belum, mau mendaftar.

     nah,,, letak masalahnya bagi kita yang jual beli asset kripto, kalau sampai tenggat waktu mereka belum sempat daftar, kemungkinan besar platform itu bakal kena sanksi atau bahkan disuruh tutup, kita jadi pusing juga, hal ini bikin kita, para trader, harus lebih selektif dalam memilih platform yang legal biar dana aman, saya rasa semua setuju, NOTE: Update informasi biar selangkah lebih aman, amankan asset segera, jika hal yang tidak diinginkan terjadi, saya secara pribadi gak mau beresiko terhadap asset di crypto yang berbasis di exchange yang akan ada masalah.

     adapun solusi singkat dari saya, pilih platform yang udah terdaftar di Bappebti, jangan lupa update terus informasi soal aturan ini, soalnya regulasi bikin transaksi kita lebih aman walau kadang terasa ribet, jadi, para trader crypto main di dunia kripto itu sekarang nggak cuma soal cuan saja yang dipikirkan, tapi juga harus patuh aturan.

aturan di indonesia dari jaman dulu sampai sekarang gak terlepas dari Lex specialis derogat legi generali, hukum khusus mengesampingkan hukum umum, dimanapun itu letaknya baik dibisnis ataupun di administrasi di pemerintahan Indonesia. saya pribadi gak pernah takut tentang pemasalahan ini..gas terus hai para trader kripto Indonesia, semoga banyak menghasilkan uang dan ilmu untuk kita semua...

Author dari postingan yang mas quote nampaknya keliru (di atas sudah saya perbaiki).

---

Berdasarkan informasi resmi di website Indodax https://blog.indodax.com/indodax-pfak/, exchange tersebut sudah resmi mendapatkan sertifikasi PFAK (Pedagang Fisik Aset Kripto) yang ke-10 (10/Bappebti/PFAK/12/2024). Dengan kata lain, informasi yang terdapat di website Bappebti berarti belum di update.

Kalo dari kabar media, Indodax memang sudah mendapatkan status sebagai PFAK dengan nomor ijin 10/BAPPEBTI/PFAK/12/2024. Kalo melihat nomor ijin tersebut nampaknya Indodax adalah perusahan ke 10 yang mengantongi ijin PFAK, sementara untuk perusahaan ke-11 seharusnya adalah PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest).




Kalo memang belum beres sepertinya juga bakal ada delay lagi Gan dan kalo ditanggapi secara positif, anggap saja Bappebti memang menginginkan yang terbaik jadi mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyiapkan itu semua

Sudah ada 11 PFAK terdaftar diantaranya  adalah Indodax. Ini ditulis oleh nvestasi.kontan.co.id, sudah ada 11 PFAK yang terdaftar sampai Desember 2024.


Tapi saya cek di website resmi https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto  masih saja 9 perusahaan saja.  

---

Lainya adalah kabar tentang masa transisi Bappebti ke OJK. Masa transisi ini hanya akan sampai 12 Januari 2025, sesuai dengan amanat UU selambatnya 24 bulan dari terbitnya undang-undang. Apakah ini juga akan molor? Karena urusan pendaftaran PFAK saja masih belum selesai dan ini menjadikan PR untuk kepengurusan selanjutnya.

Sumber:
1. https://investasi.kontan.co.id/news/ada-11-exchange-kripto-yang-sudah-kantongi-izin-pfak-dari-bappebti-ini-daftarnya
2. https://www.liputan6.com/crypto/read/5860592/transisi-pengaturan-aset-kripto-dari-bappebti-ke-ojk-sejauh-mana-progresnya?page=2
3. https://www.cnbcindonesia.com/market/20250102163832-17-600335/bappebti-transisi-pengawasan-kripto-dari-ojk-rampung-kuartal-i-2025

Itu pun karena keterlibatan orang dalam.

(mungkin) karena oscar-nya "genggam" kali, agak pelit gitu ngeluarin amplop sehingga dibikin persulit oleh birokrasi (ya tahu sendirilah gimana birokrasi kita bekerja) sudah jadi rahasia umum. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah, sehingga untuk hal yang "remeh temeh" berkas telah lengkap pun, akan bisa ditunda penerbitannya kalau tidak ada lembaran warna merah terselip di berkas pengajuan.

Tapi ya selagi masih tetap online dan tidak dibekukan exchange tersebut, saya rasa tidak jadi persoalan, cuma trust nya exchange tersebut yang akan dipertanyakan.

Masalah internal, jadi kita hanya menebak-nebak apa yang menjadi kendala bagi Indodax; Sementara untuk beberapa exchange lainnya yang hadir belakangan justru bisa lebih dulu menyelesaikan persyaratan dan sudah mendapatkan izin resmi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

---

Saya juga belum mendengar informasi mengenai hal tersebut. Dan sejauh ini, kasus peretasan Indodax yang cukup ketara dan diketahui publik hanya yang terjadi beberapa waktu lalu saja (https://www.cnbcindonesia.com/market/20240913104039-17-571591/kemarin-diduga-kena-hack-rp221-m-sistem-keamanan-indodax-jadi-sorotan).