Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas - page 9.

MarjorieZimmermanGinger

hero member

Activity: 1540

Merit: 812

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: Luzin on March 02, 2023, 05:08:45 AM

Ini diungkapkan juga oleh Didid Noordiatmoko, dia adalah Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perpendihan kewenangan ini agar komoditas di indonesia terintegrasi dengan pengelolaan keuangan. Sehingga mereka bisa meminimalisir ketidakstabilan keuangan. Menteri perdagangan memberikan jangka 6 bulan untuk membuat rumusan peraturan pemerintah dalam proses transisi. Dalam perumusan ini diatur mengenai identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. ¹

Jika demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan kewenangan ini lebih kepada terintegrasi terhadap pengawasan maupun pencegahan stabilitas keuangan di jangka panjang. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah OJK yang di tunjuk oleh pemerintah akan mampu menjadi lebih baik dari Bappebti?

Tantangan ini harus dibuktikan oleh OJK, supaya tidak timbul masalah lain di kemudian hari, karena jika kewenangan ini tidak mampu di jalankan dengan baik atau tidak jauh lebih sukses dari Bappebti, maka ke khawatiran akan timbulnya ketidak percayaan pengguna crypto kepada lembaga tersebut.

Husna QA

legendary

Activity: 2296

Merit: 2892

#SWGT CERTIK Audited

Quote from: abhiseshakana on March 06, 2023, 10:37:50 AM

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Seperti dikutip agan Ryu_Ar1 di atas diantaranya untuk biaya operasional, maintenance dan lainnya selama kurun waktu beberapa tahun sedari pengajuan izin hingga saat ini. Di sisi lain juga terkesan pemerintah dalam hal ini Bappebti seperti masih kurang siap untuk menangani pangajuan izin tersebut dengan tidak jelasnya antara diterima atau ditolaknya, belum lagi dari birokrasi juga yang saya baca pada link tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan adanya penambahan prosedur itu ini pada proses perizinannya.

Ryu_Ar1

hero member

Activity: 1008

Merit: 724

Quote from: abhiseshakana on March 06, 2023, 10:37:50 AM

Quote from: Chikito on March 05, 2023, 10:14:59 PM

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Melihat dari statement yang diucapkan Senior Bachrul Chairi yang menjabat sebagai Advisor DFX saat ini dia mengungkapkan bahwa sebagian besar memang untuk beberapa biaya operasional tetapi memang ini jelas bukan nominal yang sedikit

Quote from: https://investor.id/market-and-corporate/322356/izin-bursa-kripto-mandek-dfx-alami-kerugian-hampir-rp-20-miliar

"Kurang lebih sekarang ini sudah hampir Rp 20 M. Kita sudah menggaji sekarang ini ada 20 orang yang sudah aktif, karena kita harus tetap me-maintain yang ada. Kita juga harus membayar telekomunikasinya untuk sewa provider dan lain-lainnya," ucap Bachrul.

"Kita perkirakan sekarang sudah Rp 20 M biaya dari modal kita sudah tergerus. Dari awal tahun 2021 waktu bikin aktanya sendiri kita sudah menyetor Rp 100 M. Nah, sekarang kurang lebih sudah 20% tergerus untuk biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak perlu terjadi," tambahnya.

Disisi lain jika melihat tentang rentan waktu ini juga sudah bisa dikatakan sangat lama karena memang mereka meminta perizinan ini dari akhir 2021 dan sekarang sudah awal bulan di 2023 artinya sudah lebih dari satu tahun perizinan ini mandek tanpa ada kejelasan dari Bappebti.

abhiseshakana

legendary

Activity: 2254

Merit: 2253

From Zero to 2 times Self-Made Legendary

Quote from: Chikito on March 05, 2023, 10:14:59 PM

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Chikito

legendary

Activity: 2366

Merit: 2054

Quote from: abhiseshakana on March 02, 2023, 09:12:27 AM

Jika sebelumnya ada kabar terkait peresmian Bursa Berjangka Kripto yang kemungkinan bisa kelar pada Juni 2023, namun baru-baru ini juga muncul kabar jika PT Digital Future Exchange (DFX) mengirimkan surat aduan ke Ombudsman dengan perihal izin bursa berjangka kripto yang disinyalir mengalami penundaan, serta ada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bappebti.

source https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

abhiseshakana

legendary

Activity: 2254

Merit: 2253

From Zero to 2 times Self-Made Legendary

Jika sebelumnya ada kabar terkait peresmian Bursa Berjangka Kripto yang kemungkinan bisa kelar pada Juni 2023, namun baru-baru ini juga muncul kabar jika PT Digital Future Exchange (DFX) mengirimkan surat aduan ke Ombudsman dengan perihal izin bursa berjangka kripto yang disinyalir mengalami penundaan, serta ada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bappebti.

source https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

Luzin

hero member

Activity: 1400

Merit: 770

Quote from: MarjorieZimmermanGinger on March 02, 2023, 04:09:56 AM

Setiap tahun pertumbuhan krypto pasti akan semakin meningkat di Indonesia, berdasarkan beberapa instrumen dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan peningkatan pertumbuhan ini juga akan menguntungkan negara kita pada sektor pendapatan pajak yang diterima dan mungkin karena alasan inilah pemerintah memberikan wewenang kepada OJK yang menggantikan Bappebti dalam mengawasi crypto.

Ini diungkapkan juga oleh Didid Noordiatmoko, dia adalah Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perpendihan kewenangan ini agar komoditas di indonesia terintegrasi dengan pengelolaan keuangan. Sehingga mereka bisa meminimalisir ketidakstabilan keuangan. Menteri perdagangan memberikan jangka 6 bulan untuk membuat rumusan peraturan pemerintah dalam proses transisi. Dalam perumusan ini diatur mengenai identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. ¹

Quote from: https://money.kompas.com/read/2023/01/04/171500226/bappebti-beberkan-alasan-pengawasan-aset-kripto-dialihkan-ke-ojk

Menurutnya, penyebab perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto ke OJK justru disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan transaksi kripto. Pasalnya, dengan kecepatan pertumbuhan kripto saat ini, dampak terhadap stabilisasi sistem keuangan akan lebih terasa nantinya. "Diskusi kami dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan, salah satunya adalah adanya laporan dari Financial Stability Board (FSB) yang mengatakan, pesatnya pertumbuhan nilai aset kripto dapat berdampak pada stabilisasi keuangan," ujarnya. "Jadi ketika kripto semakin tumbuh, kata FSB, ini nanti akan ada kompleksitas dengan stabilisasi sektor keuangan," tambah dia.

Sumber:
1. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230119133657-17-406793/ada-alasan-ngeri-di-balik-transisi-kripto-bappebti-ke-ojk
2. https://money.kompas.com/read/2023/01/04/171500226/bappebti-beberkan-alasan-pengawasan-aset-kripto-dialihkan-ke-ojk

MarjorieZimmermanGinger

hero member

Activity: 1540

Merit: 812

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: Renampun on March 01, 2023, 11:51:38 AM

langkah tegas dan tepat seperti edukasi dari pemerintah dibutuhkan guna mengedukasi masyarakat yang mulai tertarik dengan investasi mata uang kripto, bahkan menurut laporan dari artikel di atas, sejak awal 2023, indonesia menjadi negara dengan kepemilikian mata uang kripto terbesar peringkat 6 di dunia. peretasan - penipuan masih menjadi momok yang menakutkan untuk para pemula yang ingin memulai investasi di kripto, selain itu OJK yang menjadi pemberi otoritas terhadap produk produk investasi keuangan harus lebih cepat dan tanggap lagi mengatasi masalah masalah yang sering terjadi pada para investor kripto. tahun 2022 lalu indonesia banyak mendapatkan uang pajak dari transaski kripto, jika tidak ada kendala, pasti di tahun ini pendapatan negara atas pajak kripto semakin bertumbuh.

Untuk kasus penipuan saya rasa tidak menjadi tanggung jawab penuh pemerintah atau lembaga manapun yang menangani masalah krypto, melainkan keterlibatan kita sendiri dalam meminimalisir tingkat resiko penipuan dan peretasan yang akan di timbulkan. Tugas pemerintah hanya pada tahapan edukasi dan memberikan akses terhadap jaminan regulasi, sementara wilayah penipuan dan peretasan merupakan tanggung jawab masing-masing dan harus lebih selektif terhadap keputusan yang diambil. Jadi, selain memahami investasi adakalanya kita juga harus belajar menghindari peretasan dan penipuan yang berlangsung di dalamnya, ada banyak bacaan dapat kita temukan di internet dalam mempelajari kasus peretas dan penipuan, ini hanya contoh kecil yang dapat di baca untuk menambah wawasan bagi saya secara pribadi Serangan, peretasan, dan masalah keamanan blockchain teratas dan Apa yang harus dilakukan ketika Anda menjadi korban penipuan kripto

Setiap tahun pertumbuhan krypto pasti akan semakin meningkat di Indonesia, berdasarkan beberapa instrumen dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan peningkatan pertumbuhan ini juga akan menguntungkan negara kita pada sektor pendapatan pajak yang diterima dan mungkin karena alasan inilah pemerintah memberikan wewenang kepada OJK yang menggantikan Bappebti dalam mengawasi crypto.

Renampun

sr. member

Activity: 2520

Merit: 366

Catalog Websites

Quote from: MarjorieZimmermanGinger on March 01, 2023, 12:49:13 AM

...
Dengan adanya langkah kongkrit dari pemerintah juga akan membangun kesadaran dan keinginan bagi masyarakat luas untuk ikut terlibat di dalam crypto, meskipun secara khusus kita telah terlibat dibitcoin jauh sebelumnya tidak memiliki regulasi yang lengkap dari pemerintah. Namun dalam skala umum terhadap masyarakat Indonesia, saya kira langkah kongkrit itu di butuhkan, baik sebagai jaminan maupun sebagai kesadaran terhadap perkembangan perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas di Indonesia.

Quote

Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tren investasi aset digital (termasuk kripto) terbesar di Asia dengan jumlah persentase mencapai 86 persen. Hal tersebut dilaporkan oleh perusahaan teknologi informasi Accenture bertajuk Digital Assets: Unclaimed Territory edisi 2022.

sumber artikel: ---

langkah tegas dan tepat seperti edukasi dari pemerintah dibutuhkan guna mengedukasi masyarakat yang mulai tertarik dengan investasi mata uang kripto, bahkan menurut laporan dari artikel di atas, sejak awal 2023, indonesia menjadi negara dengan kepemilikian mata uang kripto terbesar peringkat 6 di dunia. peretasan - penipuan masih menjadi momok yang menakutkan untuk para pemula yang ingin memulai investasi di kripto, selain itu OJK yang menjadi pemberi otoritas terhadap produk produk investasi keuangan harus lebih cepat dan tanggap lagi mengatasi masalah masalah yang sering terjadi pada para investor kripto. tahun 2022 lalu indonesia banyak mendapatkan uang pajak dari transaski kripto, jika tidak ada kendala, pasti di tahun ini pendapatan negara atas pajak kripto semakin bertumbuh.

MarjorieZimmermanGinger

hero member

Activity: 1540

Merit: 812

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: Chikito on February 13, 2023, 12:14:56 AM

Entah buat apa sampeyan sampai nunggu langkah kongkrit, karena kalau cuma trader atau pemain kecil sih tak perlu langkah yang spesifik, kecuali kalau sampeyan pengusaha besar yang mau menanamkan modal ratusan Milayar ke atas. Soalnya aturannya akan tetap seperti itu, walau diotak atik pun, karena target mereka itu cuma 1 dan tak macam-macam yaitu pajak. Sedangkan perlindungan konsumen, tetap berada di perorangan atau individu.

Paling tidak ini untuk jaminan sih mas, meskipun saya bukan merupakan investor atau pengusaha besar di Indonesia, lagipula kita mana tau kedepannya akan menjadi salah satu pengusaha besar, karena rezeki dan peluang tidak ada yang bisa menebak, mungkin saja mas atau saya memiliki kesempatan menjadi bahagian dari orang sukses itu Grin

Dengan adanya langkah kongkrit dari pemerintah juga akan membangun kesadaran dan keinginan bagi masyarakat luas untuk ikut terlibat di dalam crypto, meskipun secara khusus kita telah terlibat dibitcoin jauh sebelumnya tidak memiliki regulasi yang lengkap dari pemerintah. Namun dalam skala umum terhadap masyarakat Indonesia, saya kira langkah kongkrit itu di butuhkan, baik sebagai jaminan maupun sebagai kesadaran terhadap perkembangan perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas di Indonesia.

Husna QA

legendary

Activity: 2296

Merit: 2892

#SWGT CERTIK Audited

Quote from: abhiseshakana on February 08, 2023, 07:16:20 AM

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/SE/01/2023 tentang Pelaksanaan Teknis Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2023_02_01_e1pf63ek_id.pdf

Setelah saya baca surat edaran Beppebti tersebut, salah satu poin teknisnya mengenai perubahan pada mekanisme penyampaian laporan setiap tahun takwim calon pedagang aset kripto tersebut, yakni pada birokrasi penerimanya (No. 5 tentang Isi edaran bagian c):

Quote from: SURAT EDARAN NOMOR 53/BAPPEBTI/SE/01/2023

c. Penyampaian laporan kegiatan tahunan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang semula disampaikan kepada Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, secara elektronik (email) dengan alamat [email protected]. diubah penyampaiannya melalui sistem lapdk.bappebti.go.id.

Kalau sebelumnya itu emailnya masih menggunakan kemendag.go.id sekarang menjadi bappebti.go.id; Saya sebagai orang awam agak sedikit heran kenapa tidak sedari awal emailnya menggunakan milik Bappebti sebagai badan yang mengurusi hal tersebut secara langsung.

Chikito

legendary

Activity: 2366

Merit: 2054

Quote from: MarjorieZimmermanGinger on February 07, 2023, 10:46:22 PM

Secara pribadi saya masih menunggu langkah kongkrit yang akan di ambil oleh pemerintah, menyangkut pertumbuhan crypto dan exchange, agar regulasi yang ada dan yang terbaru berjalan efektif dan tidak di jadikan alasan terhadap kegagalan sebelumnya.

Entah buat apa sampeyan sampai nunggu langkah kongkrit, karena kalau cuma trader atau pemain kecil sih tak perlu langkah yang spesifik, kecuali kalau sampeyan pengusaha besar yang mau menanamkan modal ratusan Milayar ke atas. Soalnya aturannya akan tetap seperti itu, walau diotak atik pun, karena target mereka itu cuma 1 dan tak macam-macam yaitu pajak. Sedangkan perlindungan konsumen, tetap berada di perorangan atau individu.

abhiseshakana

legendary

Activity: 2254

Merit: 2253

From Zero to 2 times Self-Made Legendary

Update :

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 309/BAPPEBTI/SE/12/2022 tentang Penjelasan Atas Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Pelaku Usaha Yang Mengajukan Permohonan Tanda Daftar Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2022_12_01_u3xa78pu_id.pdf

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/SE/01/2023 tentang Pelaksanaan Teknis Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2023_02_01_e1pf63ek_id.pdf

MarjorieZimmermanGinger

hero member

Activity: 1540

Merit: 812

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: Luzin on January 05, 2023, 08:11:31 AM

Kalau sering mendengar tentang pengesahan undang-undang seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Artinya RUU” kemaren yang disusun oleh DPR dan pemerintah untuk direncanakan selesai menjadi UU dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tapi memang saya melihat kemaren mengenai UU cipta kerja selesai cepat dan mendapat suport pemerintah. Artinya saya pikir ini semua terkait dengan berbagai kepentingan sepertinya. Kalau saat ini mungkin dalam jangka waktu dekat adalah kepentingan politik.

Untuk tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini akan mengintegrasikan pengembangan dan penguat sektor keuangan, sehinga sektor industri crypto dapat tumbuh dan berkembang, regulasi juga dapat membantu kepercayaan dan mendorong adopsi lebih besar, dengan demikian negara kita sebenarnya mulai terbuka untuk pertumbuhan Crypto dan exchange, namun adopsi yang berlangsung tidak mungkin bisa dilakukan dengan cepat, karena bermacam pertimbangan dan kendala yang terjadi, meskipun tidak terlepas dari kepentingan apapun setiap regulasi yang dibuat.

Quote from: Luzin on January 05, 2023, 08:11:31 AM

Artinya setelah disahkan harus ada eksekusi walapun hanya trial. Kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan,memang studi banding kadang diperlukan tapi menunda untuk menemukan hasil terbaik mungkin tidak efektif juga. Bahkan sepertinya berita mengenai produk perdagangan yang akan dirilis di indonesia juga sudah diberitakan di blomberg "Indonesia to Start Crypto Exchange Ahead of Regulatory Shift" CMIIW

Kelemahan negara kita di sektor eksekusi dan sering kali menghambat proses, akan tetapi dari bermacam kendala yang pernah terjadi, saat ini pemerintah kita sedang serius mendorong pertumbuhan crypto dan exchange, regulasi terus ditingkatkan demi kenyamanan pengguna dan mungkin butuh waktu. Secara pribadi saya masih menunggu langkah kongkrit yang akan di ambil oleh pemerintah, menyangkut pertumbuhan crypto dan exchange, agar regulasi yang ada dan yang terbaru berjalan efektif dan tidak di jadikan alasan terhadap kegagalan sebelumnya.

Sumber :
[1].Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
[2].Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham
[3].Adopsi kripto akan terus tumbuh pesat di 2023

bangjoe

hero member

Activity: 1400

Merit: 674

Quote from: Chikito on January 08, 2023, 07:02:55 PM

Quote from: bangjoe on January 07, 2023, 10:13:03 PM

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto,

Sudah saya jabarkan di atas, bagaimana sistem skema atau alur berjalan antara Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3
jadi menurut saya bukan salah presiden, terlalu jauh kalau untuk memutuskan bursa crypto harus buka besok atau lusa seorang presiden. Seorang presiden hanya kasih arahan dan program untuk dijalankan seorang menteri dan bawahannya.

Sudah jauh-jauh hari beliau mengatakan bahwa; [1].

Quote

Memang kita ini harus lari cepat dalam rangka merespons perubahan dunia yang sangat cepatnya saat ini. Saya ulang-ulang terus karena kita harus berlari cepat. Kita harus memiliki semua platform, aplikasi sistem," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/2/2019).

"Kita harus berlari cepat merespons perubahan dunia yang sangat cepat. Berulang-ulang saya sampaikan."

Jadi sudah jelas presiden mendukung dan merupakan visi dari dia, jadi kalau terlambat dan belum terealisasi sampai sekarang, yang harus diganti itu menteri dan bawahannya (eselon 1 s.d III).

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190226103753-37-57615/di-depan-pns-jokowi-bicara-cryptocurrency-sampai-bitcoin

Lalu siapa yang memiliki wewenang memberhentikan Menteri untuk di ganti dan siapa yang memiliki hak mengangkat menteri dan pejabat lainnya?
Jika anda membaca undang-undang Republik Indonesia tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat kementerian, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri dan memberhentikannya, Saya kira jika memang memfokuskan sebagaimana merupakan eksekutor pemerintahan apalagi jika sudah termasuk dalam visinya mengapa tidak melakukan seperti yang anda katakan (harus di ganti).

abhiseshakana

legendary

Activity: 2254

Merit: 2253

From Zero to 2 times Self-Made Legendary

Quote from: puloweh555 on January 08, 2023, 11:44:42 AM

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto. tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

Wajar sih jika banyak pihak yang meragukan kinerja pemerintah dalam hal yang terkait dengan bidang Cryptocurrency, karena memang sampai saat ini baik sistem perdagangan kripto dan CBDC belum terealisasikan secara utuh. Meskipun Sistem perdagangan yang dihandle oleh Bappebti sudah terlihat progressnya, namun untuk penerapannya belum mencapai final. Sedangkan untuk CBDC masih hanya sebatas Whitepaper saja, sementara untuk proses perkembangannya tidak terlalu disorot.

Chikito

legendary

Activity: 2366

Merit: 2054

Quote from: bangjoe on January 07, 2023, 10:13:03 PM

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto,

Sudah saya jabarkan di atas, bagaimana sistem skema atau alur berjalan antara Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3
jadi menurut saya bukan salah presiden, terlalu jauh kalau untuk memutuskan bursa crypto harus buka besok atau lusa seorang presiden. Seorang presiden hanya kasih arahan dan program untuk dijalankan seorang menteri dan bawahannya.

Sudah jauh-jauh hari beliau mengatakan bahwa; [1].

Quote from: puloweh555 on January 08, 2023, 11:44:42 AM

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto. tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

Karena Indonesia itu negara besar, terlalu picik kalau mau membandingkan Singapura dan Malaysia yang luas dan jumlah penduduknya aja cuma seupil dari Indonesia.

Mau lihat contoh bagaimana susahnya mengelola Idonesia?, coba lihat bagaimana pengusaha sukses (swasta sebelumnya) Sadiaga uno, Nadin makariem (ex bos gojek) dan Eric Tohir (pengusaha, ex owner Inter Milan) mengelola 1 kementerian?, dari situ saja kita bisa lihat bagaimana sulitnya. Kalau cuma mengelola 1 atau 2 BUMN, sekelas saya pun bisa asal berani potong di tengah.

puloweh555

sr. member

Activity: 616

Merit: 317

Vave.com - Crypto Casino

Quote from: abhiseshakana on January 06, 2023, 11:14:38 AM

Quote from: puloweh555 on January 06, 2023, 09:11:40 AM

ribet nya sistem di indonesia Mau maju tapi menolak teknologi, terlalu banyak peraturan yang gak efektif, malah memperhambat ekonomi masyarakat.

Kalo dianggap seperti itu juga tidak sepenuhnya benar, karena mau bagaimanapun pemerintah kita juga tengah beradaptasi dengan tekhnologi Blockchain, yang mana untuk sistem perdagangan regulasinya diatur oleh Bappebti. Sedangkan untuk pengembangan lainnya, sudah dimunculkan rencana untuk menerbitkan CBDC (Digital Rupiah).

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto. tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

abhiseshakana

legendary

Activity: 2254

Merit: 2253

From Zero to 2 times Self-Made Legendary

Quote from: bangjoe on January 07, 2023, 10:13:03 PM

Ya sudahlah, ini semua kita hanya menunggu waktu yang tepat, di buru-buru juga bukanlah hal yang baik kita juga harus memperhatikan pengetahuan pemerintah saat ini belum terlalu melek terhadap Crypto, jadi menurut saya wajar akan hal penundaan-penundaan, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah saling lempar tanggung jawab.

Menunda untuk persiapan yang lebih matang dan bisa dipertanggung jawabkan memang lebih baik daripada harus memaksakan sesuatu yang belum sepenuhnya beres, namun jika waktu penundaannya terlalu lama (dari target awal) maka tidak salah juga jika banyak pihak yang akhirnya mempertanyakan kredibilitas dan relevansi dari si pelaksana.

Quote

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto, ya walaupun sudah ada beberapa yang paham saat ini namun belum merata secara pengetahuan tentang mekanisme Blockchain dan Crypto.

Akan lebih ribet lagi jika sampai pilpres 2024, regulasi perdagangan Crypto belum kelar juga. Karena ada potensi beda presiden beda aturan dalam menyikapi cryptocurrency Grin

.

bangjoe

hero member

Activity: 1400

Merit: 674

Ya sudahlah, ini semua kita hanya menunggu waktu yang tepat, di buru-buru juga bukanlah hal yang baik kita juga harus memperhatikan pengetahuan pemerintah saat ini belum terlalu melek terhadap Crypto, jadi menurut saya wajar akan hal penundaan-penundaan, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah saling lempar tanggung jawab.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah, tapi memang seperti itulah keadaanya saat ini.
Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto, ya walaupun sudah ada beberapa yang paham saat ini namun belum merata secara pengetahuan tentang mekanisme Blockchain dan Crypto.

Topic: Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas - page 9. (Read 8113 times)