langkah tegas dan tepat seperti edukasi dari pemerintah dibutuhkan guna mengedukasi masyarakat yang mulai tertarik dengan investasi mata uang kripto, bahkan menurut laporan dari artikel di atas, sejak awal 2023, indonesia menjadi negara dengan kepemilikian mata uang kripto terbesar peringkat 6 di dunia. peretasan - penipuan masih menjadi momok yang menakutkan untuk para pemula yang ingin memulai investasi di kripto, selain itu OJK yang menjadi pemberi otoritas terhadap produk produk investasi keuangan harus lebih cepat dan tanggap lagi mengatasi masalah masalah yang sering terjadi pada para investor kripto. tahun 2022 lalu indonesia banyak mendapatkan uang pajak dari transaski kripto, jika tidak ada kendala, pasti di tahun ini pendapatan negara atas pajak kripto semakin bertumbuh.
Untuk kasus penipuan saya rasa tidak menjadi tanggung jawab penuh pemerintah atau lembaga manapun yang menangani masalah krypto, melainkan keterlibatan kita sendiri dalam meminimalisir tingkat resiko penipuan dan peretasan yang akan di timbulkan. Tugas pemerintah hanya pada tahapan edukasi dan memberikan akses terhadap jaminan regulasi, sementara wilayah penipuan dan peretasan merupakan tanggung jawab masing-masing dan harus lebih selektif terhadap keputusan yang diambil. Jadi, selain memahami investasi adakalanya kita juga harus belajar menghindari peretasan dan penipuan yang berlangsung di dalamnya, ada banyak bacaan dapat kita temukan di internet dalam mempelajari kasus peretas dan penipuan, ini hanya contoh kecil yang dapat di baca untuk menambah wawasan bagi saya secara pribadi Serangan, peretasan, dan masalah keamanan blockchain teratas dan Apa yang harus dilakukan ketika Anda menjadi korban penipuan kripto Setiap tahun pertumbuhan krypto pasti akan semakin meningkat di Indonesia, berdasarkan beberapa instrumen dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan peningkatan pertumbuhan ini juga akan menguntungkan negara kita pada sektor pendapatan pajak yang diterima dan mungkin karena alasan inilah pemerintah memberikan wewenang kepada OJK yang menggantikan Bappebti dalam mengawasi crypto.
. Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan. 
