Bechmarking, study banding dan sejenisnya terkadang hanya buang-buang duit, apa lagi kalau perjalanan dinasnya tidak hanya 1 tempat di luar negeri. Kan, semua itu digital entah kenapa harus ada perjadin misal ke bursa krypto AS.
Ini kan yang sering jadi alasan buat anggaran, DPR kita kelihatnya seneng studi banding 
. Harusnya mungkin setelah disahkan UU P2SK, langkah selanjutnya pengkajian keadan pasar kemudian diputuskan. Indonesia bukan anak baru di aset crypto komoditas. Tinggal gandeng penyelenggara pertukaran, OJK, Bappebti, Kemenku atau yang lain yang berhubungan untuk mencari risk dan menentukan solusi dari resiko itu.
. Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan. Dalam UU P2SK, Crypto mendapat perhatian khusus karena sejak disahkan 15 Des 2022, Crypto sekarang diawasi juga oleh OJK (pasal 205). Mungkin kedepan akan ada tindakan pencegahan secara represif terhadap pengelola-pengelola asset crypto yang menyimpang karena wewenang OJK itu lebih kuat dari Bappebti.
Apakah ada kemungkinan, molornya peresmian Lembaga bursa berjangka dan Lembaga kliring berjangka memang disengaja buat tameng agar mereka memiliki alasan kenapa sampai saat ini sistem perdagangan kripto (yang dinaungi oleh mereka) belum juga kelar-kelar. Andaikan kedua lembaga tersebut sudah diresmikan, maka elemen pada sistem perdagangan kripto menjadi completed, sehingga sistem perdagangannya sendiri seharusnya sudah bisa dijalankan secara final .
Setahu saya dalam pembentukan hal-hal baru dalam pemerintahan itu membutuhan waktu yang tidak sedikit, banyak aspek dan segi yang harus mereka dalami supaya jika sudah terbentuk tidak begitu banyak masalah atau risk yang akan terjadi. .Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3, dan Biasanya pejabat yang mengekseskusinya ini yang main aman, karena kalau ada masalah tentu leher dan jabatan mereka yang dipertaruhkan, sehingga molor.
