Topic: Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas - page 13. (Read 8126 times)

Membaca informasi dari teman-teman disini tentang segala upaya Pemerintah Indonesia melalui BAPPEPTI membuat regulasi-regulasi dalam menghadapi perkembangan Crypto Indonesia adalah hal yang baik. Apalagi saya pernah baca bahwa “ Indonesia pengadopsi asset kripto tertinggi di Dunia “ , merupakan hal yang luar biasa.
Sumber : https://investor.id/market-and-corporate/289562/wow-indonesia-ternyata-jadi-negara-pengadopsi-aset-kripto-tertinggi-di-dunia
                            
Tetapi informasi tentang kondisi diatas kok malah menggelitik pemikiran saya ya.
Mungkin segala regulasi yang dibuat memiliki tujuan yang benar, Tetapi mental pejabat-pejabat pemerintahan kita yang kayaknya belum siap.
Bagaimana apabila  kemudian  crypto benar-benar  menjadi asset komoditas  100 persen  eksistensinya  di Indonesia, apakah   nasib bisnis crypto pada akhirnya akan sama dengan nasib bisnis komoditas (BBM,Minyak goreng dan lain sebagainya), menjadi  langka  dan  harga nya bisa dimanipulasi oleh pemain pemain besar (mohon maaf ; “ Mafia-mafia bisnis di Indonesia ” ) untuk meraup keuntungan dari sini.

Jadi meskipun system dan regulasi sudah dibuat dan ditetapkan dengan “benar”, tetapi  mental  pejabat-pejabatnya  "belum benar” saya rasa kemungkinan besar kecurangan-kecurangan masih akan  terjadi dalam pelaksanaannya.

Urutan list exchange yang saya buat tidak didasarkan pada reputasi dari masing-masing exchange, namun saya urutkan berdasarkan pada nomor tanda daftar dan tanggal dari exchange tersebut mendapatkan ijin dari Bappebti.

---

List diatas saya edit kembali untuk menyesuaikan urutan dari PT. Plutonext Digital Aset yang sebelumnya memang pernah hilang dari list (karena kegiatan usahanya pernah dibekukan oleh Bappebti)

Dilihat di website Bappebti-nya pun itu acak, tidak berdasar urutan nama ataupun nomor tanda daftar. Kalau untuk panduan memilih exchange mungkin beberapa situs market cap bisa diambil rujukannya sebagaimana Bappebti juga setahu saya merujuk kesana sebagai salah satu bahan pertimbangan menentukan aset kripto mana saja yang diperbolehkan diperdagangkan di exchange Indonesia.

Maksudnya urutan exchange pada listnya ya?
Sepertinya tidak benar-benar sesuai urutan reputasinya, tapi bagi saya nomer 1 - 10 paling recommended. Sisanya 11-25 saya kurang familiar dengan exchange-exchange tersebut. Kalau agan khawatir salah memilih exchange yang kurang reputable, pilih saja exchange-exchange yang sering dibicarakan di forum SFI, atau yang umum dipakai orang-orang, yaitu Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Luno.

Maaf Om, apakah list exchange yang tersebut pada postingan itu didasarkan pada reputasi atau disusun secara acak? Saya hanya ingin tahu karena mungkin bisa jadi pedoman juga untuk memilih exchange nantinya. Saat ini memang tidak banyak exchange yang sudah saya coba gunakan, tapi untuk kebutuhan nanti mungkin kita juga perlu tahu tentang urutan mana yang bagus digunakan berdasarkan reputasinya.

Nah iya, per 3 Desember 2021 lalu Plutonext sudah dibekukan Bappebti (https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/8976). Asumsi saya selama tenggat waktu sebelum tanda daftarnya sebagai calon pedagang fisik aset kripto dibatalkan Bappebti (30 hari sejak tanggal pembekuan) pihak Plutonext kooperatif memenuhi kembali syarat-syarat dari Bappebti, sehingga tidak sampai terjadi seperti PT Bursa Cripto Prima yang dibatalkan tanda daftarnya.

Jika menilik data dari https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, maka untuk saat ini telah ada 25 Exchange yang sudah terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

1. PT. Aset Digital Berkat (https://www.tokocrypto.com/)
2. PT. Upbit Exchange Indonesia (https://id.upbit.com/)
3. PT. Tiga Inti Utama (https://triv.co.id/id)
4. PT. Indodax Nasional Indonesia (https://indodax.com/)
5. PT. Pintu Kemana Saja (https://pintu.co.id/)
6. PT. Zipmex Exchange Indonesia (https://zipmex.com/id/)
7. PT. Rekeningku Dotcom Indonesia (https://www.rekeningku.com/)
8. PT. Luno Indonesia Ltd (https://www.luno.com/)
9. PT. Indonesia Digital Exchange (https://digitalexchange.id/)
10. PT. Cipta Koin Digital (https://www.koinku.id/)
11. PT. Triniti Investama Berkat (https://bitocto.com/)
12. PT. Plutonext Digital Aset ***
13. PT. Galad Koin Indonesia (https://galad.id/)
14. PT. Mitra Kripto Sukses (https://kriptosukses.com/)
15. PT. Kripto Maksima Koin (https://kriptomaksima.com/)
16. PT. Pantheras Teknologi Internasional (https://www.pantheras.com/)
17. PT. Aset Digital Indonesia (https://www.incrypto.co.id/)
18. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)
19. PT. Tumbuh Bersama Nano (https://www.nanovest.io/)
20. PT. Kagum Teknologi Indonesia (https://www.ptkagumteknologiindonesia.com/)
21. PT. Coinbit Digital Indonesia
22. PT. Utama Aset Digital Indonesia (https://www.bittime.com/)
23. PT. Ventura Koin Nusantara (https://www.vonix.id/)
24. PT. Bumi Santosa Cemerlang (https://pluang.com/produk/pluang-crypto)
25. PT. Gudang Kripto Indonesia (https://gudangkripto.id/)

*** Status dan ijin usaha dari PT. Plutonext Digital Aset sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto pernah dibekukan oleh Bappebti, namun entah mengapa nama dari perusahaan tersebut kembali masuk ke list Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.

Kini sudah bertambah menjadi 18
1. PT. ASET DIGITAL BERKAT
001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019
2019-11-21
tokocrypto.com

2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA
002/BAPPEBTI/CP-AK/12/2019
2019-12-13
https://id.upbit.com and https://upbit.co.id

3. PT. TIGA INTI UTAMA
001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020
2020-01-31
TRIV.CO.ID

4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA
002/BAPPEBTI/CP-AK./01/2020
2020-01-31
www.indodax.com

5. PT. PINTU KEMANA SAJA
003/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020
2020-02-04
https://pintu.co.id

6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA
004/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020
2020-02-24
www.zipmex.com

7. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA
006/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020
2020-03-30
www.rekeningku.com

8. PT. LUNO INDONESIA LTD
007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020
2020-03-31
www.luno.com

9. PT. INDONESIA DIGITAL EXCHANGE
008/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
https://digitalexchange.id

10. PT. CIPTA KOIN DIGITAL
009/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
koinku.id

11. PT. TRINITI INVESTAMA BERKAT
010/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
www.bitocto.com

12. PT. GALAD KOIN INDONESIA
001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
www.galad.id

13. PT. MITRA KRIPTO SUKSES
002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
kriptosukses.com

14. PT. KRIPTO MAKSIMA KOIN
003/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
kriptomaksima.com

15. PT. PANTHERAS TEKNOLOGI INTERNASIONAL
004/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
pantheras.com

16. PT. ASET DIGITAL INDONESIA
005/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022
2022-02-11
www.incrypto.co.id

17. PT. PEDAGANG ASET KRIPTO
006/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022
2022-02-23
www.pedagangasetkripto.com

18. PT TUMBUH BERSAMA NANO
007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2022
2022-03-22
https://www.nanovest.io

Di satu pihak, salah satu bursa kripto sudah menyatakan siap bahkan kapanpun diresmikan mereka sudah bisa beroperasi. Di pihak lain pemerintah yang justru dalam hal ini sebagai pembuat aturan/regulasi khususnya mengenai cryptocurrency di Indonesia malah sudah beberapa kali targetnya meleset contohnya pada bursa crypto ini.

---

Beberapa manfaat dari adanya bursa kripto menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda*:

Di atas disinggung salah satunya manfaatnya mengenai 'pengaturan pajak'. Bursa kripto meleset dari target peresmian operasinya hingga beberapa kali, entah dengan aturan penerapan pajak pada transaksi aset kripto bakal meleset juga dari jadwal atau malah lebih cepat diterapkannya :)

---

*https://market.bisnis.com/read/20220318/94/1512354/bursa-kripto-segera-hadir-investor-bitcoin-cs-diprediksi-makin-membeludak

Di peraturan terbarunya (Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) memang seperti itu Kang, tidak disebutkan tanggal tenggatnya secara spesifik dan memang seharusnya bukanlah peresmian Bursa Berjangka yang harus menunggu kejelasan calon pedagang fisik aset kripto, tetapi calon/pedagang fisik aset kripto lah yang harus menyesuaikan dengan Bursa Berjangka.

Bisa jadi ini poin diatas memang hanya dijadikan motif/alasan bagi pihak penyelenggara karena tidak dapat memenuhi deadline, padahal alasan sebenarnya dari kemunduran launching bursa kripto karena disebabkan hal lainnya  .

Maksud saya itu tenggat waktu seperti pada contoh regulasi yang harus dipenuhi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dulu pernah dicantumkan batasannya seperti ini:

---

Ini dalih (yang terdapat pada link di atas) yang menurut opini saya rada rancu. Gara-gara penambahan exchanger baru, bursa kripto diundur lagi. Jadi terkesan malah Bursa Kripto yang 'mengekor' exchange. Logika saya kalau salah satu bursa, contoh Digital Futures Exchange (DFX) sudah siap lalu pemerintah siap juga maka exchange yang baru berikutnya yang mestinya segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada.

Tenggatnya bukan dalam tanggal Kang, melainkan sampai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka resmi mendapatkan perijinan dari Bappebti (lihat Pasal 40 Ayat 6 di Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021). Sedangkan jika Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sudah resmi mendapatkan persetujuan, maka buat exchange baru hanya bisa mendaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (bukan calon lagi dan tentunya harus memenuhi syarat dari Pedagang Fisik Aset Kripto).

Itu apa tidak ada batasan tenggat waktu semisal kalaupun masih ada yang mau mendaftar lagi paling lambat sampai tanggal sekian?
Kalau misalkan Digital Futures Exchange (DFX) diundur peresmiannya gara-gara ada exchanger baru sebagaimana diatas dan tidak adanya batas waktu bila ada exchange ingin mendaftar tentunya kemungkinan bursa kripto DFX akan mundur terus peresmian operasinya jika berikutnya bermunculan lagi exchange baru.

Seperti yang dilansir salah satu berita, memang progress peluncurannya telah meleset dari jadwal hingga penundaan beberapa kali, dikarenakan pengembangannya membutuhkan waktu yang lama untuk memaksimalkan sebelum diluncurkan platformnya dan proses dalam mengurus perizinan untuk upaya mendapatkan legalitas sebagai aset bursa kripto. Kabar baiknya DFX mengklaim sudah siap beroperasi namun belum ada kepastian jadwal peluncurannya dan berharap tim menjadwalkan dalam kuartal II dalam tahun ini.

referensi : https://investasi.kontan.co.id/news/digital-futures-exchanges-klaim-sudah-siap-beroperasi-sebagai-bursa-aset-kripto

Bener Kang, malah Bappebti sendiri sudah menetapkan kantor operasional buat DFX di The City Tower Lt. 26, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, tapi entah kenapa sampai saat ini progress dari perijinan DFX belum juga kelar. Yang jelas sudah meleset dari jadwal, karena sekarang sudah memasuki kuartal II tahun 2022, denger-denger sih gara-gara ada beberapa exchange baru yang mungkin butuh sedikit penyesuaian pada perijinan DFX *

Kabar terakhir bertambah 1 lagi exchange yang terdaftar di Bappebti, yakni PT Tumbuh Bersama Nano (https://www.nanovest.io/) https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto


* https://investor.id/market-and-corporate/288031/sssstthellip-bursa-kripto-mundur-lagi-garagara-penambahan-exchanger-baru

Dari yang saya baca, salah satu calon bursa berjangka khusus crypto, yakni Digital Futures Exchange (DFX) sebenarnya mereka sudah siap beroperasi bahkan sejak dari beberapa tahun sebelumnya, hanya saja dari history-nya sudah beberapa kali bursa berjangka tersebut gagal diluncurkan. Entah apakah rencana peluncuran di kuartal ke-1 tahun ini mundur lagi atau tidak.

Pada tahun 2021, Bappebti juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 285/Bappebti/SE/08/2021 terkait hal yang sama, tapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran terbaru ini (Nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022) maka Surat Edaran Nomor 285/Bappebti/SE/08/2021 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mendapat kabar mengenai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mana memang dijadwalkan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2022.

Baru kali ini ya om bappeti mengeluarkan edaran seperti ini?, mungkin supaya mereka (pihak exchange) tidak lupa memenuhi kewajiban untuk melaporkan secara berkala, karena banyak juga yang lalai sehingga diblacklist beberapa waktu lalu, atau kemungkinan lain karena akan penerapan pajak baru kedepan.

Pastinya itu exchange dan kemungkinan, beserta isi di dalamnya (user/member/trader) juga,

Lebih kurang demikian. Dari yang saya pahami pada penjelasan kedua pasal di bawah ini, maka yang harus ada terlebih dulu adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Selama keduanya belum ada maka status exchange-exchange yang terdaftar sekarang masih sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

---

Hal yang semisal itu sebenarnya diberlakukan juga sebelumnya, dan mau tidak mau ya harus mematuhi semua regulasi yang ada termasuk data yang mesti di-share tersebut ke Bappebti, contoh di peraturan Bappebti No. 3 tahun 2020:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_04_01_5mvpf8en_id.pdf

Saya kurang mengerti dengan kata-kata yang ada pada surat edaran, yang dimaksud dengan calon pedagang fisik aset kripto ini exchange ya om?

BTW, yang menjadi perhatian saya dari surat edaran diatas adalah tentang keterbukaan, BAPPEBTI secara langsung ingin mengetahui data internal, bisa kita lihat dari poin pertama dari "Isi Edaran".